Ditemukan 270719 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : provinsi
Penelusuran terkait : Nurlaila Hm vs gubernur propinsi dki jakarta; Peraturan gubernur propinsi dki nomor 82 tahun 2006 Komisi pemilihan umum daerah (kpud) propinsi sulawesi tenggara Surat keputusan kepala kantor wilayah departemen agama propinsi gorontalo Keputusan gubernur propinsi kalimantan selatan no: 903/436/keu Keputusan dprd propinsi banten no.162.4/kep-dprd/10/2001 jo. keputusan dprd propinsi no. 162.4/kep-dprd/13/2001 Surat keputusan kepala kantor wilayah departemen kesehatan propinsi sulawesi selatan Korupsi Anggaran dprd Ketua dan wakil ketua dprd propinsi banten 19/pdt/2014/ptk Gubernur propinsi nusa tenggara timur Kilyon muskanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-12-2016 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 PK/Pdt/2016
Tanggal 29 Desember 2016 — KOMARIAH, dkk vs PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT cq. GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT, dkk
60 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOMARIAH, dkk vs PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT cq. GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT, dkk
    PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT cq.GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT, berkedudukan diJalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung dalam hal inimemberi kuasa kepada Hj. Enny Heryani RS, S.H., CN., dankawankawan, Kepala Biro Hukum dan HAM SekretariatDaerah Provinsi Jawa Barat, berkantor di Jalan DiponegoroNomor 22, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 20 Januari 2009;2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTABANDUNG, berkedudukan di Jalan SoekarnoHatta Nomor586 Kota Bandung;3. Ny.
    Nomor 300 PK/Pdt/2016Pertanahan Nasional Propinsi adalah Instansi Vertikal yang mewakili BadanPertanahan Nasional di Tingkat Propinsi, hal tersebut adalah sesuai denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Jo.
    Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat maka sudah selayaknya gugatanPenggugat yang ditujukan kepada Tergugat dapat dinyatakan tidak diterima;4.
    Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 3/Kelurahan Braga, atas namaPemerintah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Barat;b.
    Sri Janti Engelina Lili Saputra, sebagai Pemohon Kasasi, dahuluPenggugat/Terbanding;Melawan:1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, sebagai Termohon Kasasi,dahulu Tergugat I/Turut Terbanding;2.Pemerintah Propinsi Jawa Barat cg. Gubernur Propinsi Jawa Barat,sebagai Termohon Kasasi, dahulu Tergugat II/ Pembanding;3.Hardi Juganda, S.H, sebagai Termohon Kasasi, dahulu TergugatIl/Turut Terbanding;4.
Pengadilan PT BENGKULU Perdata Wanprestasi
Register : 11-02-2015 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 06-04-2015
Putusan PT BENGKULU Nomor 4/PDT/2015/PTBGL
Tanggal 17 Maret 2015 — ALFIAN X PEMERINTAH RI Cq.PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI BENGKULU Cq.KUASA PENGGUNA ANGGARAN
66 — 21
  • ALFIAN X PEMERINTAH RI Cq.PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI BENGKULU Cq.KUASA PENGGUNA ANGGARAN
    PUTUSANNomor : 04/ PDT/ 2015/ PT.BGL.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:ALFIAN ; Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kuala Alam Rt.020/ Rw. 004, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung KotaBengkulu, Propinsi Bengkulu, Pekerjaan Direktur PT.
    DINASPEKERJAAN UMUM PROPINSI BENGKULU Cq. KUASAPENGGUNA ANGGARAN Pada Bidang Bina Marga Pekerjaan UmumPropinsi Bengkulu, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hazairin, SH.No.901 Kota Bengkulu ;Dahulu sebagai pihak Tergugat, sekarang berkedudukan sebagai PemohonBanding, untuk selanjutnya disebut sebagai : Pembanding ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014, Nomor 602.1/ 1915/B. IV/ DPU/ 2014, telah menunjuk Kuasa/ Wakilnya bernama M. IKHWAN, SH,MH. dkk.
    Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Propinsi BengkuluFutusan Nomor: 04/Pot./ 2015/77 Gk Aalamanl dari 5/ Halamandengan jabatan sebagai Kepala Biro Hukum, berkedudukan di JL. PembangunanNo. 1, Padang Harapan, Bengkulu ;Pengadilan Tinggi tersebut ; Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal12 Pebruari 2015, Nomor: 04/ PEN.
    Menyatakan bahwa Surat Nomor :602.1/ 1669/ B.IV/ DPU/2013 tertanggal 16Desember 2013 tentang Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan PeningkatanJalan Atas Tebing Muara Aman Kabupaten Lebong Propinsi Bengkuluyang diterbitkan Tergugat, adalah cacat hukum dan tidak sah;Futusan Nomor: 04/Pot./A15/7. kl Malaman2 dari 5/Halaman4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;5.
    HalamanTergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan,bahwa Surat Nomor : 602.1/ 1669/ B.IV/ DPU/ 2013, tanggal 16 Desember 2013tentang Pemutusan Kontrak pada pekerjaan pembangunan jalan Atas Tebing MuaraAman Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu tersebut, cacat hukum dan tidak sah ;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tin gkat pertamatersebut Tergugat/Pembanding berkeberatan dengan alasanalasan sebagai manadisebutkan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-01-2006 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44PK/TUN/2003
Tanggal 27 Januari 2006 — GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI ; KETUA PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN UNIT SEKRETARIAT DPRD PROPINSI BALI ; P.T.GUNUNG LEBAH
26 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI ; KETUA PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN UNIT SEKRETARIAT DPRD PROPINSI BALI ; P.T.GUNUNG LEBAH
    GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI ~ BALI,berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Niti MandalaRenon Denpasar, keduanya dalam hal ini memberikankuasa kepada Ketut Yona,SH., Kepala Kejaksaan TinggiBali, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 April 2003,2.
    Surat Keputusan tanggal 13 Juni 2000 No. 602.1/15/Perlengkapan tentangPersetujuan Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Rehabilitasigedung Kantor DPRD Propinsi Bali (objek sengketa tidak ada padaPenggugat) yang dikeluarkan oleh Tergugat (Gubernur Bali) ;Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 44 PK/TUN/2003b.
    Memerintahkan kepada Tergugat dan II untuk mengeluarkan Keputusanbaru yaitu menetapkan Penggugat sebagai Pemenang Utama sertamengumumkan Penggugat sebagai Pemenang UtamaterhadapPelelangan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor DPRD Propinsi BaliHal. 3 dari 9 hal. Put.
    jabatan Tata Usaha Negara merupakan bagian daribadanbadan (lembagalembaga) publik seperti Negara, Departemen,Propinsi, Kabupaten dan lain sebagainya.
    surat tanggal 27 Juni 2000 Nomor :602.1/999/DPRD ; Memerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat II untuk mengeluarkankeputusan baru yaitu menetapkan Penggugat sebagai pemenang utamaserta mengumumkan Penggugat sebagai pemenang utama sertamengumumkan Penggugat sebagai pemenang utama terhadappelelangan pekerjaan rehabilitasi gedung Kantor DPRD Propinsi Balipada proyek renovasi mess dan rehab gedung DPRD Propinsi Bali diKota Denpasar ; Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar ganti rugikepada
Pengadilan PT BENGKULU Perdata Wanprestasi
Register : 11-02-2015 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 06-04-2015
Putusan PT BENGKULU Nomor 5/PDT/2015/PTBGL
Tanggal 17 Maret 2015 — PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI BENGKULU Cq. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
77 — 32
  • PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI BENGKULU Cq. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
    PUTUSANNomor : 05/ PDT/ 2015/ PT.BGL.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:ALFIAN ; Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kuala Alam Rt 020Rw 004, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung KotaBengkulu, Propinsi Bengkulu, Pekerjaan Direktur PT.
