., Notaris di Jakarta ;Bahwa dari hasill No. 03 G/HUM/2003 yang pada intinya menolak gugatan dariYayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia untuk melakukan hak uji materiilterhadap Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002, putusanmana dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa:Presiden berwenang untuk menetapkan kebijakan terkait dengan kepatuhan atauketidakpatuhan Pemegang Saham dalam PKPS.Kepada yang patuh diberikan jaminan kepastian hukum berupa pembebasan darituntutan

melaksanakan kebijakankebijakan terkait denganperbankan termasuk program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham sesuai denganalur kebijakan yang telah ditetapkan secara hukum dan politik.Perlu ditambahkan bahwa berdasarkan JAWABAN 1 tersebut diatas, terbukti pulabahwa dengan diterimanya Surat Keterangan Lunas oleh Keluarga Salim (dahuluTERGUGAT 2, 3 dan 4) dari Pemerintah Republik Indonesia, maka Keluarga Salim(dahulu TERGUGAT 2, 3 dan 4) telah menyelesaikan kewajibannya berdasarkanMSAA.JAWABAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA DALAM HALAMAN 4 DARIJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ATAS PENDAPAT PENGUSULDAN ANGGOTA LAINNYA TERHADAP KETERANGAN REPUBLIKINDONESIA TENTANG INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN KASUS KREDITLIKUIDITAS BANK INDONESIA DAN BANTUAN LIKUIDITAS BANKHalaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 200/Pdt.G/2014/PN TngINDONESIA PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA TANGGAL 1 APRIL 2008 (JAWABAN 2).Presiden Republik Indonesia

Namun setelah 3 pemaparan tersebut, belum ditemukanadanya buktibukti yang mengarah ke tindak pidana korupsi dandisimpulkan akan diserahkan kepada Menteri Keuangan untukditindaklanjuti.SELAIN ITU, DI DALAM JAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIADALAM HALAMAN 10 DAN 11 DARI JAWABAN 2, TERBUKTI BAHWASETELAH DILAKUKAN PENGUSUTAN TUNTAS ATAS PEMEGANGSAHAM PENGENDALI PT BCA (KELUARGA SALIM/DAHULUTERGUGAT 2, 3 DAN 4) ATAS DESAKAN KOMISI III DPR DALAMRAPAT KERJA DENGAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADATANGGAL

28 JUNI 2007, TIDAK DITEMUKAN ADANYA BUKTIBUKTIYANG MENGARAH KE TINDAK PIDANA KORUPSI.Ditambahkan lebih lanjut oleh Presiden Republik Indonesia dalam halaman 27dan 28 bahwa :Penyelidikan yang dilakukan oleh Tim BLBI I dan BLBI II adalahmengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan asset daripemegang saham pengendali (PSP) PT.

Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;c. Kepala daerah bagi pejabat daerah; dand.

Banding adminsitratif atas diterbitkannya objek sengketa yangditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Maret2019 dan dikirimkan melalui Jasa PT.

BuktiT3 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20102025;4. Bukti T 4 : UndangUndang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara ;5. Bukti T 5 : UndangUndang 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan ;6.

Surat Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Tapanuli Tengah yangditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Maret 2019 (videbukti P16, P17);4.

Surat Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Tapanuli Tengah yangditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Maret 2019(vide bukti P16, P17);4. Surat Banding Adminisrasi yang ditujukan kepada Kepala BadanPertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia tanggal 21 Maret 2019(vide: bukti P19, P20);Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upayaadministratif dimana upaya terakhirnya berupa banding administratif yangdiajukan pada tanggal 21 Maret 2019 (vide Bukti P11 s/d.

ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon pada pokoknyamempunyai maksud dan tujuan untuk memberiljinkepada Pemohon untukmemperbaikinama anak dalam akta kelahiran anak Pemohon MUHAMMAD JODI SANTOSOdengan No. 62/3082/1998 tertanggal 27 Oktober 1998 yang semula nama anak tertulisMUHAMMAD JODI SANTOSO menjadi MOHAMMAD JODI SANTOSO;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanJo Pasal 59 Peraturan Presiden

Oktober 1998yang semula nama anak tertulis MUHAMMAD JODI SANTOSO menjadi MOHAMMADJODI SANTOSO;Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk dalampencatatan peristiwa penting maka untuk mencatat peristiwa tersebut harus dilakukanberdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 yangmana harus dilakukan atas permintaan dari Penduduk yang bersangkutan setelahadanya putusan Pengadilan Negeri dengan syarat dan tata cara sebagaimana diaturlebih lanjut dalam Pasal 58 Peraturan Presiden

petugas padaKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember membuatcatatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta kelahirananakPemohontersebut segera setelah diperlinatkan kepadanya turunan sah Penetapanini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayaperkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, Pasal 2 Huruf d dan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Pasal 58 Peraturan Presiden

atas;Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentangpengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa jin dariPengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyaihalangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan dan berdasarkan relaas panggilan kepada para Pemohon telah nyatapara Pemohon berdomisili di walayahn hukum Pengadilan Agama Luwukkarenanya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (d) dan butir (e)Instruksi Presiden

Entending, lahir diMondonun, tanggal 20 Mei 2004; Penetapan No. 087/Pdt.P/2016/PA.LWwkHal. 4 dari 6 hal.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, terbukti bahwaperkawinan Pemohon dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuaidengan syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, sesuai denganketentuan

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, telah sesuai pula dengan ketentuan hukum Islamsebagaimana tersebut pada Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa HadisNabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Joe rable 9 Jy VI cl& YArtinya: Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adil;Menimbang

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, olehkarena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 2009 sehingga pencatatan kelahirananak pemohon tersebut telambat lebih dari 1 (satu)) tahun, maka menurut Pengadilanpermohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalamdaftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdiatas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

yang tercantum didalamPIB Nomor: 035074 tanggal 19 April 2013 menurut hemat Pemohon Bandingsudah benar karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan PMK RI Nomor:117/MK.011/2012 tanggal 10 Juli 2013.bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalamberkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding danPemohon Banding dalam persidangan.bahwa ketentuan dasar dari pada ACFTA adalah Peraturan MenteriKeuangan (PMK) Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 juntoKeputusan Presiden

RI Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentangPengesahan Framework Agreement on Comprehensive EconomicCooperation between The Association of South East Asian Nations and ThePeoples Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja MengenaiKerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota AsosiasiBangsabangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50).bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentangpengesahan Framework Agreement

dan Chinawajib mematuhi segala ketentuan dan persyaratan dalam menerbitkan/mengeluarkan SKA (form E) yang diatur dalam ROO/OCP ACFTA,sehingga walaupun SKA (form E) telah ditandatangani dan diterbitkan olehpejabat berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketentuan danpersyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam ROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapatdipergunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi.bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden

karena kesibukan orang tuaHalaman 4 dari 6Perkara Nomor: 1131Pdt.P/2013IPNYKPemohon, maka kelahiran Pemohon tersebut belum didaftarkan sedemikian rupa; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UndangUndang 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan bahwa terhadap keterlambatanpencatatan kelahiran yang telah melampaui batas waktu (satu) tahun harusdilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 51ayat (2) Peraturan Presiden

Namun demikian, Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan ini memperbaikipetitum tersebut dart menetapkan hanya terbatas halhal yang merupakankewenangannya, yakni sekedar meneguhkan tentang suatu keadaan adalah benar atautidak dan/atau meneguhkan bahwa terhadap keadaan tersebut telah dapat dicatatkanatau tidak; 207222202 222222222222Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil menerangkan bahwa pencatatan

berlaku; Menimbang, bahwa berdasarkan halhal terse but di atas, Hakim memandangbahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melanggar hukum, makapermohonan terse but patut dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat jurisdictio voluntariamaka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada pemohon; Mengingat ketentuan Pasal 32 ayat (2) UndangUndang 23 Tahun 2006Halaman 5 dari 61Perkara Nomor: 113/Pdt.P/2013IPNYKtentang Kependudukan, Pasal 51 ayat (1) jo ayat (2) Peraturan Presiden

