yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat terjadi

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami Istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiHakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dansetelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengan suamiistri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari alat bukti

Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuatketerangan perihal identitas dan status kependudukan Penggugat yangHal. 6 dari 11 hal. Put.

Pasal 77 ayat(2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari faktafakta kejadian di muka, tidak mungkinlagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam danalQuran surah arRum ayat 21 yang lafalnya sebagai berikut:Hal. 8 dari 11 hal. Put.

Pasal 116 angka (6) danatau huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka (2)dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan olehHal. 9 dari 11 hal. Put.

Tahun1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf' fInstruksi Presiden Republik Indonesia No: 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, KeputusanMenteri Agama Republik Indonesia No.154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia No:1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yangmenyatakan sebagai berikutAntara suami dan isteri terus menerus' terjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan,akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga..

Bahwa Termohon sebagai isteri yang akan dicerai, danperceraian mana atas kehendak Pemohon selaku suami,maka Pemohon bersedia untuk membayar uang Mutahsesuai dengan kemampuan Pemohon sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 158 Instruksi Presiden RepublikIndonesia No: 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNo: 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan InstruksiPresiden Republik Indonesia No: 1 Tahun 1991 Tanggal10 Juni 1991 yang menyatakan sebagai berikut:Mutah wajib

melaksanakanhak dan kewajibannya sebagai orang tua kandung dari5ANAK ;12.Bahwa apabila dikemudian hari ANAK sudahmumayyiz (telah berumur 12 tahun), maka akandiserahkan kepada ANAK I untuk memilih diantaraPemohon selaku ayah atau Termohon selaku ibu sebagaipemegang hak pemeliharaannya, sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 105 ayat b Instruksi PresidenRepublik Indonesia No: 1 tahun 1991 #TentangKompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri AgamaRepublik Indonesia No: 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik

dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon denganTermohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

ynArtinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatHal. 8 dari 10 hal. Put.

Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik

hidup berpisah tempatkediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

5 53Artinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawaipencatat nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Nomor24 Tahun 2013;Menimbang, bahwa peraturan pelaksanaan dari Undangundangtersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang didalam Pasal59 Peraturan Presiden tersebut menyatakan:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/lKota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau PerwakilanRepublik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan darisubjek akta;(2) Dalam hal pembetulan akta

ketentuan Pasal 59 Peraturan PresidenNomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil diatas maka pembetulan akta kelahiran yangmerupakan akta pencatatan sipil cukup dilakukan pada DisdukcapilKabupatenlKota atau UPT Disdukcapil KabupatenlKota atau PerwakilanRepublik Indonesia sesuai domisili penduduk;Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 32/Pdt P/2019/PN SgIMenimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembatalan akta pencatatansipil diatur dalam Pasal 60 Peraturan Presiden

Nomor24 Tahun 2013, Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sertaperaturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan;MENETAPKAN:1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 32/Pdt P/2019/PN SgI2.

Pasal 143 ayat(2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patutuntuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidakpula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya sertaketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

., maka alat bukti tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugatserta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugatadalah pasangan suami isteri;Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugatmendasarkan gugatannya pada dalil bahwa sejak pertengahan bulan Agustus2010 saat itu Penggugat

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakimtelah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumahtangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap padapendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankanlagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud

Pasal 3Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugattetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besarkepada Penggugat karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan untukmembentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmahsebagaimana Firman Allah dalam Surah Ar Ruum ayat : 21 sebagai berikut :Artinya : Dan di antara tandatanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmuisteriisteri

Undang undang Republik IndonesiaNomor 50tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2~ yaitufotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan suatu buktisurat yang autentik , ternyata Penggugat berdomisili diWilayah Hukum Pengadilan Agama Bangko, maka berdasarkanpasal 73 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang undangRepublik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undangRepublik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 132 ayat1 Instruksi Presiden

merasa tentram kepadanya,' dandijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnyapada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda tandakaum yang berfikirMenimbang, bahwa tujuan dan maksud perkawinansebagaimana yang tercantum pada pasal 1 Undang undangRepublik IndonesiaNomor 1 tahun 1974 Perkawinan ialahikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluargayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esajo. pasal 3 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 tetang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas, maka Mbajelis Hakim berkesimpulan telahterdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum keduagugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu Mbijelis Hakimmenjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadapPenggugat;Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalahtalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkaradiputus dengan

talak satu bain shughra Tergugat' terhadapPenggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 ayat 2 huruf cInstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991tetang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang undangRepublik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 3tahun 2006 dan Undangundang Republik Indonesia Nomor 50Tahun 2009 jO. pasal 35 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim memandang

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukandan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yangmana penggunaan dari penetapan Pengadilan Negeri tersebut tidak hanyaterbatas pada perubahan dalam Kutipan Akta Catatan Sipil, Kutipan AktaPerkawinan, Kartu Keluarga, namun juga meliputi dokumen administrasi lainnyaHal 7 dari 13 halaman Penetapan No.

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupunPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil samasama menjelaskan bahwa untuk akta yang mengalami kesalahantulisredaksional, prosedur yang dilakukan adalah dengan cara pembetulan yangdilakukan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta,oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan

Selanjutnyadijelaskan dalam Pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2008 yang menyebutkan: Pembetulan akta pencatatan sipilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dilakukan oleh PejabatPencatatan Sipil dengan tata cara:1. Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipildengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulisredaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadipersyaratan penerbitan pencatatan sipil;2.

Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan maupun Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranHal 10 dari 13 halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2019/PN Skh.Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Kantor Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Sukoharjo yang merupakan satuan kerja yang melaksanakanpencatatan kelahiran dan kematian, harus melakukan pembetulan terhadapkesalahan redaksional

Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalamgugatannya mengemukakan dalildalil yang pada pokoknya bahwa rumah tanggapenggugat dan tergugat sudah tidak rukun sejak awal Nopember 2010 karena seringterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat berkata kasar apabilamarah, selain itu tergugat malas mencari kerja sehingga keuangan

gugatan penggugattersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antarapenggugat dengan tergugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telahmengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yangsah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta denganmemperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden

Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekaltidak dapat terwujud;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perselisihanpenggugat dan tergugat telah dapat dikategorikan perselisihan terus menerus yangsudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut telahmemenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo.

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetapdipertahankan, sementara antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan dantelah berpisah tempat selama dua tahun lebih, hanya akan mendatangkan mudharatyang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebut merupakan larangan Allahsebagaimana firman Allah dalam Alquran Surah alBaqarah ayat 231 sebagaiberikut :Artinya:" Dan janganlah kamu (para

tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama setempat, Ssementara pemohon dengan pemohonI Sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan penerbitan bukunikah dan digunakan untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anakserta untuk keperluan hukum lainnya.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjutpermohonan para pemohon, terlebin dahulu@ majelis Hakim akanmempertimbangkan legalitas formal para pemohon mengajukan permohonanini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden

yang berhakmengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikahdan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena parapemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang memohon agarperkawinannya disahkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa parapemohon memiliki /egal standinguntuk mengajukan perkara permohonan a quo.Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para pemohon tentangpermohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Instruksi Presiden

Pasal 4, Pasal 5 ayat (1)dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Hal. 6dari 11Hal. Penetapan No.311/Pdt.P/2021/PA.

Maksud atau alasan permohonan tersebutdisebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamsebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukanpermohonan pengesahan nikah.Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon denganpemohon Il, fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinantersebut sudah ada mempelai lakilaki dan mempelai perempuan, ada walinikah bagi mempelai perempuan,

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti Surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik

telah dilakukan namun gagal bahkanantara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hinggasekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari suSunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

danpertimbangan majelis yang lafalnya sebagai berikut:lool 9 Wlasll Ue ule prio awArtinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harus mengirimkansalinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawai pencatatnikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

diajukan olehPemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan olehPemohon tersebut adalah memohon Penetapan Pengadilan Negeri JakartaUtara untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertulis pada KutipanAkta Kelahiran Nomor 08/U/JP/2002 tanggal 1 April 2002 (bukti bertanda P3)tertulis HRITHIKA lahir di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2002 diubah menjaditertulis HRITHIKA SURESH KHIANI;Menimbang, bahwa dalam Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

makapetitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikanredaksional yang berbunyi : Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohonuntuk melakukan perubahan nama Pemohon yang terdapat di dalam KutipanAkta Kelahiran Nomor 08/U/JP/2002 tanggal 1 April 2002, yang semula tertulisHRITHIKA, menjadi tertulis HRITHIKA SURESH KHIANI;Menimbang, bahwa oleh karena bukti P3 berupa foto copy Kutipan AktaKelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil, maka sesuai denganketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden

Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil, maka untuk pencatatan perubahan nama dimaksud sesuaipermohonan ini maka wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri (Pemohon)kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil(bukti bertanda P3) dalam hal ini Kantor Suku Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak diterimanya

salinan Penetapan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan makaPemohon di hukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalampemeriksaan perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amarPenetapan dibawah ini;Mengingat, ketentuan Pasal 52 jo Pasal 59 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat(1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatanperceraian pada perkara ini adalah karena sejak tahun 2011 Tergugat telah pergimeningggalkan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

Perkara No. 0480/Pdt.G/2015/PA Jmb.dalildalil gugatan Penggugat bersifat negatif tersebut di atas, sehingga diperoleh faktabahwa Tergugat tidak cukup memberi nafkah Penggugat;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yangdisebutkan dalam Pasal 19 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, adalah suami melanggar taklik talak;Menimbang, bahwa di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yangmenyatakan Tergugat telah melanggar

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimanaterdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikahdilaksanakan, dan Penggugat telah menyatakan bersedia dan telah membayarkan uangiwadh ke Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkankepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh riburupiah) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat,maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagaiimplikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat, dihubungkandengan telah terbuktinya Tergugat melanggar taklik talak, dihubungkan denganketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jo.

bercerai dan mencobakembali membina rumah tangga yang rukun, dan harmonis dengan Tergugat namunternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehinggadengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam pasal 65 Undangundang Nomor 50tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undangundang Nomor 7 tahun1989 tentang Pengadilan Agama Jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975tentang pelaksanaan Undangundang Nomor tahun 1974 Tentang perkawinan Jispasal 115 Instruksi Presiden

Tergugat juga sering mengeluarkan katakata kasar .Akibat pertengkaran yang berkelanjutan antara Penggugat dengan Tergugat sejakAgustus 2013 telah pisah rumah.Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namuntidak berhasil.Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerinntah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yangdimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapat diterimaapabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan danpertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yangdekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi pertama dan saksikedua Penggugat

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalilHal. 11 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 0784/Pdt.G/2014/PA Jmb.dalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatanperceraian pada perkara ini adalah karena sejak oktober 2013 Tergugat telah

Perkara No 0695 /Pdt.G/2014 /PA Jmb.Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah suami melanggar taklik talak;Menimbang, bahwa di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugatyang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah mesti dilandasi olehsikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam taklik talak yang telahdiucapkan

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimanaterdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikahdilaksanakan, dan Penggugat telah menyatakan bersedia dan telah membayarkan uangiwadh ke Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkankepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh riburupiah) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden

halaman 304, danmengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:boa Qaida: Mot Lrgrq: 289 daa, lb gle yogArtinya: Siapa saja yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, makatalak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagaiimplikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat, dihubungkandengan telah terbuktinya Tergugat melanggar taklik talak, dihubungkan denganketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas,dihubungkan dengan telah dibayarnya oleh Penggugat uang iwadh sejumlah yangdiperjanjikannya, dan apabila dihubungkan pula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat(2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian merupakan salah satu penyebab putusnyaperkawinan, dan talak dengan tebusan atau khulu merupakan salah satu bentuk talakbain shughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkangugatan

Putusan Nomor 0159/Pat.G/2015/PA Mtpdengan Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan sertakomunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi keharmonisan dankelangsungan rumah tangga tersebut, sehingga dengan tidak adanya kebersamaandan komunikasi dalam suatu rumah tangga, maka dapat dianggap telah terjadiperselisinan yang terjadi antara suami istri, dan dalam perkara ini, dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat

Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, dan hal tersebut jugadikuatkan oleh para saksi yang diajukan dipersidangan, yang mana keterangannyamendukung semua dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 309 R.Bg;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan saksisaksi yang diajukan olehPenggugat dan Tergugat yang sebelumnya telah disumpah sesuai dengan Pasal173 dan Pasal 174 R.Bg jo.

Pasal 1911 KUHPerdata , sehingga diperolehketerangan yang saling bersesuaian dan faktafakta tetap (vaststaande feiten) yangpada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10(sepuluh) bulan, sehingga kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami isteritidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antaraseorang lakilaki dan seorang wanita sebagai suami istri, yang menurut Pasal 2 danPasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi

Kalau kKemudian dalam suasana ikatan bathin yangsudah pecah masih tetap dipaksakan untuk bersatu hal ini akan berakibat tidak baikbagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, maka jalan yang terbaik untukmengatasi krisis rumah tangga ini adalah perceraian sesuai dengan Pasal 113 huruf(6) dan huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan, dan dalam hal ini prasangka menurut

Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam jo.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat denganTergugat terjadi

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutHalaman 9 dari 14 Halaman Putusan No.292/Pdt.G/2021/PA.BkIsdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil

Dan Allah Maha LuasKaruniaNya lagi Maha Bijaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dihubungkan dengan ketentuanketentuan yang terdapat dalamPasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam jis.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam dan dalildalil syarak jis.