    DINASPEKERJAAN UMUM PROPINSI BENGKULU, Cq KUASAPENGGUNA ANGGARAN Pada Bidang Bina Marga PekerjaanUmum Propinsi Bengkulu, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hazairin,SH. No.901 Kota Bengkulu ;Dahulu sebagai pihak Tergugat, sekarang berkedudukan sebagai PemohonBanding, untuk selanjutnyadisebut sebagai : Pembanding ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014, Nomor602.1/916/B.IV/DPU/2014, telah menunjuk Kuasa/ Wakilnya bernama M.IKHWAN, SH, MH. dkk.
    (empat milyar dua ratus limapuluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber daridana APBD Propinsi Bengkulu tahun anggaran 2013, hal ini menunjukan bahwagugatan penggugat sangat tidak jelas/ kabur sehingga sangat patut danberalasan jika Tergugat keberatan atas gugatan penggugat yang ditujukankepada tergugat, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggidapat menerima eksepsi Pembanding/ Tergugat karena sangat beralasanhukum, sekaligus kiranya yang Mulia Majelis
    (empatmilyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)yang bersumber dari dana APBD Propinsi Bengkulu tahun anggaran 2013 ;. Bahwa pada tanggal 12 Juli2013 Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PekerjaanUmum Propinsi Bengkulu telah mengeluarkan putusan Nomor : SK602551Tahun2013 tentang Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untukmelaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung PalikLubukDurian Bengkulu Utara :.
    Bahwa pada tangal 17Juli 2013, Sdr.Buyung Mutahan, ST selaku KuasaPengguna Anggaran Bidang Bina Marga Propinsi Bengkulu denganSdr.Hadiman selaku Direktur PT.Mentari Ufuk Timur (salinan akta NotarisNomor :18Tanggal O08 Maret 2013), telah sepakat dan setuju untukmrngadakan perjanjian pemborongan pekerjaan yang dituangkan dalam suratperjanjian kerja (kontrak) Nomor : 602.1/ 557/ BN/ DPU/ 2013 dan telahditanda tangani kedua belah pihak ;.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 09-01-2015 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 1/G/2015/PTUN-Pbr
Tanggal 5 Februari 2015 — BUDI CANDRA Melawan Ketua Bawaslu Propinsi Riau
81 — 63
  • BUDI CANDRA MelawanKetua Bawaslu Propinsi Riau
    Sebagai Anggota Panwaslu KotaPekanbaru (bukti P1), ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 13 Oktober2014 dan ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Propinsi Riau(selanjutnya disebut Objek Sengketa), yang #memutuskanPERTAMA : Memberhentikan Tetap Sdr. Budi Candra, SE,SHMH dariAnggota Panitia Pengawas Pemilihan Urnum (Panwaslu) KotaPekanbatu. DASAR GUGATAN222n22 noone nnn nneeA. Objek Sengketa merupakan Objek Sengketa TUN1.
    UndangUndang No. 9 Tahun 2004 untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu :(1) Tergugat adalah pejabat administrasi Negara yang melaksanakanfungsi mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruhwilayah Propinsi Riau yang diatur dalam UndangUndang Nomor15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.
    Bahwa dalam hal ini Tergugat juga telah melanggar UndangUndangNomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu karena telahmembuat dan mengeluarkan Surat Keputusan Badan PengawasPemilihan Umum Propinsi Riau Nomor 035KEP Tahun 2014 tentangPemberhentian Tetap Sdr. Budi Candra S.E., S.H., M.H. dan Sdr.Bustami Ramzi, S. Pd. sebagai Anggota Panwaslu Kota Pekanbaru padatanggal 13 Oktober 2014.
    Bahwa Penggugat adalah mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu(Panwaslu) Kota Pekanbaru dengan jabatan ketua yang diangkat melaluiPenetapan Nomor: 1/G/2015/PTUN.PBR Halaman 13 dari 21halamanSurat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Propinsi Riau RI (Bawaslu RI )Nomor 11Kep. BawasluRiau/XI/2012 tahun 2008 Tanggal 14 Nopember2012 ditandatangani oleh Ketua SBawaslu Propinsi Riau;2.
    Budi Candra, S.E., S.H., M.H. sebagai AnggotaPanwaslu Kota Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Bawaslu Propinsi Riau;3. MewajibkanTergugat untuk mencabut SK Nomor 035KEP tahun 2014Tentang Pemberhentian Tetap sdr. Budi Candra, S.E., S.H., M.H. sebagaiAnggota Panwaslu Kota Pekanbaru; 4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 24-12-2013 — Putus : 12-02-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 47/ G/ 2013/ PTUN-MTR
Tanggal 12 Februari 2014 — Ir.AHMAD MELAWAN GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
61 — 16
  • Ir.AHMAD MELAWAN GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
    ;Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pada Kantor PengacaraDRS.SUKIRMAN, SH,MH & Rekan, Beralamat Kantor di Jalan GatotSubroto, Nomor : 59, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;Untuk selanjutnya disebut sebagal...........eeeeeceesseeeeetees PENGGUGAT;MELAWANGUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT, Tempat Kedudukan di JalanPejanggik, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/66/KUM tanggal 13Januari 2014, memberi Kuasa kepada :1. Nama : H.
    ;Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Propinsi NusaTenggara Barat;2. Nama : GEDE GUNADLIL, S.H.,;Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada BiroHukum Sekretaris Daerah Propinsi Nusa TenggaraBarat;3. Nama : L.WIJAMAN, S.H. M.H.;Jabatan : Staf Subbag Sengketa Hukum pada Biro HukumSekretaris Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;4. Nama : YUNI HARIADL S.H., M.H.
    ;Jabatan : Staf Subbag Sengketa Hukum pada Biro HukumSekretaris Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di JalanPejanggik, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat;Untuk selanjutnya disebut sebagai ......... cee eeeeeeeeeeeees TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :47/PENL.DIS/2013/PTUNMTR, tertanggal 24 Desember 2013, tentang LolosDismisal;Telah membaca
    Bahwa memperhatikan suratsurat usulan pemberhentian dan pergantian antarwaktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima yang disampaikan olehDewan Pimpinan Daerah Partai Pelopor Propinsi Nusa Tenggara Barat kepadaKetua DPRD KABUPATEN Bima yang kemudian ditindaklanjuti sampai denganterbitnya OBJEK SENGKETA oleh Tergugat yaitu:1) Surat Nomor 100/PELOPOR. NTB/V/2013 tanggal 27 Mei 2013,perihal :Permohonan PAW Anggota DPRD kabupaten Bima a.n. Ir. Ahmad2) Surat Nomor 101/PELOPOR.
    Dalam Surat DewanPimpinan Daerah Partai Pelopor Propinsi Nusa Tenggara Barat tersebut disebutkanbahwa yang menjadi alasan pokok permohonan PAW Penggugat adalah karenaPenggugat dipecat dari Partai PELOPOR.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 01-07-2008 — Upload : 21-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 896K/PDT/2006
Tanggal 1 Juli 2008 — DANIEL REHYAAR, BA ; GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR ; KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, dkk.
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DANIEL REHYAAR, BA ; GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR ; KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, dkk.
