Ditemukan 1021591 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Izin usaha Persaingan usaha Usaha ilegal Izin Ijin usaha Usaha ilega
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-09-2022 — Putus : 14-10-2022 — Upload : 18-10-2022
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 138/B/2022/PT.TUN.SBY
Tanggal 14 Oktober 2022 — KEPALA DESA SUMBER KEMUNING, KECAMATAN TAMANAN, KABUPATEN BONDOWOSO vs SUPRI RISMANTO
74 — 20
  • M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ;- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 43/G/2022/PTUN.SBY. tanggal 28 Juli 2022 yang dimohonkan banding;- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 01-10-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 129/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat:
Nukroha, S.H.
Tergugat:
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
68 — 31
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mencoret perkara Nomor :

    129/G/2018/PTUN.SMG dari Buku Register Induk Perkara

    3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 197.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

    "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama denganacara biasa, telah menjatunkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalamsengketa antala: 222 2n nena nnn n nnn nn nnn nnn nner n nnn nn n=Nukroha, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Gondang RT. 05RW. 01 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Pekerjaan Guru ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
    Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda KabupatenPemalangd ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat JalanSurohadikusumo No. 1 Pemalang Jawa Tengah ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor129/PENDIS/2018/PTUN.SMG, tanggal 3 Oktober 2018 tentang Dismissal Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor129/PENMH/2018/PTUN.SMG, tanggal 3 Oktober 2018 tentang
    Halaman 3 dari 5 HalamanMenimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugatdikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang untuk mencoret Perkara Nomor : 129/G/2018/PTUN.SMG dari Buku IndukRegister Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara SemaranQ;Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan tersebut, maka segalabiaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugatsebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;Mengingat, Ketentuan Pasal
    76 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha1.
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untukmencoret perkara Nomor : 129/G/2018/PTUN.Smg tersebut dari Buku IndukRegister Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara SemaranQ;3.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2020 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 38/B/2020/PT. TUN. SBY
Tanggal 18 Februari 2020 — BUPATI ENDE VS ANASTASIA ANTONIA LEE
61 — 26
  • M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat; ---------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 11/G/2019/PTUN.KPG tanggal 29 Juli 2019 yang dimohonkan banding - Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; --------------
    SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugasdan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara padatingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketaFT = atcBUPATI ENDE, Tempat Kedudukan Jalan Raya El Tari No.2, KelurahanMautapaga, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi NusaTenggara Timur, dalam halini memberikan kuasa kepada :1.
    Usaha Negara Surabaya Nomor11/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 29 Juli 2019; ==2Berkas perkara banding, di dalamnya berisi kelengkapan suratsurat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta suratsuratlain yangberhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; TENTANG DUDUKNYASENGKETAMemperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadianmengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 11/G/2019/PTUN.KPGtanggal 29 Juli 2019 yang amarnya berbunyi
    Membatalkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara KupangNo.11/G/2019/PTUN.KPG ; 22722 nnn nnn nnn nnn nn nn nnn enn neMengadili Sendiri dan memutuskan ; 222 0n concen cen cece1.
    tanggal 12 September 2019 yang pada pokoknya memohon agarMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskansebagai berikut ; +++ 22222 nn none non nnn nnn non nen nnn nne1.
    Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hariSelasa tanggal 18 Pebruari 2020 oleh kami H.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 21-02-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 17-05-2017
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 38/B/2017/PTTUN.MKS
Tanggal 10 Mei 2017 — JOHANNIS KIES HAROLD ROEMBIAK,SH, M.Hum MELAWAN GUBERNUR PAPUA
101 — 52
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 13/G/2016/PTUN JPR tanggal 30 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; 3. Membebankan kepada Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
    P U TU S A NNOMOR 38/B/2017/PTTUN MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkatbanding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:JOHANNIS KIES HAROLD ROEMBIAK,SH, M.Hum, KewarganegaraanIndonesia, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil PemerintahProvinsi Papua, Tempat tinggal di Jalan Angkasa Indah IlNo.2, Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal27 Februari 2017 Nomor : 38/Pen/2017/PT.TUN.MKS tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:13/G/2016/PTUN JPR. tanggal 30 Nopember 2016 ;3.
    umum pada hari Rabu,tanggal 30 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat danKuasa Hukum Tergugat ;Menimbang bahwa, pihak Penggugat dengan diwakili oleh kuasahukumnya telah mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengansurat permohonan yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura tanggal 14 Desember 2016 dan selanjutnya dituangkan dalam AktaPermohonan Banding Nomor 13/G/2016/PTUN JPR ;Menimbang
    Tahun 2014 berdasarkanKeputusan Gubernur Papua Nomor SK. 821.2395 tanggal 5 Maret 2014 sehinggayang seharusnya menjadi objek sengketa adalah SK 821.2395 tanggal 5 Maret2014 dan bukan SK 821.2607 tanggal 22 Maret 2016 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan putusan tersebut diatasmenurut penilaian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terhadapputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dimohon bandingdipandang sudah tepat dan benar serta sesuai dengan hukum yang berlaku,maka harus
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor13/G/2016/PTUN JPR tanggal 30 Nopember 2016 yang dimohonkan bandingtersebut ;3. Membebankan kepada Pembanding dahulu Penggugat untuk membayarbiaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat bandingditetapkan sejumlah Rp250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017, olehkami DR.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 07-06-2022 — Putus : 31-08-2022 — Upload : 05-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 135/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 31 Agustus 2022 — Pembanding/Penggugat : PT. QUANTUM INTI UTAMA Diwakili Oleh : JULI HARTONO YAKOEB
Terbanding/Tergugat : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka
37 — 14

  • MENGADILI :

    • Menerima permohonan banding dari Pembanding;
    • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 130/G/2021/PTUN.BDG. tanggal 17 Maret 2022 yang dimohonkan banding;
    • Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 13-06-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 104/B/2014/PT.TUN-MDN
Tanggal 20 Agustus 2014 — PUJI SISWANTO vs BUPATI BATANG HARI
69 — 26
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding; ---------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 03/G/2014/PTUN-JBI tanggal 03 April 2014 yang dimohonkan banding;---------- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);---------------------------------------------------------------------------------
    P U T US ANNomor: 104/B/2014/PT.TUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruangyang telah ditentukan untuk itu di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medandi Jalan Peratun Kompleks Medan Estate Medan, telah menjatuhkan putusansebagaimana diuraikan tersebut dibawah ini dalam perkara antara : 1. PUJISISWANTO2.
    TRI AGUSTINA AMALIA, S.H.3== ==Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan JaksaPengacara Negara, beralamat kantor di Kantor PengacaraNegara pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian; Selanjutnya disebut TERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; Telah membaca: 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:104/B/2014/PT.TUNMDN tanggal 23 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa sengketa ini; 2. Salinan ...2.
    Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:03/G/2014/PTUNJBI tanggal 03 April 2014; 3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor: 104/PEN.HS/2014/PTTUNMDN tanggal 13 Agustus 2014 tentang PenetapanHari Sidang;4.
    Negara; Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiridari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan PengadilanTata Usaha Negara Jambi Nomor: 03/G/2014/PTUNJBI tertanggal 03 April 2014, makaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat danmempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan
    Pengadilan Tata UsahaNegara Jambi Nomor: 03/G/2014/PTUNJBI tanggal 03 April 2014 tidak ada hal halyang ...yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telahdipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medansebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telahtepat dan benar sesuai
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 02-11-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 12-01-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 196/B/2015/PT.TUN.SBY
Tanggal 30 Nopember 2015 — JOKO TRISNO MUDIYANTO vs GUBERNUR JAWA TIMUR dan 1. MARHAENIS U.W.S, Sos. dkk
46 — 7
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; ---------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 187/G/2014/PTUN.SBY tanggal 24 Juni 2015 yang dimohonkan banding ;- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;--------------------------------------
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 06-05-2013 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 06-05-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 662/Pid.B/2012/PN.BLT
Tanggal 30 Januari 2013 — MARSANI Bin MAYAR
52 — 15
  • Menyatakan Terdakwa : MARSANI Bin MAYAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan perbuatan pendirian perusahaan industry baru maupun perluasannya tidak memiliki Izin Usaha Industri dan perusahaan industry tidak menyampaikan informal industry secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada Pemerintah ;
    diwilayah SrengatKabupaten BLitar bersama dengan rekan dan unit EkonomiSatreskrim Polres Blitar.e Bahwa benar tempat usaha industry senapan angin bertempatdusun Kolomayan Rt 04 Rw 04 Desa Kolomayan KecamatanWonodadi Kabupaten Blitar adalah milik terdakvva Marsani binMayar.e Bahwa benar terdakwa Marsarni bin Mayar melakukan kegiatanindustry pembuatan senapan angin menciasarkan path surat ijinyang sudah tidak berlaku lagi.e Bahwa benar surat ijin usaha berlaku hanya sampai tahun 2010Saja.e Bahwa benar
    sebelum ditangkap, terdakwa Marsani bin Mayarsudah pernah didatangi oleh salksi untuk mengecek suratsuratijin usaha dari terdakwa, dan saksi menemukan bahwa suratSurat ijin usaha terdakwa sudah tidak berlaku lagi.Bahwa benar pada saat ditemukan surat ijin usahanya sudahtidak berlaku lagi, terdakwa Marsani bin Mayar sudahdiingatikan oleh saksi untuk segera memperpanjang masaberlaku swat ijin usaha industry terdakwa.Bahwa benar sampai dengan tanggal 21 September 2012, "inusaha industry senapan angin
    No. 12/Pid.B/2011/PN.BltBahwa benar terdakwa Marsani bin Mayar melakukan kegiatanindustry pembuatan senapan angin mendasarkan pada Surat ijinyang sudah tidak berlaku;Bahwa benar surat ijin usaha berlaku hanya sanmai tahun 2010Saja.Bahwa benar sebelum ditangkap, terdakwa Marsani bin Mayarsudah pernah didatangi oleh saksi untuk mengecek suratsuratijin usaha diri terdakwa, dan saksi menemukan bahwa suratSurat ijin usaha terdakwa sudah tidak berlaku lagi / mati..
    , mm.e Bahwa benar hasil produksinya kemudian dipasarkan didaerahKalimantan, Jember, Banyuwangi, Nganjuk, Kediri, Tulungagungdan Trenggalek.e Bahwa benar seteiah benikhiniya masa berlaku Stint lim Usaha !
    pendirian perusahaan industry baru maupunsetiap perluasannya wajib memperoleh izin usaha iudustri ;Menimbang, Yang dimaksud dengan:e industry adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah,baban baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadibarang dengan nilai yang lebih tinggi urttuk penggtmaannya,termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industry.e lain Usaha Industri (IUD adalah izin yang diberikan kepadabidang usaha industry.e tanda daftar industry (TDD adalah sifatnya sama
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 14-09-2021 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 25-02-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 726/Pdt.G/2021/PN Mdn
Tanggal 23 Februari 2022 — Penggugat:
Philip Kwek
Tergugat:
1.Milka Kusnardy Kwek, SE
2.PT Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Bukit Barisan Medan
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Medan
74 — 4

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat III;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 143/B/2020/PT.TUN.SBY
Tanggal 23 September 2020 — ZULKIFLI MAE, S.Pi. vs BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
98 — 30
  • M E N GA D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat; --------------------- - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 60/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 16 Januari 2020 yang dimohonkan banding;----- - Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----------------------------------------
    PUTUSANNomor: 143/B/2020/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : ZULKIFLI MAE, S.Pi, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta,bertempat tinggal di Jin.
    Pkr No. 143/B/2020/PTTUNSBYKetiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil, beralamat di Kantor Bupati Timor Tengah Utara Jalan BasukiRahmatKefamananu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :HK.188/86/IX/2019, tanggal 9 September 2019, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING / TERGUGAT; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor143/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 4 Agustus 2020 tentang PenunjukanMajelis
    nnn neonMenimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukanMemori Banding tertanggal 5 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan PerkaraPengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 10 Maret 2020 sesuaiTanda Terima Memori Banding Nomor : 60/G/2019/PTUN.KPG yang pada bagianakhir dari Memori Banding tersebut memohon kepada Majelis Hakim TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikanputusan sebagai berikut; 2200022 ne 2 osoMENGADILIDalam Eksepsi : 2 20 ono von
    Menguatan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :60/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 16 Januari menjadi Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya yang berkekuatan hukum tetap; 4. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk menanggung segala biaya yangtimbul dalam perkara ini; 20520 2555.
    2es==sene mene ese cree neces nenieemesinsMenimbang, bahwa mengenai alasanalasan dalam Memori Bandingdari Pembanding /Penggugat tidak memuat halhal baru yang dapat melemahkanpertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, oleh karena ituMemori Banding dari Pembanding / Penggugat harus dikesampingkan;Hal6 dari 8 Halaman, Put.Pkr No. 143/B/2020/PTTUNSBYMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, makaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 60/G/2019/PTUN.KPG,tanggal 16
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 14-08-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 75/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
YEN ADIYANTO, SH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
67 — 51

  • M E N E T A P K A N:

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
    2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor:75/G/2019/PTUN.Mtr, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang sedang berjalan;
    3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);
    PENETAPANNomor : 75/G/2019/PTUN.MtrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalamPersidangan dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut,dalam perkara antara;YEN ADIYANTO, ST, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan TelexRaya Nomor 10, Kota Mataram;Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2019 memberikan kuasakepada Toto Ismono,
    Desy Raulina., Jabatan Pengadministrasi Umum pada Sub SeksiPenanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;Keempatnya Warga Negara Indonesia, memilin beralamat pada KantorPertanahan Kabupaten Lombok Utara;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut: Telah membaca Penetapan Plh.
    Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor: 75/PENMH/2019/PTUN.Mtr, tentang Penunjukan MajelisHakim; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 75/PENPP/2019/PTUN.Mtr, tentang Pemeriksaan Persiapan; Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat; Telah membaca berkas perkara Nomor:75/G/2019/PTUN.Mtr;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 9Agustus 2019 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha
    Negara Mataram yang sedang berjalan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, makasegala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepadaPenggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;Mengingat, ketentuan Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan Perundangundanganlainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN:Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;2.
    Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 306.000, (tiga ratus enam riburupiah);Demikian ditetaobkan dalam Rapat Musyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa tanggal 17 September2019, oleh REZA ADYATAMA, SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, TAUFIK ADHIPRIYANTO, SH.,MH, dan SEPTIA PUTRI RIKO, SH.
Pengadilan PTTUN PALEMBANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 07-12-2023 — Putus : 21-02-2024 — Upload : 26-02-2024
Putusan PTTUN PALEMBANG Nomor 147/B/TF/2023/PT.TUN.PLG
Tanggal 21 Februari 2024 — Pembanding : PT. CAHAYA TIMUR INDAH diwakili oleh IR. HERMAN MOELIANA Terbanding : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
51 — 0
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :38/G/TF/2023/PTUN.PLG, tanggal 7 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut ;3. Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkaradalam dua tingkat peradilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 06-01-2014 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 16-04-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 08/B/2014/PT.TUN.SBY
Tanggal 17 Februari 2014 — MOH ZEIN MUSTAFA. vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I dan 1. H. MAS MUCHAMMAD ALI DJAFAR. DKK
44 — 23
  • M E N G A D I L I - Menerima permohonan Banding Penggugat / Pembanding ; ---------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24 September 2013 Nomor. 72/G/2013/PTUN.SBY yang dimohonkan banding ; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-
    PUTUSANNomor. 08/B/2014/PT.TUN.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding,menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : MOH ZEIN MUSTAFA Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan SwastaTempat Tinggal JI. Panglima Sudirman Nomor 11 RT.02,RW.07 Kelurahan Ngaglik, Kec. Batu, Kota Batu JawaTimur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;SUSILO, SH.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor. 08/PEN/2014/PT.TUN.SBY tanggal 13 Januari 2014 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa ini ditingkat banding ; 2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 72/G/2013/PTUN.SBY tanggal 24 September 2013 , yang dimohonkanDANGIRG mnannannmannn nn nnn meen nme nnnnnnnnsnennnnnanansnnanmannssnsnaanansnnnmsnnenan3.
    alin menjadi alasan alasan dan pertimbangan pertimbangan hukumPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam tingkat banding ; 222020 2020020"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut makaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat ...berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24September 2013 Nomor. 72/G/2013/PTUN.SBY haruslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding
    MHsebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku KetuaMajelis, KETUT RASMEN SUTA, SH. dan RIYANTO, SH. masing masingHakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagaianggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut ...tersebut, dan dibantu oleh HARIYANTO,SH.
    Panitera Pengganti PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan tanpa dihadiri Kuasa Penggugat /Pembanding, Kuasa Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi /Tetba@nding 3 =====2=s=
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 03-08-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PTUN AMBON Nomor 16/G/2015/PTUN.ABN
Tanggal 14 September 2015 — PIETER THENU, A.Md, S.Sos, Sebagai Penggugat ; MELAWAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI AMBON, Sebagai Tergugat ;
69 — 18
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk mencoret perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.ABN dari buku induk register perkara;-----------------------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 236.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);----------------------------------------------------------------------------------------------
    PENETAPANNomor: 16/ PENCBT/2015/PTUN.ABNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa,telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketaantara:2PIETER THENU, A.Md., S.Sos., Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di DesaHutumuri RT.03/RW.05, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Politeknik
    Putuhena Wailela Rumahtigaselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah membaca:1 Gugatan Penggugat tanggal 23 Juli 2015 yang di daftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Ambon pada tanggal 3 Agustus 2015 dibawah register perkaraNomor: 16/G/2015/PTUN.ABN; 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 16/PENMH/2015/PTUN.ABN, tanggal 7 Agustus 2015 tentang Penunjukan MajelisPenetapan Nomor: 16/PENCBT/2015/PTUN.ABN Halaman 1 dari 5 Halaman3 Penetapan
    Hakim Ketua Majelis Nomor: 16/PENPP/2015/PTUN.ABN, tanggal 11Agustus 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan; 4 Surat Permohonan dari Pihak Penggugat tanggal 8 September 2015, Perihal: MohonPencabutan Perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.ABN; 5 Berkas perkara beserta lampirannya;Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tanggal 23 Juli 2015 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 3 Agustus2015 dengan register perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.ABN, pada intinya memintakepada
    Negara, sertaperaturan perundangundangan lain yang terkait ;1 Mengabulkan Permohonan Penggugat;2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untukmencoret perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.ABN dari buku induk registerperkara;Penetapan Nomor: 16/PENCBT/2015/PTUN.ABN Halaman 3 dari 5 Halaman3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa inisejumlah Rp. 236.000, (Dua Ratus Tiga Puluh Enam RibuDemikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
    Pengadilan TataUsaha Negara Ambon pada Hari Rabu, tanggal 9 September 2015 oleh SANNYPATTIPEILOHY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FANDY KURNIAWANPATTIRADJA, S.H., M.Kn. dan DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yangterbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 14 September 2015 oleh Majelis Hakimtersebut di atas dengan dibantu oleh SEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos., S.H., sebagaiPanitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 10-02-2017 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 24-03-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 09/G/2017/PTUN.Mdo
Tanggal 11 April 2017 — Penggugat:
Dra. JULIANA CLARA NELWAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
119 — 49

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan Penggugat;
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mencoret Perkara Nomor: 09/G/2017/PTUN.Mdo, dari Buku Register Induk Perkara;
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar (Rp 244.000,-) Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
    PENETAPANNO. 09/G/2017/PTUN.MdoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkatpertama dengan Acara Biasa, telah menetapkan sebagai berikut dalamsengketa antara :1. Nama : Dra. Juliana Clara Nelwan.Kewarganegaraan : Indonesia.Pekerjaan : Pensiunan PNS.Alamat : Kelurahan Bahu RW.004 Lingkungan IV,KecamatanMalalayang, Kota Manado.2.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :09/PENDIS/2017/PTUN.Mdo, tanggal 13 Februari 2017, tentangPenetapanDismiSSal ; 2222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn neeHalaman 2 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Perkara No 09/G/2017/PTUNMDO2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :09/PENMH/2017/PTUN.Mdo, tanggal 13 Februari 2017 tentangPenetapan Majelis3.
    Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraManado Nomor : 09/PENPP/2017/PTUN.Mdo, tanggal 13 Februari2017 tentang Penetapan Hari PemeriksaanPersiaPan j 222m nnn nn nn nn nnn4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraManado Nomor : 09/PENHS/2017/PTUN.Mdo, tanggal 28 Februari2017 tentang Penetapan Hari5. Surat Pencabutan Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2017 dalamPerkara09/G/2017/PTUN.MDO $6.
    Telah membaca berkas perkara serta telah mendengarkanketerangan pihak dalam perkaraMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatandengan Surat Gugatan tertanggal 9 Februari 2017 yang didaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 10 Februari2017 di bawah Register Nomor : 09/G/2017/PTUN.Mdo, pada pokoknyameminta kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sahKeputusan Tata Usaha Negara berupa :Sertipikat Hak Milik No. 3983/Kelurahan Malalayang Satu,Tanggal 24 Maret
    Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatanPenggugat ;2.Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untukmencoret Perkara Nomor : 09/G/2017/PTUN.Mdo, dari Buku RegisterHalaman 5 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Perkara No 09/G/2017/PTUNMDOIndukA3.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 20-06-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 147/ B / 2016 / PT.TUN.SBY
Tanggal 4 Agustus 2016 — YOANITA ASTI FITRIA LESTARI,S.Pd. vs KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMAS 01 Semarang
46 — 9
  • M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; ------------------ Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 061/G/2015/PTUN.SMG tanggal 10 Maret 2016 , yang dimohonkan banding tersebut; --------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah
    PUTUSANNOMOR : 147/B / 2016 / PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding,yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayajalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya , menjatuhkan putusansebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara ; YOANITA ASTI FITRIA LESTARI,S.Pd , , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan2.Guru Wiyata Bhakti
Pengadilan PTTUN MANADO TUN
Register : 27-10-2023 — Putus : 08-12-2023 — Upload : 20-02-2024
Putusan PTTUN MANADO Nomor 73/B/2023/PT.TUN.MDO
Tanggal 8 Desember 2023 — Pembanding/Penggugat : Trace Margarret Budi
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat
76 — 31
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 7/G/2023/PTUN.JPR, tanggal 19 September 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);