Proposal program bantuan perkuatan dana bergulir atas nama KUDMarga Jaya untuk melakukan perluasan dan peremajaan karet seluas195 Ha dengan estimasi kebutuhan bibit karet sejumlah 195 000 batangdengan total dana sejumlah Rp. 975.000.000, (sembilan ratus tujuhpuluh lima juta rupiah)yang dilampiri daftar nama anggota kelompok taniMergi Makmur sebanyak 195 anggotac.

Proposal program bantuan perkuatan dana bergulir atas nama KUDMarga Jaya untuk melakukan perluasan dan peremajaan karet seluas195 Ha dengan estimasi kebutuhan bibit karet sejumlah 195 000 batangdengan total dana sejumlah Rp. 975.000.000, (Sembilan ratus tujuhpuluh lima juta rupiah)yang dilampiri daftar nama anggota kelompok taniMergi Makmur sebanyak 195 anggota ;c.

Proposal program bantuan perkuatan dana bergulir atas nama KUDMarga Jaya untuk melakukan perluasan dan peremajaan karet seluas195 Ha dengan estimasi kebutuhan bibit karet sejumlah 195 000 batangdengan total dana sejumlah Rp. 975.000.000, (Sembilan ratus tujuhHalaman 46 dari 158 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Jmbpuluh lima juta rupiah)yang dilampiri daftar nama anggota kelompok taniMergi Makmur sebanyak 195 anggota ;c.

Proposal program bantuan perkuatan dana bergulir atas nama KUDMarga Jaya untuk melakukan perluasan dan peremajaan karet seluas195 Ha dengan estimasi kebutuhan bibit karet sejumlah 195 000 batangdengan total dana sejumlah Rp. 975.000.000, (sembilan ratus tujuhpuluh lima juta rupiah)yang dilampiri daftar nama anggota kelompok taniMergi Makmur sebanyak 195 anggota ;c.

., yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah membatalkan putusanJudex Facti karena salah menerapkan hukum pembuktian ini sebagaimanaPutusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/SIP/1972 tanggal 16 Januari 1978yang pertimbangannya sebagai berikut:Keputusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan karenasalah menerapkan hukum;Tentang putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang lalai memenuhisyaratsyarat Pasal 189 ayat 1 dan 2 Rbg juncto Pasal 195 ayat 1 dan

oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan dalam hukum acara perdata sehingga dengankelalaian tersebut mengakibatkan putusan Pengadilan NegeriPematangsiantar menjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum khususnyahukum acara perdata yang berlaku;Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang lalai memenuhi syaratPasal 189 ayat 1 dan 2 Rbg juncto Pasal 195

ayat 1 dan 2 Rbg karenadalam perkara gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi Pengadilan NegeriPematangsiantar sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkandengan cermat dalildalil maupun buktibukti yang Pembanding ajukan;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar denganmempertimbangkan hukum yang demikian jelas bertentangan dengan Pasal23 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 jis 189 ayat 1 dan 2 Rbgdan Pasal 195 ayat 1 dan 2 Rbg serta butir 3 dan 4 dari Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor

Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi melanggar ketentuan Pasal 195 Rbg,maka oleh karenanya putusan a quo harus dibatalkan;Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi jelas telah melanggar ketentuan Pasal195 Rbg karena dalam keputusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak memuatketerangan secara ringkas dan jelas antara lain mengenai gugatan yangmeliputi dasar hukum (rechtground) dan dasar fakta (feitelijke ground) dalilatau posita gugatan, tidak memuat jawaban paling tidak mengenai pokokutama dalil bantahan yang dikemukakan

Tergugat, baik bantahan formilberupa eksepsi (ekceptie objection) maupun bantahan terhadap pokokperkara (verweer ten principle), kemudian dasardasar pertimbanganputusan termasuk pembuktian dan pasalpasal peraturan perundangundangan yang menjadi landasan rujukan putusan.Bahwa syaratsyarat putusan yang ditentukan dalam Pasal 195 Rbgtersebut adalah bersifat imperatif atau hukum memaksa (dwingenrecht,mandatory rule) karena terdapat di dalam perkataan harus.

No. 2221 K/Pdt/2008pokokpokok utama bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat dan pasalpasal peraturan perundangundangan yang menjadi rujukan putusan samasekali tidak terlihat dalam keputusan Pengadilan Tinggi, dan oleh karenakeputusan Pengadilan Tinggi telah melanggar ketentuan Pasal 195 Rbg,maka oleh karenanya keputusan Pengadilan Tinggi tersebut harusdibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasanalasan ke 1 s/d 8: bahwa alasan tersebut tidak

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Mario Saputra Als Rio Bin Salam Batubaradilakukan jahitan:e Pada lengan atas dilakukan 5 (lima) jahitan;e Pada siku kanan dilakukan 1 (Satu) jahitan dalam dan 12 (duabelas) jahitan luar;e Pada atas telinga dilakukan 3 (tiga) jahitan luar;e Pada Kepala (pariental) dilakukan 7 (tujuh) jahitan;Berdasarkan Resume Medis yang dilakukan oleh Rumah Sakit PMC(Pekanbaru Medical Center) yang ditanda tangani oleh dokter Nadia Annisatanggal 15 Mei 2019;Kemudian berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor:VER/195

Mario Saputra Als Rio Bin Salam Batubaradilakukan jahitan :e Pada lengan atas dilakukan 5 (lima) jahitan;e Pada siku kanan dilakukan 1 (Satu) jahitan dalam dan 12 (duabelas) jahitan luar;e Pada atas telinga dilakukan 3 (tiga) jahitan luar;e Pada Kepala (pariental) dilakukan 7 (tujuh) jahitan;Berdasarkan Resume Medis yang dilakukan oleh Rumah Sakit PMC(Pekanbaru Medical Center) yang ditanda tangani oleh dokter NadiaAnnisa tanggal 15 Mei 2019;Kemudian berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomorVER/195

Dan perlawanan pihakketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakanEksekusi (Vide : Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR). Oleh karena PelawanEksekusi adalah pemegang dan pengelola hak pakai dalam Sertifikat HakPakai No. 82 / Cipayung a/n. H.

Yahya Muhamad berdasarkan PerjanjianPengikatan Pengalihan Hak tertanggal 29 Maret 2010 Nomor : 115 , makaberdasarkan pasal 195 ayat (6) dan (7) HI R tersebut, Pelawan Eksekusi dalamupaya perlawanan eksekusi ini adalah sebagai Pelawan yang benar danberalasan menurutBahwa pada azasnya perlawanan tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207ayat (3) HIR), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benardan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidak tidaknya sampaidijatuhkan putusan oleh Pengadilan

Yahya Muhamad)yang dibuat dihadapan Turut Terlawan Eksekusi IX (dalamkapasitasnya sebagai Notaris).e Bahwa perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian peralihanhak atas tanah, dengan kata lain Peralihan hak kepada Pelawantidak terjadi/belumterjadi;e Bahwa Pasal 195 (6) HIR secara ekplisit mensyaratkan; Pihakketiga yang melakukan perlawanan adalah Pemilik mutlak.

tersebut diatas, dalildalil Perlawanan Pelawanmerupakan dalil yang mengadaada, tidak berdasar hukum dan keliru, olehkarenanya harus ditolak. hal 35 dari 66 hal Putusan No.43/Pdt.G/2013/PN Cbn8 Bahwa Para Terlawan Eksekusi menolak dengan keras dalil perlawanan Pelawan padaangka 13 dan 14 pada halaman 7 dengan alasan sebagai berikut1 Perlu kami tegaskan kembali, bahwa sesungguhnyaPelawan atau Perlawanan dalam perkara a quo bukanPelawan atau Perlawanan Pihak Ketiga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 195

Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR. Bahwa olehkarena Pelawan Eksekusi adalah penerima sah pengalihan hak pakai atas tanahbersertifikat No. 82/Cipayung a/n. H. Yahya Muhammad dari Turut TerlawanEksekusi I s/d.

Nomor 536 PK/Padt/201610.11.12.13.14.Bahwa selain ketentuan tersebut di atas juga sebagaimana dalam ketentuanpasal 195 (6) (7) HIR serta pasal 207 dan pasal 208 HIR yang mengaturtentang perlawanan terhadap sita eksekutorial, baik diajukan oleh yangterkena eksekusi/tersita maupun pihak ketiga;Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 9 dan 10diatas dalam amar putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RINomor 245 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Februari 2012 tidak membatalkanadanya putusan

dalam perkara peninjauan kembalisebagaimana pasal 47 ayat (1) yang berbunyi:(1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan putusanpeninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan putusanyang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya,memeriksa serta memutus perkaranya;(2) Mahkamah Agung akan menolak peninjauan kembali yaitu dalam halMahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan;Bahwa selain ketentuan tersebut di atas juga sebagaimana dalamketentuan pasal 195

Sehingga terbukti menurut hukum ParaTermohon Peninjauan Kembali Bukan Pihak Ketiga Yang BerkepentinganUntuk Mengajukan Gugatan Perlawanan;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR gugatan perlawananhanya dapat diajukan oleh pihak ketiga berdasarkan alasan hak milik, yanglengkapnya berbunyi:"Jika hal menjalankan keputusan itu dibantah, dan juga jika yangmembantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakunyasebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisinan tentang

Atas dasardimaksud terhadap dalil eksepsi dari Terlawan yang menyatakan bahwaPara Pelawan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan perlawananharuslah ditolak dan dikesampingkan;Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah kekeliruan hakim dankekhilafan hakim yang nyata di dalam mempertimbangkan eksepsi ParaTermohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pelawan tidak memiliki kualitasuntuk mengajukan gugatan perlawanan, karena:2.1.Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR gugatan perlawananhanya

dalam perkara Peninjauan Kembalisebagaimana Pasal 74 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:(1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan putusanpeninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yangdimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya, memeriksaserta memutus perkaranya;(2) Mahkamah Agung akan menolak Peninjauan Kembali, yaitu dalam halMahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan;Bahwa selain ketentuan tersebut di atas juga sebagaimana dalamketentuan Pasal 195

Darwisbin Ukkas dan tanpa persetujuan Penggugat/Terbanding, bukti tersebut dinilaioleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai maksud Pasal 195 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, maka bukti T.3 dinyatakan tidak sah, dengan demikianpemberian harta warisan almarhum Muh.

No.73/Pdt.G/2021/PTA Mks.Kelurahan Bukaka dibuat dan ditanda tangani oleh seorang saksi yaitu Muh.Darwis bin Ukkas dan tanpa persetujuan Penggugat/Terbanding, bahwa buktitersebut dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai kehendakPasal 195 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pemberian hartawarisan almarhum Muh.

Yamin Hemmang binHemmang) adalah dinilai oleh Majelis Tingkat Pertama tidak sesuai maksudPasal 195 ayat (1) Kompilasih Hukum Islam, maka bukti tersebut tidak sah atautidak bekekuatan hukum, dengan dekmikian pemberian harta warisan Muh.Yamin Hemmang bin Hemmang pada obyek sengketa pada point angka 3.7kepada Suriani, S.Pd dinyatakan tidak sah;Menimbang, bahwa bukti T6 yang diajukan Tergugat/Pembanding tentangsurat pernyataan pengalihan harta warisan telah dikesampingkan oleh MajelisHakim, surat tersebut

dibuka ternyata berisi paketkemasan Kopi dan Susu Milo, yang di dalamnya berisi serbukkristal putin yang diduga Narkotika golongan 1 dalam bentukbukan tanaman jenis Shabu, yang diakui milik para terdakwa; e Bahwa atas dasar hasil temuan tersebut terdakwa ISMAIL danterdakwa AFNAL ZAKARIA dibawa ke Polres Lampung Selatanbeserta barang bukti yang ditemukan, guna dilakukan penyidikan.e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTLaboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 195

tiga) paket di dalam tas ransel warna hitam, 2 (dua) paket dibawah jok tempat duduk terdakwa AFNAL ZAKARIA dan 1 (Satu)paket diletakkan di bawah jok di belakang tempat duduk terdakwaAFNAL ZAKARIA yang kosong. e Bahwa atas dasar hasil temuan tersebut terdakwa ISMAIL danterdakwa AFNAL ZAKARIA dibawa ke Polres Lampung Selatanbeserta barang bukti yang ditemukan, guna dilakukan penyidikan.e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTLaboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 195

paketkemasan Kopi dan Susu Milo, yang didalamnya berisi serbukkristal putin yang diduga Narkotika golongan 1 dalam bentukbukan tanaman jenis Shabu yang diakui bahwa barang tersebutadalah milik para terdakwa. e Bahwa atas dasar hasil temuan tersebut terdakwa ISMAIL danterdakwa AFNAL ZAKARIA dibawa ke Polres Lampung Selatanbeserta barang bukti yang ditemukan, guna dilakukan penyidikan.e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTLaboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 195

G/ 2009 / PN.Kdr, PIHAKPIHAKNYA, hanyalah terlawan ke4 ( empat ) sebagai Penggugat , dengan terlawan ke ( satu )sebagai tergugat, dan itu merupakan persoalan mereka sendiri, tentunyamenurut hukum, tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Pihaklain yang bukan para pihak, atau sekarang PELAWAN selaku pihakketiga; Disamping itu , bukankah menurut ketentuan hukum , penyitaantidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimanaketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo.

Pasal 208 HIR.Berdasarkan Hukum Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkanbahwa: "Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sitaeksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIRjo.

selesai sempurnamaka tidak ada satu dasar hukum pun yang dapat membenarkanPelawan mengajukan perlawanan terhadap Terlawan sebagai pihakpemilik yang telah menguasai obyek sengketa dalam perlawanan ini ataudapat dikategorikan perlawanan Pelawan terhadap Terlawan obscuurlibel.4.Bahwa perlawanan Pelawan dalam perkara ini adalah suatu upaya yangkeliru diajukan oleh Pelawan mengingat Derden Verzet (perlawananpihak ketiga) dapat diajukan selama proses pemeriksaan berlangsungsebagaimana diatur dalam Pasal 195

Dengan demikian Putusan perkara tersebutjuga mengikat pihak Pelawan.Sedangkan dasar yang digunakan Pelawan terkait perlawanan pihak ketigaterhadap sita jaminan, sita eksekusi berdasarkan Pasal 195 ayat (5) HIRdan Yurisprudensi MARI No. 476K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974,dasar hukum tersebut tidak relevan digunakan dalam perlawanan Pelawanpada perkara ini.

Bahwa perlawanan Pelawan dalam perkara ini adalah suatu upaya yangkeliru diajukan oleh Pelawan mengingat Derden Verzet (perlawanan pihakketiga) dapat diajukan selama proses pemeriksaan berlangsungsebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 378 RV.Sedangkan dalam perkara ini, perkara telah selesai dan telah mempunyaikekuatan hukum tetap dalam perkara No. 22/Pdt.G/2009/PN.Kdr jo PerkaraNo. 246/PDT/2010/PT. SBY jo Perkara No. 3166 K/Pdt/2010.

Lab : 195/LN.151 2013.Diterma : 0,0434 gram.Dikembalkan : Habis ujiTersangka Rahmad Rikardo Pgl. Dodo.dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 195/LN.151.2013 tanggal 04September 2013 yang ditanda tangani oleh Dra.Hj. Siti Nurwati, Apt.MM Nip.19600411 198903 2 001 selaku Kabid Pengujian Teranokoko dan Drs. Amyelli,Apt NIP. 19600126 198803 2 001 selaku Plh.

Lab : 195/LN.151 2013.Diterma : 0,0434 gram.Dikembalkan : Habis ujiTersangka : Rahmad Rikardo Pgl. Dodo.dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 195/LN.151.2013 tanggal 04September 2013 yang ditanda tangani oleh Dra.Hj. Siti Nurwati, Apt.MM Nip.19600411 198903 2 001 selaku Kabid Pengujian Teranokoko dan Drs. Amyelli,Apt NIP. 19600126 198803 2 001 selaku Plh.

Lab : 195/LN.151 2013.Diterima : 0,0434 gram.Dikembalikan : Habis uji.Tersangka : Rahmad Rikardo Pgl. Dodo.beserta Laporan Hasil Pengujian Nomor : 195/LN.151.2013 tanggal04 September 2013 yang ditanda tangani oleh Dra.Hj. Siti Nurwati,Apt.MM Nip. 19600411 198903 2 001 selaku Kabid PengujianTeranokoko dan Drs. Amyelli, Apt NIP. 19600126 198803 2 001selaku Plh.

Nurseri) tanggal 22 Januari 2021 sejumlah uang Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) yang telah disetujui oleh semua Ahli Waris sesuaipasal 195 ayat 3 KHI Kompilasi Hukum Islam, telah diregister di LurahTangkerang Timur Nomor : 04/590/TTI/2021 tanggal 27 Januari 2021 danHim. 3 dari 41 Hlm. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.PbrCamat Tenayan Raya Nomor : 091/590/TR/2021 tanggal 28 Januari 2021seluas 318,31 m.

557/Pdt.G/2021/PA.Pbr Sebelah Timur dengan tanah Muis : 20mBahwa fotocopy akta wasiat tersebut diketahul sejak Para Tergugatmenyerahkan kepada Penggugat , kemudian Penggugat terkejut danmemberi tahu kepada Asrul dan adik Penggugat Risa Nofiani bahwa AktaWasiat itu muncul setelan almarhumah Nurseri meninggal ;Bahwa wasiat tersebut tidak sepengetahuan Penggugat sedangkanharta milik almarhuman Nurseri ( orang tua Penggugat ) habis diwasiatkan ,sehingga wasiat yang dimaksudkan menyalahi hukum pasal 195

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pbrkeluarga (pasal 197 KHI huruf d); dipersalahkan telah menggelapkan ataumerusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat ; Pembuatan Akta Wasiat No. 6 tanggal 3 Juli 2020 tersebut tidakdihadiri olen saksisaksi dari Ahli Waris; telah menyalahi pasal 195 ayat1 dan ayat 2 KHI; wasiat hanya diperbolehkan sebanyak banyaknyasepertiga dari harta warisan ; Bahwa sekarang harta warisan Pewasiat sudah menjadi milikharta Penggugat dibuktikan adanya Surat Pernyataan Ganti Rugi

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pbr Surat Ke 2 AlBagarah ayat 180 menyatakan ; wasiat hanyadiperbolehkan maksimal 1/3 dari seluruh harta warisan kecuali ahliwaris menyetujuinya ; Pasal 195 ayat 2 KHI menyatakan; wasiat hanya diperbolehkansebanyak banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali semuaahli waris setuju faktanya akta Wasiat nomor 6 tanggal 3 Juli2020 yang dibuat oleh Notaris Fransiskus Djoenardi,SHtersebut tidak mencantumkan 1/3 bagian karenaNotarisnya non muslim sehingga tidak memahami

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.PbrAkta Wasiat No. 6 tanggal 3 Juli 2020, yang dibuat dihadapan NotarisFransiskus Djoenardi SH adalah cacat hukum disebabkan tidak dihadiri olehsaksisaksi dari Ahli Waris; telah menyalahi pasal 195 ayat 1 dan ayat 2 KHI;wasiat hanya diperbolehkan sebanyak banyaknya sepertiga dari harta warisanserta pembuatan akta wasiat yang dibuat saat orang tua Penggugat( almarhumah Nurseri ) dalam keadaan sakit permanen yang terusmenerus sehingga sampai meninggal dunia;Menimbang

Oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 31Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 berdasarkan PenetapanNomor : 195/Pen.Pid/2013/PN.1G tertanggal 31 Juli 2013 ; .

Memerintahkan barang bukti berupa :> 2 (dua) botol mineral tanggung isi ciu;> 2 (dua) botol mineral isi seperempat Ciu;Di gunakan sebagai barang bukti dalam perkara No. 195 /Pid.C/2018 /PN.Skt. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000 , ( Seribu rupiah rupiah );Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 oleh kami MulaPangaribuan ,S.H.

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2005, Penggugat denganTergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanRanuyoso Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor:195/33/V1I/2005 tanggal 29 Juni 2005);. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat denganTergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugatselama 3 tahun 5 bulan.

memorintahkarBasten Fapat untu nPesawai la atan SisilMagers 5 Meret 1985 No.11/1985 atasnama anatrbifhtyii wofootAyehun krlehiran anak pemobon lahun 1985 diganti menjadi tf$ESeikan mana dilakulcan deapaBetira enak pemohon tersebut jowneea senkan biaya pen tapan permohSeei hari ini berjumlah Rp. 70.900,'( tajLAH ditetapken pada hari x A MIS, ta; RU A N,SH Wakil Ketua et swyBecak seb#cai Hokin Tinpeda heri itu juga diucaokayn Aas aad AeCAE GLOersi deCa tatan Sipil di anteSipi. di antauprapat tertangea1 5 Maret 195

THTdari Satuan Denhubrem 033/WP terhitung mulai tanggal 19 Mei2017.Bahwa karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejaksemula tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadapkanTerdakwa di persidangan dan sampai sekarang belumdiketemukan.Bahwa guna penyelesaian perkara ini maka tuntutan Oditur MiliterL03 Padang terhadap perkara Terdakwa harus dinyatakan tidakdapat diterima dan apabila pada suatu waktu ternyata Terdakwadiketemukan lagi perkara tersebut dapat diajukan ke persidanganlagi.Pasal 195

Materai Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 316.000,00BERITA ACARA SIDANGNomor 2071/Pdt.P/2020/PA.SbyPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidangPengadilan Agama Tersebut pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 dalamperkara antara:Bin S Umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di JI.Simpang Darmo Permai Selatan XV No. 195, RT/RW:004/011, Kel. Lontar Kec.

Materai Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 316.000,00BERITA ACARA SIDANGNomor 2071/Pdt.P/2020/PA.SbyPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidangPengadilan Agama Tersebut pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 dalamperkara antara:Bin S Umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di JI.Simpang Darmo Permai Selatan XV No. 195, RT/RW:004/011, Kel. Lontar Kec.

yang lalu.e Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon untukkembali lagi.e Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Termohon denganPemohon akan tetapi tidak berhasil juga.Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai Pemohon namun Termohon akanmengajukan gugatan rekonvensi Termohon kepada Pemohon.Bahwa sejak menikah dari tahun 1997 Pemohon tidak pernah memberinafkah belanja karenanya Termohon menuntut nafkah lampau sejk bulanMaret 1997 sampai bulan Juni 2013 selama 16 tahun (195

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi tersebut PenggugatRekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikankepada Penggugat Rekonpensi yaitu berupa hakhak Penggugat Rekonpensisebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa terhadap tuntutantuntutan tersebut, Majelis Hakimakan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :1 Tentang Nafkah lampauMenimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut nafkah lampausejak bulan Maret 1997 sampai bulan Juni 2013 selama 16 tahun yakni (195

kenangkenangan berupa emas murni berbentuk kalung)seberat 5 gram.3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya akibat talakseperti tersebut dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonpensisecara tunai setelah ikrar talak diucapkan di hadapan sidang PengadilanAgama Medan;4 Menetapkan nafkah untuk seorang anak angkat Penggugat Rekonpensidengan Tergugat Rekonpensi yang bernama Xxxxxxxxx, umur 9 tahun,sebesar Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah) setiap bulan;Put No : 173/Pdt.G/2013/PA.MdnHal 17 dari 195