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 19-02-2021
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 2/PDT/2021/PT TTE
Tanggal 17 Februari 2021 — Jordan Bie lawan Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq Gubernur Maluku Utara di Sofifi, Cq Uptd Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara, berkedudukan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara
206 — 0
  • Jordan Bie lawanPemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq Gubernur Maluku Utara di Sofifi, Cq Uptd Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara, berkedudukan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-07-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 25-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 384/PDT/2015/PT.DKI
Tanggal 14 September 2015 — RUSLI.CS >< GUBERNUR PROPINSI DKI JAKARTA CS
201 — 196
  • RUSLI.CS >< GUBERNUR PROPINSI DKI JAKARTA CS
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 13-05-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 84/B/2014/PTTUN-MDN
Tanggal 3 Juli 2014 — SAPALAKKAI vs GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT
58 — 22
  • SAPALAKKAI vs GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT
    Bandung No. 7 UlakKarang Selatan, Kota Padang Berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2013;Selanjutnya disebut PENGGUGAT/PEMBANDING;Melawan ...MELAWANGUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT, tempat kedudukan di JI. JenderalSudirman Nomor. 51 Padang ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;1. YULITAR, SH., Jabatan Kepala Biro HukumSekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat ;2. AZMEIYEDA MAKMUR, SH., Jabatan KabagBantuan Hukum dan HAM pada Biro HukumSekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat;3.
    ., Jabatan KasubagSengketa Hukum pada Biro Hukum SekretarisDaerah Propinsi Sumatera Barat;4. HERWIN MUSTIKA, SH., Jabatan KasubagPerlindungan Hukum pada Biro HukumSekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat;5. HENDRI OKTAVIA HATTA, SH., Staf BiroHukum Sekretaris Daerah Propinsi SumateraBarat;Kelimanya kewarganegaraan Indonesia, memilihkediaman Hukum pada Kantor Gubernur PropinsiSumatera Barat, Jl.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 08-05-2017 — Putus : 14-07-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 123 / B / 2017 / PT.TUN.JKT;
Tanggal 14 Juli 2017 — MERSY YULIANNE, ST; GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TENGAH;
45 — 30
  • MERSY YULIANNE, ST;GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TENGAH;
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-10-2014 — Upload : 15-08-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 12/Pdt.Gg/2014/PN.Bkl
Tanggal 8 Oktober 2014 — HARYANTO, ST PEMERINTAH RI, Cq PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI BENGKULU, Cq KUASA PENGGUNA ANGGARAN Pada Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu
84 — 48
  • HARYANTO, STPEMERINTAH RI, Cq PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI BENGKULU, Cq KUASA PENGGUNA ANGGARAN Pada Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu
    Parman No.18 A Kelurahan Tanah Patah KotaBengkulu, Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khsus tertanggal 22April 2014; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Melawan:PEMERINTAH RI, Cq PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU Cq. DINASPEKERJAAN UMUM PROPINSI BENGKULU, Cq KUASA PENGGUNAANGGARAN Pada Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu;beralamat di Jalan Prof. Dr. Hazairin, SH No.901 Kota Bengkulu ; selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut;.
    Marga Kabupaten Rejang Lebong Pada DinasPekerjaan Umum Propinsi Bengkulu;Bahwa saksi setelah dipanggil oleh pemilik PT.
    Propinsi Bengkuluada pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu yang datang ,sedangkan untuk PPTK saksi bertemu (satu) kali dilapangan;Bahwa saksi membenarkan bukti gambar yang diperlihatkan oleh Hakim Ketuaadalah bukti pekerjaan Pembangunan Jalan Sapta Marga Kabupaten Rejang LebongPada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu;Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan Pembangunan Jalan Sapta MargaKabupaten Rejang Lebong Pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu diputus kontraknya atau tidak
    Jurai Putra Agunguntuk melakukan pengukuran pekerjaan Pembangunan Jalan Sapta MargaKabupaten Rejang Lebong Pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu;Bahwa menurut saksi yang diukur oleh saksi pekerjaan Pembangunan Jalan SaptaMarga Kabupaten Rejang Lebong Pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulusepanjang (satu) kilo meter dan 100 (seratus) meter;Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan Pembangunan Jalan Sapta MargaKabupaten Rejang Lebong Pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkuludilakukan oleh
    Umum Propinsi Bengkulu dilakukan oleh PT.Sinatria Inti Surya dari Pak Hardiman;Bahwa setahu saksi kantor PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-09-2011 — Upload : 06-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2994 K/Pdt/2010
Tanggal 12 September 2011 — H.BASRIZAL KOTO ; KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI RIAU
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • H.BASRIZAL KOTO ; KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI RIAU
    CERYA RIAU MANDIRIPRINTING, berkedudukan di Jalan Diponegoro No.9 Pekanbaru,dalam hal ini memberi kuasa kepada HERIYANTO,SH , Advokat,berkantor di Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C20 JalanSoekarno Hatta, Pekanbaru,Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;melawan:KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI RIAU, berkedudukan diJalan Gajahmada No.200 Kota Pekanbaru,Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut
    ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan NegeriPekanbaru pada pokoknya atas dalildalil :1.Bahwa pada bulan November s/d Desember 2008 Tergugat mengadakanlelang tentang Pengadaan Formulir Untuk Keperluan PenyelenggaraanPemilihnaan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/KotaseProvinsi Riau Tahun 2009 di Pekanbaru, Propinsi Riau, yang mana salahsatu peserta lelang adalah Penggugat
    SYAHRIZAL, M.Si (SekretarisKomisi Pemilihan Umum Propinsi Riau)/Tergugat selaku pihak pertamadengan BINSAR S. HUTAPEA, SE. MMSi (Direktur PT. Cerya RiauMandiri Printing)/Penggugat selaku pihak kedua dan berita acarapersetujuaan kemajuan pekerjaan untuk pekerjaan No. BA. /Set.KPUR/X/2009 Tanggal 05 Oktober 2009, dengan pembayaran dari pihakpertama.
    Si (Sekretaris KomisiPemilihan Umum Propinsi Riau)/Tergugat dalam Konpensi/ Penggugatdalam Rekonpensi selaku Pihak Pertama dengan BINSAR S. HUTAPEA,SE. MMSi (Direktur PT. Cerya Riau Mandiri Printing)/ Penggugat dalamKonpensi/Tergugat dalam Rekonpensi selaku Pihak Kedua dan berita acarapersetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran nomor: BA.
    Bahwa sebelum membahas tentang putusan judex facti yang telah salahmenerapkan hukum, Pemohon Kasasi akan sedikit menyampaikan kembalikepada Majelis Hakim Agung yang terhormat tentang awal tindakanwanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang berawal dariPengadaan Formulir Untuk Keperluan Penyelenggaraan Pemilihan UmumAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota seProvinsi RiauTahun 2009 di Pekanbaru, Propinsi Riau dan Pemohon Kasasi adalahsebagai pemenang dalam proses pelelangan tersebut
Pengadilan PN SOASIU Perdata Tanah
Register : 22-03-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PN SOASIU Nomor -4/Pdt.G/2016/PN Sos
Tanggal 30 Mei 2016 — -MARIA SELVANA SIPAHELUT -OHORELLA IDRUS -Pemda Propinsi Maluku Utara diwakili oleh Kepala Daerah Tkt.I Propinsi Maluku Utara
79 — 25
  • -MARIA SELVANA SIPAHELUT-OHORELLA IDRUS-Pemda Propinsi Maluku Utara diwakili oleh Kepala Daerah Tkt.I Propinsi Maluku Utara
    Boulevard Raya, Artha Gading,Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 8 Maret 2016 yang dilegalisir diKepaniteraan Pengadilan negeri SoaSio dengan nomor :12/Pdt /PPNEEG/2016/PN.Sos, selanjutnya di sebutsebagai PENGGUGAT;MELAWAN:OHORELLA IDRUS, Desa Balbar Kecamatan Oba Utara, Kabupaten Tidorekepulauan, selanjutnya di sebut TERGUGAT PDP ;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq KEMENTERIAN DALAM NEGERIcq PEMERINTAH DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA diwakili olehKEPALA DAERAH
    TKT PROPINSI MALUKU UTARA, alamat JI.
Pengadilan PN MAMUJU Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mam
Tanggal 13 April 2021 — THAMRIN SP
Tergugat:
1.Gubernur Propinsi Sulawesi Barat
2.Sekertaris Daerah Propinsi Sulawesi Barat
3.Kepala Biro Tata Pemerintahan Propinsi Sulawesi Barat
4.Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat
53 — 29
  • THAMRIN SP
    Tergugat:
    1.Gubernur Propinsi Sulawesi Barat
    2.Sekertaris Daerah Propinsi Sulawesi Barat
    3.Kepala Biro Tata Pemerintahan Propinsi Sulawesi Barat
    4.Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 30-05-2012 — Putus : 31-10-2012 — Upload : 15-01-2013
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 25/G/2012/PTUN-PBR
Tanggal 31 Oktober 2012 — JIMMY LUHUR Melawan Kanwil Pertanahan Propinsi Riau
74 — 0
  • JIMMY LUHUR MelawanKanwil Pertanahan Propinsi Riau
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Putus : 04-02-2011 — Upload : 14-06-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 84/PDT/2010/PT.BTN
Tanggal 4 Februari 2011 — Melawan PEMDA PROPINSI BANTEN Cq BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA PROPINSI BANTEN, dkk.
52 — 35
  • Melawan PEMDA PROPINSI BANTEN Cq BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA PROPINSI BANTEN, dkk.
    Pemerintah Daerah Propinsi Banten Cq. Biro Umum dan Perlengkapan SetdaPropinsi Banten,Beralamat di Jl. Brigjen KH. Syamun No.5 Serang,selanjutnya disebut Terbanding Isemula Tergugat2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiBantenBeralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan PropinsiBanten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Curug,Serang, Banten, Selanjutnya disebut Terbanding IISemula Tergugat II ;Hal. 1 dari7 hal. Put. No: 84/PDT/2010/PT.BIN3. Pemerintah Daerah Propinsi Banten Cq.
    Pemerintah Daerah Propinsi Banten Cq. Biro Umum dan Perlengkapan SetdaPropinsi Banten sebagai Terbanding I semula Tergugat I, dalam Daftar Asset SituPropinsi Banten Tahun 2007 pada bagian lampiran halaman 2 Nomor urut 19 ;b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten sebagaiTerbanding II semula Tergugat II tentang Inventarisasi Data Situ /Rawa/Danau diPropinsi Banten Tahun 2007 pada lampiran halaman 12 Nomor urut 27, dan ;c. Pemerintah Daerah Propinsi Banten Cq.
    Dinas Sumber Daya Air dan PemukimanPropinsi Banten, sebagai Terbanding HI semula Tergugat III tentang DaftarInventarisasi Asset Situ Propinsi Banten ;Hal. 4 dari7 hal. Put.
    Bahwa dari Penetapan yang dikeluarkan oleh Terbanding I semulaTergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat IIITentang Penetapan Situ Antap sebagai Asset Pemerintah Daerah Propinsi Banten hanyalahbersifat umum tidak ditujukan kepada Situ antap saja tetapi terhadap semuaSitu/Rawa/Danau yang ada di Propinsi Banten, oleh karena demikian maka salah satuunsur dari Penetapan yang dikeluarkan oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IIsemula Tergugat II dan Terbanding
    Banten selaku Pejabat Tata Usaha Negara dengan warganyayaitu Pembanding semula Penggugat tentang Kepemilikan tanah yang disengketakanwalaupun tidak secara nyata diungkapkan ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengakui bahwa tanahsengketa telah menjadi miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.0340,sedangkan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II danTerbanding HI semula Tergugat IIJ menetapkan bahwa tanah sengketa adalah assetPemerintah Daerah Propinsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-02-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 PK/PDT/2021
Tanggal 31 Maret 2021 — Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan (BPN) Republik Indoesia, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
527 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan (BPN) Republik Indoesia, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Partai Politik
Register : 14-02-2014 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 06-03-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 10/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 17 April 2014 — ARUDJI KARTAWINATA VS GUBERNUR PROPINSI SUMATERA SELATAN ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA SELATAN ; PIMPINAN DPRD PROPINSI SUMATERA SELATAN ; DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRAT
77 — 30
  • ARUDJI KARTAWINATA VS GUBERNUR PROPINSI SUMATERA SELATAN ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA SELATAN ; PIMPINAN DPRD PROPINSI SUMATERA SELATAN ; DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRAT
    Nomor 100/0054/II/2014 (fotocopy sesuai Copy ) 5Surat Ketua KPU Propinsi Nomor 01/KPU.Prov006/2014/103dan Berita Acara KPU Propinsi Sumsel Nomor 02/BA/KPU.Prov006 / 2014 ( Sesuai Foto copy );Surat Pimpinan DPRD Provinsi Sumsel Nomor 160/02628/DPRD SS/2013 ( Sesuai Foto copy );Surat Pimpinan DPRD Provinsi Sumsel Nomor 160/00016/DPRSSS/2013 ( Sesuai Foto copy );Surat Dewan Pimpinan Daerah ( DPD ) Partai DemokratSumsel Nomor 004/A.1/PD/DPD/SS/XII/2013 ( Sesuai FotoSurat Pimpinan Daerah ( DPD ) Partai
    T.ll.l : Surat KPU Propinsi Sumatera Selatan Nomor. O1 /KPU.Prov006 / / 2014 (Foto copy sesuai aslinya2.
    Bahwa yang menjadi pokok keberatan Penggugat dalamperkara a quo adalah diterbitkannya Keputusan MenteriDalam Negeri RI tanggal 7 Februari 2014 no. 161.16.339Tahun 2014 tentang peresmian pemberhentian antar waktuanggota DPRD propinsi Sumsel atas nama Sdr. ArudjiKartawinata (penggugat) dan keputusan Menteri dalamNegeri RI tanggal 7 februari 2014 no. 161.16.340 tahun2014 tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggotaDPRD propinsi Sumsel atas nama Sdr. H.
    Surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 100/0054/1/2014 tanggal 10 Januari 2014, Tentang Pengganti Antar waktuAnggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan (bukti T.l1=P1); 2. Surat ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi SumateraSelatan Nomor 01/KPU.Prov006/I/2014 tanggal 03 Januari 2014,halaman 75 dari 85 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUNPLGtentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi SumateraSelatan (bukti P2); 3.
    Sumatera Selatan (obyek sengketa keempat)telah mengusulkan kepada Ketua DPRD Propinsi Sumatera Selatanpengganti antar waktu atas nama Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat Ill dengan surat nomor160/02628/DPRDSS/2013 Tanggal 31 desember 2013 Tentangpenggantian antar waktu anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan(obyek sengketa ketiga) kepada KPU Propinsi Sumatera Selatan yangmeminta kepada Tergugat II untuk menyampaikan nama anggota DPRDprovinsi yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calonpengganti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-06-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1545 K/PDT/2020
Tanggal 25 Juni 2020 — RESTU KURNIAWAN SARUMAHA, anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara VS RINAWATI SIANTURI, S.H. anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara
153 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RESTU KURNIAWAN SARUMAHA, anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara VS RINAWATI SIANTURI, S.H. anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara
    ., M.H. dan kawankawan, Para Advokat padaLembaga Bantuan Hukum Masyarakat Peduli (LBH MAPED)berkantor di Jalan Melati Raya Nomor 07, Medan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2015:Pemohon Kasasi/Tergugat;LawanRINAWATI SIANTURI, S.H. anggota DPRD Propinsi SumateraUtara, bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya, Nomor 16/28,Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan,dalam hal ini memberi kuasa kepada Sardion Sihite, S.H.