Dan PENGGUGAT berhakmeminta pelunasan kewajiban TERGUGAT tersebut kepadaTERGUGAT II dan TERGUGAT III tanpa harus menyita atau menjualharta kekayaan TERGUGAT terlebih dahulu.14.

Maka PENGGUGAT mohon agarPengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan meletakkan sita jaminanterhadap harta kekayaan berupa: Tanah dan Bangunan yang terletakdi JI. Kintamani 1/27 RT.001, RW.007, Kelapa Gading Barat, KelapaGading, Jakarta Utara milik TERGUGAT II;Hartaharta kekayaan dari TERGUGAT , TERGUGAT Il, danTERGUGAT Ill, baik benda bergerak maupun tidak bergerak milikTERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill yang akanPENGGUGAT uraikan dan sampaikan kemudian.

KarenanyaPENGGUGAT mereservir haknya untuk mengajukan perincianperincian atas hartaharta kekayaan milik TERGUGAT , TERGUGATIl, dan TERGUGAT III yang akan dimohonkan Sita Jaminan melaluiPengadilan Negeri Jakarta Pusat;18.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkanterhadap hartaharta kekayaan berupa : Tanah dan Bangunan yangterletak di JI. Kintamani I/27 RT.001, RW.007, Kelapa Gading Barat,Kelapa Gading, Jakarta Utara milik TERGUGAT II;.

milik Tergugat Il sebagaimana dalil gugatanPenggugat pada point 17 apalagi harta kekayaan milik Tergugat IIyang diajukan Sita jaminan oleh Penggugat nilainya sangat jauhsekali di atas nilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehinggadengan demikian Permohonan Sita Tersebut haruslah ditolak.Berdasarkan halhal yang telah Tergugat uraikan tersebut di atasTergugat dengan ini maka Kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang Amarnyaberbunyi sebagai

tersebut di atas menunjukan bukti P1, P2, dan P3merupakan tanda bukti hak terutama tanda hak milik adat Pemohon, dansudah sepatutnya apabila Termohon hendak menyangkal dalil buktiPemohon, Termohon harus dapat membuktikan dalil sangkalannya denganlegalitas atas tanah a quo;Bahwa untuk menunjukan legalitas Termohon, dapat melihat sertamemahami ketentuan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa, dalam undangundang tersebut mendefinisikan aset desa adalahbarang milik desa yang berasal dari kekayaan

Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban AnggaranPendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;b. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yangsejenis;c. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lainlain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;d. Hasil kerja sama desa; dane.

Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;(3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal desayang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa;(4) Kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas namaPemerintah Desa;Halaman 18 dari 21 hal.

Put Nomor 1776 K/Pdt/20168)(5) Kekayaan milik desa yang telah diambil alin olen Pemerintah DaerahKabupaten/Kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudahdigunakan untuk fasilitas umum;(6) Bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikandan ditatausahakan secara tertib;Bahwa seluruh aset desa tersebut harus dilindungi dengan bukti atau alas hakyang kuat berupa dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa, utamanyaadalah asetaset yang berupa tanah dan aset fisik lainnya, karenanyaberdasarkan

KANTOR DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA yang berkedudukan diJakarta c.g. KANTOR WILAYAH XVI DIREKTORATHalaman 17 dari 10 hal. Put. Nomor 175 K/Pdt/2019JENDERAL KEKAYAAN NEGARA MANADO yangberkedudukan di Manado c.g. KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO yangberkedudukan di Jalan Bethesda Nomor 68, GKN, Manado 95114, dalam hal ini diwakili oleh Menteri KeuanganRepublik Indonesia dalam kedudukannya mewakili NegaraRepublik Indonesia c.g.

Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat,memberi kuasa kepada: Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M.dan kawankawan, pejabat/pegawai Biro Bantuan HukumSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, KantorWilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo danMaluku Utara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Manado, memilin domisili di Gedung Djuanda Lantai 15, Jalan Dr.

Sebidang tanah dan bangunan Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Manado yang berkedudukan di Jalan Bethesda Nomor 68, GKN, Manado 95114:Menyatakan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat III telan melakukanperbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;Menyatakan batal dan tidak sah menurut hukum pelaksanaanpelelangan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Ill atastanah Sertifikat Hak Milik Nomor 262 atas nama Conny Martie Rawungpada tanggal 4 Desember 2012;Menghukum Tergugat I, Tergugat

, alamat: Desa Keyongan Kecamatan NogosariKabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, dengan batasbatas: sebelahutara: jalan, sebelah selatan: tanah 01594, sebelah barat: tanah Parmi,sebelah timur: tanah Sukirno tersebut diserahkan kepada penggugat dandijual lelang oleh penggugat melalui Pengadilan Agama Sukoharjo keKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta yanghasilnya untuk pelunasan tunggakan kerugian penggugat.

Dan apabilahasil penjualan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Surakarta masih ada sisa, maka sisa tersebut dikembalikankepada tergugat I.9.

) selambatnya 7 hariterhitung sejak putusan ini diucapkan maka mohon agar jaminan miliktergugat berupa tanah pekarangan dengan SHM Nomor: 4284, an:Yulianto, Luas: 513 M, alamat: Desa Keyongan Kecamatan NogosariKabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, dengan batasbatas: sebelahutara: jalan, sebelah selatan: tanah 01594, sebelah barat: tanah Parmi,sebelah timur: tanah Sukirno tersebut diserahkan kepada penggugat dandijual lelang oleh penggugat melalui Pengadilan Agama Sukoharjo keKantor Pelayanan Kekayaan

Dan apabilahasil penjualan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangPenetapan No 1332/Padt.G/2019/PA.SkhHal 6 dari 10 halaman(KPKNL) Surakarta masih ada sisa, maka sisa tersebut dikembalikankepada tergugat I.4. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan atau dijual lelang berupa: Tanah pekarangan dengan SHM Nomor: 4284, an: Yulianto, Luas: 513M?

Bahwa Pelawan mohon dicatat perkara daftar Nomor 153/Pdt.G/2009/PN Bwiadalah tidak ada sangkut pautnya dengan Pelawan disamping Pelawan adalahbukan Pihak dalam perkara tersebut sehingga Sita Jaminan (ConservatoirBeslag) yang diletakkan terhadap harta kekayaan pribadi Pelawan adalah tidakada dasar hukumnya dan oleh karenanya Pelawan mengajukan gugatan perlawanan ini.4.

) atas hartakekayaan pribadi Pelawan maka Pelawan harus mengeluarkan biaya biayapengurusan a.l. honorarium Penasehat Hukum , pengurusan pengurusankepada Instansi Instansi terkait , biaya pengurusan perkara di Pengadilan dansebagainya yang apabila dihitung tidak kurang dari Rp. 250.000.000,= (duaratus lima puluh juta rupiah); Kerugian inmateriel : Bahwa dengan diletakkannya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadapharta kekayaan pribadi Pelawan maka Pelawan telah mengalami stress, namabaik Pelawan

Bahwa guna menjamin tuntutan ganti rugi yang diajukan Pelawan tidak siasiadikerenakan Terlawan mengalihnkan harta kekayaannya maka Pelawanberkepentingan agar terhadap harta kekayaan Terlawan diletakkan SitaJaminan (Conservatoir Beslag) terlebin dahulu terutama terhadap tanah danbangunan yang terletak di Jalan Letkol Istiqdiah Nomor 119 RT 02 RW 01Kelurahan Penetaban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangj ; 9.

Maka bersandarkan atas semua alas an tersebut diatas sudilah kiranya Bapak KetuaPengadilan Negeri Surabaya memerintahkan agar dilakukan Sita Jaminan(Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap harta kekayaan Terlawan terutamaterhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Letkol Istiqdiah Nomor 119 RT 02RW 01 Kelurahan Penetaban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.Dan selanjutnya agar PengadilanNegeri Surabaya berkenanmemutuskan :. Mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan sepenuhnya ; Il.

