No 700/Pdt.G/2021/PA.UtjKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kualuh selatan, KabupatenLabuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalamKutipan Akta Nikah Nomor 195/46/IV/2010, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Kualuh selatan, Kabupaten LabuhanBatu, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 april 2010;Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkanTermohon berstatus Janda Cerai Mati;Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersamasebagai

Surat:Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/46/IV/2010 tanggal 16 April2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanKualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Buktisurat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;B. Saksi :1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaanXXXXX, alamat Jl. XXXXXXXXXX, RT. XXX, RW.

Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melaksanakanpernikahan pada tanggal 27 April 2013, dihadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, sebagaimanaterbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 195/53/IV/2013, tanggal 29 April2013yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Petir, Kabupaten Serang;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tanggaterakhir tinggal di Kecamatan Petir, Kabupaten SerangHal. 1 dari 10 hal.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/53/IV/2013, atas nama Tergugatdengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Agama Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, tanggal 29 April2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tandaP.2;B. Saksi :1. Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga,bertempat tinggal di Desa Cirangkong, Kecamatan Petir, KabupatenSerang.

menjadi 2 bidang tanah, masingmasing : SHMNo. 195 seluas: 1.026 M? dan SHM No. 196 seluas : 3.235 M?.. Bahwa Tegrugat (P. M. Lani) kemudian secara tidak Sah Melawan Hakdan Melawan Hukum, menjual tanah milik Penggugat tersebut, kepada :6.a. Sdr. Soemitro Dijoko Oembaran, berdasarkan Surat Pernyatan Tanggal :19 Januari 1989, seharga Rp. 4.500.000, (ic. Akta Jual Beli Nomor : 8/KKU/IV/1983, tanggal : 6 April 1983, Seluas 1.026 M? (SHM.195);6.b. Dan sebidang lagi dijual kepada PT.

Tergugat 3;= Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pekarangan SoemitroDjoko Oembaran sesuai dengan Sertifikat No. 195 Surat UkurNo. 99/1978 dan juga berbatasan dengan dahulu tanah milikALFRED KRULL beralih ke ALEXANDER ANGI sekarang tanahmilik Tergugat 3 Marcel Fanggidae.= Sebelah Timur dahulunya berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.

ke Tergugat 3;= Selebah Bar. r n dengan tanah Pekarangan mitrDjoko Oembaran sesuai dengan Sertifikat No. 195 Surat UkurNo. 99/1978 dan juga berbatasan dengan dahulu tanah milikALRFED KRULL beralih ke ALEXANDER ANGI sekarang tanahmilikTerqugat 3 Marcel Fanggidae. = Sebelah Timur dahulunya berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.

SOEMITRO DJOKO OEMBARAN, SESUAI DENGAN SERTIFIKAT NO. 195 SURAT UKUR NO. 99/1978 DAN JUGA DENGAN JALAN MENUJUKE GUDANG MINYAK, sesuai dengan dalil Penggugat pada Petitum Poin3.

dan SHM 196 yaitu tanggal saatTergugat mengusulkan pemecahan SHM No. 15 kepada BPN atau setidaknyatanggal diterbitkannya kedua SHM, atau lebih mundur lagi yaitu setidaknya tanggalTergugat menjualkannya pada orang lain;Bahwa untuk menentukan tanggal tadi perlu dilihat pada tanggal Tergugat mengusulkan pemecahan SHM 15 menjadi SHM 195 dan 196 atau setidaknyatanggal terbitnya SHM 195 dan 196, akan tetapi kedua Sertipikat tersebut tidakmenjadi alat bukti surat olen Para Pihak, sehingga harus dilihat

hari kerja) sedangkan permohonantersebut adalah dalam ranah hukum perdata sehingga yang aktif bukan hakimnamun pemohon;Menimbang, bahwa dengan jumlah pengembalian dan yang salahtransfer dengan jumlah yang kecil tersebut seyogyanya dapat dilakukan mediasidengan pihak yang menerima dana yang salah transfer tersebut ;Halaman 2 dari 4 Penetapan No. 25/Pat.P/2019/PN PmsMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonanini harus dinyatakan tidak dapat diterima;Mengingat ketentuan Pasal 195

senjata penusuk;

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/195/XI1/2010 tanggal 20Desember 2010.3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/05 K/PM 04/AD/1/2011 tanggal18 Januari 2011.4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/O5 K/PM 04/AD/1/2011 tanggal 19Januari 2011.3 Ki Surat balasan panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan paraaksi.6. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.Mendengar :1.

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/195/X11/2010tanggal 20 Desember 2010, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaandi depan penyidik.Memperhatikan :1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yangpada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :a.

AD, ketika melakukan6perbuatan yang menjadi perkara ini berstatus sebagai Babinsa Koramil 42301/MMkesatuan Kodim 0423/BU dengan pangkat Serda Nrp. 319403298780874 dan masih dalamdinas aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.a Bahwa benar sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :SDAK/195/X11/2010 tanggal 20 Desember 2010 didakwa melakukan tindak pidana Militeryang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktudamai lebih lama dari

Serta Pasal 195 ayat(6) HIR dan Pasal 206 ayat (6) RBG dalam hal ini Pembatalan PenetapanEksekusi yang di lakukan oleh Pengadilan Negeri Timika Klas II denganPenetepan No: 4/Pen.Ek/2020/PN.Timika atas Perlawanan Pihak Ketigamengenai Eksekutorial dan Perlawanan Pihak Ketiga mengenai sitajaminan,8.

Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadapharta milik pihak Ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIRjo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku Il MahkamahAgung pada halaman 145, disebutkan bahwa: Perlawanan pihak ketigaterhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkanketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg;12.

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat padatanggal 02 Agustus 2013, di hadapan Petugas Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur,sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 195/02/VIIV2013, tanggal 02Agustus 2013;Him 1 dari 17 hlm, Putusan.No. 1910/Padt.G/2017/PA.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 195/02/VIIV2013, tanggal 02 Agustus2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan SidayuKabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda (P.1);Him 4 dari 17 hlm, Putusan.No. 1910/Padt.G/2017/PA. Gs2.

termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimanatelah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya,maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat pada tanggal 02 Agustus 2013, sebagaimana Kutipan Akta NikahNomor 195

Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon menikah padahari Sabtu tanggal 26 April 2014 M/ 26 Jumadil Akhir 1435 H, dantercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan BukuKutipan Akta Nikah Nomor:195/26/VIII/2014, tertanggal 22 Agustus2014.2.

SidrapBahwa Termohon juga telah menyampaikan duplik secara tertulisyang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan membantah dalilpemohon tentang penyebab pertengkaran pemohon dan termohon karenapenyebab awal pertengkaran adalah masalah ekonomi dan anak.Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti sebagai berikut:a.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/26/VIII/2014 yang dibuatdan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti,tertanggal 22 Agustus 2014.

SidrapKecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan KutipanAkta Nikah Nomor 195/26/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dan rumahtangga pemohon dengan termohon saat ini sudah tidak harmonis lagikemudian selanjutnya memohon kepada pengadilan agar diizinkanmenjatuhkan talak satu raj) kepada termohon.

Materai Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 316.000,00BERITA ACARA SIDANGNomor 2071/Pdt.P/2020/PA.SbyPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidangPengadilan Agama Tersebut pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 dalamperkara antara:Bin S Umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di JI.Simpang Darmo Permai Selatan XV No. 195, RT/RW:004/011, Kel. Lontar Kec.

lokasi sebagai berikut : areal Terdakwa, areal IdrusEfendi Alias Idrus Bin Sanin, areal Yandri Setiawan Alias Yandri BinAhmad Hidayat dan areal Yayan Bin Hudi, yang mana pengambilan titikkoordinat dengan menggunakan alat GPS Garmin GPS map 60CSxdengan akurasi + 10 Meter.Bahwa Saksi memplotkan/overlay titik koordinat lokasi tersebutkedalam peta wilayah kerja Pengelolaan Perum Perhutani KPH BogorHalaman 12 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbikhususnya pada RPH Gunung karang SK Menhut Nomor 195

di Wilayah ProvinsiJawa Barat seluas + 816.603 Ha, proses memplotkan/overlay titikkoordinat ke dalam peta wilayah kerja Pengelolaan Perum PerhutaniKPH Bogor khususnya pada RPH Gunung karang ada 2 (dua) carayaitu secara manual dan menggunakan program komputer, sisteminformasi geografis terdapat kesesuaian lokasi 28 (dua puluh delapan)titik koordinat yang berada pada 4 (empat) areal termasuk pada petawilayah kerja Pengelolaan Perum Perhutani KPH Bogor khususnyaRPH Gunung Karang dan SK Menhut Nomor 195

Maria Susanti selakupenerima pembayaran.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan batukapur/linstone di Kawasan hutan produksi petak 4A Blok Gunung KarangKelurahan/Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogorsebagaimana SK Menhut Nomor 195/KPTSII/2003 Tentang SKPenunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat;Bahwa kegiatan penambangan batu kapur/linstone

terorganisasi yang dilakukan didalam Kawasan hutanuntuk perkebunan dan/atau penambangan tanpa ijin Menteri (vide Pasal 1angka 5 UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan);Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yaitu Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan batukapur/linstone di Kawasan hutan produksi petak 4A Blok Gunung KarangKelurahan/Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogorsebagaimana SK Menhut Nomor 195

berada pada sebagian dan atauseluruhnya masuk didalam kawasan hutan, maka sebelum melakukan kegiatanpertambangan seharusnya Terdakwa selain memiliki ijin Usaha Pertambangan(IUP), juga wajib mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteriyang membidangi sektor kehutanan (Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan), sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan penambanganbatu kapur tanpa IUP di petak 4A blok Gunung Karang yang ditetapkan sebagaikawasan hutan produksi (Sebagaimana SK Menhut Nomor 195

Putusan No.254/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.perkara perdata ini berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) dan (7)Herrzien Inlandsch Reglement (HIR).

Adapun Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR berbunyi sebagai berikut :Pasal 195 ayat (6) HIR :Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakanbahwa barang yang disita miliknya, dihadapan serta diadili seperti segalaperselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilannegeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu.Pasal 195 ayat (7) HIR:Dari perselisihan yang timbul dan keputusan tentang perselisihan ituketua pengadilan negeri memberitahukan dengan surat

Mandar Maju, halaman 175menyatakan sebagai berikut :Ketentuan pasal 195 (6) dan (7) H.I.R. tersebut di atas mengatur :1). Perlawanan terhadap sita eksekutorial ;2). Yang diajukan oleh yang terkena eksekusi/tersita;((((4).3). Yang diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik). Perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yangmelaksanakan eksekusi;(5).

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yangtelah melangsungkan pernikahan berdasarkan Syariat Islam pada tanggal25 Juni 2012 M/O05 Syaban 1433 H, dan dicatat pada Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Pulomerak Kota CilegonBanten, berdasarkankutipan Akta Nikah Nomor: 195/37/V1/2012;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/37/V/2012 tanggal 25 Juni2012, telah dinazagelen di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, telah diperlihatkandi persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.1);2.

dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepadaPenggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;Halaman 12 dari 29 halamanPutusan Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.ClgMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai denganP.5 serta dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopiKutipan Akta Nikah Nomor 195

keterangan saksisaksi tersebut secara materil dapatdipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 170 dan171 HIR;Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksisaksipenggugat tersebut di atas, maka dipersidangan Majelis Hakim telahmenemukan faktafakta hukum sebagai berikut; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikahpada tanggal 25 Juni 2012 dan tercatat di Kantor Urusan AgamaKecamatan Pulomerak Kota Cilegon sesuai dengan Kutipan Akta NikahNomor: 195

Perlindungan Anak dan denganmemperhatikan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwapemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahunadalah hak ibunya dan Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa...anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,ny,neyMenimbang, bahwa para ahli hukum Islam juga sejalan denganketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas seperti dalam Kitab alBajuri Jilid IIHalaman 21 dari 29 halamanPutusan Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Clghalaman 195

Samarindasebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1153/195/X1/2012tanggal 18 November 2012 Sesuai Duplikat Kutipan Pencatatan NikahNomor : KK.16.10.2.PW.01/08/2014 Tgl. 26 Februari 2014.2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempattinggal di kediaman bersama di rumah orangtua termohon di KotaSamarinda Selama + 1 (satu) bulan.3. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan.4.

pihak harus menghormati kekurangan dan kelebihan pasangan, olehkarenanya Termohon tidak bersedia bererai dengan Pemohon, bahkan inginpunya anak dari Pemohon ;Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyatakanmengajukan replik sebagaimana permohonan semula, dan Termohon telahmengajukan dupliknya sebagaimana jawaban semula ;Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atasnama Pemohon dan Termohon, nomor 1153/195

Bahwa Pengguat dan Tergugat adalah suami istri sah yangmenikah pada tanggal 19 Oktober 1992, yang dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan ###HHHH+Kabupaten Mojokerto,Sesuai dengan akte nikah Nomor : 195/59/X/1992 tanggal20 Oktober 1992 dengan maskawin berupa uang sebesarRp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan status saat akadnikah dilaksanakan Penggugat Janda Cerai sedangTergugat jejaka, dan sesaat setelah akad nikahTergugat mengucapkan janji ta'liktalak

Penggugat yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Mojokerto, Nomor : 3516025710660002,tanggal 02 Juli 2007, (P.1) 35 eeeFoto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/59/X/1992yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, tanggal 20Oktober 1992, (P.OD Menimbang bahwa sehubungan dengan bukti buktisurat tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup~ danmembenarkannya ; Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukansaksi saksi di persidangan

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon padatanggal 14 Agustus 2003 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta NikahNomor: 195/18/VII/2003, tanggal 14 Agustus 2003 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan;2.

Surat : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanLumbang Kabupaten Pasuruan Nomor : 195/18/VIIV2003 tanggal 14Agustus 2003, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, kKemudian oleh Ketua Majelis diberi tandaP.1;B. Saksisaksi :1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediamandi Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya memberikan keterangansebagai berikut:a.

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 26Nopember 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanTegal Timur, Kota Tegal dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 768/195/X1/2011tertanggal 28 Nopember 2011;2. Bahwa pada saat menikah Peggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;3. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimanatercantum dalam Buku Nikah;4.

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3376026911700001 tertanggal 12 Agustus 2012,alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tandaP.1;2.Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 768/195/XI/2011, tertanggal 28 Nopember 2011, alatbukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;B. Alat bukti saksi :SAKSTIT, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Tegal.

yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2019, yangtelah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor2520/Pdt.G/2019/PA.Jr, tanggal 20 Mei 2019, dengan dailildalil sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Oktober2013, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru,Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 1094/195

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1094/195/X/2013 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jembertanggal 29 Oktober 2013 (P.2);Bahwa sehubungan dengan bukti bukti surat tersebut, para pihakmenyatakan tidak keberatan;Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :1. saksi , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal diDesa Pringowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada

Telah mendengar keterangan Penggugat;e Telah memeriksa buktibukti di muka sidang;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatnya tanggal 8 Januari 2015 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 0198/Pdt.G/201 4/PA.Jr tanggal 8 Januari 2015 telah mengajukan gugat cerai dengan dalildalilsebagai berikut :e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Juli 2010,yang dicatatkan pada KUA Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember denganKutipan Akta Nikah Nomor 195

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/26/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010(P. 2);Bahwa buktibukti surat tersebut, bermeterai cukup dan telah dicocokkanternyata sesuai dengan aslinya ;Bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksisaksi di persidangan yangmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

register perkara Nomor : 0878/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.Tanggal 24 Juli 2013 telah mengemukakan halhal sebagai berikut:1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10Juli 1999 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungusebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.19.4/PW.01/1/2013 tanggal 07 Pebruari 2013 dari Kantor Urusan Agama KecamatanHal. dari 10 hal Put.0878/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.Wungu Kabupaten Madiun; Kutipan Akta Nikah Nomor: 195

Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada Penggugat agar tetapmempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanyadalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil Gugatan, Penggugat dalampersidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa : Foto Kopi Kutipan Akta Nikahatas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 195