Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas namaSahrul Nomor 40764/UM/IV/2006 tanggal 1 Mei 2006, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar,Hal. 8 dari 14 halamanPenetapan Nomor 668/Pdt.P/2019/PA.Pwlmenerangkan bahwa telah lahir Sahrul, anak lakilaki dari suami istri Salam danSarapia pada tanggal 10 September 2002 di Tanganbaru.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhiketentuan peraturan perundangundangan. Selain itu, antara keduanya jugatidak terdapat halangan hukum untuk melangsungkan perkawinansebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calonmempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yangsesungguhnya menurut hukum Islam adalah baligh, yang diinterpretasikandengan kedewasaan fisik dan mental.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukanpermohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkananaknya tapi berusia di bawah dari usia yang telah ditetapkan, tentunya selamacalon mempelai sudah memenuhi kategori baligh;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut dinubungkan denganketerangan Pemohon dan anak Pemohon serta keterangan saksisaksiPemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah termasuk

perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannyamerupakan ibadah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan olehRasulullah disunnahkan untuk menyegerakan perkawinan, agar bisa menjagadiri dan menghindari larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan RasulNya.Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusiadengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmahsebagaimana ketentuan Pasal 3 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam duaperaturan perundangundangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua)unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimanadimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadiHal. 9 dari 14 Hal. Put.

Wal awlaoll 59Artinya: Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat;Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa mempermasalahkan pihakmana yang menjadi penyebab munculnya persoalan rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat tersebut, ditemukan fakta mengenai sebabsebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana disebutkandalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 134 Instruksi Presiden

Pasal 116huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak di atas, maka Majelis HakimHal. 12 dari 14 Hal. Put. Perkara No.

XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat,sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urgensi kemashlahatanpada pengiriman salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, dihubungkan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sertatempat dilaksanakannya akad pernikahan Penggugat dengan Tergugattersebut, maka secara ex officio Majelis Hakim

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang

atas pernikahan para pemohon;Penetapan Nomor 0335/Pdt.P/2016/PA Dgl 9 dari 13Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituirberpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tersebut telahmemenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15, 16,17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan bacaPeraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang PelaksanaanInstruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganMajelis Hakim dalam tahap konstituir di atas Majelis Hakim telah berkeyakinankuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonanpengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbukti Secara sah menuruthukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusanbaca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 TentangPelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinanPemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikahpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sig;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor

UrusanAgama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi sebagai tempat tinggal terakhiruntuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon II dalam daftar yangdisediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai Pencatat Nikah/KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Marawola tidak termasuk pihak dalamberperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasi Pengadilan Agamasejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agama telah beralin keMahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun2004, serta

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Hal. 7 dari 14 Hal. Put.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dailildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam danHal. 12 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 0144/Pdt.G/2019 /PA Slp.dalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dihubungkanpula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatanperceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, dan talakyang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talakbain shughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untukmengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapatdalam amar putusan ini;Menimbang,

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yangdiatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugatmengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejaktahun 2007 keadaan rumah tangga

Pasal 138Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.Apabiladihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenisputusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus denganverstek;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P serta alat buktisaksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagaiberikut;Menimbang, bahwa

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksuddalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapatditerima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengarpihak keluarga serta orangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P"serta fakta dari keterangan

Pasal 116huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Nopembertahun 2016 antara

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanHal. 9 dari 14 Hal. Put.

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dinubungkanpula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatanperceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, dan talakyang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talakbain shughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untukmengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapatdalam amar putusan ini;Menimbang,

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf bPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak wajibdilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugatdengan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwapermohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f padaHalaman 9 dari 14 halaman Putusan No.326/Pdt.G/2021/PA.Bklskedua aturan perundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukupjelas bagi Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkarantersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekatdengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jis.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 danPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal18 Juni 1996 jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatanperceraian pada perkara ini adalah karena sejak tahun 2007 rumah tangga antaraPenggugat

dianggapTergugat telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat bersifat negatif tersebut di atas,sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah Penggugat dantidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Inssturksi Presiden Nomor tahun 1991, tentangKompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasanyang dimaksud dalam huruf f, pada kedua perundangundangan diatas dapat diterimaapabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan danpertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yangdekat dengan suami isteri.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2",fakta dari keterangan saksi

Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) dan dalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dihubungkan pula denganPasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatan perceraian merupakan salahsatu penyebab putusnya perkawinan, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agamamerupakan salah satu bentuk talak bain shughra, maka Majelis Hakim berpendapatcukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimanaterdapat dalam amar putusan ini;Menimbang,

tanggal 16 September 2020 di bengkalis karena sakit,sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka cukup alasan bagi MajelisHakim untuk mengabulkan tuntutan Para Pemohon pada petitum angka 2,sebagaimana terdapat dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Pemohon pada angka 3,yaitu agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Napisah BintiA.Gani Zainuddin (Pewaris), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaiberikut:Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden

Tahun 2009, sebagaimanadisebutkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II PedomanHalaman 11 dari 15 putusan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.BkIsPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2014,halaman 59, yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang kewarisanyang pewarisnya beragama Islam, maka ditetapbkan hukumnya di PengadilanAgama berdasarkan hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden

Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan ahliwaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungandarah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidakterhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.Menimbang, bahwa adapun halangan menjadi ahli waris tersebutsebagaimana diatur dalam Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: Seorangterhalang menjadi ahli waris apabila

dengan putusan Hakim yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a dipersalahkan telahmembunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris,dan b dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwapewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahunpenjara atau hukuman yang lebih berat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan pula:Ayat (1) Kelompokkelompok

Gani Zainuddin, lakilaki,agama Islam (Pemohon IV);, dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam171 huruf a dan b, Pasal 173 serta Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakimberpendapat Pemohon , Pemohon II, Pemohon Ill, dan Pemohon IV adalahahli waris dari pewaris karena keduanya mempunyai hubungan darah denganPewaris Napisah Binti A.Gani Zainuddin, yaitu sebagai saudara kandung dariPewaris tersebut, seluruh ahli waris

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makaketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidakdapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatanperceraian pada perkara ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Pasal 116 huruff Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antarasuami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksuddalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapat diterima apabila telahcukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkarantersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengan suamiistri tersebut;Hal. 8 dari 12 Hal. Put.

Pasal 116 huruff Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak awal tahun 2016antara Pemohon

Pasal 138Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah salah satu pihakmeninggalkan pihak lain selama dua tahun berturutturut tanpa izin pihak laindan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kKemampuannya.Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintahn Nomor 9Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Hal. 9 dari 14 Hal. Put. Perkara No. 0036/Pdt.G/2019 /PA Slip.Tentang Perkawinan jo.

Pasal 133 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan pula bahwa gugatanperceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b dan Pasal 116 hurufb di atas, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugatmeninggalkan rumah, dan gugatan dapat diterima apabila Tergugatmenyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumahkediaman bersama;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan Pemohon,dihubungkan dengan

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis. Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakimberpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon denganverstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;Hal. 12 dari 14 Hal. Put.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Hal. 6 dari 14 Hal. Put.

dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 0247/Pdt.G/2019/PASlp. bertanggal 21 Oktober 2019, dan tanggal 29 Oktober 2019, Termohon telahdipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon tidak pula mengemukakanalasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yangterdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 138 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam duaperaturan perundangundangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua)unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimanadimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadiHal. 9 dari 14 Hal. Put.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan Pemohon,dihubungkan dengan fakta dari

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena rumah tanggaPemohon dengan Termohon

Mdn.alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yangterdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P1." danfakta dari keterangan

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Bahwa tata cara, prosedur terbitnya suatu Kuasa (dhi, disebut KuasaPengguna Anggaran) dari pejabat tertinggi kepada pejabat dibawahnyadalam menggunakan Anggaran baik itu. mengenai Tugas danKewenangan termasuk mengenai Etika dari masing masing pihak(antara Pengguna Anggaran dengan Kuasa Pengguna Anggaran) mutlaktunduk dan taat terhadap ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 20120 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.A.

TENTANG HAK DAN KEWENANGAN BETINDAK DARI PANITIAPENGADAAN BARANG / JASA ( P P B J ) BERDASARKANPERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANGPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH :10. Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau PPBJ sebenarnya adalahistilah yang dipergunakan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Thn 2003)yang kemudian setelah diberlakukannya Perpres No. 54 Tahun 2010 telahHal. 6 dari 44 hal.

Bahwa dalildalil PENGGUGAT di huruf B (butir 5 s.d. 9 halaman 67pada gugatan) tentang Hak dan Kewenangan Bertindak dari PejabatPembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwadalam materi gugatan yang pada intinya menyatakan PPK hanyadimungkinkan teratriobusi apabila PPK terlebih dahulu memenuhiprasyarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaknimemiliki

PERATURAN PRESIDEN NO. 54 TH 2010 TENTANG PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH. cetakan ....................Janna nnn nnnnnnnn = dimateral secukupnya dan dinazegelen, diberi tanda a Bukti ini merangkan : Sesuai dengan ketentuan pasal 12, ayat (2), hurufg junto Pasal 17, ayat (1), huruf f telah ditegaskan ditetapkansebagai PPK harus memenuhi persyaratan sertifikasikeahlianpengadaan barang/Jasa.6.

SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH DKIJAKARTA NOMOR : 4/SE/2012 TANGGAL 28 FEBRUARI,Copy dari Copy, dimaterai secukupnya dan dinazegelen, diberi tanda : P6.Bukti ini merangkan : Ketentuan dalam Surat Edaran (SE) tersebut benarbenar besesuaan dngan isi Peraturan Presiden (lihat bukti P..)Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Sela No. 276/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim(?) SURAT TERGUGATV NOMOR : 1383/089.44 TANGGAL 27 APRIL2012 YANG DITUJUKAN KE LKPP.

PLN ;Bahwa pelaksanaan Pembebasan Tanah tersebut menyimpang dariketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2005Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum, dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan DasarPerhitungan Besarnya Ganti Rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual ObjekPajak Tahun berjalan berdasarkan penilaian

Bahwa dalampertimbangan Judex Facti telah menilai dan mempertimbangkan sesuatu halyang di luar fakta persidangan, dimana Majelis Hakim menggunakanketentuan Pasal 18 A Keputusan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006, padahalfakta di persidangan yang didukung oleh alat bukti tulis dan saksimenunjukkan dalam penentuan harga tidak terjadi suatu pemaksaan dalamjumlah harga yang disepakati dan bahkan Pemohon yakni PT.

Samarinda Nomor: 39 Tahun 2004tentang pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian serta santunankegiatan pembangunan untuk kepentingan umum melalui penyelesaiandampak sosial di kota samarinda yang dalam Pasal 10 tentang dasar dancara perhitungan ganti rugi ditetapkan atas dasar ke tiga variabel tersebut.Dengan demikian, perbuatan Terdakwa selaku panitia bukanlah perbuatanyang tidak mempedomani Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006yang dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan(

R.I Nomor: 36 tahun2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden R.

Akibat dariperbuatan Terdakwa selaku anggota panitia 6 yang membuat kesepakatanharga sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) adalahmerupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara.Bahwa sikap dan tindakan yang dilakukan oleh panitia adalah sangat kelirukarena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006jo.

dalam surat gugatan tersebut, dengan jalanperdamaian melalui proses mediasi dan untuk itu telah mengadakan persetujuansebagai berikut :Pasal 1Bahwa Para Pihak sepakat akan menyelesaikan perkara nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbhdengan Perdamaian;Pasal 2Bahwa Tergugat sepakat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepadaPenggugat, terhadap sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Tomori KecamatanBacan Kabupaten Halmahera Selatan, yang jumlahnya akan disesuaikan denganketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden

Nomor 148 tahun 2015 tentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumdengan menggunakan Jasa Penilai (KJPP);Pasal 3Bahwa Tergugat dalam jangka waktu 9 hari terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2018sampai dengan tanggal 8 September 2018, akan mendatangkan Jasa Penilai (KJPP)untuk melakukan penilaian terhadap tanah sebagaimana tersebut diatas sekaligusmemutuskan/mengeluarkan hasil Penilaiannya tersebut

Pasal 87 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untukdikabulkan;Halaman 10 dari 13 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.

Bicn.Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan olehPengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf cInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,maka sebagaimana petitum 2 (dua) Penggugat agar Pengadilan menjatuhkantalak terhadap pernikahannya dengan Tergugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai di Pengadilan, sehingga apabila terjadi perceraian lagi, makaperceraian tersebut adalah perceraian

Pasal 67 Peraturan Presiden RINomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) KompilasiHukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantaraisinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugatsecara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan DeltaPawan Kabupaten Ketapang.

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islamdalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Tergugatsebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan,pendidikan kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga, danhal tersebut secara psikologis membuat Penggugat hidup tidak tenangbahkan tersiksa, sekaligus secara sosiologis menjadikan Penggugat merasatidak percaya diri dalam bersosial di masyarakat;Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat denganTergugat sebagaimana

Pasal 116huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991, yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihandan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumahtangga, oleh karena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugatpada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkandi atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut

, maka sesuai dengan ketentuan Pasal149 RBg., Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebutdengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang telahdipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukanoleh pihak isteri agar dijatunkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuanpasal 119 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus denganmenjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian dalam perkara ini adalah karena tidak ada lagiHalaman 7 dari 14

dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 3077/Pdt.G/2019/PAMdn. bertanggal 1212 2019 dan tanggal 19 Desember 2019, Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakanalasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yangterdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 138 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P. dan faktadari keterangan

Pasal 134Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 3077/Pdt.G/2019/PAMdnInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak Januari tahun2018,antara Pemohon

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusHal. 9 dari 14 Hal. Put. Perkara No.0224/Pdt.G/2018/PA Slp.menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dialildalil permohonan Pemohon,dihubungkan dengan fakta dari

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.