bahwa demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, didalam perlakuannya di dalam hukum acara dan ancaman pidana terhadap anakyang berkonflik dengan hukum, dimana ancaman pidana ditentukan % (Setengah)dari lamanya penahanan yang berlaku bagi orang dewasa dan ditentukan %(setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2019/PN.NbaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem

Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (1) dan (2)UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakmenyatakan:1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anakakan membahayakan masyarakat;2.

Pidana penjara yang dapat dijatunkan kepada Anak paling lama 1/2 (satuperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan kentuan pasal 1 angka 20 UndangUndangRI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan LembagaPembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atautempat Anak menjalani masa pidananya;Menimbang, bahwa ancaman pidana yang tertuang di dalam Pasal 363 Ayat(1) ke4 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dikatakan

A5s warna merah, IMEI 1 :864798041463831, IMEI 2 : 864798041463823;adalah barang bukti milik saksi SINTA Anak LAHONG DIANUS yang diambil olehTerdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikankepada saksi SINTA Anak LAHONG DIANUS;Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke4 Kitab UndangUndang HukumPidana, Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

motor milik PT Kartika Berkat Abadidengan cara terdakwa mencari calon pembeli langsung kemudian terdakwa menjualsepeda motor tersebut dibawah harga normal sehingga pembeli tertarik untukmembeli sepeda motor secara lunas selanjutnya setelah adanya kesepakatan harga,pihak pembeli menyetorkan uang ke rekening terdakwa bukan ke rekening Bank BCAmilik perusahaan lalu terdakwa membuat kwitansi pembayaran atas sepeda motoryang dijual tersebut yang seolah olah telah dibayar lunas kemudian memasukkandata ke sistem

komputer perusahaan bahwa pebelian sepeda motor telah dibayarlunas sehingga terbaca dalam sistem tidak ada piutang.

hubungan kerja.Bahwa hubungan pekerjaan antara saksi dan saudari Dessy Mahuletteadalah saksi sebagai pemilik Toko/Supermarket Winkel dan saudariDessy Mahulette sebagai kepala gudang.Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan dibantu oleh saudariDessy Mahulette.Bahwa saudari Mahulette juga menggelapkan barangbarang miliksaksi.Bahwa saksi tahu Terdakwa menggelapkan barangbarang milik saksi,pada awalnya Kasir saudari Marsia Kermatio Alias Aca melayani pembeliberas merk Bulir Mas 24 Kg dan melihat pada sistem

beras karung 10 Kg, Deterjen Jazz 1, Bimoli gen,fortune 1 liter, minuman kaleng fanta, coca cola dan sprite, snack Taro,Kopi ABC Mocca, kopi good day, energen, indomie, terigu Kompas danMilla, Susu Ultra 250 ml, susu cap nona dan lemon squash.Bahwa dalam menggelapkan barangbarang tersebut, saksi tidakbekerjasama dengan Terdakwa.Bahwa saksi tahu Terdakwa menggelapkan barangbarang miliknya,pada awalnya Kasir saudari Marsia Kermatio Alias Aca melayani pembeliberas merk Bulir Mas 24 Kg dan melihat pada sistem

yang memuat barang dari gudang dansetelah ditanyakan kepada saksi lalu saksi mengakui bahwa barangbarang stok di gudang yang hilang itu dikeluarkan oleh saksi dan uanghasil penjualannya sebagian sudah saksi pakai untuk membelihandphone, emas dan sisa harga barang yang disimpan oleh saksisebanyak Rp. 36.025.000. dengan demikian saksi lalu dilaporkanbersama dengan Terdakwa ke polisi.Bahwa Saat saudari Steffy Pietersz Alias Cece mengecek barangbarangdi gudang yang tidak sesuai dengan yang tertulis di sistem

Fajar Lestari keToko/Supermarket Winkel sejak bulan Maret 2018.Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan dibantu oleh saudariDessy Mahulette.Bahwa saudari Mahulette juga menggelapkan barangbarang milikToko/Supermarket Winkel.Bahwa korban mengetahui terjadi penggelapan barangbarang milikKorban, pada saat Kasir saudari Marsia Kermatio Alias Aca melayanipembeli beras merk Bulir Mas 24 Kg dan melihat pada sistem masihterdapat stok di gudang sejumlah 100 (seratus) karung.

Sebagian barang yangterdakwa bawa terdakwa masukkan ke dalam gudang dan sebagian lagiterdakwa jual diluar gudang.Menimbang, bahwa penggelapan barangbarang milik Toko/SupermarketWinkel dapat diketahui berawal saat Kasir saudari Marsia Kermatio Alias Acamelayani pembeli beras merk Bulir Mas 24 Kg dan melihat pada sistem masihterdapat stok di gudang sejumlah 100 (seratus) karung.

Kerugian selisih kursmata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs,pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yangdianut, dan harus dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajakmenggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurshistoris), pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saatterjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut.

ApabilaWajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurstengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku padaakhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahunberdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnyaberlaku pada akhir tahunBahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 40 alinea ke6 dan 7:pahwa oleh karena Pemohon Banding

Putusan Nomor 477 /B/PK/PJK/2014p. bahwa terkait saldosaldo yang muncul di tahun berjalan yangtidak sematamata dalam rupiah tidak dijelaskan oleh TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) kepadaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sehingga hasilpembahasan perubahan koreksi hanya nilai Kurs Tengah BankIndonesia awal tahun 2008;q. bahwa pasal 4, pasal 6 jo SE03/PJ.31/1997 dinyatakan bahwaadanya keuntungan/kerugian selisih kurs dapat diakui sepanjangWajid Pajak tersebut mempunyai sistem

Setelah dilakukan introgasi, terdakwamenjelaskan bahwa sistem judi jenis pakong tersebut menggunakannomor urut 01 sampai dengan nomor 36 dan judi jenis pakong tersebutdibuka setiap hari dengan hanya mengeluarkan satu nomor saja yangdiumumkan setiap jam 03.30 Wib, sedangkan besarnya uang yangdipergunakan paling kecil Rp. 1.000, (seribu rupiah) sebagai alatmemasang.

Setelahdilakukan introgasi, terdakwa menjelaskan bahwa sistem judi jenispakong tersebut menggunakan nomor urut 01 sampai dengan nomor36 dan judi jenis pakong tersebut dibuka setiap hari dengan hanyamengeluarkan satu nomor saja yang diumumkan setiap jam 03.30Wib, sedangkan besarnya uang yang dipergunakan paling kecil Rp.1.000, (seribu rupiah) sebagai alat memasang.

SANTANA;Bahwa benar barangbarang yang berhasil disita dari tangansaksi yaitu berupa : 1 (satu) lembar kupon judi pakong yangterdapat tulisan nomor 23 = 10 dengan harga Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) yang artinya saksi memasang angkanomor 23 dengan harga sebesar Rp. 10.000,(sepuluh riburupiah).Bahwa benar sistem dalam judi jenis pakong tersebut adalahdengan menggunakan nomor urut O01 sampai dengan nomor36.

ROHMAN BinJAUHARI.Bahwa benar untuk sistem judi jenis pakong adalahmenggunakan nomor urut O01 sampai dengan nomor 36. Judijenis pakong ini dibuka setiap hari dengan hanyamengeluarkan satu nomor saja yang diumumkan setiap jam03.30 Wib.

,(duaratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertasrekapan dan 1 (satu) buku kupon judi jenis pakong.Bahwa benar untuk sistem judi pakong adalah menggunakannomor urut Ol sampai dengan nomor 36. Judi jenis pakongdibuka setiap hari dengan hanya mengeluarkan satu nomor sajayang diumumkan setiap jam 03.30 Wib. Besarnya uang yangdipergunakan paling kecil adalah sebesar Rp. 1.000,(seriburupiah) sebagai alat memasang.

Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagaibadan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman diIndonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastianhukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnyaMajelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukumdengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturanperundangundangan perpajakan.Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kKewenangan untukmenentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan,akan tetapi dalam sengketa ini Majelis

Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatanganiFaktur Pajak.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 beserta lampiran KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP754/PJ./2001 tentang Tata CaraPelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem InformasiPerpajakan (selanjutnya disebut KEP754/PJ./2001), menyebutkansebagai berikut :Pasal 1:Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakanadalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkanketerangan tentang keabsahan

Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara(formele recht, adjective law) adalah untuk mempertahankanhukum materiil (materiele recht, substantive law).Bahwa secara formal, aturan mengenai Faktur Pajak yangkonfirmasinya dijawab tidak ada telah jelas aturannya dalamKEP754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan KonfirmasiFaktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan,aturan ini mengikat fiscus dalam melaksanakan tugasnya namunMajelis Hakim telah mengabaikan hal tersebut dengan alasanazas

Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagaibadan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman diHalaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 202 /B/PK/PJK/2015 6.8.6.9.6.10.6.11.6.12.Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastianhukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnyaMajelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukumdengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturanperundangundangan perpajakan.Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kKewenangan untukmenentukan kekuatan

ITE)(5) berita bohong yang menyesatkan dan merugikankonsumen (pasal 28Ayat 1 UU ITE)(6) menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (pasal28 ayat 2 UUITE)b. dengan cara apapun melakukan akses illegal (basal 30 UUITE)c. intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronikatau SistemElektronik (pasal 31 UU ITE)2. tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan(interferensi) yaitu :.a. gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik(data interferencepasal 32 UU ITE)b. gangguan terhadap Sistem

elektronik, termasuk tetapi tidak terbataspada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atausejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasiyang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orangyang mampu memahaminya.Ahli menerangkan yang dimaksud dengan sistem elektronik sesuaidengan bunyi pasal 1 butir kKe 5 UU RI No. 11 tahun 2008 tentangITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yangberfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,menganailisis, menyimpan

, menampilkan, mengumumkan,mengirimkan, dan / atau menyebarkan informasi elektronik.Bahwa yang dimaksud dengan jaringan sistem eleketronik sesuaidengan bunyi pasal 1 butir ke 7 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentangITE adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih yangbersifat tertutup atau terbuka.Ahli menjelaskan unsur Setiap orang dengan sengaja dan tanpahak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yangmengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik,sebagaimana dalam pasal 28 ayat

pembuktian Peradilan Pidana44Indonesia yang mana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorangTerdakwa yang dihadapkan di persidangan harus didasari darisekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinanHakim dari keberadaan alat bukti dimaksud, yang hal ini dikenal denganSistem Pembuktian Negatif menurut Undangundang (Negatief WettelijkStelsel) ;Menimbang, bahwa selaras dan sesuai dengan sistem pembuktiandiatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan menguji apakah telahcukup

membuktikan kesalahanTerdakwa yang didasari dari sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah atas perbuatan yang dilakukannyasebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum semula, sehinggakesalahan yangdilakukan terdakwa menjadi dasar pemidanaan sesuaidengan asas geen straf zonder schuld(tiada pemidanaan tanpakesalahan);Menimbang, bahwa penegasan sistem pembuktian dimaksudmerupakan suatu sistem yangsifatnya imperatif, sehingga dalam konteksyang demikian terdapat kewajiban bagi hakim untuk bisa memberikanpenilaian

Muslidin als Akang als Imus bin Seneman(alm) ada menyerahkan sabusabu kepada Terdakwa untuk dijual sekitar2,5 gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)dengan sistem berhutang yaitu apabila sabusabu tersebut oleh Terdakwaada yang laku terjual maka akan Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Muslidinals Akang als Imus bin Seneman (alm). Adapun Sdr.

Tanda Komplek Putra Tunggal Mandiri Rt.0O1 Rw.001Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, KotaBanjarbaru ditangkap oleh pihak kepolisian; Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitarpukul 16.00 Wita saksi sedang berada dirumah Terdakwa dan Terdakwamenyerahkan narkotika jenis sabusabu kepada saksi dengan beratsekitar 2,5 gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah) dengan sistem pembayaran apabila sabusabu tersebut laku saksijual baru saksi

dari saksisehubungan dengan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaannarkotika jenis sabusabu dan untuk 1 (satu) buah handphone merkNOKIA warna hitam langsung disita dari Terdakwa; Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwayaitu pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 16.00 Wita danTerdakwa ada menyerahkan sabusabu kepada saksi karena saksibermaksud untuk dijual kembali sekitar 2,5 gram dengan hargaRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem

Achmad Herianto als Anto Bin Hermansyah karena Sdr.Achmad Herianto als Anto Bin Hermansyah bermaksud untuk dijualkembali sekitar 2,5 gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua Jjuta limaratus ribu rupiah) dengan sistem berhutang yaitu apabila sabusabutersebut oleh Sdr. Achmad Herianto als Anto Bin Hermansyah ada yanglaku terjual, maka akan Sdr. Achmad Herianto als Anto Bin Hermansyahbayarkan kepada Terdakwa. Adapun Terdakwa mendapatkan narkotikaadalah dari Sdr.

dari Terdakwa; Bahwa saksi Achmad Herianto als Anto Bin Hermansyah mendapatkannarkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal6 April 2021 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa ada menyerahkan sabusabu kepada saksi Achmad Herianto als Anto Bin Hermansyah karenasaksi Achmad Herianto als Anto Bin Hermansyah bermaksud untuk dijualkembali sekitar 2,5 gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta limaHalaman 21 dari 30 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Bjbratus ribu rupiah) dengan sistem

Tindakan diberikan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;(2) Jika ketentuan peraturan perundangundangan tidakmenentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajibmenetapkan dan/atau. melakukan Keputusan dan/atauTindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelahpermohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atauPejabat Pemerintahan;(3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik danseluruh persyaratan dalam

sistem elektronik telah terpenuhi,sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakansebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau PejabatPemerintahan yang berwenang;(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkandan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonandianggap dikabulkan secara hukum;(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapanKeputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secaraHalaman 18 dari

(fotokopi dari fotokopi);Informasi Detil Perkara dari Sistem Informasi PenelusuranPerkara Pengadilan Negeri Serang, Nomor Perkara17/Pdt.G/2021/PN.Srg (fotokopi dari fotokopi);Akta Pernyataan Banding Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Srgtanggal 29 April 2021 (fotokopi Informasi Detil Perkara dariSistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan NegeriSerang (fotokopi sesuai asili);Surat dari Moch Ojat Sudrajat S. kepada Gubernur ProvinsiBanten Nomor: 030/PRIKI/II/2021 tanggal 22 Februari2021 perihal Surat Keberatan

Bukti P24 : Informasi Detil Perkara dari Sistem Informasi PenelusuranPerkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, NomorPerkara 29/G/K1/2021/PTUN.SRG (fotokopi sesuai asili);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Tanggapannya, Termohontelah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda Bukti T1 sampaidengan Bukti T6, sebagai berikut:1.

elektronik telah terpenuhi,sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaiHalaman 30 dari 35 Putusan Perkara No. 2/P/FP/2021/PTUN.SRGKeputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yangberwenang;(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badanatau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secarahukum;(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atauTindakan

Bahwa Penggugat semestinya sadar, apakah mungkin boleh untukmenjadi Kepala Sekolah di Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah 48 kotaBinjai apabila syaratsyarat tidak terpenuhi.Bahwa menurut Tergugat dan Il, ternyata Penggugat pada saat ini tidakmungkin boleh menjadi Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah 48 kotaBinjai disebabkan TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN, PERATURANPELAKSANAAN, SISTEM PENDIDIKAN AL WASHLIYAH BIDANGPENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (pasal 23, persyaratan menjadiKepala Sekolah/ Madrasah);6.

urutan pengambilan Keputusanorganisasi adalah :MuktamarMuktamar Luar BiasaRapat PimpinanMusyawarahRapat PlenoRapat KerjaRapat koordinasi Kerja danRapat HarianMenimbang, bahwa berdasarkan bukti dan saksi bahwa menurut Hukumyang berlaku di Organisasi Al Washliyah struktur organisasi secara bertingkatadalah :Pengurus BesarPengurus WilayahPengurus DaerahPengurus CabangPengurus RantingMenimbang, bahwa jika kita lihat dari Susunan Hirarkis Pengambilankeputusan dan organisasi maka Peraturan Pelaksanaan Sistem

PendidikanAlwashliyah ditetapkan oleh Pengurus Besar sedangkan Hasil rakerwil adalahproduk putusan yang dihasilkan oleh Pengurus Wilayah dalam Rapat KerjaWilayah Sumatera Utara.Menimbang, bahwa jika dilihat dari uaraian diatas maka PemberhentianPenggugat yang dilakukan Tergugat yang didasarkan Hasil Rapat Kerja WilayahAlwashliyah Sumatera Utara adalah Tidak Sah dan berkekuatan hukum karenabertentangan dengan Peraturan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Al Washliyahyang merupakan produk dari Pengurus

Pendidikan Al Washliyah.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang diajukanPenggugat tanpa terbantahkan bahwa Tergugat II telah mengeluarkan SuratKeputusan tersebut diatas tanpa menjalankan prosedur yang seharusnya yaknidengan menggunakan prosedur uji Kemampuan dengan syarat dan ketentuanyang telah diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Al Washliyah.Menimbang, bahwa bedasarkan keterangan saksi dan bukti yang juga tidakterbantahkan bahwa Pengangkatan Penggugat sebagai

Kepala Madrasah jugadilakukan tidak dengan cara dan persyaratan yang ditentukan oleh PeraturanPelaksana Sistem Pendidikan Al Washliyah.Menimbang, bahwa jika dilihat dari uraian diatas maka dapat dinilai bahwamenjadi kebiasaan di organisasi Al Washliyah Pemberhentian dan PengangkatanKepala Madrasah dapat dilakukan tanpa prosedur yang seharusnya.Menimbang, bahwa selain karena merupakan kebiasaan organisasi makaorang yang mendapat hak dan kewajiban dengan cara yang sama dengan carapelepasan hak dan

Menyatakan Anak DEFRI BUDI HARTONO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian denganpemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke4 dan ke5KUHP Jo UndangUndang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem PeradilanPidana Anak sesuai dakwaan Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DEFRI BUDI HARTONO berupaPidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun dan 6 ( enam ) Bulan diLembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Karangasem potong masatahanan ;3.

sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah).Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Anak Defri BudiHartono dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.SusAnak/2019/PN TabMenimbang, bahwa Anak Defri Budi Hartono telah didakwa olehPenuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal363 Ayat (1) ke4 dan ke5 KUHP Jo UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Anak Defri Budi Hartono mampubertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Abdul Aziz,Nomor : 3511181005022046 tertanggal 24 Juni 2019, anak Defri Budi Hartonolahir pada tanggal 24 November 2001 sehingga pada saat Anak Defri BudiHartono melakukan tindak pidana belum berumur 18 (delapan belas) tahunsebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undangundang Nomor 11 tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, sehingga kepadanya berlakuketentuan sebagaimana diatur oleh Undangundang Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa berdasar pasal 71 Undangundang Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknyapidana yang dapat dijatunkan kepada anak yang melakukan tindak pidanaialah pidana pokok dan pidana tambahan dimana pidana pokok yang dapatdijatuhkan terdiri atas:a. pidana peringatan;b. pidana dengan syarat:1) pembinaan di luar

perkara lain atas nama DediMardiyanto Alias DediMenimbang, bahwa oleh karena Anak Defri Budi Hartono dijatuhipidana dan Anak Defri Budi Hartono sebelumnya tidak mengajukanpermohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Anak DefriHalaman 29 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.SusAnak/2019/PN TabBudi Hartono harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke4 dan ke5 KUHP JoUndangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Mojarhhit 1a MakoDemikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan ates kekuatan ard / jabatan, ditutup dan ditandakembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju He. hari 2g tanggal membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadilldengan sistem peradilan cepat seperti ini/ UAtuk menguatkan tersangka membubuhnkan tanda tang ee.Te ng PUTUSAN PENGADILAN PELAKSANAAN HUKUMANKurtuingan . ud 3

ZAN9 seveevnsess jam.dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkantersangka membubuhnkan tanda tanganT LDZG AIR MA NIP LORSEN IF LQ9Z(2 100 PUTUSAN PENGADILAN PELAKSANAAN HUKUMANKurunganDendaPerlakuan barang buktiBiaya perkara Tanda tangan

PUTUSANNOMOR : 113 / G / 2020 /PTUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan AcaraBiasa, sistem ecourt yang dilangsungkan digedung yang telah ditentukan untuk itu diJalan Bunga Raya No.18 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang,Kota Medan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaraEFORI GIAWA ; Kewarganegaraan Indonesia,

Selain sebagai dasar berperilaku, Dalihan Na Tolu jugasekaligus sebagai sistem kekerabatan, yaitu; dongan tubu, boru, hula hula.Hubungan personal dalam punguan marga adalah Dalihan Na Tolu, hubungankarena pertalian darah.Bahwa terlepas dari apa itu attitude dan apa ADRT, mengapa tidakmenegur Penggugat terlebih dahulu, mengapa langsung menonaktifkan ? Samasekali tidak ada peringatan. Lalu siapa Tergugat ini ?

Dalam sistem kekerabatan orangBatak, TUAN DIBANGARNA adalah tulang bagi Penggugat. Hampir tidak adaHalaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Padt.G/2020/PN Smnupacara adat yang lepas dari tulang, dan tulang adalah keseluruhan saudaralakilaki ibu, Semua lakilaki bermarga PANDJAITAN, bukan hanya yangkandung.

Oleh karena sistem kekerabatan yang demikian, khususnya dalamkaitannya dengan pelaksanaan adat, sebaiknya ada terjalin silaturahmi yangbaik dengan semua orang Batak, terutama dengan empat marga, yaitu; temansemarga, marga isteri, marga ibu, dan marga ibu mertua.Bahwa akibat Penggugat dinonaktifkan dari Punguan TDB (PunguanTulang) Penggugat sendiri, hal itu berarti Penggugat tidak lagi dapatmengadakan pesta adat di Yogyakarta.

,M.H. dan Aziz Muslim, S.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanNegeri Sleman Nomor 142/Pdt.G/2020/PN Smn, tanggal 4 Juni 2020, putusantersebut pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan olehHalaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2020/PN SmnHakim Ketua dengan dihadiri olehpara Hakim Anggota tersebut, JokoHariwahyuno, S.H., Panitera Pengganti

terdakwatertanggal 05 Maret 2020 senilai Rp 13.000.000, (tiga belas juta rupiah),kemudian saksi NURUL AINI menyerahkan STNKB, BPKB dan sepedamotor Honda Beat Nomor Polisi P 4993 KS kepada terdakwa ; Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira jam14.30 WIB, di Jalan Kenanga 108, Kelurahan Gebang, KecamatanPatrang, Kabupaten Jember, sepeda motor tersebut oleh terdakwa dijualkepada saksi HENDRIK SUSANTO senilai Rp 12.150.000, (dua belasjuta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar dengan sistem

tertanggal O05 Maret 2020 senilai Rp13.000.000, (tiga belas juta rupiah), sedangkan saksi NURUL AINImenyerahkan STNKB, BPKB dan sepeda motor Honda Beat Nomor PolisiP4993 KS kepada terdakwa ;Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira jam14.30 WIB,di Jalan Kenanga 108, Kelurahan Gebang, KecamatanPatrang, Kabupaten Jember, sepeda motor tersebut oleh terdakwa dijualkepada saksi HENDRIK SUSANTO senilai Rp 12.150.000, (dua belasjuta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar dengan sistem

terdakwatertanggal 05 Maret 2020 senilai Rp 13.000.000, (tiga belas juta rupiah),sedangkan saksi NURUL AINI menyerahkan STNKB, BPKB dan sepedamotor Honda Beat Nomor Polisi P 4993 KS kepada terdakwa;Bahwa, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira jam 14.30 WIB,diJalan Kenanga 108, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, KabupatenJember, sepeda motor tersebut oleh terdakwa dijual kepada saksi HENDRIKSUSANTO senilai Rp 12.150.000, (dua belas juta seratus lima puluh riburupiah);Bahwa, pembayaran dengan sistem

terdakwa tertanggal 05 Maret 2020 senilai Rp13.000.000, (tiga belas juta rupiah), kemudian saksi NURUL AINImenyerahkan STNKB, BPKB dan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi P4993 KS kepada terdakwa ; Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira jam 14.30 WIB, diJalan Kenanga 108, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, KabupatenJember, sepeda motor tersebut oleh terdakwa dijual kepada saksi HENDRIKSUSANTO senilai Rp 12.150.000, (dua belas juta seratus lima puluh riburupiah) dan dibayar dengan sistem

Pada sistem pembuktian berdasarkankeyakinan hakim, maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkankeyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (ConvictionIntime).Namun seandanyapun yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkaraaquo menggunakan keyakinannya semata oleh karena ketiadaan satu buktipunyang valid.

Maka seharusnya sistem pembuktian conviction raisonce yang padadasarnya identik dengan sistem conviction intime, Maka : sistem pembuktianconviction raisonce keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untukmenentukan kesalahan terdakwa akan tetapi penerapan keyakinan hakimdibatasi dengan harus didukung oleh alasanalasan yang jelas dan rasionaldalam mengambil keputusan.Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 865/Pid/2018/PT MDNBahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas

PINTRIKO Nomor : REGISTER LITMAS 04/LB/I/2019 Tertanggal 09Januari 2019 yang pada pokoknya menerangkan dalam sarannya ; Meminta kepada Hakim agar terhadap anak ROKI IKBALBONANZA bin JOKI PINTRIKO apabila klien anak terbukti bersalahdan demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya klien anakdapat diberikan Pembinaan dalam Lembaga yaitu di lembagapemasyaraktan khusus anak (LPKA) yang beralamat di kota Bengkulusebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) Undangundang RINo. 11 tahun 2012 tentang Sistem

menjatuhkan putusan yang terbaik buat anaknya atau mohonputusan yang seringan ringannya karena orang Tua anak merasa masihsanggup untuk merawat dan membina anaknya ;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut diatas olehkarena anak mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah akantetap dengan memperhatikan tentang perbuatan anak dengan tetapmemperhatikan keadaan dan tempat untuk menjalani pidana terhadap anaksebagaimana maksud dari pasal 84 ayat (1) Undangundang nomor 11 tahun2012 Tentang Sistem

diterangkan pula dari petugas Balai Pemasyarakatan yangmenjelaskan untuk sementara ini di wilayah Manna khususnya di Kota Mannabelum terdapat LPKA anak sedangkan penempatan anak sebagaimanapermintaan dari Lltmas jauh dari kota Manna dan permohonan dari orang tuaanak yang jauh untuk membesuk anaknya maka menurut hakim terhadap anakyang dijatuhi pidana tetap ditempatkan atau di titipbkan pada LembagaPemasyarakatan di kota Manna dengan tidak mengurangi hakhak anaksebagaimana maksud dari undangundang Sistem

UU Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Para para anakdan Undangundang NomorsTahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan anak ROKI IKBAL BONANZA bin JOKI PINTRIKOterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaaan memberatkan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dakwaan tunggalPenuntut Umum ;2.

KojaJakarta Utara, saksi membeli sebanyak 3 (tiga) gram dan pergramnyaseharga Rp. 1.200.000, (Satu juta dua ratus ribu rupiah); Bahwa maksud saksi membeli Narkotika untuk saksi jual kembalikepada pemesannya kemudian pembayarannya dengan sistem cicilan /apabila sudah ada yang laku langsung dibayar; Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga)plastik klip kecil dengan masingmasing perplastiknya berisi 1 (Satu) gramSaksi pulang kerumah dirumah, sesampainya dirumah Saksi membaginya

Narkotika golongan dalam bentuk bukantanaman jenis Sabu dengan berat brutto 5,01 gram; Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan disimpan didalam bekasbungkus rokok Sampoerna Mild yang dibungkus kantong warna hitam; Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.LUKMAN (belum tertangkap) dengan cara bertemu disekitar jalan Sukapura,Jakarta Utara dan Terdakwa membeli sebanyak 9 (Sembilan) gram danpergramnya seharga Rp. 1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) dibayardengan sistem

Utrdisimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.LUKMAN (belum tertangkap) dengan cara bertemu disekitar jalanSukapura, Jakarta Utara dengan membeli sebanyak 9 (Sembilan) gram danpergramnya seharga Rp. 1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) dibayardengan sistem cicilan/apabila sudah ada yang laku langsung dibayar

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.LUKMAN (belum tertangkap) dengan cara bertemu disekitar jalanSukapura, Jakarta Utara dengan membeli sebanyak 9 (Sembilan) gram danpergramnya seharga Rp. 1.100.000, (Satu juta seratus ribu rupiah) dibayardengan sistem

Sehingga akibat dari perbuatanAnak dan Anak Rio Gio Sompotan (DPO), saksi Dewi Triana Sarimengalami kerugian keselurunan kurang lebih sebesar Rp. 26.424.000,(dua puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) atausejumlah itu.Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke3dan ke (4) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak,Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2020/PN Son1015202530Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak

26.424.000, (duapulun enam juta empat ratus duapuluh empat ribu rupiah) atau sejumlah itu.Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Anak yang Berhadapandengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum telahdidakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diaturdalam Pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke (4) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012tentang Sistem

dengan cara membakar kabel pada rumah kuncikontak sepeda motor tersebut sehingga kemudian sepeda motor menyala.Setelah itu Anak bersamasama dengan Anak Rio Gio Sompotan (DPO) denganmengendarai sepeda motor masingmasing pergi kearah Jalur B Aimas.Menimbang bahwa bengan demikian unsur dilakukan oleh dua orangatau lebin dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum.Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke3 danke (4) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Klas II Sorong,diputus dengan pidana penjara seringanringannya.Anak masih bersekolah .Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang Berhadapan dengan Hukumdijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, 363 ayat (1) ke3 dan ke (4) KUHP Jo UU No. 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undangundang NomorHalaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2020/PN Son10152025308 Tahun 1981 tentang Hukum Acara