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yangdiletakkan terhadap harta kekayaan Terlawan berupa :e Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Letkol IstiqlahNomor 119RT 02 RW 01 Kelurahan Penetaban Kecamatan Giri KabupatenBanyuwangdi. Vil. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulusekalipun terdapat perlawanan atau banding atau kasasi ; Vill.

Pasal Penggugat huruf (f) menyebutkan : Harta kekayaan dalamPerkawinan atau Syirkah adalah Harta yang diperoleh baik sendirisendiri atau bersama suami istri SELAMA DALAM IKATANperkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut HARTABERSAMA tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.b.

Harta Kekayaan Bersama yang belu dibagi duaadalah penjulan Mobil dan barangbarang yang didapatkan setelahmenikah TERGUGAT berhak menerima hasil penjualan dariPENGGUGAT.6.

Pasal Penggugat huruf (f) menyebutkan :'Harta kekayaan dalamPerkawinan atau Syirkah adalah Harta yang diperoleh baiksendirisendiri atau bersama suami istri SELAMA DALAMLKATAN perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebutHARTA BERSAMA tanpa mempersoalkan terdaftar atas namasiapapun.b. Pasal 97 menyebutkan : "Janda atau Duda cerai hidup masingmasing berhak seperdua (separoh) dari Harta Bersamasepanjang tidak ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan6.

Penggugat3Kelurahan/Desa Waluya Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten BekasiProvinsi Jawa Barat adalah harta bersama milik PENGGUGAT danTERGUGAT dan diberikannya apa yang menjadi Hak dari PENGGUGATatas harta bersama tersebut yaitu Sseperdua atau separuh dari seluruhjumlah Harta Kekayaan Bersama yang belum dibagi dengan caradilakukan penjualan yang mana hasil atau nilai nominal penjualan tersebutdibagi dua antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;6.

Harta Kekayaan Bersama yang belu dibagi dua adalah penjulanMobil dan barangbarang yang didapatkan setelah menikah TERGUGATberhak menerima hasil penjualan dari PENGGUGAT.Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Atau:Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon agarmemberikan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et beno).Him. 21 dari 26 Put.

Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa barangbarang yang terteradi bawah ini:4.1 Sebuah Rumah Tinggal yang terletak di Jalan Dwiwarna II GG. 4 No. 2, Rt.

Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGATsebagai harta bersama, yaitu:2.1 Sebuah Rumah Tinggal yang terletak di Jalan Dwiwarna II GG. 4 No. 2, Rt.

Bahwa didalam petitumnya PENGGUGAT telah menyatakan bahwa selama perkawinan antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa :1. Sebuah Rumah Tinggal yang terletak di Jalan Dwiwarna II GG.4 No.2, Rt/Rw.: 003/09,Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, SHM No.689/Karang Anyar, AJBNo.55/2010 tanggal 23 Agustus 2010;2.

Bahwa seharusnya PENGGUGAT merasa malu dengan mengajukan gugatan aquo mengingat dariawal sampai dengan saat ini PENGGUGAT sama sekali tidak pernah mencari nafkah bahkan tidak pernahmenghasilkan aset (harta kekayaan) apapun dalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT danTERGUGAT serta dengan anaknya yang bernama KEVIN CLIVE, dimana seluruhnya dicari sendiri olehTERGUGAT sebagai perempuan.9.

Bahwa TERGUGAT bekerja dan mencari nafkah serta menghasilkan harta kekayaan sematamatabukan untuk diri pribadi TERGUGAT maupun PENGGUGAT melainkan TERGUGAT mencari nafkah danmendapatkan aset dengan cara mencicil semata mata hanya untuk kepentingan dan masa depan dari anakPENGGUGAT dan TERGUGAT dikemudian hari.10.

AntonObey) sehubungan dengan harta benda/harta kekayaan termaksud,yang merugikan para ahli waris in casu Para Penggugat, terlihatkejadian faktanya sebagai berikut:1) Terhadap obyek harta benda/harta kekayaan Jalan NusantaraNomor 48 Ujung Pandang dan Jalan Nusantara Nomor 50 UjungPandang;= Menciptakan Akta Hibah Nomor 889/36/WJ/HB/V/1995, tanggal 12 Mei 1995untuk obyek Jalan Nusantara Nomor 48, Ujung Pandang dan Akta HibahNomor 900/36/WJ/HB/V/1995, untuk obyek Jalan Nusantara Nomor 50Ujung Pandang

Anton Obey (kini Tergugat ) yangdibuat oleh Liliek Rusjdi, S.H., Notaris di Surabaya, berdasarkan Akta Nomor114, tanggal 24 April 1995 atas kedua obyek/harta benda tersebut di atas;2) Terhadap obyek harta benda/harta kekayaan Jalan Khairil AnwarNomor 12, Ujung Pandang (berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor539, tanggal 17 November 1983, dan Sertifikat Hak Milik Nomor540, tanggal 17 November 1983);Terhadap obyek harta benda/harta kekayaan Jalan Khairil AnwarNomor 12, Ujung Pandang, Tergugat (Drs.

keseluruhan harta benda/harta kekayaan/hartawarisan sebagai peninggalan almarhumah Nyonya Yao Sioe Kiemalias Jauw Kusumawati Jayalestari dan almarhumah Tuan OeiHendrie Wijaya alias Oei Ang Eng (Oei Kiem Eng), serta almarhumAlex Justinus Kuswijaya alias Boen How termasuk harta benda/harta kekayaan/harta warisan yang telah menjadi barang agunanpada bank yang dilakukan Tergugat I, kiranya ditarik seperti dalamkeadaan semula, guna menunjang pelaksanaan status quo secarasempurna dan utuh, termasuk pula

Anton Obey(Tergugat I), atas obyek/harta benda/kekayaan Jalan Khairil AnwarNomor 12, Ujung Pandang sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 539,tanggal 17 November 1983, seluas 1.504 m? (seribu lima ratus empatmeter persegi), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 540, tanggal 17November 1983, seluas 1.503 m?

Anton Obey (Tergugat 1),atas obyek/harta benda/kekayaan Jalan Khairil Anwar Nomor 12 UjungPandang, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 539, tanggal 17 November1983 seluas 1.504 m?

Pasal 1 ayat(1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) serta Pasal 98 UU Kepailitan, yang intipasalpasal tersebut adalah mengatur tentang kewenangan untuk menguasaidan mengurus seluruh harta kekayaan beralih dari Debitur PT.

Maka KPKNL Bandar Lampung selaku pelaksana PenetapanKetua Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak boleh diperkarakandan diadili pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ;Eksepsi Error In PersonaBahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi VertikalDirektorat Jenderal Kekayaan Negara disebutkan bahwa "Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut KPKNL merupakaninstansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan

Tripanca Group (dalam pailit) adalah sebagaimanamenurut ketentuan :Pasal 21 UU Kepailitan yakni : seluruh kekayaan Harta PT.

Bank MegaTbk, Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara Bandar Lampung danPT. Perkebunan Lestari Indonesia (Para Pemohon Kasasi).lil. MEMORI PENINJAUAN KEMBALI DARI PEMOHON PENINJAUANKEMBALI III/INDONESIA EXIMBANK (dahulu PT.

Pasal 21 UUK.Pasal 1 ayat 1 UUK mengatur:"Kepailitan adalah sita umum atas SEMUA KEKAYAAN Debitor Pailit yangpengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasanHakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini".Pasal 21 UUK mengatur:"Kepailitan meliputi SELURUH KEKAYAAN Debitor pada saat putusanpernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selamakepailitan ".Berdasarkan penjelasan di atas, apabila dilakukan penafsiran secaraargumentum a contrario maka

Penggugat:
Andry Fericco Lismanto
Tergugat:
1.Antony Kristian Lismanto
2.PT Bank Mandiri Persero Tbk
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar
4.Badan Pertanahan Nasional atau BPN kota Denpasar

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Denpasarc.q Kementerian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah Bali Dan NusaHal. 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 441/Padt.G/2018/PN Dps.Tenggara, Beralamat di Gedung Keuangan Negara jalan Dr.Kusuma Atmaja Denpasar, 80235 Bali., Tergugat III.3.

DIREKTORATJENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KEMENTRIANDIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA DANLELANG Cq.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) c.q. Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V (KPKLN Jakarta V)
Terbanding/Tergugat III : BRAMANA PUTRA
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) c.q. Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta c.q.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III (KPKLN Jakarta III)
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) c.q. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) DKI Jakarta c.q. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Administrasi Jakarta Barat (ATR/BPN)

PUTUS ANNomor : 172 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (merek)dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :1. PT. CENTRA BRASINDO ABADI, berkedudukan di TamanKebon Jeruk Blok A4/2728 (Intercon Plaza) Rt.004/07, JI.Meruya llir No.14, Kel. Meruya Selatan, KecamatanKembangan, Jakarta Barat 11650 ;2.

Terlawan Il semula Penggugat Il adalah pihak yang diberi lisensi (LicenseAgreement) atas seluruh hak kekayaan intelektual Merek "CP FRAME (device)"dari Syngenta Participations AG".Bahwa lisensi yang dimiliki oleh Penggugat Il i.c Terlawan Il sampaisaat ini belum tercatat di Kantor Merek Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual dan belum diumumkan dam Berita Resmi Merek, terbukti dengantidak dapatnya Para Terlawan semula Para Penggugat membuktikan telahtercatatnya Lisensiyang dimiliki oleh Penggugat

No. 172 K/Pdt.Sus/2011Bahwa terkait dengan pokok persoalan hukum yang diajukan gugatanoleh Para Terlawan semula Para Penggugat, telah terlebin dahuludikomunikasikan Para Pelawan semula Para Tergugat dengan Kantor MerekDirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, berdasarkan surat Pelawan Il dibawah No. 14/CBA/XI/06 tertanggal 9 November 2006 dengan Perihal: "EtiketMerek" ;Bahwa terhadap pertanyaan Para Pelawan tersebut telah pula dijawaboleh Kantor Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

No. 172 K/Pdt.Sus/2011Bahwa dengan tidak terdaftarnya Lisensi tersebut di Kantor Merek, makasecara hukum tidak mengikat secara hukum bagi pihak ketiga, terutama dalamperkara gugatan a quo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) & (4)UU Merek ;Bahwa selain itu, berdasarkan berdasarkan Surat Direktorat MerekDirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah No.

"Bahwa tidak ada penolakan yang dilakukan oleh Kantor Merek DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual atas permohonan pendaftaran MerekDagang terdaftar "PRIMAXONE", milik Pelawan Il, yang ada hanyapemberitahuan rencana penolakan dengan alasan dianggap adanyapersamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang "PRIMASON" bukandengan Merek Dagang "GRAMOXONE (Logo), GRAMOXONE (Label) danCP FRAME (Device)", sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktorat Merekyang disampaikan pada tanggal O8 April 2009 di bawah

Bahwa dalam gugatan ini, Penggugat mengajukan gugatan perbuatanmelawan hukum kepada Tergugat , terhadap obyek jaminan ( obyeksengketa ) yang pada saat ini sedang dalam proses lelang yangdilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Semarang, dimana Penggugat juga secara gamblangmenyebutkan hal tersebut ;3.

Bahwa ternyata dalam gugatannya , Penggugat tidak mengikutsertakanKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Semarang,sebagai pihak dalam perkara ini . ( Vide : Dalil GugatanPenggugat Hal.3 alinea 6 )Halaman 9 dari 36 PUTUSAN Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Pwd4.

Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Semarang sebagai pihak didalam gugatannya, namunternyata hal ini tidak dilakukan Penggugat .Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan Penggugat dapatdikategorikan kurang pihak , dimana, hal ini dapat dilihat dari PutusanMahkamah Agung No. 621 K / Sip / 1975, yang menyatakan bahwaapabila adapihak lain tersebut tidak ikut digugat, maka gqugatandinyatakanmengandung cacat plurium litis consortium / kurangpihak. ( Vide : Hukum Acara Perdata , di

Bahwa gugatan Penggugat, Kurang Pihak dengan tidak mengikutsertakanKantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang ;2.

Negara dan Lelang Semarang yaitu melalui PT BalaiLelang Surabaya dimana Penggugat tidak mengikutsertakan KantorPengurusan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang sebagai pihak,Majelisberpendapat bahwa Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan LelangSemarang telah diwakili oleh Balai Lelang Tunjungan yang secara nyata disebutsebagai pelaksana lelang atas tanahtanah milik Penggugat tersebut dan untukmenentukan siapa saja yang akan dijadikan pihak dalam suatu gugatan adalahsepenuhnya hak dari Penggugat.

Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelangeksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadijaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melaluiperantara kantor Pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL)Kisaran, yaitu berupa:e Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 588 Desa Silomlom, Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atasnama Sapii Manurung terletak diProvinsi

Lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Kisaran atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap Agunan yangmenjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa :Sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Miliki (SHM) Nomor588 Desa Silomlom, Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama SapiiManurung terletak diProvinsi : Sumatera UtaraKabupaten/Kotamadya : AsahanKecamatan : Simpang EmpatDesa/Kelurahan : SilomlomC.

Akibat hukum yang timbul karena lelang yang telah dilakukan oleh PelakuUsaha melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Kisaran, adalah seperti/antara lain:e Membaliknamakan keatas nama orang lain atau menerbitkanSertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang laine Apabila Tanah, Rumah dan Kebun yang menjadi Sengketa dalamPerkara a quo di kuasai dan/atau dimiliki orang lain8.

Pasal 14 ayat(2) dan (3) Undangundang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996 (UUHT),Pengadu selaku pemegang Hak Tanggungan atas kekuasaanya sendiri dapatmengajukan permohonan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang atas tanah dan bangunan Sertipikat hak Milik yang telah dibebankanHak Tanggungan yang mana di dalamnya memuat irahirah dengan katakataDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA halmana mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan suatu PutusanPengadilan.Pasal 6 UUHT

Bahwa apabila memang KPKNL selaku institusi vertikal dibawah DirektoratJenderal Kekayaan Negara tidak mempunyai landasan hukum untuk melakukanlelang atas permohonan Penggugat/Teradu selaku Kreditur, tentunya KPKNLtidak akan bersedia untuk menerima permohonan dan pelaksanaan lelang yangdimohonkan secara langsung oleh Kreditur;Halaman9 dari 22 Putusan Nomor 11 /Pdt.SusBPSK/2016/PN Tjb15.

Penggugat:
1.Putu Roma Artalia
2.Ni Kadek Oki Noviantari
Tergugat:
1.Ni Nengah Suji
2.Ketut Noken
3.I Nyoman Wirayen
4.PT Bank Mandiri Persero TBK Kantor Cabang Singaraja
5.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kepala Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja
6.Made Ardani
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

BANK NEGARA INDONESIA ( Persero) Tbk Kantor Wilayah 04
Terbanding/Tergugat III : Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq, Kantor Wilayah Banten cq, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I
Terbanding/Tergugat IV : ANNI GUNAWAN

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah VIII Bandung Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon

Penggugat:
Iwan Rizaldy
Tergugat:
1.PT Bank Sinarmas, Tbk Kantor Pusat Cq PT Bank Sinarmas, Tbk Kantor Cabang Pontianak
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri keuangan di Jakarta Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pusat di Jakarta Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALU