Nikah karena tidak ada diberikan olehPegawai Pencatat Nikah kepada pemohon dan pemohon II walaupunpemohon dan pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan AgamaKecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, ternyata pernikahan pemohon dan pemohon II tidak didaftarkan.Bahwa pada saat ini pemohon dan pemohon II sangat membutuhkanpenetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah pemohon dan pemohon II dan juga untuk keperluan kelengkapan administrasi anakpemohon dan pemohon II yang berstatus Pegawai

Negeri Sipil.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, pemohon dan pemohon IImohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelishakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yangamarnya sebagai berikut :1.2.Mengabulkan permohonan pemohon dan pemohon Il.Menetapkan sah pernikahan pemohon , Pemohon dengan pemohon IlPemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 1979 di .....

Negeri Sipil..

Saksi Il, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaKantor Kelurahan Raya, bertempat tinggal di ..... , Kabupaten Maros, yangmemberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :Bahwa saksi kenal pemohon karena sepupu dua kali dan pemohon Il.adalah ipar saksi.Bahwa pemohon , Pemohon dan pemohon Il, Pemohon Il, adalahsuami istri yang menikah pada tanggal 22 Desember 1979 di .....

Negeri Sipil.Bahwa pemohon dan pemohon II pada akhirnya menyatakan bahwatidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta memohonpenetapan.Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acarapemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian takterpisahkan dengan penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon danpemohon II sebagaimana telah diuraikan di muka.Menimbang, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor

ditetapkan, Penggugat telah hadir didepan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan, sekalipun telahdipanggil secara resmi dan patut;Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai

Negeri Pada Kepolisian NegaraRepublik Indonesia ATAU Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai diLingkungan Departemen Pertahanan, Majlis Hakim telah memerintahkankepada Penggugat untuk mengurus surat izin atasan sebagai persyaratanbagi Pegawai Negri Sipil yang hendak melakukan perceraian;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperolehizin untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Izin Nomor : 800/572BKD/2013 tanggal 19

Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris DaerahKabupaten/Kota Serang, demikian pula Tergugat selaku Pegawai NegeriSipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraiansebagaimana Surat Nomor : 800/572BKD/2013 tanggal 19 Juni 2013 yangdikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Serang, oleh karenaitu perkara ini dapat dilanjutkan;Bahwa, walaupun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belummemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, demikianpula Tergugat selaku Pegawai

Negeri Sipil belum memperoleh suratketerangan untuk melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapiHal. 3 dari 11 hal.

Kemudian Penggugatmenyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk berceraidengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah menyerahkanSurat Keterangan Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KesehatanKabupaten Supiori untuk melakukan perceraian Kepada Pegawai Negeri SipilAtas Nama Penggugat. tanggal 14 Januari 2019;Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidakdapat didengar dalam persidangan karena

50 Tahun 2009, terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakandamai oleh Hakim, namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadirdipersidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehinggaproses mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa setelan upaya damai tidak berhasil, selanjutnyadibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil di DinasKesehatan Kabupaten Supiori, dalam kedudukannya yang sedang hendakmenceraikan Suaminya (Tergugat), telah mendapat Surat Keterangan Izin Ceraldari atasan yaitu Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Supiori tanggal 14Januari 2019.

Dengan demikian untuk mengikuti dan menyelesaikan prosesperkara a quo, Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 0037/Pdt.G/2020/PA.

PUTUSANNomor 803/Pdt.G/2018/PA.PtkSai, ee DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 30 Desember1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, PendidikanStrata I, tempat kediaman di Kota Pontianak. sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT,, tempat dan tanggal lahir Sejangkung

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dantelah mendapatkan izin atasan sebagaimana Surat Keterangan Nomor;800/09/TAHUN 2018 tertanggal 21 Agustus 2018;9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruhbiaya yang timbul akibat perkara ini;Berdasarkan alasan atau dalildalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas,Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq.

berdasarkan surat panggilan(relaas) Nomor 803/Pdt.G/2018/PA.Ptk. tanggal 28 Agustus 2018 dan tanggal28 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnyaTergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidakberceral dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untukbercerai dengan Tergugat;Bahwa Penggugat selaku Pegawai

sepertidiuraikan tersebut di atas;Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 803/Pdt.G/2018/PA.Ptk.Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut sehingga tidak dapat dilakukan mediasi, kemudianMajelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menempuhupaya damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintan Nomor 10Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, Penggugat selaku Pegawai

Negeri Sipil yang masih aktif telah mendapatSurat Izin Perceraian dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 800/09/Tahun2018 tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 21 Agustus 2018;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan selama pernikahankehidupan rumah tangga Penggugat dan Terguga rukun dan harmonisselayaknya suami isteri pada umumnya, namun pada awal tahun 2015 Tergugatpergi meninggalkan Penggugat ke luar Kota dengan alasan pekerjaan. namunsejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali pulang

Bahwa Penggugat sebagai seorang pegawai Negeri Sipil telahmendapatan izin dari atasan untuk mengajukan perceraian dengan suratkeputusan pemberian izin cerai Nomor : 800/619/BPKP/ tanggal 29Oktober 2016 ;Bahwa terhadap alasanalasan yang telah Penggugat sampaikan, makasangat beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Takengonyang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak padatanggal persidangan yang telah ditentukan, serta berkenan memberikaputusan sebagai berikut :PRIMER1

;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil,sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku maka sebelum memeriksapokok perkara terlebin dahulu Majelis Hakim memperoleh izin dari pejabat yangberwenang terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara ini telahmemperoleh izin dari pejabat yang berwenang dan telah diajukan di persidanganberupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor ;800/619/BPKP/tanggal 29 Oktober 2016

pihak terikat dalamperkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan benar keduanya mempunyaihubungan hukum sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat danTergugat adalah pihak yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkaraint ;Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat (P.3) berupa Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian Nomor : 800/619/BPKP, tanggal 29 Oktober 2016 yangdikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan KabupatenAceh Tengah, Penggugat selaku Pegawai

Negeri Sipil telah mendapatkan surat izindari atasan atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud oleh PP.

No.45tahun 1990 tentang perubahan PP No.10 tahun 1983, tentang izin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Majelis Hakim telah dapatmempertimbangkannya lebih lanjut.Menimbang, bahwa sesuai pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik dalampersidangan maupun dengan memerintahkan pihakpihak untuk menempuh jalanmediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008dengan Drs. T.

Bahwa semasa hidupnya I tersebut, adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil.5. Bahwa sejak meninggalnya DF dan I tersebut, maka anak dari hasilperkawinan tersebut bernama, NN (pr), umur 10 tahun, pemeliharaansepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon.6. Bahwa mengingat anak dari almarhumah DF dan almarhum ! yangbernama, NN, yang kini masih di bawah umur, maka diperlukan penunjukanwali pengampu terhadap anak tersebut.7.

Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara NomorSK.823.3/ III12591/BKD/2009, tanggal 1 Oktober 2008, tentangKenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KutaiKartanegara Periode I, atas nama I, fotokopi tersebut telah bermeteraicukup dan dinazagelen, setelah diperiksa dan cocok dengan aslinya, diberitanda P.3.4. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian, atas nama DF, yangditerbitkan oleh RSU A.

bahwa Pemohon pada pokoknya memohon penetapan untukmenjadi wali pengampu dari seorang anak yang masih di bawah umur yangbernama, Novia Nurdefani, umur 10 tahun dan bertindak atau melakukanperbuatan hukum dari kepentingan dan hakhak anak tersebut, dengan alasan ayahdan ibu kandung anak tersebut yakni I dan DF telah meninggal dunia.Penetapan perwalian ini akan digunakan oleh Pemohon untuk menguruskelangsungan hidup tersebut, selain itu juga untuk mengurus keperluan terhadaphakhak almarhum I sebagai Pegawai

Negeri Sipil, permohonan Pemohontersebut dapat dibenarkan oleh hukum, sehingga dapat diterima dandipertimbangkan.Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkaraperwalian / penunjukkan wali, dimana berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang4undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama beserta penjelasannyaadalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, dan berdasarkan suratpermohonan Pemohon, dimana Pemohon dan anak yang dimohonkan perwaliantersebut bertempat tinggal dalam

Negeri Sipil padaKantor Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.4 dan P.5, telahterbukti DF telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2002, dan Imeninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2011.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.6, asli SilsilahKeluarga adalah suatu akta di bawah tangan dan telah diakui sendiri olehpembuatnya, berdasarkan ketentuan pasal 288 R.Bg, akta di bawah tangan yangdiakui sah

ANAK KE Bahwa, suami Pemohon, telah meninggal dunai pada hari Rabu, tanggal 24November 2010, karena sakit sesuai dengan surat kematian Nomor470/22/07.03/2010 per tanggal 24 Nopember 2010 yang dikeluarkan olehKelurahan Kaliawi Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung dan dikebumikan diPemakaman Keluarga, Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Badar Lampung;Bahwa semasa hidupnya sumai Pemohon sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil(PNS) di Dispenda Provinsi Lampung; Bahwa prihal Pemohon dan suami

ANAK KE 6; Bahwa Termohon sekarang sudah meninggal dunia sejak lebih kurang 2(dua) bulan yang lalu karena sakit; Bahwa Termohon sebelum meninggal bekerja sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tidak ada oranglain yang mengaku sebagai isteri Termohon; Bahwa tidak ada isteri lain selain Pemohon, hanya Pemohon saja isteriTermohon; Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah karena0004/Pdt.P/2011/PA.Tnkmembenarkan dan tidak membantahnya

ANAK KE6; Bahwa Termohon sekarang sudah meninggal dunia sejak lebih kurang 2(dua) bulan yang lalu karena sakit; Bahwa Termohon sebelum meninggal bekerja sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil; Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tidak ada oranglain yang mengaku sebagai isteri Termohon; Bahwa tidak ada isteri lain selain Pemohon, hanya Pemohon saja isteri Termohon; Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah karenaPemohon dan Termohon bukan saudara sesusuan dan tidak

Bahwa Pemohon telah menikah dengan lakilaki bernama Termohon pada11tanggal 07 Oktober dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat denganwali ayah kandung dan disaksikan 2 orang saksi dan perjanjian perkawinan tidak ada; Bahwa Pemohon adalah isteri satusatunya Termohon dan belum pernahbercerai; Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak; Bahwa TERMOHON telah meninggal dunia 2 (dua) bulan yang lalu karenasakit; Bahwa Termohon semasa hidupnya bekerja sebagai Pensiunan Pegawai

Negeri Sipil;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa Pemohon telah terbukti menikah dengan Termohon yangdilaksanakan pada tanggal 07 Oktober di Teluk Betung Utara Bandar Lampungdengan maskawin berupa seperangkat alat shalat menurut ketentuan syariat Islam;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengajukan isbath nikahtersebut adalah khusus untuk keperluan mengurus uang duka dan pensiunan jandadari almarhum Termohon pada PT.

Dan sekitar 2 (dua) bulan kemudian saksi Ramlanmenanyakan kepada Terdakwa mengapa keponakan saksi yang bernama Restutidak diikutkan untuk tes honor dan dijawab oleh Terdakwa Bahwa keponakansaksi Restu tidak ikut tes tetapi lulus;e Bahwa akhirnya sampai dengan bulan Desember 2008 Keponakan saksi Ramlantidak juga diikutkan untuk tes Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kepahiang.Selanjutnya saksi meminta uangnya kembali kapada Terdakwa dan sampai saatini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa,

Dan sekitar 2(dua) bulan kemudian saksi Ramlan menanyakan kepada Terdakwa mengapakeponakan saksi yang bernama Restu tidak diikutkan untuk tes honor dandijawab oleh Terdakwa Bahwa keponakan saksi Restu tidak ikut tes tetapilulus;Bahwa akhirnya sampai dengan bulan Desember 2008 Keponakan saksi Ramlantidak juga diikutkan untuk tes Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kepahiang.Selanjutnya saksi meminta uangnya kembali kepada Terdakwa dan sampai saatini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

diatas, MahkamahAgung berpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapatdibenarkan dengan pertimbangan karena :e Bahwasudah tepat dan benar Judex Facti Pengadilan Tinggimemperberat pidana penjara karena ternyata perbuatan Terdakwabeberapa kali melakukan tindak pidana penipuan, bukan hanyaterhadap saksi korban Ramlan akan tetapi terhadap beberapaorang lainnya dan perkaranya telah diputus;e Bahwa berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti;e Bahwa Terdakwa selaku Pegawai

Negeri adalah Abdi Negara yang harusmenjadi teladan bagi masyarakat dan tidak selayaknya menjadi calo tenagakerja.

Terdakwa yang bertindak sebagai calo sesungguhnya sudah melanggarPeraturan Disiplin Pegawai Negeri;e Bahwa Judex Facti tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruff KUHAP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak beralasan harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi

PUTUSANNomor 174/Pdt.G/2021/PA.KdiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalamperkara Cerai Gugat antara:Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaSDN 25 Abeli, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KotaKendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasakepada Maruf Akib, S.H., M.H. dan Narti, S.Sy, Advokat yangberkantor

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperolehizin cerai dari atasan yakni Wali Kota Kendari dengan Putusan Nomor:1025Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Penggugat memohon kepadaPengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut:PRIMER :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;3.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDER: Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex Aequo et bono);Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telan memperoleh suratKeputusan Walikota Kendari Nomor : 1025 Tahun 2020 tentang Pemberian IzinPercerraian tanggal 30 Desember 2020;Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telahdatang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap di persidangan dan

Tergugatsudah tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suam1 istri;Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknyatetap pada gugatannya untuk bercerai, tidak mau mempertahankanperkawinannya lagI;Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semuahal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telan memperoleh SuratKeputusan Walikota Kendari Nomor : 1025 tahun 2020 tanggal 30 Desember2020 yang dikeluarkan oleh Walikota Kendari hal ini telah memenuhi ketentuanHalaman 5 dari 10 hal.

Bahwa Penggugat adalah guru Pegawai Negeri Sipil di SD. 59 Palembang dantelah mendapatkan izin atasan dengan Nomor izin tertanggal 06 Februari2015 ;7.

Asli Surat Keterangan, yang di keluarkan oleh Lurah Kelurahan Talang AmanKecamatan Kemuning, Kota palembang tanggal 12 Juni 2014, (bukti P.3) ;Bahwa selain itu Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatizi untuk bercerai dengan Tergugat dari Pejabat, sebagaimana Surat KeputusanWalikota Palembang tanggal 06 Febrari 2015Bahwa selain buktibukti tertulis tersebut, Penggugat juga telahmengajukan saksisaksi yaitu :1.

sulit untuk diwujudkan kembali ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalildalilHalaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2015/PA.Plggugatannya, syarat dan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat(2) UndangUndang nomor tahun 1974, jis pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975, serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam telah terpenuhi, selanjutnya Penggugat selaku Pegawai

Negeri sipil telahmemenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 yangtelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimanaAsli Surat Keputusan Wakil Walikota Palembang tertanggal 06 Februari 2015,dengan bukti tersebut Majelis berkeyakinan bahwa Pejabat sebagai atasanPenggugat telah juga berupaya merukunkan Penggugat dengan menasehatiPenggugat agar bersabar dan tidak bercerai

.= 5IsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG ;Telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama perkara cerai talakdan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai tersebut dibawahini, dalam perkaranya:Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), pendidikan Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA),tempat tinggal di Kabupaten Soppeng; Sebagai Pemohon.Melawan :Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumahtangga,pendidikan

dariTermohon, namun sifat Termohon tetap saja tidak berubah, selanjutnyaTermohon kemudian pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuanPemohon hingga saat ini Pemohon tidak mengetahui keberadaanTermohon;Bahwa keluarga Pemohon pernah berusaha mencari solusi denganmendatangi rumah/keluarga Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, akantetapi sikap keluarga Termohon tidak menerima maksud balk keluargaPemohon, keluarga Termohon menyatakan supaya Pemohon kawindengan wanita lain;Bahwa berkaitan status Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil, makaPemohon telah mendapatkan Izin Perceraia dan Bupati Soppeng,sebagaimana surat Nomor : 107/IV/2011, tanggal 19 Mei 2011;Bahwa kini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 2(dua) tahun dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon telahtidak ada jalinan komunikasi sebagaimana layaknya suamiistri, bahkanTermohon kini tidak diketahui.alamat tinggalnya oleh Pemohon;Bahwa atas alasanalasan sebagaimana tersebut diatas, PelnctiiOm:ro onkepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng

Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), tempat tinggal di Kabupaten Soppeng;Dibawah di depan persidangan dan dibawah sumpahnya Saksimenerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, saksi adalah teman kareb Pemohon, sehingga saksi tahuseluk beluk keluarga Pemohon bersama istrinya (Termohon) dan saksisangat kenal dengan Pemohon dan Termohon;Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suamiistri, menikah tahun2009;Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal di

Negeri Sipil,Pemohontelah mendapatkanizin Perceraian dari pejabat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagai tersebutdiatas, Majelis menyimpulkan adanya fakta hokum bahwa Termohon telahpergimeninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 (dua) tahun; SehlngWzMajelisberpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon tersebut dapat dikwalifisirsebagaimana alas an perceraian yang diatur oleh pasal 19 huruf (b)Peratuiran pemerintah Nomor 9 tahun 1975; telah terbukti yakni : salahsatu pihak meninggalkan pihak

Bahwa selaku PNS ( Pegawai Negeri Sipil ) Pemohon belum mendapatkan suratizin untuk melakukan perceraian dari atasan;10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Berdasarkan dalildalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Painan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,menjatuhkan putusan sebagai berikut :PRIMAIR:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR:e Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan, Pemohondan Termohon hadir secara pribadi (in persoon) di depan persidangan;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telahmendapatkan Surat Izin Perceraian Nomor: W3.PAS.20.UM.05.0130 tanggal 13Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IBPainan;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai

Negeri Sipil, Termohon telah mendapatSurat Keterangan Nomor 028/1.08.420.09/SD.08PS/2011 tanggal 20 Januari 2011yang dikeluarkan oleh Kepala SDN No. 08 Painan Selatan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohondan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa selain mendamaikan, Majelis Hakim juga telahmemerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan proses mediasisebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2008tentang

Negeri Sipil dengangaji lebih dari Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) akan tetapi penerimaanbersih Pemohon hanya sekitar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah);Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai pinjaman di Bank untukmembangun rumah;SAKSI PEMOHON II, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan RumahTangga, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, yang dibawah sumpah telah menerangkan halhal sebagai berikut:Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibukandung Termohon;Bahwa saksi

Negeri Sipil diLapas Painan;e Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon ada membangun rumahdi KABUPATEN PESISIR SELATAN;Menimbang, bahwa atas keteranganketerangan kedua orang saksi tersebut,Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;Menimbang bahwa meskipun telah diberi kesempatan akan tetapi Termohonmenyatakan tidak akan menyampaikan buktibukti;Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang padapokoknya tetap berpegang pada dalildalil permohonan dan repliknya, sedangkanTermohon

PUTUSANNomor 0611Pdt.G/2017/PA.BnaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:Penggugatumur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Badan PusatStatistik Provinsi Bengkulu., bertempat tinggal di KotaBengkulu , selanjutnya disebut sebagai Penggugat

;melawanTergugat, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir D3,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Kantor LurahKelurahan Sumur Dewa), bertempat tinggal di BengkuluTengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti tertulis sertamendengar keterangan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa, berdasarkan surat Penggugat tertanggal 05 September 2017yang

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dari Tergugat;Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang maksud danisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai

Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara)pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu telah mendapat jjin untukmelakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagai atasannyaberdasarkan Keputusan Kepala Badan Statistik Provinsi Bengkulu Nomor17513.121 tanggal 28 Agustus 2017, telah memenuhi ketentuan yang diaturberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Bahwa,

Negeri Sipil (AparaturSipil Negara) pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu telah mendapat ijinuntuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagai atasannyaberdasarkan Keputusan Kepala Badan Statistik Provinsi Bengkulu Nomor17513.121 tanggal 28 Agustus 2017, telah memenuhi ketentuan yang diaturberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang

Negeri Sipil pada Kantor Satpol PPKabupaten Konawe telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenangberdasarkan surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 19 tahun 2014 tanggal 22Januari 2014 yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untukmengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama;9 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;Berdasarkan dalil dan alasanalasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohonmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq.

Akramuddin, M.H. namun berdasarkan laporan hasilmediasi oleh mediator hakim pada tanggal 16 Juni 2014 proses mediasi dalam perkaraini dinyatakan gagal/tidak berhasil;Hal 3 dari 17 halaman putusan Nomor 0097/Pdt.G/2014/PA UnaBahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohonagar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonancerai, telah menyerahkan surat izin perceraian dari Bupati Konawe Nomor: 19 Tahun2014

tertanggal 22 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe;Bahwa, Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PendapatanKabupaten Konawe, Majelis Hakim telah memerintahkan Termohon untukmenyerahkan Surat Keterangan melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenangakan tetapi hingga perkara ini diputus Termohon tidak menyerahkan Surat Keteranganyang dimaksud;Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutupuntuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang

Tahun 2008;Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, oleh karenaPemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang, Nomor 19Tahun 2014 tertanggal 22 Januari 2014 ditandatangani oleh Bupati Konawe yang padapokoknya mengizinkan Pemohon untuk melanjutkan permohonan cerainya sehinggaberdasarkan surat izin cerai Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah

PeraturanPemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan demikian pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan kembali;Menimbang, bahwa Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi hinggaperkara ini diputus Termohon tidak menyerahkan Surat Keterangan melakukanperceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan kedua dari PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun

Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem ; ;Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniaiseorang anak lakilaki bernama I KETUT GEDE BAYU;Bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sering terjadinyapercekcokan karena masalah ekonomi dan tergugat sering bermain judi ;Bahwa kejadian cekcok antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di NusaPenida, dan setelah itu Tergugat pulang ke Antiga, sedangkan Penggugat tinggalbersama saksi ;Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah Pegawai

Negeri Sipil ;Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah secara adat sekitar tahun 2012di Kantor Kepala Desa dan saksi ikut menandatanganinya ;Bahwa saksi mendukung adanya perceraian kalau hal tersebut merupakan jalanterbaik bagi kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, karenakeduanya samasama keras tidak ada yang mau mengalah walaupun telahdiupayakan damai oleh keluarga, namun Penggugat maupun Tergugat tetapbersikeras untuk bercerai ;NI NENGAH PUJA ; Bahwa saksi adalah orang tua penggugat

Negeri Sipil ;e Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah secara adat sekitar tahun 2012 diKantor Kepala Desa dan saksi ikut menandatanganinya ;e Bahwa saksi mendukung adanya perceraian, kalau hal tersebut merupakan jalan terbaikbagi kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, karena keduanya samasama keras tidak ada yang mau mengalah walaupun telah diupayakan damai olehkeluarga, namun Penggugat maupun Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai ;Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut,

Negeri Sipil,maka seorang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum mengajukan gugatanperceraian WAJIB memperoleh IZIN dari PEJABAT ATASANYA, oleh karena ituterhadap Surat Keputusan Bupati Klungkung nomor 800/0296/BKD yang dilampirkan olehPenggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat selakuPegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijin dari pejabat Atasannya yang berwenang, dalamhal ini adalah BUPATI KLUNGKUNG untuk mengajukan gugatan perceraian.

Hal tersebutdiatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan buktibukti surat dan saksisaksi yangdiajukan oleh PENGGUGAT yaitu saksi I Wayan Darsa dan Ni Nengah Puja

PUTUSANNOMOR : 2631/Pdt.G/2010/PA.Smdg.BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sumedang telah memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara:PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, selanjutnya disebutsebagai Penggugat;lawanTERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan bertempat tinggal duludi KABUPATEN

SAKSI IT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempattinggal di, KABUPATEN SUMEDANG, di bawah sumpahnya menerangkan:e Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;e Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang sulit didamaikan lagi karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;e Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih satu tahun,2.

ringkasnya putusan ini maka halhal yang terjadi dimuka persidangan tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yangtidak terpisahkan dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan olehBuku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXX/XX, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama KABUPATEN SUMEDANG, tanggal XX/XX/XXXX, (bukti P1)telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmelampirkan Surat Izin Perceraian dari atasannya maka persidangan ini dapatdilanjutkan sebagaimana maksud pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 PPNomor 45 Tahun 1990Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar hidup rukunlagi dalam rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah menggugat cerai dariTergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikanlagi;Menimbang, bahwa

Pdt.I.C.3 PUTUSANNomor 62/Pdt.G/2020/PN MakDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara gugatan antara:PENGGUGAT, tanggal lahir 17 Januari 1982, Jenis kelamin perempuan,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristenprotestan, Pendidikan Sarjana, Alamat ,dalam hal inidiwakili oleh kuasa hukum APRIANTOKONDOBUNGIN, S.H, M.H., Advokat/Pengacara padaLBH Pendidikan

Toraja, beralamat Jalan PongtikuNo.167, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale,Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 10 Desember 2020, yang telahdidaftarkan pada pengadialan Negeri Makale tanggal16 Maret 2020 dengan register Nomor 16/SK/I/A/2020,sebagai Penggugat;LawanTERGUGAT, tanggal lahir Sangalla 20 Maret 1978, Jenis kelamin lakilaki,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristenprotestan, Pendidikan terakhir Sarjana, , sebagaiTergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca

berkas perkara;Setelah mendengar Penggugat;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makalepada tanggal 16 Maret 2020 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Mak,telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, berdasarkankutipan Akte Perkawinan;Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperolehizin dari atasan Penggugat

GALIH ARYO YUDISTIAWAN dan ANDREARYO YUDISTIRA ;Bahwa benar para pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untukditetapbkan memperbaiki kekeliruan pada Akta Perkawinan, tertulis atas namaDJOKO SUPARMONO , padahal nama yang sebenarnya adalahSUPARMONO;Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon untuk ditetapkan memperbaikikekeliruan pada Akta Perkawinan, tertulis atas nama DJOKO SUPARMONO,padahal nama yang sebenarnya adalah SUPARMONO dipergunakan untukmelengkapi persyaratan menjadi P N S ( Pegawai Negeri

GALIH ARYO YUDISTIAWAN dan 2.ANDRE ARYO YUDISTIRA;e Bahwa benar para pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untukditetapbkan memperbaiki kekeliruan pada Akta Perkawinan, tertulis atas namaDJOKO SUPARMONO, padahal nama yang sebenarnya adalahSUPARMONO;e Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon untuk ditetapbkan memperbaikikekeliruan pada Akta Perkawinan, tertulis alas nama DJOKO SUPARMONO,padahal nama yang sebenarnya adalah SUPARMONO dipergunakan untukmelengkapi persyaratan menjadi P N S ( Pegawai

Negeri Sipil ) ;Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan apa apa lagi melainkan hanya mohon Penetapan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uralan Penelapan ini maka segalasesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidangdianggap telah termuat dalam penetapan ini ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat pennohonan yang diajukan oleh paraPemohon dihubungkan dengan

ANDRE ARYO YUDISTIRA, lahirdi Surabaya, tanggal 29 Desember 1996 ;e Bahwa benar para Pemohon bermaksud untuk ditetapbkan memperbaikikekeliruan pada Akla Perkawinan, tertulis alas nama DJOKO SUPARMONO ,padahal nama yang sebenarnya adalah SUPARMONO adalah untukmelengkapi persyaratan menjadi P N S ( Pegawai Negeri Sipil);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebutdiatas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah berhasilmembuktikan dalil dalil permohonannya, oleh

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanGubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1428 Tahun2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Pengugat ZaitulAkmam, NIP/NRK 196802121988031001/ 163531, Pangkat/GolonganRuang: Pangatur Tk.! (II/d), Staf Kelurahan Ceger, KecamatanCipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur;4.

Mewajibkan kepada Tergugat memulihkan Harkat dan KedudukanPanggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula sebelumadanya/ diterbitkannya objek sengketa;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi:A. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili (KompetensiAbsolut);B.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanGubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1428 Tahun2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Zaitul Akman NIP/NRK196802121988031001/163531 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Tk. (II/d) Staf Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota AdministrasiJakarta Timur;4.