Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa mengenai perbaikan (perubahan) dalildalil gugatanPenggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa perubahan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dailildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

bertempat kediaman dan atasalamat tersebut tidak ditemukan eksepsi dari pihak Termohon yangmembuktikan sebaliknya, maka benar atau patut diduga benar Termohonbertempat tinggal di Kabupaten Siak, sehingga ketentuan Pasal 66 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 129Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor: 559/Pdt.G/2021/PA Sak.Instruksi Presiden

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadidalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui olehkeluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekattersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi (/ex spesialis),sebagaiman ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun2019 juncto Pasal 134 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 TahunHalaman 10 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor: 559/Pdt.G/2021/PA Sak.1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisinan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan Pemohon,dihubungkan dengan fakta dari

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jis.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni1996 jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian dalam perkara ini adalah karena tidak ada lagikeharmohisan dan persesuaian

Pasal 138Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P. dan faktadari keterangan

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaranyang

Pasal 138Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis " P 1.

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadapposita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurutHal. 7 dari 14 halamanPut. No. 364/Pdt.

Pasal 3Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991),dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justruAllah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masingmasing di antarakeduanya, sebagaimana firman Allah dalam alQur'an Surah alNisaa ayat 130sebagal berikut:aul GLS5 aitin Spo MS alll 423 a3 15 Sai; vlsLa.SS> lawlsArtinya: Hal. 10 dari 14 halamanPut. No. 364/Pdt.

Pasal 116 huruf (f) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan bacaPeraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang PelaksanaanInstruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitandengan terjadinya perselisinan terusmenerus antara suami istri berdasarkanSurat Edaran Mahkamah Agung RI.

hakim harus menambah dasardasar hukum yang tidakdikemukakan oleh para pihak;Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatanPenggugat, walaupun Penggugat mohon agar majelis hakim menetapkanperkawinan Penggugat (Namrah alias Namrawati binti Usran) dengan Tergugat(Tergugat) putus karena perceraian, namun berdasarkan sumber hukum dalamPasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (bacaPeraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang PelaksanaanInstruksi Presiden

Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primairgugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannyaharus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa (Tergugat) terhadap Penggugat(Namrah alias Namrawati binti Usran);Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraiandan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkanketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang RI Nomor

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam, telah terpenuhi;HAL 5dari 14 Hal.Put.XXX/Pdt.G/2016Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yangdiatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugatmengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena

Pasal 138Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksuddalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapatditerima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengarpihak keluarga serta orangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P",fakta dari keterangan saksi

Pasal 116huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah menghadirkan orangdekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkaraini.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tidaktermasuk orang yang terlarang menurut undangundang dan keterangan yangdiberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat,didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain,sehingga saksi tersebut

Pasal 3Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwaperselisinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihanbiasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kemballisehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakanperbuatan siasia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya darimanfaatnya.Menimbang

Pasal 116 huruf ( b dan f ) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidakmelawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugatharus dikabulkan dan diputus secara verstek.Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggalbersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perluditetapkan bahwa

talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bainshughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia.Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putuskarena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masaiddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 153 ayat (2) huruf (6) Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddahyang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurangkurangnya 90 hari.Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasimengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah hidup bersama sebagaimanalayaknya suamiisteri dan telah mempunyai 1 (Satu) orang anak, dan selamaitu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan ataumenyangsikan atas hubungan Pemohon dan Pemohon I dengan suaminyatersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelisberpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariah Islam sebagaimana diaturdalam Pasal 14 Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat (3) huruf eInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, makapernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapatulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:clSills Lala) AML 18) sa gArtinya: *Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang agilbaligh;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndangNomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukun dan tertib administrasinegara, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II untuk mengesahkanpernikahan Pemohon dan Pemohon II yang bertujuan untuk mendapatkanHalaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0007

Ilsudah benar dan beralasan hukum;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakanperkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi,ijad dan kabul, di persidangan Pemohon dan Pemohon II telah dapatmembuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2)huruf (a) Instruksi Presiden

ketentuan Pasal 30 dan 32 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangantelah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang calon pengantin pria(Pemohon ) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita(Pemohon Il) berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), makamenurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlakudan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden

Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan UndangUndangRI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandungcacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatansebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yangmengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden

Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, sertaalat bukti P,, sehingga dengan alatalat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuanPasal 7 ayat (1) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI.Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1(satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehinggaantara Penggugat

Pasal 3Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991),dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justruAllah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masingmasing di antaraPage 9 of 14 Putusan Nomor 0299/Pdt.G/2016/PA Dol.keduanya, sebagaimana firman Allah dalam alQur'an Surah alNisaa' ayat 130sebagal berikut:all GLS5 aizw Go WS AD gy 2 e LS5aG Sls lias LlArtinya:"Jika keduanya

Pasal 116 huruf (f) Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan bacaPeraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khususberkaitan dengan terjadinya perselisihan terusmenerus antara suami istriberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

menambah dasardasar hukum yang tidakdikemukakan oleh para pihak;Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatanPenggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim PengadilanAgama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat denganTergugat putuS karena perceraian, namun oleh karena dasar hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPenggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, makaberdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungHal. 8 dari 16 hal.

tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkanhubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugattelah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syaratsebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentiksebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapatditerima untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta denganmemperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden

Pasal 3Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapatterwujud;Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk bercerai denganTergugat adalah merupakan sikap tidak senangnya Penggugat kepadaTergugat, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadapistrinya, hal ini sejalan dengan teori hukum Islam dalam kitab Ghayah alMarom li syaikh al Majdi yang oleh majelis hakim diambil alih sebagaipertimbangannya yang

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak melawanhukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka MajelisHakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, makaperlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talaksatu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuanPasal 119

ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putuskarena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlakumasa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (6) PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf bPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak wajibdilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari alat

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat dibebankan untukmembuktikan kebenaran halhal yang menjadi alasan perceraian yangdidalilkan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti surat kode (P) dan 2 orang saksi denganpertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti Surat kode(P) yang berupa fotokopi telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya

setempat, relevandengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya MajelisHalaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2020/PA.DBSHakim menilai bukti (P) telah memenuhi syarat materiil alat bukti sertamempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakanterbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikahpada tanggal 14 Februari 2004, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden

Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHalaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2020/PA.DBSHukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihatiPenggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Sebagaimana yangdikehendaki dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorangpria dengan seorang wanita sebagai suamiisteri dengan tujuan membentukkeluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam yangberbunyi:Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasanalasan:f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dandengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan cerai talak adalah karena rumah tangga Pemohon denganTermohon tidak rukun

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan Pemohon,dihubungkan dengan fakta dari

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang

atas pernikahan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Iltersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, Ssesuai dengan PasalPenetapan Nomor 0191/Pdt.P/2016/PA Dgl 9 dari 1314,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwapermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusanbaca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinanPemohon dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikahpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala

Kantor UrusanAgama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi sebagai tempat tinggalterakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon II dalamdaftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai PencatatNikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, tidak termasukpihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasi PengadilanAgama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agama telah beralihke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor

Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas namaMuhammad Zulkhaedar, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan SipilKota Pontianak, menerangkan bahwa telah lahir anak lakilaki bernamaMuhammad Zulkhaedar, anak lakilaki, dari Suami istri Syatir, A.Md. dan NurAsia, A.Md pada tanggal 27 Januari 2001 di Pontianak.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhiketentuan peraturan perundangundangan. Selain itu, antara kKeduanya jugatidak terdapat halangan hukum = untuk melangsungkan perkawinansebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calonmempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yangsesungguhnya menurut hukum Islam adalah baligh, yang diinterpretasikandengan kedewasaan fisik dan mental.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia tetap membuka jalan dengan memberikanpeluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yangbermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari usia yang telahditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategoripaligh;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut dihubungkandengan keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta keterangan saksisaksiHal. 11 dari 14 halamanPenetapan Nomor 82/Pdt.P

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa permohonan dispensasi nikah adalah perkaravoluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuanPasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;Mengingat

Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untukditerima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untukmemeriksa perkara ini lebih lanjut;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil, dimanaPemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam sidang, (vide Pasal 26 ayat 1,ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor

(1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yangsatu dengan Saksi lainnya (Vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksiyang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah melebihi batas minimalpembuktian (Vide Pasal 306 R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Pemohondan Termohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon (VidePasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.Pasal 134 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : perceraian dapat terjadi dengan alasanalasan : (f).

Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk dapat Pemohon mengikrarkan talaknya terhadapTermohon syaratnya harus putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT),maka Majelis Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkantalaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuksetelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang penyaksianikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat(3) Instruksi Presiden

Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat tidak terbuktinusyuz dan berhak mendapatkan nafkah iddah selama tiga bulan, (vide Pasal 152Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan asas keadilan,kepastian hukum dan kemanfatan bagi Penggugat, maka gugatan Penggugattentang nafkah iddah patut untuk dikabulkan dengan cara menghukum Tergugatuntuk memberikan nafkah

Penggugat, Tergugat telah mengabaikanMekanisme Pemberian Sanksi Organisasi, dimana dalam mengeluarkanKeputusan Pemberhentian Penggugat, Tergugat hanya memberikanPeringatan Tertulis Pertama kepada Penggugat, yakni berdasarkan SuratNomor B78/GOLKAR/ VI/2014 perihal Permintaan Klarifikasi danSurat Peringatan tertanggal 2 Juni 2014, yang pada pokoknya berisipermintaan klarifikasi dan peringatan kepada Penggugat karena tidakmendukung pemenangan pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasadalam Pemilihan Umum Presiden

Nomor 251 K/Pdt.SusParpol/2015mendukung pasangan Jokowi Jusuf Kalla dalam Pemilihan Umum PresidenTahun 2014, yang dalam hal ini tidak didukung oleh Partai Golkar;Hal di atas memperlihatkan Tergugat tidak konsekuen pada saat menerbitkanKeputusan Pemberhentian Penggugat; karena alasan pemberhentianPenggugat sebagai Anggota Partai Golkar yang menurut Tergugatdikarenakan keterlibatan Penggugat dalam upaya pemenangan pasanganJokowiJusuf Kalla dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014, alasanmana jelas

Aburizal Bakriesebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden serta pemberian mandatpenuh kepada Ir. H. Aburizal Bakrie untuk mengambil kebijakan danmenentukan koalisi dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 gunamendukung pencalonannya sebagai Presiden atau Wakil Presiden;Dengan demikian, oleh karena Ir. H.

Aburizal Bakrie tidak mencalonkandiri sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden dalam Pemilihan UmumPresiden Tahun 2014, maka mandat penuh yang diberikan tersebut tidakmencakup kebijakan dan penentuan koalisi Partai Golkar dengan partaipolitik yang mendukung pemenangan pasangan Prabawo SubiantoHattaRajasa dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014;2 Bahwa Keputusan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS)VI PartaiGolkar Tahun 2014, tidak pernah memutuskan/menetapkan mengenaiarah kebijakan Partai Golkar

untuk bekerjasama dan berkoalisi denganpartai politik yang mendukung pemenangan pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014;Bahwa keputusan mengenai kerjasama dan koalisi dengan partai politikyang mendukung pemenangan pasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasadalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 hanya ditetapkan didalamKeputusan Rapat Pengurus Pleno Tergugat 22 Mei 2014;Bahwa Keputusan Rapat Pengurus Pleno Tergugat 22 Mei 2014 jelasbukan merupakan representasi dan

Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

ANTONTONY MOTE sebagaimana ditentukan dalam pasal 66 ayat (1) Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor: 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.Bahwa selanjutnya melalui Keputusan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang &Jasa Nomor : 13/PANGNZT/ RSUD/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dan Pengumuman Ulang Pemenang Lelang

Papua Jaya Perkasa selaku pemenanglelang dan telah dilakukannya pembayaran sebagai rasa terima kasih terdakwa OCTOVIANUS MARAN memberikan dana masingmasing kepada MAX HENGKYNARAHAWARIN, Amd.T dan AGUSTINUS THIMOTIUS RAPRAP, Am.KI sebesarRp 3.000.000, (tiga juta rupiah) atau setidaktidaknya sebesar itu.Perbuatan terdakwa OCTOVIANUS MARAN tersebut bertentangan denganketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

ANTONTONY MOTE sebagaimana ditentukan dalam pasal 66 ayat (1) Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor: 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 54 tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.

berdasarkan Penetapan Pengadilan(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal persyaratan dan tata cara pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalamPeraturan Presiden.a Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dengandemikian telah benar Permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan gunamencatatkan akta Kelahiran anaknya yang bernama OKTA LIANA SARI yangtelah melampaui 1 (satu) tahun sejak kelahiran diajukan di Pengadilanwon Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden

Pemohonmenerangkan bahwa permohonan pemohon agar dapat diterbitkan akta kelahiranbagi anak Pemohon yang bernama OKTA LIANA SARI dimaksudkan sebagaisyarat pendaftaran sekolah dari anak yang bernama OKTA LIANA SARItersebut; =n nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn new Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tertulis dimanabuktitersebut bersesuaian dengan keterangan saksisaksi hal mana telah memenuhisyaratsyarat awal pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53dan Pasal 54 Peraturan Presiden

No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapatPermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; wonnn Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohondikabulkan, maka adalah wajur apabila semua biaya yang timbul dalampemeriksaan perkara inl dibebankan kepadaPemohon;Hal 7 dari 7 hal Mengingat, ketentuanketentuan dalam UU No.23 Tahun 2006,Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 serta Peraturan lain yangbersangkutan

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

hukum diatas,oleh karena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 1996 sehingga pencatatankelahiran anak pemohon tersebut telambat lebih dari 15 (lima belas) tahun, makamenurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalamdaftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdi atas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden