Ditemukan 296228 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 24-02-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 K/TUN/2020
Tanggal 24 Februari 2020 — HELMIN VS BUPATI NUNUKAN,
22562 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugatpada kedudukan semula sebagai Pengatur Tingkat Golongan RuangII/d, jabatan Pelaksana, unit kerja Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nunukan, atauHalaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 50 K/TUN/2020menempatkannya di unit kerja lain yang sesuai dengan golongan danjabatannya, berikut memulinkan segala hakhak Penggugat:5.
    Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk merehabilitasikedudukan Pemohon Kasasi pada kedudukan semula sebagai PengaturTingkat Golongan Ruang Il/d, Jabatan Pelaksana, unit kerja BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KabupatenNunukan, atau menempatkannya di unit kerja lain yang sesuai dengangolongan dan jabatannya, berikut memulihkan segala hakhak PemohonKasasi;5.
Register : 01-10-2013 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 419 / Pdt.P / 2013 / PN. Klt
Tanggal 9 Oktober 2013 — MARIA ELVITA YENI AYU PERTIWI
665
  • berhak untuk mempunyainama sebagai identitas diri, bahkan nama adalah hak setiap warganegara sejak yangbersangkutan masih tergolong sebagai anak (periksa Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002) ;Menimbang bahwa oleh karena nama sebagai identitas diri adalah hak setiaporang sejak masih tergolong anak, maka meskipun seseorang telah dewasa, maka hak atas nama sebagai identitas diri, tetap juga melekat untuk selamanya ;Menimbang bahwa ternyata, UUD juga telah memberikan jaminan atas haktersebut sebagai hak asasi manusia
    meskipun tidak secara langsung menyebutnya, yaituseperti yang disebutkan : Setiap orang berhak atas pengakuan ... serta perlakuan yangsama dihadapan hukum (Pasal 28 D) dan ........ hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapapun (Pasal 28 I ayat 1) ;Menimbang bahwa disamping itu, penambahan nama Baptis Pemohon adalahnama yang lazim dan tidak ada pantangan ataupun larangan untuk dipergunakan olehsetiap warganegara pada umumnya
Register : 20-05-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 284/Pid.B/2021/PN Mre
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
MUNAWIR,SH
Terdakwa:
DAVID MARTIN ALS DAPIT BIN EDI SOPIAN
1916
  • sebagiankepunyaan orang lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Drs.P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuaut yang diambil daritempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindahtempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang merupakan suatubenda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidakbergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk jugauang akan tetapi tidak termasuk manusia
    Ternak;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ternak sebagaimana dalamPasal 1 huruf d UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967Tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ialah hewanpiara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembanganbiakannyaserta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusussebagai penghasil bahanbahan dan jasajasa yang berguna bagi kepentinganhidup manusia;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi dan Terdakwadan dihubungkan
    satu) ekor kambing betina berwarna cokelat adalah kambing miliksaksi Miranti yang dicuri, 1 (Satu) buah karung warna putih kapasitas 50 (limapuluh) kilogram adalah karung, 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Revoadalah alat milik Terdakwa yang digunakan untuk mencuri kambing tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui 1 (Satu) ekorkambing warna coklat yang diambil olen Terdakwa adalah hewanpiaraan, yangkehidupannya, perkembanganbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasioleh manusia
    serta dipelinara knusus sebagai penghasil bahanbahan dan jasajasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi MajelisHakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menuruthukum;Ad.5.
Register : 14-02-2020 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PA Sukamara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Skr
Tanggal 25 Februari 2020 — Pemohon melawan Termohon
1713
  • Menjagakehormatan disini dimaknai menjaga fitran manusia dari sifat atau prilaku yangtidak seperti manusia, karena manusia diciptakan Allah SWT lengkap denganakal fikiran yang dengan akal fikiran itu manusia mampu membedakan baik danburuk dan caracara mencapai kebaikan dan caracara menghindari keburukan;Menimbang, bahwa sudah menjadi fitrah manusia, secara biologis adaketertarikan (Syahwat) antara lakilaki dengan lakilaki dan ada pula keinginanuntuk melampiaskan ketertarikan (Syahwat)nya itu.
Putus : 28-11-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 543 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 28 Nopember 2011 — PT. FIRST STATE FUTURES vs COLONIAL SERVICES PTY LTD.
13798 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Izin Usaha, Pialang Berjangka Nomor338/BAPPEBTVSI/IV/2004 tanggal 13 April 2004;Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merekmereknya di DirektoratMerek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum danHak Asasi Manusia (DEPKUMHAM) Republik Indonesia sebagai berikut: Merek "First State" untuk kelas 36 dengan Agenda Nomor J002010037991tanggal 25 Oktober 2010; Merek "First State Futures" untuk kelas 36 dengan Agenda NomorJ002010037992, tanggal 25 Oktober 2010;Bahwa "First State dan First
    State Futures" yang telah didaftarkan olehPenggugat di Direktorat Merek, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual,Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut adalah bagian darinama badan hukum Penggugat yaitu "PT FIRST STATE FUTURES" yangtelah memperoleh persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusiaberdasarkan Keputusan DEPKUMHAM Nomor AHU56427AH.01.02.
    Oleh karenamerek Penggugat FIRST STATE dan merek First State Futures masingmasing untuk kelas 36, belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek DirektoratMerek HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena baru berupapermohonan pendaftaran tanggal 25 Oktober 2010, sedangkan yang terdaftarpada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ditjen AHU adalah badanhukum PT FIRST STATE FUTURES.
    No. 543 K/Pdt.Sus/2011Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu : Merek First State terdaftar pertama kali tanggal 12 April 1999diperpanjang tanggal 5 Agustus 2008 di bawah No. IDM000172196untuk kelas barang/jasa 36 ; Merek Colonial First State terdaftar pertama kali tanggal 13 April 1999diperpanjang tanggal 5 April 2008 di bawah No.
Register : 10-10-2013 — Putus : 13-12-2013 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1483/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 13 Desember 2013 — EDISON
305239
  • INTER DIGITEL SOLUTION milik saksi BENNY PONTIANMUSLIM alias LIM BENNY PONTIAN MUSLIM yang terletak di Mangga DuaMali Ruko No.28 Jakarta Pusat yang telah terdaftar di Direktorat dalam DaftarUmum Merek Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual KementrianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Sertidikat MerekVGEN Daftar Nomor DM 000043792 tanggal 28 Juli 2005 atas nama LIMBENNY PONTIAN MUSLIM dan Sertifikat Merek VGEN MEMORI DaftarNomor DM 000043793 yang termasuk dalam kelas 9
    INTER DIGITEL SOLUTION ManggaDua Mall Ruko No. 28 Jakarta, perusahaan didirikan sejak tanggal 15 Maret 2006dan sampai sekarang masih beroperasi; Bahwa perusahaan saksi tersebut memproduksi kartu memory merek VGENyang telah didaftarkan mereknya ke DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAANINTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA;Bahwa saksi mendengar di Duta ACC/Duta Spare part ITC Roxy Mas lantai 3 BlokB Nomor 72 Jakarta Pusat telah menjual Memory Card dengan merek VGENbukan pruduksi
    persen saja sertanomor pada hologram sama sedangkan VGEN produksi milik saksi Nomor padahologram tidak sama;Bahwa memory card merek VGEN yang dijual oleh terdakwa harganya lebihmurah dari pada memory card merek VGEN produksi saksi;Bahwa Terdakwa dalam menjual memory card merek VGEN tersebut sama sekalitidak ada ijin dari saksi ;Bahwa saksi dalam memproduksi memory card merek VGEN tersebut merek VGEN telah didaftarkan pada DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAANINTELEKTUAL Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
    di persidangan;Menimbang, bahwa setelah Majelis mendapatkan keterangan saksisaksi dibawah sumpah, keterangan saksi yang dibacakan dari berita acara penyidikan,keterangan Terdakwa selanjutnya dikaitkan dengan barang bukti maka didapatkanfaktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa saksi Benny Pontian Muslim alias Lim Benny Pontian Muslim sebagaiDirektur CV INTER DIGITEL SOLUTION telah memproduksi memory card yangdiberi merek VGEN, dan telah didaftarkan pada Direktorat HKI Kementrian Hukumdan Hak Asasi Manusia
    pernah memberikanhak kepada pihak lain untuk memproduksi atau memperdagangkan memory card merekVGEN ;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, terbuktibahwa Terdakwa dengan sengaja sebagai maksud telah membeli memory card merekVGEN yang diketahui bahwa memory card tersebut bukan asli memory card merek VGEN produksi dari Benny Pontian Muslim alias Lim Benny Pontian Muslim yang telahterdaftar di Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia
Register : 24-02-2015 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 08-05-2015
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN Kag
Tanggal 7 April 2015 — - SADAM HUSEN Bin MUSTOFA
2610
  • Narkotika golongan bukan tanaman ; Menimbang, bahwa dimaksud dengan Narkotika berupa zat atau obatyang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetismaupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atauperubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasanyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantunganpada diri manusia yang dibedakan pada golongangolongan yang ada padaNarkotika golongan bukan Tanaman ;Menimbang
    Perbuatan Terdakwa cenderung lebih mengutamakan kepentingan dankeuntungan pribadi dari pada mendukung upaya pemerintah dalammewujudkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesiasebagai salah satu modal utama dalam pembangunan nasional bidangkesehatan ;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut MajelisHakim berpendapat kalau unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur
    45 ayat (4) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana No. 8 tahun 1981 ditentukan : Benda sitaan yangbersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagikepentingan negara atau untuk dimusnahkan, maka terhadap barang buktiyang diperlihatkan di persidangan yaitu : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, olehkarena barang bukti ini dilarang untuk dijual dan diedarkan, yang mana apabiladigunakan atau dikosumsi oleh manusia
    dan masuk kedalam tubuh manusiadampaknya bisa merusak syarafsyaraf pada organ tubuh (kesehatan) manusiadan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan mental(fisik dan fhisikis) manusia sehingga Narkotika dalam bentuk dan jenis apapunjuga sangat dilarang oleh UndangUndang, maka Majelis Hakim berkesimpulanterhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan,sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe X2warna ungu merah adalah alat
Register : 04-04-2013 — Putus : 21-05-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 135/Pid.B/2013/PN.Siak
Tanggal 21 Mei 2013 — ROBINHOT PANGGABEAN
7420
  • YUANA RAPRIAN meninggal dunia,SULTAN ZAKI dan SALMA mengalami luka berat, PRAYUDI SANTOSO dan SUC RAMADANIluka ringane Bahwa benar selain korban manusia juga kerusakan kendaraan pada mobil Isuzu Panther danmobil Toyota Avanza dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 33.000.000, (tiga puluh tigajuta rupiah)Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya hendakmemperimbangkan mengenai terbukt atau tidaknya mereka terdakwa bersalah melakukan perbuatansebagaimana yang
    Setiap OrangMenimbang, bahwa Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yangmampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telahdilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof.
    Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 24 UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu penstwa di jalanyang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainyang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta bendaMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang diperoleh dipersidangan dan keterangansaksisaksi serta didukung keterangan terdakwa
    YUANA RAPRIAN meninggal dunia,SULTAN ZAKI dan SALMA mengalami luka berat, PRAYUDI SANTOSO dan SUC RAMADANIluka ringanBahwa benar selain korban manusia juga kerusakan kendaraan pada mobil Isuzu Panther danmobil Toyota Avanza dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 33.000.000, (tiga puluh tigajuta rupiah)Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telahterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukumAd. 5.
    YUANA RAPRIAN meninggal dunia,SULTAN ZAKI dan SALMA mengalami luka berat, PRAYUDI SANTOSO dan SUC RAMADANIluka ringanBahwa benar selain korban manusia juga kerus akan kendaraan pada mobil Isuzu Panther danmobil Toyota Avanza dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 33.000.000, (tiga puluh tigajuta rupiah)Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telahterbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukumMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti maka
Putus : 06-09-2012 — Upload : 02-07-2013
Putusan PN SENGKANG Nomor 197/Pid.B/2012/PN.SKG
Tanggal 6 September 2012 — HASNAWATI Binti COKENG
203
  • Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanTunggal yaitu: Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang mengandung unsurunsur sebagai berikut: 1 Barang Siapa j2 Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Rasa Sakit, Suatu LukaAtau Merusak Kesehatan Pada Orang Lain;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur diatas Majelis akan mempertimbangkanlebih lanjut dibawah ini ;UNSUR ke1 : Barang Siapa. 0200000000000000000000020Menimbang, bahwa Barang siapa dimaksudkan sebagai kata yang menyatakankata ganti * manusia
    sebagai subyek hukumpelaku tindak pidana, dimana manusia yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yangidentitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebutyaitu Terdakwa HASNAWATI BINTI COKENG Putusan No. 197/Pid.B/2012/PN.Skg Page 7Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telahmengajukan HASNAWATI BINTI COKENG selaku Terdakwa mengingat peranannyadalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan
    Adapun lukaditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari padabentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan ;Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidangan yaituberdasarkan keterangan Saksi Korban Hasnah Binti Halidde yang saat itu hendak keluarrumah dan Terdakwa keluar dari rumah kakak Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Korban,setelah itu Terdakwa menampar korban sebanyak satu kali dengan tujuan agar korbanmenjawab
Register : 27-08-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 12-10-2019
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 340/Pdt.P/2019/PA.Mr
Tanggal 17 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
181
  • tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 (Sepertiga) dari harta warisan anak angkat, demikian pulasebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberiwasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 (Sepertiga) dari harta warisanorang tua angkatnya sesuai ketentuan pasal 209 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa kehendak Pemohon dan Pemohon II untukmengangkat anak tersebut mengandung makna juga untuk membantusesama dengan memberikan harapan masa depan manusia
    355Artinya : "Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia,maka ta seolah olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya" ;Menimbang bahwa pengangkatan anak di dalam Hukum Islam tidakmenghilangkan hubungan anak tersebut dengan orang tua kandungnya, hal12mana Pemohon dan Pemohon Il telah menyatakan akan tetap menjunjungtinggi hukum Islam yang berlaku bagi anak tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebutmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon
Register : 13-09-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 0085/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn
Tanggal 27 September 2017 — PEMOHON
124
  • Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut di atasharus dinyatakan sebagai anak sah dari para Pemohon;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusiayang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untukhidup berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangatpersaudaraan.(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan danperlakuan
    hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum danperlakuan yang sama di depan hukum.(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dankebebasan manusia, tanpa diskriminasi;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undangundang Nomor 23tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa setiap anak berhakuntuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtanya sendiri;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pulapertimbangannya kepada hujjah syariyah
Register : 22-06-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BENGKALIS Nomor 427/Pid.B/2021/PN Bls
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
FRENGKI HUTASOIT, S.H
Terdakwa:
NANANG SUPRIANTO
545
  • Barang Siapa ;Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN BIsMenimbang, bahwa Unsur Barang siapa menunjuk manusia sebagaisubyek pelaku atau subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampubertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa Nanang Suprianto diajukan di depanpersidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sudahjelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan danmenyatakan benarbenar sudah mengerti atas dakwaan tersebut
    Visum etrepertum merupakan keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaantertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorangmanusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia,berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untukkepentingan peradilan (Vide: seminar forensik di Medan pada tahun 1981).Bahwa visum et repertum memiliki aspek medikolegal terutama penilaianklinis untuk menentukan derajat luka (VeR salah satu alat bukti yang sahsebagaimana
    tertulis dalam pasal 184 KUHP dalam proses pembuktiansuatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia);Menimbang, bahwa Bahwa Telah dilakukan pemeriksaan terhadapSdri.
Register : 23-12-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PT PEKANBARU Nomor 314/PID.B/2014/PT.PBR.
Tanggal 23 Maret 2015 — ZULKIFLI ERSHAD Bin RUSLI AMRI.
8467
  • .;- Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-61068.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, mengesahkan Badan Hukum PT. PROVISION MULTIMEDIA;- Perjanjian Distribusi Chanel antara PT. CIPTA SKYNINDO Dengan PT. PROVISION MULTIMEDIA dengan NO. 156/HAARI/PKS/ BATAM/CS/VI/2013, No.156/ ESPN/ PKS/ BATAM/ CS/ VI/ 2013, dan No.156/ INTL/ PKS/ BATAM/ CS/ VI/ 2013;- Kartu NPWP milik PT.
    AMP, SE.Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor:AHU61068.AH.01.01.Tahun 2008 tentangPengesahan Badan Hukum Perseroan, mengesahkan BadanHukum PT. PROVISION MULTIMEDIA.Perjanjian Distribusi Chanel antara PT. CIPTA SKYNINDO DenganPT.PROVISION MULTIMEDIA dengan NO. 156/HAARI/PKS/BATAM/CS/ VI/2013, No.156/ ESPN/ PKS/ BATAM/ CS/ VI/2013,dan No.156/ INTL/ PKS/ BATAM/ CS/ VI/ 2013 ;Kartu NPWP milik PT.
    AMP, SE.Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor:AHU61068.AH.01.01.Tahun 2008 tentangPengesahan Badan Hukum Perseroan, mengesahkan Badan HukumPT. PROVISION MULTIMEDIA.Perjanjian Distribusi Chanel antara PT. CIPTA SKYNINDO DenganPT.PROVISION MULTIMEDIA dengan NO. 156/HAARI/ PKS/BATAM/CS/VI/2013, No.156/ ESPN/ PKS/ BATAM/ CS/ VI/2013,dan No.156/ INTL/ PKS/ BATAM/ CS/ VI/ 2013 ;Kartu NPWP milik PT.
    ;Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor:AHU61068.AH.01.01.Tahun 2008 tentangPengesahan Badan Hukum Perseroan, mengesahkan Badan HukumPT. PROVISION MULTIMEDIA;Perjanjian Distribusi Chanel antara PT. CIPTA SKYNINDO DenganPT. PROVISION MULTIMEDIA dengan NO. 156/HAARI/PKS/BATAM/CS/VI/2013, No.156/ ESPN/ PKS/ BATAM/ CS/ VI/ 2013,dan No.156/ INTL/ PKS/ BATAM/ CS/ VI/ 2013;e Kartu NPWP milik PT.
Register : 21-03-2013 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 18-05-2013
Putusan PN MALINAU Nomor 27/Pid.B/2013/PN.Mal
Tanggal 25 April 2013 — DUPET DELI MARSUDI Anak Dari APUI NJAU
2313
  • Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ditujukankepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapatdimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( rechts persoon ) dan orangatau manusia ( een natuurlijk persoon ), maka dengan adanya Terdakwa DUPETDELI MARSUDI Anak Dari APUI NJAU dengan identitas selengkapnya diatas dandiakui oleh saksisaksi maupun Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalamperkara ini, dalam keadaan sehat
    terdakwa haruslahmempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidanayang sesuai dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukandimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu prosespembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), danpreventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dandiharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia
    yangbaik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani danberakhlah mulia dengan penuh kehatihatian ;Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa pernahditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakimmenetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani olehterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yangdapat mempersulit pelaksanaan
Register : 20-04-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN CILACAP Nomor 114/Pid.B/2016/PN Clp
Tanggal 11 Mei 2016 — Nisam als. Sumarto bin Cawikarta alm.
274
  • hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepadakhalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalamsesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaiankesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuanmengenai sesuatu cara atau tidak ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1 BarangsiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepadasubyek hukum manusia
    sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannyatersebut ;Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harusdijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilandan tujuan pemidanaan bagi terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegahterdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauhdari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia
    , bukan pulasebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannyapengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkahlaku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dankemudian berusaha dengan sungguhsungguh untuk menjadi manusia yang lebih baikdan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari PenuntutUmum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis
Register : 19-11-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 137/Pid.B/2020/PN Bek
Tanggal 12 Januari 2021 — Penuntut Umum:
Dudy Ritoko, S.H.
Terdakwa:
REJA Anak RICKY ANDRE
5424
  • FERDY FIKRIADI, telah memeriksaseorang lakilaki yang datang ke Instalasi Darurat RSUD Bumi Sebalo KabBengkayang dalam keadaan sadar penuh ditemani seorang wanita yangmengaku sebagai keluarga pasien mengenakan baju kaos berwarna hitamdengan gambar manusia yang sedang merokok , celana jeans panjangwarna biru, sendal jepit berwarna hitam, dari hasil pemeriksaan ditemukan:Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Bek Luka terbuka yang sudah dijahit dikepala belakang sisi kiri,delapan sentimeter
    FERDY FIKRIADI, telahmemeriksa seorang lakilaki yang datang ke Instalasi Darurat RSUD BumiSebalo Kab Bengkayang dalam keadaan sadar penuh ditemani seorangwanita yang mengaku sebagai keluarga pasien mengenakan baju kaosberwarna hitam dengan gambar manusia yang sedang merokok , celanajeans panjang warna biru, sendal jepit berwarna hitam, dari hasilpemeriksaan ditemukan : Luka terbuka yang sudah dijahit dikepalabelakang sisi kiri, delapan sentimeter dari pangkal telinga kiri, tujuhsentimeter dari pangkal
    faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana tentangPenganiayaan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiapperbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasasakit pada orang lain, dimana yang dimaksud dengan luka (/etse/) adalah adanyaperubahan bentuk dalam bagian tubuh manusia
Register : 05-07-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan PN WAINGAPU Nomor 79/Pid.B/2018/PN Wgp
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
HARIANTO, SH
Terdakwa:
SYAIFUL ACHMAD als. EIPUL
609
  • Barang Siapa.Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN WgpMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitumenunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia)selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimanayang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannyamemenuhi unsur unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akandinyatakan sebagai pelaku ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurutpenjelasan pasal 2 KUHP
    adalah manusia (Siapa saja dengan tidakmembedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akantetapi dikecualikan orangorang bangsa asing yang menurut hukuminternasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukumpendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa sertadisidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaituSyaiful Achmad alias Eipul, serta setelah dibacakan tentang identitasnyasebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan
Register : 17-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN BATURAJA Nomor 15/Pid.B/2019/PN BTA
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
YUL KHAIDIR FITRIZAL, SH
Terdakwa:
IRFAN HAMDANI Bin SUYADI
464
  • Unsur Barang Siapa.Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dalamperkara ini baik berupa badan hukum maupun manusia individu yang kepadanyadapat dimintai pertanggungjawaban pidana.Unsur setiap orang adalah merupakan subjek hukum, demikian pendapat dariahli hukum A.
    Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana , Sinar Grafika 1995 halaman395) yang menyatakan Bahwa benar yang dapat menjadi subjek hukum pidanaialah Naturlijke Person atau manusia biasa dan dalam praktek persidangan unsursetiap orang ini biasanya dinyatakan sebagai subjek hukum berupa orang sebagaipendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkanatas segalaperbuatannya.MOELYATNO (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam HukumPidana, Bina Aksara 1983, halaman 11) menyebutkan Bahwa benar subjek
    hukumyang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana dandiancam pidana, barang siapa melanggar perbuatan tersebut dan dalam kaitannyadengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukannya seharusnyadilihat apakah terdapat alas an pembenar atau alas an pemaaf atas perbuatannyaitu, sebagaimana dinyatakan oleh ROESLAN SALEH (perbuatan pidana danpertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, 1983, Halaman 8).Bahwa benar pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan fungsinya punadalah
Putus : 27-09-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN MAROS Nomor 155/Pid.B/2012/PN.Mrs
Tanggal 27 September 2012 — - ZAENAL ABIDIN BACHTIAR BIN BACHTIAR
907
  • Menurut doktrin danYurisprudensi MARI yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjekhukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;Menimbang bahwa, menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenisyakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (Natuurlijk persoons), yakni subjek hukum itusengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudahsebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satusatunya adalah manusia.
    Subjek hukumyang lainnya adalah pribadi hukum (recht persoons ), yakni subjek hukum ini dibentuk olehmanusia berdasarkan peraturan perundangundangan sebagai pemegang hak dankewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itudibentuk karena kebutuhan manusia) ;Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan olehJaksa Penuntut Umum,adalah subjek hukum yang bernama ZAENAL ABIDIN BACHTIAR BIN BACHTIARsebagai pribadi kodrati (Natuurlijk Persoons) dengan jati diri sebagaimana dalam
Register : 19-06-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN PELALAWAN Nomor 186/Pid.B/2017/PN.Plw.
Tanggal 8 Agustus 2017 —
2612
  • Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuksampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,memnotong atau memanjat, atau dengan memakdai anak kunci palsu,perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;Ad. 1 Unsur Barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalahorang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampuberfanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atasperbuatan yang telah dilakukannya.Menimbang, bahwa Terdakwa SANDY ADE SYAHPUTRA
    Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isidakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannyapersidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa SANDY ADESYAHPUTRAdalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukumdalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangantelah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dankewajiban yang dimilikinya.
    Pemidanaan yang akandijatunkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yangsebenarbenarnya, serfta dapat mengoreksi dirinya dengan segalaperbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disampingitu pula mencegah orang Idin meniru apa yang telah dilakukan olehTerdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibatmematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si Terpidana tetapterpelinara dan fterbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;Menimbang, bahwa