Ditemukan 1021657 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Usaha ilegal Izin usaha Persaingan usaha Persaingan Usaha ilega Ijin usaha
Pengadilan PTUN AMBON TUN Perijinan
Register : 26-07-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 16/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 28 Nopember 2016 — PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (PERSEROAN), berkedudukan di Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Nomor 08 Tanggal 16 Februari 2004 diubah terakhir dengan Akta Nomor 07 Tanggal 15 Januari 2016 oleh Notaris Yulida Vincestra, S.H., yang diwakili oleh : Nama : BRIGADIR JENDERAL POLISI (PURN) Dr. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, S.H., M.H. ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Kemakmuran Inti UtamaTambang (Perseroan) ; Tempat Tinggal : Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada A. PATRAMIJAYA, S.H., LL.M. dan M. SUHERIAL AMIN, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PATRA M ZEN & PARTNERS, beralamat di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama III-A No. 12B, Bintaro Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L A W A N : 1. GUBERNUR MALUKU UTARA, tempat Kedudukan di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 2. BURNAWAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 3. MUSTAFA HASAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 4. SOFYAN HADI, S.H., M.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; dan 5. SANI RAIS, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 835/1064/G tertanggal 26 Agusuts 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1064/G tertanggal 18 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum. dan ASEP YUSDI HIDAYAT, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SSAJ DAN ASSOCIATES, beralamat di jalan Tebet Dalam IV F, Nomor 88 Jakarta Selatan ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. PT. WANA KENCANA MINERAL, berkedudukan di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Berita Acara No. 100 Tanggal 17 Februari 2016 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., yang diwakili oleh : 1. Nama : HARUN NGADIMIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; 2. Nama : LEE KAH HIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. JOHNSON PANJAITAN, S.H. ; 2. LUCIANA LOVINDA, S.H. ; dan 3. SAIFUL ANAM S.H. ; Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor JOHNSON PANJAITAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Rasuna Said Tower Bakrie B. 621 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 41/Kuasa J&P/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 068/D.WKM/JKT/IX/16 tertanggal 16 September 2016 memberikan kuasa kepada : 1. MARYOKO, S.H. ; 2. CHRISTIAN J. I. L. PANGGABEAN, S.H. ; 3. ANDIKA BHAYANGKARA, S.H. ; dan 4. CARLOS J. A. SAMBOH, S.H., M.H. ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor CAKRAMAS & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Mangga Besar VIII No. 37, Jakarta Barat ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
1133 — 296
  • ----------------------------------- M E N G A D I L I : --------------------------------DALAM PENUNDAAN : Menolak permohonan Penundaan Penggugat ; DALAM EKSEPSI : Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 362.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) ;
    PU TUS ANNOMOR : 16/G/2016/PTUN.ABNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimanaterurai di bawah ini, dalam perkara antara : 2020PT.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 08-01-2014 — Putus : 19-02-2014 — Upload : 01-10-2014
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 05/B/2014/PTTUN.MDN
Tanggal 19 Februari 2014 — AGUSTINA LASE vs BUPATI NIAS
62 — 25
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding Tegugat/ Pembanding; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 43/G/2013/PTUN-MDN tanggal 17 Oktober 2013, yang dimohonkan banding;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    PUTUSANNOMOR: 05/B/2014/PT.TUN.MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yangbersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di JalanPeratun, Kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam sengketa antara :BUPATI NIAS ; Berkedudukan di Jalan Pelabuhan Udara Binika KM. 9 Ononamolo AGUSTINA LASELot Gunung Sitoli
    Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor: 05/Pen.HS/2014/PT.TUNMDN, tanggal 12 Pebruari 2014, TentangPenetapan Hari Sidang;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambil alih keadaankeadaan dan duduk perkara sebagaimanadisebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:43/G/2013/ PTUNMDN, tanggal 17 Oktober 2013, yang amarnya sebagai berikut:MENGADILIDalam Pokok Perkara:1.
    bahwa Tergugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbanganhukum Judex Factie pada halaman 29 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 43/G/2013/PTUNMDN tanggal 17 Oktober 2013 dan memohon agarPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan yang amarnya berbunyisebagai berikut: 1.
    tertanggal 20 Desember 2013yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:43/G/2013/PTUNMDN...Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 05/B/2014/PTTUNMDN43/G/2013/PTUNMDN putusan judex Factie telah tepat dan benar, dan memohonagar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan yang amarnyasebagai berikut; 1.
    Tata Usaha NegaraMedan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medansebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebuttelah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itupertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkatbanding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Tata Usaha
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 04-06-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 44/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat:
HJ ELLY ILHAM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
Intervensi:
HARRY TOENGER
58 — 29

  • MENETAPKAN :

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat ;
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret perkara Nomor: 44/G/2018/PTUN.MKS. dari Buku Register Induk Perkara;
    3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 615.000,- (Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) ;
    PENETAPANNomor : 44/G/2018/PTUN.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa yang dilaksanakan di gedung yang ditentukan untuk itu Jalan RayaPendidikan No. 1, Makassar menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara: HJ.
    ,M.H.,& RekanJalan Hertasning Baru Anging Mammiri Residence Blok D Nomor 8, Kota Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khususfertaniggal Juli 201 8 jn nsee ne neemSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;1. Telah mernbaca Gugatan yang diajukan penggugat ;2.
    Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor: 44/G/PENDIS/2018/PTUN.MKS., tanggal 04 Juni 2018, tentangLolos: Dismissal j=ss==sseseseeneenest teense etree neem neseHalaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 44/G/2018/PTUN.MKS10.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor: 44/G/PEN/2018/PTUN.MKS., tanggal 04 Juni 2018, tentangPenunjukan Majelis Hakim ;2Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor: 44/G/PEN.P/2018/PTUN.MKS
    Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untukmencoret perkara Nomor: 44/G/2018/PTUN.MKS. dari Buku Register IndukPSIIREN 5 mma I I3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 615.000, (EnamRatus Lima Belas Ribu Rupiah) ; 20nennnnnennnneeDemikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padaPengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Senin, tanggal 06 Agustus2018, oleh kami JAMRES SARAAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis,JOSIANO L.
    MATTOLA, S.H. selakuPanitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengandihadiri, Kuasa Tergugat, serta tanpa dihadiri olen Kuasa Hukum Penggugat danRiese FOKUM Tecquget ll INEPYSIGI j~~=n === nnn ncn mreHalaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 44/G/2018/PTUN.MKSMAJELIS HAKIMHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,1. JOSIANO L. HALIWELA, S.H. JAMRES SARAAN, S.H., M.H.2. YULIANT PRAJAGHUPTA. S.H.Panitera Pengganti,H. USMAN DG. MATTOLA, S.H.Perincian Biaya Perkara : 1.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 13-06-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 24-10-2014
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 98/B/2014/PTTUN-MDN
Tanggal 20 Agustus 2014 — H. SANUSI YASIN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG dan H. MAD JOHAR
79 — 32
  • M E N G A D I L I- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 40/G/2013/PTUN-PLG tanggal 25 Maret 2014, yang dimohonkan banding; - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    P UT US AN Nomor : 98/B/2014/PT.TUNMDN* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yangbersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Peratun KomplekMedan Estate Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah inidalam sengketa antara :H.
    Mansyur (bukit lama)No.1/2388 Palembang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 15 April 2014, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT IT INTERVENSI/TERBANDING;PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut, telahmembaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 98/B/2014/PT.TUNMDN. tanggal 23 Juni 2014, tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa perkara ini;2.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :40/G/2013/PTUNPLG;Halaman 5 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 98/B/2014/PT.TUNMDN2.
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 25Maret 2014 Nomor : 40/G/2013/PTUNPLG;3.
    baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telahdipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembangtersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itupertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 13-05-2024 — Putus : 12-06-2024 — Upload : 25-06-2024
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 48/G/2024/PTUN.MKS
Tanggal 12 Juni 2024 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 0

  • MENGADILI

    1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat ;
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk Mencoret Perkara Nomor 48/G/2024/PTUN.MKS dari Buku Register Perkara;
    3. Membebankan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 218.500.- (dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 12-05-2023 — Putus : 24-05-2024 — Upload : 25-05-2023
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 61/B/2023/PT.TUN.SBY
Tanggal 24 Mei 2024 — DANIEL. vs 1. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA. 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II dan PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk
160 — 73
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 233/G/2022/PTUN.SBY tanggal 5 April 2023 yang dimohonkan banding ;3. Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lelang
Register : 02-09-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 22-09-2022
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 123 / B / 2022 / PT.TUN.SBY
Tanggal 22 September 2022 — PT. PUDAN KREASI vs PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI PENGELOLA TRANSPOTASI DARAT WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN DIY dan PT. INDRIA PUTRA PERSADA
142 — 23
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 14/G/2022/PTUN.SMG. tanggal 27 Juli 2022 yang dimohonkan banding;- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 18-06-2013 — Putus : 21-08-2013 — Upload : 22-11-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 77/B/2013/PT.TUN-MDN
Tanggal 21 Agustus 2013 — PUJIANTO vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, Cs
42 — 0
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; ------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 77/G/2012/PTUN-MDN tanggal 28 Maret 2013 yang dimohonkan banding;----------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);---------------------------------------------
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 18-11-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 09-02-2015
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 191/B/2014/PT.TUN.MKS
Tanggal 19 Januari 2015 — H. TOMPO DALLE, Untuk selanjutnya disebut sebagai.......................................... ...............................................PENGGUGAT/PEMBANDING ; M E L A W A N : - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS, Untuk selanjutnya disebut sebagai..................................... .................................................TERGUGAT/TERBANDING; 2. HAJJA HANAWIAH, Untuk selanjutnya disebut sebagai.................................... .......................TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING ;
38 — 21
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ; --------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 32/G/2014/PTUN.Mks. tanggal 10 September 2014 yang dimohon banding; --------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp. 250.000.
    PUTUSANNOMOR: 191/B/2014/PT.TUN.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antaraH.
    keberatan atasputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, dan memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassaragar menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding danmembatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :32/G/2014/PTUN Mks. tanggal 10 September 2014;Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang telah diajukanoleh Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding telahmengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2014, yangditerima
    di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar padatanggal 24 Oktober 2014, dan telah diberitahukan secara seksama kepadaPenggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding denganSurat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :32/G/2014/PTUN Mks. tanggal 28 Oktober 2014, yang pada pokoknyamemohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarmenguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :32/G/2014/PTUN Mks. tanggal 10 September 2014; Menimbang
    Tata Usaha Negaraini, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonbanding, Memori Banding Penggugat/Pembanding, Kontra MemoriBanding Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding,maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarsebagai judex facti di tingkat banding berpendapat sebagaimana diuraikandi bawah ini ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat danberkesimpulan bahwa
    , maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 32/G/2014/PTUN Mks. tanggal 10 September 2014 harusdikuatkan;Hal. 7 dari9 hal.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Lelang
Register : 22-07-2013 — Putus : 19-09-2013 — Upload : 29-10-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 102/B/2013/PT.TUN-MDN
Tanggal 19 September 2013 — CV. KARYA SENDORO vs BUPATI NIAS, Cs.
90 — 29
  • M E N G A D I L I : - Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;--------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 17/G/2013/PTUN-MDN tanggal 16 Mei 2013 yang dimohonkan banding;--- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);----------------------------------------------------------------------------
    PU TT U SS A NNomor: 102/B/2013/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA = Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:CV. KARYA SENDORO, beralamat di Jalan Rakyat Lorong GerejaNomor 45 Medan, dalam hal ini diwakili olehSONITEHE TELAUMBANUA, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Karya JayaKomp.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:102/B/2013/PT.TUNMDN tanggal 15 Agustus 2013 tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:17/G/2013/PTUNMDN tanggal 16 Mei 2013;. Berkas perkara, suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak dan suratsurat yang berkenaan dengan perkara ini; .
    Penggugat/Pembanding: SoniteheTelaumbanua., serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medandan oleh Wakil Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuaidengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 17/G/2013/PTUNMDN tanggal 21 Mei 2013; 22 pas Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan MemoriBandingnya tertanggal 24 Mei 2013 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga dan telahdiberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan
    Nomor 17/G/2013/PTUNMDNtertanggal 17 Juli 2013; = Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan, kepada masingmasing pihak yang bersengketatelah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkasperkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas PerkaraNomor 17/G/2013/PTUNMDN masingmasing tertanggal 23 Mei 2013;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 17/G/2013/PTUNMDN diucapkan dalam
    Negara; Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksamayang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita AcaraPersidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta menelitidan memperhatikan suratsurat bukti dan keterangan saksisaksi yangdiajukan oleh Para Pihak di persidangan, yang dikaitkan dengan MemoriBanding Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding Tergugat I/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanakan mempertimbangkan
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 02-01-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 1/B/2019/PT.TUN.SBY
Tanggal 28 Januari 2019 — Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH vs Ir. Hj. DIAH SUNARSASI
65 — 20
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 75/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 24 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut ; ---------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .
    PUTUSANNOMOR : 1/B/2019/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilantingkat banding dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimanatersebut di bawah ini, dalam perkara antara : Pit.
    Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor : 75/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 24 September 2018 ; 4.
    yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisitindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturanperundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individualdan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanHal. 6 dari 9 hal.
    Putusan Nomor : 1/B/2019/PT.TUN SBY.nhukum perdata dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidakberwenang untuk mengadili perkara a quo ; Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas,seharusnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan:Membatalkan Putusan Tata Usaha Negara Semarang Nomor75/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 24 September 2018 yang dimohonkanbanding tersebut dan dengan Mengadili Sendiri :Menyatakan : Gugatan Penggugat tidak diterima ; Menimbang, bahwa menurut pasal
    Negara Surabaya, untukmemutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding, maka MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwaputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebutHal. 7 dari 9 hal.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 14-04-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 42/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 2 Juni 2020 — Penggugat:
NAUFAL HADZIQ S
Tergugat:
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STIMIK AKBA)
140 — 88

  • MENETAPKAN :

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 42/G/2020/PTUN.Mks., dari Buku Register Perkara;
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,- ( Dua ratus Lima puluh Lima ribu Rupiah ) ;
    PENETAPANNomor: 42/G/2020/PTUN.Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan,telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:Nama : NAUFAL HADZIQ S ;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Gattareng, RT.001, RW.002, Kelurahan Gattareng To,Kecamatan
    Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 42/PENDIS/2020/PTUN.Mks., tanggal 14 April 2020, tentang Lolos Dismissal Proses;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 42/PENMH/2020/PTUN.Mks., tanggal 14 April 2020, tentang Penunjukkan MajelisHakim;3. Penunjukkan Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor: 42/PENPPJS/2020/PTUN.Mks, tanggal 14 April 2020, tentangPenunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;4.
    Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor: 42/PENPP/2020/PTUN.Mks, tanggal 15 April 2020, tentang HariPemeriksaan Persiapan;5. Surat dari Kuasa Hukum Penggugat, Perihal: Pencabutan Surat Gugatan No.42/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 28 Mei 2020;6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor: 42/PENHS/2020/PTUN.Mks., tanggal 28 Mei 2020, tentang HariPersidangan Pertama;7.
    ., beserta seluruh lampiran yangterdapat di dalamnya;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 14 April 2020 telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melaluiecourt, tanggal 14 April 2020, dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor:42/G/2020/PTUN.Mks:.
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassaruntuk mencoret Perkara Nomor: 42/G/2020/PTUN.Mks., dari Buku RegisterPerkara;3.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 18-01-2016 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 25-05-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 17 / B / 2016 / PT.TUN.SBY
Tanggal 2 Maret 2016 — S U W O Y O vs KEPALA DESA BENDUNGAN, KECAMATAN KUDU, KABUPATEN JOMBANG dan KEPALA DESA BENDUNGAN, KECAMATAN KUDU, KABUPATEN JOMBANG
28 — 13
  • M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; --------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 48/G/2015/PTUN.SBY Tanggal 1 September 2015 yang dimohonkan banding ; ------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat / Pembanding dan membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; ---------------------
    PUTUSANNomor : 17/B/ 2016 / PT.TUN.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ,yang memeriksa,smemutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilantingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditetapkan untuk itu, dijalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya , telah menjatuhkan putusansebagai berikut , dalam sengketa antara : S UWO/YO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Dusun Kepatihan,Desa Bendungan, Kecamatan Kudu
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :17/PEN/2016/PT.TUN.SBY tanggal 9 Pebruari 2016 tentang PenunjukkanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; 52. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:48 /G/2015/PTUN.SBY. tanggal 1 September 2015 yang dimohonkanDAIFCTIAG) 5 =nn~ nnn nn mene nnn ene rina rem me rina3.
    Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 17/PENHS/2016/PT.TUNSBY, tanggal 2 Maret 2016TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingi Tata UsahaNegara Surabaya mengambil alih mengenai duduk sengketa sebagaimanatercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:48/G/2015/PTUN.SBY tanggal 1 September 2015 yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut ; 2090 2020 nao none noe nnn nee nnnnMENGADILIDALAM EKSEPSI ;2no2nnnn
    TUN.SBYbersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telahdiberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) melalui Surat Pemberitahuanuntuk Melihat Berkas Perkara pada Tanggal 15 Okotber 2015 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya dalam sengketa ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 yang dihadiri oleh KuasaHukum Penggugat/Pembanding ,Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding danKuasa
    222 22 ene eon oe =Memperhatikan pasal pasal dalam UndangUndang Nomor :5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004,terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundangundangan lainnyayang bertalian; 22222 non non nnn nnn nnn nnn nnn nn ene nne nnn nsMENGADILI Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor :48/G/2015/PTUN.SBY Tanggal
Pengadilan PTTUN BANJARMASIN TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 18-03-2024 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 02-05-2024
Putusan PTTUN BANJARMASIN Nomor 17/B/2024/PT.TUN.BJM
Tanggal 2 Mei 2024 — Penggugat/Pembanding I ERWIN NAKALELO Tergugat/Terbanding I BUPATI BARITO TIMUR
65 — 53
  • MENGADILIMenerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat;Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/G/2023/PTUN.PLK tanggal 31 Januari 2024 yang dimohonkan banding;Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-09-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 20-10-2022
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 137/B/2022/PT.TUN.SBY
Tanggal 20 Oktober 2022 — KEPALA DESA SUMBER KEMUNING, KECAMATAN TAMANAN, KABUPATEN BONDOWOSO vs ABDUL GAFUR
95 — 19
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 42/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 28 Juli 2022 yang dimohonkan banding ;3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) .
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-08-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 08-10-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 149/B/2014/PT.TUN.SBY
Tanggal 4 September 2014 — Drs. Ec. NONO SOEPRIYADI, MM. vs REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
52 — 18
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; ----------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 225/G/2013/PTUN.SBY tanggal 7 April 2014 yang dimohonkan banding ; ------------------------------------------------------------------------------------ Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-( Dua ratus lima puluh ribu rupiah );-----
    PUTUSANNOMOR : 149/B/2014/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dalam tingkatbanding telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara : Drs. Ec.
    FAJAR SUGIANTO, SH.MH.e RUSLI, SH.Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat padaUnit Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus1945 Surabaya, alamat : Jalan Semolowaru No. 45 Surabaya.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal030620 1 4;~nnce nee e cen ence enc ennennnennenenennenenneSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT ; Setelah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 149/PEN
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 7 April 2014Nomor : 225/G/2013/PTUN.SBY 500222202002. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya Nomor: 149/PEN/2014/PT.TUN.SBY tanggal4 September 2014 tentang hari Persidangan untuk Pembacaan Putusandalam perkara ini;0 20202022220 4.
    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.160.500, (seratus enam puluh ribu lima ratusMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 225/G/2013/PTUN.SBY telah diucapkan dipersidangan yangterobuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 April 2014 dengan dihadiri olehKuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat /Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 17 April 2014, sesuaidengan Akta Permohonan
    PemberitahuanPernyataan Banding tanggal 17 April 201 4;Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memoribanding tanggal 19 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya pada tanggal 19 Mei 2014 dan telah diberitahukankepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan PenyerahanMemori Banding tanggal 20 Mei 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil tersebut dalam MemoriBanding maka Penggugat / Pembanding mohon kepada Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 06-01-2021 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 6/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 27 Januari 2021 — 1. RAMISAH. dkk. vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
239 — 64
  • MENGADILI - Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ;- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 24/G/2020/PTUN.MTR. tanggal 13 Oktober 2020 yang dimohonkan banding; - Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
    PUTUSANNOMOR : 6/B/2021/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam PengadilanTingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah inidalam sengketa antara:1. RAMISAH, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan lbu RumahTangga, tempat tinggal di Jalan TGH.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:6/PEN/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 7 Januari 2021 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Banding danPenunjukan Panitera Pengganti ;2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:24/G/2020/PTUN.MTR, tanggal 13 Oktober 2020 ;3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 6/PENHS/2020/PT.TUN.SBY,tanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;4.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor24/G/PTUN.MTR tanggal 13 Oktober 2020 untuk seluruhnya dan;MENGADILI SENDIRI1.
    Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding, ternyata Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontramemori ;Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yangbersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah diberiHalaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor: 6/B/2021/PT.TUN.SBYkesempatan untuk melihat
    terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara dan ketentuanketentuan hukum lainnya yangterkait dengan sengketa ini ;MENGADILI Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :24/G/2020/PTUN.MTR. tanggal 13 Oktober 2020 yang dimohonkanbanding; Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding membayar biaya perkarapada kedua tingkat
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 05-10-2022 — Putus : 16-11-2022 — Upload : 16-11-2022
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 28/G/2022/PTUN.BJM
Tanggal 16 Nopember 2022 — Penggugat:
SUAIDE ABDILLAH
Tergugat:
BUPATI TANAH BUMBU
200 — 43

  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk mencoret Perkara Nomor 28/G/2022/PTUN.BJM dari Buku Register Perkara;
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pilkada
Register : 19-08-2013 — Putus : 04-09-2013 — Upload : 29-10-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 110/B/2013/PT.TUN-MDN
Tanggal 4 September 2013 — KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PANGKAL PINANG vs ISMIRYADI, cs.
42 — 26
  • M E N G A D I L I : - Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; ---------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013 yang dimohonkan banding; --------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); ------------------------------------------------------
    P U T US A NNomor : 110/B/2013/PT.TUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus, dan mengadili sengketa tata usaha Negara di tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikantersebut di bawah ini, dalam perkara antara:KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PANGKAL PINANG,Berkedudukan di Jalan Girimaya No. 11 PangkalPinang Provinsi Bangka Belitung;Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.
    ,keduanya berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat, alamat Jalan Raya LentengAgung No. 22 Jagakarsa Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 21 Juni2013 ; Selanjutnya disebut sebagai PARAPENGGUGAT/TERBANDING: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor: 110/B/2013/PT.TUNMDN tanggal 29 Agustus 2013tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; .
    Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor: 18/G/2013/PTUNPLG tanggal 5 Juni 2013;Berkas perkara, suratsurat bukti yang diajukan oleh parapihak, dan suratsurat yang berkenaan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yangdiuraikan dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraHalaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor : 110/B/2013/PT.TUNMDNPalembang Nomor: 18/G/2013/PTUNPLG
    UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir UndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;2.
    diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hariRabu, tanggal 4 September 2013 oleh kami: JAYATAN SIHOMBING,S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan selaku Hakim Ketua Majelis, YOSRAN, S.H., M.Hum. danNABARI SEMBIRING, S.H., M.H., masing masing Hakim Tinggipada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 21-02-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 10-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Mks
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
136 — 69

    1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum;
    3. Menyatakan batal demi hukum Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Serba Usaha Bina Duta Nomor : 01/BA-RATBL/ BD/I/2019 tertanggal 18 Januari 2019 yang belum disahkan oleh Turut Tergugat I;
    4. Menyatakan sah secara hukum dan mengikat Susunan Pengurus Koperasi Serba Usaha Bina Duta Pusat
    Memerintahkan Turut Tergugat I untuk tetap mengakui dan sah secara hukum, mengikat Susunan Pengurus Koperasi Serba Usaha Bina Duta Pusat Grosir Butung Makassar Periode Tahun 2015 sampai Tahun 2020 tertanggal 16 Oktober 2015 yang diduduki masing-masing jabatan oleh para Penggugat;

    6.

    Haji La Tunrung L&K dengan Koperasi Serba Usaha Bina Duta;

    8. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat segala perubahan sepihak jenis Koperasi Serba Usaha Bina Duta menjadi Koperasi Jasa Bina Duta;

    9.

    Menyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat segala perubahan atau pemutusan kontrak sepihak kepada para Penggugat yang dilakukan oleh Turut Tergugat II;

    10.Menyatakan sah secara hukum dan mengikat segala perbuatan atau tindakan hukum atas Kepengurusan para Penggugat Koperasi Serba Usaha Bina Duta Pusat Grosir Butung Makassar Periode Tahun 2015 sampai Tahun 2020 sebagai Pengelola Pusat Grosir Butung Makassar;

    11.Menyatakan sah secara hukum dan mengikat Kepengurusan Penggugat I,

    Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV Koperasi Serba Usaha Bina Duta Pusat Grosir Butung Makassar berakhir di Periode Tahun 2020 dan dapat dilanjutkan lagi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Serba Usaha Bina Duta Pusat Grosir Butung Makassar;

    12.Menyatakan batal demi hukum dan atau cacat yuridis segala macam bentuk peralihan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Akta-Akta Perubahan terkait Pengelolaan