Pasal 72ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo.pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,mengatur bahwa pencatatan perubahan nama termasuk pembatalan /pencabutan Akta Kelahiran haruslan dengan penetapan Pengadilan Negeri,sehingga dalam hal ini permohonan perubahan nama aquo menjadikewenangan absolut dari

Oleh karenaitu Pemohon mengajukan penambahan nama tersebut dengan cara menambahnama dari yang semula bernama EDWARD menjadi EDWARD GUO;Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil menegaskan bahwa pencatatan pelaporan perubahan namadilakukan pada Instansi Pelaksana atau UTPD Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan pada Penetapan Pengadilan.Bahwa alat bukti surat bertanda

Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah namaPemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulisEDWARD ditambah GUO sehingga lengkapnya menjadi EDWARD GUO;3.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon adalah tentangpengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa ijin dari PengadilanAgama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinandan berdasarkan relaas panggilan kepada para Pemohon telah nyata para Pemohonberdomisili di walayah hukum Pengadilan Agama Luwuk karenanya, sejalan denganPasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (d) dan butir (e) Instruksi Presiden

Bahwa, benar selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon denganPemohon Il telah melakukan hubungan suamiistri (bakda dukhul) sehinggadikaruniai 1 orang anak bernama : Ariyani, tempat lahir Desa Bella, tanggal 10Agustus 2015;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, maka terbukti bahwaperkawinan Pemohon dengan Pemohon Il tersebut telah dilaksanakan sesuaidengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang,

bahwa berdasarkan faktafakta di atas, maka perkawinan ParaPemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 2ayat (1) dan Pasal 64 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,telah sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa HadisNabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Jac

Demikian pula dalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatanpelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggalkelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatankelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapanPengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum

diatas, olehkarena anak pemohon tersebut lahir pada tahun 2011 sehingga pencatatan kelahirananak pemohon tersebut telambat lebih dari 1 (satu)) tahun, maka menurut Pengadilanpermohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Adminsitrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalamdaftar kelahiran yang sedang berjalan ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebutdiatas Pemohon telah dapat membuktikan dalildalil permohonannya, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Undangundang No.23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden

diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pejabat Pencatatan Sipilmembuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dengan demikian telah benarPermohonan pemohon untuk memperoleh Penetapan guna mencatatkan perubahan nama anakpemohon yang bernama Nabilah Isa Putri menjadi Nabilah Salsabila;Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden

tertulis yaitu Bukti P1 sampaidengan P5.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh pemohon menerangkan bahwapermohonan pemohon agar dapat dicatatkan perubahan nama bagi anak pemohon yangbernama Nabilah Isa Putri dimaksudkan agar anak pemohon tidak sakitsakitan ;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tertulis dimana bukti tersebut bersesuaiandengan keterangan saksisaksi hal mana telah memenuhi syaratsyarat untuk perubahan namapada Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Peraturan Presiden

No. 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Permohonan pemohonpatut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka adalahwajar apabila semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepadaPemohon ;Mengingat, ketentuanketentuan dalam UU No.23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan

HDTD,berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 17, Kota Medan, dalamhal ini diwakili oleh Jhonny Pardede selaku Presiden Direkturmemberi kuasa kepada Ojak Nainggolan, S.H., M.H, Robert Sihotang,S.H.,M.Hum. dan Hengki Silaen, S.H, Para Advokat pada KantorHukum OJAK NAINGGOLAN, S.H, M.H & REKAN, berkantor diJalan Kejaksaan Nomor 180/P1, Lt.

diajukan sebagai Bukti P7);Bahwa Surat Presiden Komisaris dimaksud di atas tidak direspon sama sekali olehDirektur Umum ataupun HRD PT.

Pasal 167 ayat (5) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Penggugat memohon hakhak pensiun;(akan diajukan sebagai Bukti P9);Bahwa surat Penggugat ini juga tidak pernah direspon oleh Tergugat;10 Bahwa atas pemberian Surat Peringatan I dari Manager DTIC Berastagi kepadaPenggugat tertanggal 12 Desember 2013, maka kemudian tanggal 16 Desember2013 Presiden Komisaris PT.

Napitupulu, M.M., yangmenyampaikan bahwa sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai sekarang,Penggugat tetap hadir bekerja sebagai Urusan Umum (General Affair) di kantorDewan Komisaris atas perintah Presiden Komisaris, sehingga ketidak hadiranPenggugat di Berastagi bukan karena mangkir atau absen yang dapat diberikanSurat Peringatan.

HDTI Sdri.Arlince Pardede untuk membatalkan keputusannya memindahkan Penggugatbeserta beberapa karyawan lainnya ke DTCI Berastagi;Bahwa walaupun telah ada surat resmi dari Presiden Komisaris Ibu MarryPardede kepada Direktur Umum Cq. Koordinator HRD PT.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhiketentuan peraturan perundangundangan. Selain itu, antara keduanya jugatidak terdapat halangan hukum untuk melangsungkan perkawinansebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

Pasal 39 sampai denganHal. 11 dari Hal. 14 Penetapan No.102/Padt.P/2020/PA.PwilPasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia;Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calonmempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yangsesungguhnya menurut hukum Islam adalah baligh, yang diinterpretasikandengan kedewasaan fisik dan mental.

Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tetap membukajalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasinikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia dibawah dari usia yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelalsudah memenuhi kategori baligh;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkandengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anakPemohon serta keterangan saksisaksi Pemohon, dapat disimpulkan

bahwaanak Pemohon telah termasuk dalam kategori baligh, baik secara fisikmaupun mental, sehingga meskipun belum genap berusia 19 tahun bagianak Pemohon yang bernama Musdalipa binti Mustafa, namun dapatmelangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dariPengadilan Agama;Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah,melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana yang tercantum dalamPasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia, bahkan oleh Rasulullan

Selain itu,perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia denganmewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmahsebagaimana ketentuan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa hubungan kasih antara anak Pemohon dan calonSuami anak Pemohon telah berlangsung selama 2 (dua) bulan, hubungankeduanya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan dan jika tidak segeradinikahkan maka pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Hal. 7 dari 14 Hal. Put.

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P." fakta dariketerangan saksi

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Dengandemikian berdasarkan bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai telah terbukti jikaanak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuanPasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo.Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telahmenghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikahdan calon suamidari anak Pemohon tersebut di depan

.14daril8Hal.Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan AgamakKecamatanWonosari, Kabupaten Boalemo akan tetapi ditolak karena anak Pemohonbelum cukup umur untuk menikah;Menimbang, bahwa dari keterangan anakPemohon serta faktafakta hukumyang diperoleh dari keterangan saksisaksi Pemohon, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudahsamasama memenuhi syaratsyarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6dan 7UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo.Instruksi Presiden

Pasal 39sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calonmempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yangsesungguhnya menurut hukum Islam adalah baligh, yang diinterpretasikandengan kedewasaan fisik dan mental.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam di Indonesiatetap membuka jalan dengan memberikan peluangPenetapan Nomor 0116/Pat.P/2015/PA.Tlm Hal.15daril8Hal.mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksudmenikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari usia yang telah ditetapkan,tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori baligh;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan denganketerangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak

Selainitu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia denganmewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanaketentuan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara anak Pemohondan calonisteri anak Pemohon telah berlangsung selama 2 (dua) tahun, sudah sedemikianerat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suamiistrihingga mengakibatkan anak Pemohon pernah hamil,

dilanjutkan oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupayamendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun lagi, sesuaidengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 ayat(1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,serta Pasal 115 Instruksi Presiden

Pasal 19 huruf (f) Instruksi Presiden RI Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang secara terusmenerus tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yangmenjurus pada pecahnya perkawinan;Menimbang, bahwa yang dimaksud pecahnya perkawinan ataubroken marriage yaitu perselisihan antara suami istri yang tidak dapatdiharapkan rukun kembali mengenai masalah yang sangat mendasar yangmenyangkutsifat pribadi masingmasing pasangan suami istri;Menimbang, bahwa

Pasal 3 Instruksi Presiden RITahun 1991 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan, ternyata telah jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebabperselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu karena Tergugat tidakmemberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan selain itu MajelisHakim juga telah mendengar keterangan saksisaksi yang merupakanorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga sesuaidengan ketentuan

menyatakanperkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal05 April 2012 yang dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Martapura Kota, berdasarkan Kutipan Akta PerkawinanNomor 312/16/IV/2012 tanggal 05 April 2012 dinyatakan putus karenaperceraian dengan segala akibat hukumnya gugatan Penggugat cukupberalasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antaraseorang lakilaki dan seorang wanita sebagai suami istri, yang menurutInstruksi Presiden

Pasal 116huruf (f) Instruksi Presiden RI Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, makagugatan Penggugattelah patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankankepada Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang

sampai saat ini tidak ada seorangpun yangkeberatan atas pernikahan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituirberpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tersebut telahmemenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15, 16,17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan bacaPeraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang PelaksanaanInstruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganMajelis Hakim dalam tahap konstituir di atas Majelis Hakim telah berkeyakinankuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonanpengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbukti Secara sah menuruthukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehinggaperkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan,Kabupaten Donggala;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/

Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Banawa selatan, Kabupaten Donggala sebagai tempattinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon IIdalam daftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai PencatatNikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan tidaktermasuk pihak dalam berperkara dan juga tidak di bawah struktur organisasiPengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agamatelah beralin ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf bPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak wajib dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadiperselisinan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi MajelisHakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebut danHal. 9 dari 13 Hal. Put.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak tersebut jis.

Pasal82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanaperubahan pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, terhadap perkara a quo Majelis Hakim tidak dapatmelangsungkan proses mediasi terhadap para pihak karena Tergugat tidakpernah hadir di muka sidang

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil,serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, olehkarenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan danmemenuhi syarat dalam mengajukan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan olen Penggugat sudahdewasa dan sudah bersumpah yang merupakan keluarga dekat Penggugat

Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.Dengan demikian Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yangdemikian diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besardaripada kemaslahatan yang akan dicapai.

Dengan demikian gugatanPenggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana maksud penjelasan pasal39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, jo.pasal 19 huruf (b)dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan(f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dikabulkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkanpendapat ahli fiqn dan mengambil alin menjadi pendapat

Penggugat dikabulkan, makaMajelis Hakim beralasan menyatakan menurut hukum bahwa putusnyaperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena atas putusanPengadilan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 38 huruf cUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 113 huruf c Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra dariHal. 11 dari 13 hal PUTUSAN No.616/Pdt.G/2019/PA.ME.Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf cInstruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah menghadirkan orangdekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkaraini.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tidaktermasuk orang yang terlarang menurut undangundang dan keterangan yangdiberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat,didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain,sehingga saksi tersebut

Pasal 3Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwaperselisinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihanbiasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembalisehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakanperbuatan siasia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya darimanfaatnya.Menimbang

Pasal 116 huruf ( b dan f ) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernahn hadir dipersidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidakmelawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugatharus dikabulkan dan diputus secara verstek.Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggalbersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perluditetapkan

Lbt Halaman 12 dari 15huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia.Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putuskarena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masaiddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 153 ayat (2) huruf (6) Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddahyang dimaksud ditetapkan 3 kali Suci atau sekurangkurangnya 90 hari.Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasimengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan