PERMODALAN MADANI (PERSERO) sebagai TERLAWAN IPemerintah Indonesia Cq Menteri Keuangan Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kanwil DJKN Jatim Kantor KPKNL Malang sebagai TERLAWAN II

Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan RepublikIndonesia, Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq.Kantor WilayahDKJN Jawa Timur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangKPKNL Malang, Beralamat di Jalan S. Supriadi No. 157 Malang, Dalam halin) KPKNL memberikan Kuasa kepada Drs. lrawan,MM., Usman Arif Murtopo,SH.,MH., Khoirul Muslihah, SH., Sri Puji Astuti, SH., Hilda Nurhayati, SE.

Menteri Keuangan R.l.melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Malang (in casu TERLAWAN Il) yang merupakanBadan Hukum Publik, sehingga gugatan PARA PELAWANdalam perkara a quo, masuk dalam kategori sengketa tata usahaNegara.Bahwa sesuai isi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNo.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangtelah mengalami beberapa kali perubahan dengan UndangUndang No.51 Tahun 2009 Jo.

Bukti T.+16;17.Fotokopi salinan risalah lelang No. 735/2015 tertanggal 01 Juli 2015 dariKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang.......Bukti T.I17;Menimbang, bahwa untuk bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhimaterai secukupnya serta telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, sesuai28dengan aslinya, kecuali bukti T.8, bukti T.+9,bukti T.410 dan bukti T.11, tidakada aslinya;BUKTISURAT TERLAWAN Il:1.Fotokopi Surat permohonan lelang hak tanggungan No.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor
3.Mila Sari

BPR Benta Tesa)
Turut Tergugat:
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo (KPKNL Sidoarjo)
3.BPN Sidoarjo

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG Bogor4. BOY MANGUNSYAH, Pimpinan Cabang PT. BANK BUKOPIN Cabang Bogor5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Bogor

CABANG BALIKPAPAN
3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN AGRARIA

Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) Pasar Jaten
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)SURAKARTA Tempat kedudukan Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141 Surakarta, KelurahanSumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah,Sebagai....... 2... cceeceeceeeee eee eeeeeeeeeeeeeeseeeeees Turut Tergugat I;2 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR, Tempatkedudukan Jalan Lawu No.202, Tegalsari, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa TengahSebagal...........cceceeceeeee eee eeeeeeeeaeeeeeeeeeeees Turut Tergugat

Penggugat:
YASASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA WIJAYAKUSUMA(YPKIW)
Tergugat:
1.PT BPR SURYA YUDHAKENCANA CABANG BATURADEN
2.Badan Pertanahan Nasional Repuplik Indonesia Kabupaten Cilacap
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Purwokerto

PUTUSANNomor 842 K/Pdt.SusHKI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (pembatalanpendaftaran merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:JIMMY CHANDRA, bertempat tinggal di Jalan Pintu Kecil IIl/2DRT.004 RW.001 Kelurahan Roa, Malaka, Kecamatan Tambora,Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada DjokoTritjahjana, S.E., S.H., M.H., Advokat, berkantor di PerumSukun Pondok Indah Blok D4

Hoon Kim, President,berkedudukan di 88, ChukhangDaero 296 BeonGil, JungGu,Incheon, Republic of Korea, dalam hal ini memberi kuasakepada Daru Lukiantono, S.H., dan kawankawan, ParaAdvokat, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia Menara Il,Lantai 21, Daerah Pusat Bisnis Sudirman, Jalan JenderalSudirman Kavling 5253, Jakarta 12190, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 6 September 2017;Termohon Kasasi;DanPEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN

Judex FactiPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa merek HOLIKA HOLIKA milik Penggugat telah didaftarkan diKorea pada tanggal 19 Oktober 2010 dan juga telah didaftarkan dibeberapa Negara (sebagaimana bukti P.6.a, P.8.b, P.9.a dan P.31.b),sehingga merek HOLIKA HOLIKA milik Penggugat adalah merekterkenal di luar negeri (beberapa Negara); Bahwa merek HOLIKA HOLIKA milik Tergugat terdaftar di DirektoratJenderal Hak Kekayaan

oex)SaberPRESIDENREPUBLIK INDONESIAUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 30 TAHUN 2000TENTANGRAHASIA DAGANGDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :a. bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangannasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasimasyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagangsebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual;b. bahwa Indonesia telah meratifikasi

Menteri adalah Menteri yang membawahkan Departemen yang salah satu lingkup tugasdan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk RahasiaDagang.4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada dibawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.5.

yangberasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan padaPenyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan(placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain.eMenggunakan harta kekayaan (integration) yakni upaya menggunakanharta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolaholahmenjadi harta kekayaan halal (clean money), untuk kegiatan bisnis yang halalatau untuk membiayai

Satu hal yang harus dicermati dalam bunyi pasal ini adalahadanya frasa atau perbuatan lain atas harta kekayaan, ini menunjukkan bahwatidak ada batasan pada perbuatannya.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian unsurHalaman 57 dari 66Putusan Perkara No.37/Pid.Sus/2013/PN.Pligmenempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,menghibahkan, menitipkan, membava ke luar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atasHarta Kekayaan

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaituHalaman 59 dari 66Putusan Perkara No.37/Pid.Sus/2013/PN.Pligmengenai hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatanTindak Pidana yang salah satunya adalah berasal dari korupsi;Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui atau menduga bahwa suatuharta kekayaan/uang yang ditransaksikan dalam pencucian uang adalah berasaldari kejahatan incasu korupsi, terutama dapat dilihat atau dibandingkan denganprofile dari orang yang

memiliki harta kekayaan/uang tersebut.

Jika dari profileyang bersangkutan dapat dinilai bahwa harta benda yang dimilikinya atautransaksi yang dilakukannya adalah wajar dan seimbang, maka dapat disimpulkanbahwa harta kekayaan/uang tersebut bukan berasal dari kejahatan/korupsi,namun jika dari profile yang bersangkutan dapat dinilai bahwa harta benda yangdimilikinya atau transaksi yang dilakukannya sangat tidak wajar dan tidakseimbang dengan penghasilannya, maka dapat diketahui atau patut diduga bahwaharta kekayaan/uang tersebut berasal

Metro Batavia (Dalam Pailit) diKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerangtanggal 30 April 2014, yang ditujukan kepada Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang, yangisinya tentang permintaan pembatalan Pelaksanaan Lelang padatanggal 30 April 2014, atas objek lelang (selanjutnya disebut tanah danbangunan) :Hal. 15 dari 70 hal Putusan No. 04 / Gugatan Lain lain / 2014 / PN.NIAGA.JKT.PST.Jo. Nomor : 77 / Pailit /2012 / PN.

Metro Batavia ( dalam pailit ) di kantorPelayanan Kekayaan Negara dal Lelang ( KPKNL )Tangerang tanggal 30 April 2014, yang ditujukan kepada KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL )Tangerang, yang isinya tentang permintaan pembatalanPelaksanaan Lelang pada tanggal 30 April 2014, atas objek lelangatas tanah dan bangunan ( foto copy ) ;Relas panggilan sidang No. 259 / Pdt.G / 2014 / PN.

TNG,tertanggal 30 Mei 2014, yang diterima oleh Tim Kurator PT.Metro Batavia ( dalam pailit ) pada tanggal 30 Mei 2014( sesuai dengan aslinya ) ; : Surat gugatan perbuatan melawan hukum atas Pelaksanaan LelangAset Milik Penggugat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Tangerang, Gugatan mana diajukan pada tanggal 05 Mei2014 dengan register No. Perkara : 259 / Pdt.G / 2014/ PN.

atas nama YUDIAWAN TANSARI ; 5 Bahwa oleh karena tanah dan bangunan ini dalamproses lelang yang sudah dilakukan pada tanggal 30April 2014 oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Tangerang dan dilaksanakan lagipada tanggal 21 Mei 2014, maka sepatutnya KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Tangerang disertakan dalam Gugatan perkara a quo ;Bahwa dengan tidak disertakannya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Tangerang dalam Gugatan perkara a quo, maka GugatanPenggugat

tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya,termasuk pemegang sahamnya.

PUTUSANNomor 76 PK/Pdt.SusHKI /2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) padapemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraantara:KING POINT ENTERPRISE CO.

Putusan Nomor 76 PK/Pdt.SusHKI/2015untuk kelas barang 06 (enam) tanggal 22 April 2010, kepada Kantor Merek,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual, dengan Nomor AgendaD002010014821, untuk jenis barang: paku, sekrup dari logam,perlengkapan dari logam untuk jendela, perlengkapan pintu terpasang darilogam, barangbarang yang terbuat dari logam biasa tidak termasuk dalamkelas lain (terlampir 2);.

Bahwa Merek Tergugat meniru/mempergunakan identitas merek milikPenggugat (Bukti P48);Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan jelas dan pastiPenggugat adalah Pemilik merek resmi dan Pemegang Hak Eksklusif darimerek dagang PATTA kelas 06;10.Bahwa diketahui oleh Penggugat ternyata tanpa seizin Penggugat , telah11.Terdaftar Merek PATTA atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merekpada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan

Apakah merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut dalam kelasbarang atau jasa yang sejenis dengan merek yang sudh terdaftar lebih dulu;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 A dan P1 B ternyata bahwaPenggugat sekarang pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanPermohonan pendaftaran merek PATTA di Direktorat Merek, DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Kehakiman dan Hak AsasiManusia Republik Indoneisa pada tanggal 22 April 2010 dengan Nomor AgendaD002010014821 untuk kelas barang

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. DirektoratMerek telah menerbitkan Sertifikat Merek PATTA kelas 06 Nomor 473246 danHal. 17 dari 19 Hal.

., sebagai awal pelaksanaan Penjualan di mukaUmum/Lelang oleh Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Pelaksana Lelang KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo (Tergugat II ) yangdalam hal ini telah ditunjuk Saudara Sarwo Sugiarto, S.E., selaku Pejabat LelangKelas I pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo bedasarkanSurat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM/.09UP.11/1999., tanggal 8 Juni1999 dan dikukuhkan kembali dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor02/KM/06

cacat formil (error in persona), keliru pihak yang ditarik sebagaiTergugat III, karenaya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini agar berkenan terlebih dahulu memutuskan untukmenerima eksepsi Tergugat dan atau menyatakan gugatan Penggugat dan/ataumenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);Bahwa Penggugat sebenarnya sudah nyatanyata mengakui lelang yangdilakukan atas permintaan Pengadilan Negeri Pasuruan kepada KantorPengelolaan Kekayaan

Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabayacq. Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo selaku instansiHal. 9 dari 20 Hal. Put.

No. 2828 K/Pdt/201310atasan Tergugat II, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSidoarjo bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian darisuatu badan hukum yang disebut negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan,maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut;Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo bukanmerupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yangmerupakan bagian dari badan hukum yang disebut negara, di mana salahsatu

Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabayacq. Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo.

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan TurutTergugat tidak ada perjanjian pisah harta, sehingga segalasesuatu atas harta kekayaan yang didapat selamaperkawinan antara Pengugat dengan Turut Tergugat adalahmerupakan harta bersama;3.

ternyata selama kehidupan "perkawinan" antaraTergugat dengan Turut Tergugat yang tidak sah dan telahdibatalkan tersebut, dengan segala tuntutan dan bujukrayunya Tergugat meminta pada Turut Tergugat supayamemenuhi tanggung jawabnya sebagai layaknya suami danbapak dari anakanak Tergugat, dan ternyata kemudianTurut Tergugat dengan secara diamdiam tanpasepengetahuan Penggugat, telah melakukan beberapa halyang telah merugikan Penggugat yaitu dengan mengambil,menyisihkan sejumlah keuangan dari harta kekayaan

perkawinan" nya pada bulan September 2002 sampaidengan Turut Tergugat mengajukan gugatan cerai diPengadilan Negeri Malang yaitu pada bulan Agustus 2005;Bahwa perbuatan Turut Tergugat mengambil, menyisihkansejumlah keuangan dari harta kekayaan Penggugat untukkepentingan Tergugat secara tanpa ijin/ sepengetahuanPenggugat, dan kemudian menyerahkannya kepadaTergugat. adalah perbuatan melawan hukum danmerugikan Penggugat.

atas nama Tergugatsebagaimana tersebut pada poin 10 di atas diperoleh dariTurut Tergugat, dan ternyata pula "perkawinan" antaraTergugat dengan Turut Tergugat, bukan merupakan"perkawinan" yang sah, maka sangat beralasan jikaTergugat dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat"seluruh harta kekayaan yang tercantum atas namanya"yang diperoleh secara melawan hukum dari Turut Tergugatyang diketahui diantaranya adalah sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan ruko yang terletak di PertokoanTaman Niaga

Putusan Nomor 23 PK/Pdt/201213.14.15.kerugian immateriil yang diperkirakan sebesarRp500.000.000, (lima ratus juta Rupiah) kepadaPenggugat secara tunai sekaligus akibat perbuatanmelawan hukum yang dilakukan Tergugat;Bahwa untuk menjamin supaya gugatan Penggugat tidaksiasia dan harta kekayaan atas nama Tergugat tidakdipindahtangankan atau dialinkan pada pihak lain, makasangat wajar bilamana harta benda yang diperolehTergugat dari Turut Tergugat, yaitu berupa:e 1 unit Mobil Merk KIA Visto N. 2188.

Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19Agustus 2011;KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) SEMARANG, berkedudukan di Jalan. Imam BonjolNo.1 D GKN II Lantai V Semarang, Jawa Tengah;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, 1, I/para Terbanding;dan:KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONALKABUPATEN KUDUS, berkedudukan di Jalan Mejobo, KabupatenKudus, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1 SYAM S.

Bank Rakyat Indonesia, (Persero) KantorCabang Kudus) telah mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat III (KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Semarang.

Bank Rakyat Indonesia, (Persero) KantorCabang Kudus dan Tergugat III (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara DanLelang (KPKNL) Semarang menetapkan rencana lelang atas sebidang tanah danbangunan Sertifikat Hak Milik No. 3760 atas nama Iswanto yang terletak di DesaLoram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus adalah tindakan yang tidakbenar;7 Menghukum Tergugat II (PT.

Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Kantor CabangKudus dan Tergugat III (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang(KPKNL) Semarang untuk segera mencabut dan membatalkan rencana lelang/tidak menindaklanjuti rencana lelang atas semua objek sengketa yaitu :810a Sertifikat Hak Milik No.5367 dan Sertifikat Hak Milik No.5368keduanya atas nama Tri Martono dan Sukin yang terletak di DesaLoram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;b Sertifikat Hak Milik No.1041 atas nama Tri Martono dan Sukin yangterletak

Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraSemarang cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarangselaku (instansi) atasan Tergugat III, karena Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Semarang bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapimerupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karenaitu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannyatersebut;2.2.

PUTUSANNomor 269 K/Pdt.SusHKI/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) padatingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:RUSLAN KASIM, bertempat tinggal di Desa Bireuen MeunasahDayah, Dusun Mutiara, Kecamatan Kota Juang, KabupatenBireuen, Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teuku EddyFaizal Rusydi, S.HI., M.Sc., (K), dan kawankawan, Para Advokatdan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

(HaKI) pada KantorAdvokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HaKl) TeukuEddy Faizal Rusydi,S.HI., M.Sc., (K) & Partners, beralamat di JalanRaya Banda AcehMedan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 5 November 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahuluPenggugat;MelawanMURNIATY WAN, bertempat tinggal di Jalan Kirana Raya Nomor34, RT. 014, RW. 013, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasakepada HAYUB, S.H., M.H., dan kawankawan, Para Advokat,beralamat di Jalan Prof.

Bahwa setelah mengetahui secara pasti keberadaan Kecap Cap Singa milikTergugat beredar di sejumlah wilayah pemasaran di Aceh, Penggugatkemudian melakukan penelitian secara mendalam, menggali informasi, danmelakukan Penelusuran Merek Terdaftar Indonesia pada Direktorat JenderalHak Kekayaan Intelektual (HKI) dan hasilnya ditemukan bahwa terdapatperbedaan yang signifikan antara pemakaian dengan pendaftaran MerekKecap Cap Singa oleh Tergugat.

Direktorat JenderalHak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dalam perkara a quo;Bahwa namun, Penggugat dalam gugatannya tidak menarik KementerianHukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq.Direktorat Merek sebagai pihak dalam perkara a quo;Bahwa dengan demikian, maka gugatan dalam perkara a quo merupakangugatan yang tidak lengkap (p/lurium litis consortium), karena dalam perkaraa quo masih ada pihak lain yang harus ditarik.

maka Tergugat dk/Penggugat dr membuat pengumuman peringatan agar tidak menggunakanmerek yang memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun padapokoknya dengan merek Bola Singa + Lukisan milik Tergugat dk/Penggugat dr;Bahwa namun demikian, pada kenyataannya produk kecap yang memilikipersamaan secara keseluruhan maupun pada pokoknya tersebut tetapberedar, dan salah satunya Kecap Singa Aceh yang saat ini sedangdimohonkan pendaftarannya pada Kementerian Hukum dan HAM cq.Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Musi Banyuasin, dengan luas tanah 104 m² dan luas bangunan 285 m², dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1147 tanggal 01-02-2008 atas nama Andriansyah Putra tersebut dalam hal Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat demi terlaksananya lelang objek agunan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran/kredit Tergugat kepada

, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1147 tanggal 01022008 atas namaAndriansyah Putra (Tergugat II / Suami Tergugat I), yang dijaminkan kepadaPenggugat dan telah dilakukan pengikatan oleh Penggugat sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) vide Sertipikat Hak Tanggungan No.01240/2019 tanggal 11 September 2019, dapat dilelang dengan perantaraKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilpenjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaranpinjaman

Menyatakan sita jaminan atas harta seluruh kekayaan Para Tergugat,baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada sekarang dan yangakan ada, sebagai pelunasan pembayaran seluruh kewajiban Para Tergugatyang timbul karena Perjanjian Kredit Usaha rakyat Kecil BNI No. 1229 / PLC/ PKKUR / 2019 tanggal 26072019;9.

AktaPemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka terhadap objek agunan yang dijaminkan olehPara Tergugat kepada Penggugat telah sah secara hukum;Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sah sebagai objekagunan, dalam hal Para Tergugat tidak dapat membayar kewajiban utangnyaHalaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 31/Pat.G.S/2021/PN Skykepada Penggugat, maka Penggugat dapat menjual objek agunan tersebutmelalui Kantor Pelayanan Kekayaan

Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk. sebagaimana bukti P8, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1338KUHPerdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya, maka terhadappermohonan sita jaminan terhadap seluruh kekayaan Para Tergugat, baik yangbergerak maupun tidak bergerak, yang ada sekarang dan yang akan adasebgaia pelunasan pembayaran kejawiban kepada Penggugat haruslahdinyatkan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan Penggugat

, denganbukti kKepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1147 tanggal 01022008 atas nama Andriansyah Putra tersebut dalam hal Para Tergugattidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepadaPenggugat demi terlaksananya lelang objek agunan melalui KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualanlelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran/kredit Tergugatkepada Penggugat;Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 31/Pat.G.S/2021/PN Sky5

Kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengankekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkankegiatan usahanya ;11.Bahwa alasanalasan menurut pasal 146 UUPT tidak dipenuhisepenuhnya oleh Tergugat dalam permohonannya karena poin 10 bultir(a) yang mensyaratkan perusahaan nonaktif selama 3 (tiga) tahun, (b)RUPS harus dipanggil melalui iklan dalam surat kabar namun tidak dapatdibuktikan oleh Pemohon (Tergugat), (c) perimbangan pemegang saham,dan (d) kekayaan perseroan telah

Hal ini sangat jelas telah merugikan Penggugat sebagaisalah seorang pemegang saham, karena berdasarkan PenetapanPengadilan dimaksud, telah memberikan kekuasaan maupun keleluasaanbesar kepada Tergugat untuk memainkan peranannya dalam mengelolaharta kekayaan PT Samudra Rasaki Teknindo ;12.Bahwa berdasarkan uraian Penggugat di atas telah menunjukkan bahwaTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehinggaPenggugat telah mengalami berbagai kerugian, baik kerugian Materiilmaupun Immateriil, dan

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan tindakan dalamproses pengurusan selurun harta kekayaan PT. Samudra RasakiTeknindo ;2. Menghindarkan diri dari tindakantindakan dan berbagai upaya yangberhubungan harta kekayaan PT. Samudra Rasaki Teknindo, sebelumada keputusan yang pasti dan final mengenai pokok perkaraDALAM POKOK PERKARAPRIMAIR1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugatdalam perkara ini;3.

Samudra Rasaki Teknindo, tentumembuat Penggugat merasa tersiksa, terintimidasi secara mentaldan psikis oleh Tergugat yang menggimakan kuasa hukumnya,dan juga dalam proses penyelesaian harta kekayaan PT SamudraRasaki Teknindo telah menghabiskan tenaga, pikiran sertaberbagai tekanan untuk memperoleh kembali hak Penggugat,yang kalau diperhitungan secara materiil sebesar Rp.10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah).

BANK DKI berdasarkan surat Nomor : 4557GPA/X/2016tertanggal 26Oktober 2016telah mengajukan permohonan kepadaKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Halaman 6 dari 71 halaman.

BANK DKI bersamasama dengan KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V dan PT.Balai Lelang Sempurna melalui iklan di harian Terbit edisi hari Senintanggal 24Oktober 2016 ;Bahwa di dalam surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Jakarta V bernomor : S1929/WKN.07/KNL.05/2016 tertanggal 21 Oktober 2016 perihalPenetapan Hari/Tanggal Lelang' tersebut telah ditetapkanpelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan pada :Hari : : Senin ;Tanggal : 31 Oktober 2016 ;Pukul

sesuai surat KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta Vyang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Jakarta V NomorS1721/WKN.07/KNL.05/2016 tertanggal 26 September 2016 danlelang keempat tanggal 21 Oktober 2016 sesuai surat yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danHalaman 8 dari 71 halaman.

Negara, yang selanjutnya DJKN,adalah unit Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yangmempunyai menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaankebijakan di bidang Barang Milik Negara, kekayaan negaradipisahkan, kekayaan negara lainlain, penilaian, piutang negara danlelang ketentuan peraturan perundangundangan ;Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yangselanjutnya disebut Kantor Wilayah, adalah instansi vertikal DJKNyang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepadaDirektur Jenderal

;Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnyadisebut KPKNL, adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawahdan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah ;Halaman 15 dari 71 halaman.

No.124/Pdt.G/2017/PT.DKIkesejahteraan masyarakat di daerah, maka Pemerintah Daerah melalui UndangUndang No. 5, Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (UU PerusahaanDaerah) dapat mendirikan perusahaan daerah yang seluruh modalnya darisebagian kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan ; .

No.124/Pdt.G/2017/PT.DKI24.kekayaan milik negara (secara tidak langsung milik Pemerintah Daerah Khususlbukota DKI Jakarta).

Pasal 14 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama TentangAset Yang Ada (Bukti TT6) pada pokoknya mengatur perihal Obyek Sita danLelang Eksekusi yang merupakan harta kekayaan milik Pelawan yangmerupakan aset/harta kekayaan milik negara (secara tidak langsung milikPemerintah Daerah Khusus lbukota DKI Jakarta).

KedudukanTerlawan Tersita atas aset/harta kekayaan milik Pelawan tersebut hanyalahsematamata sebagai pihak yang menguasai untuk digunakan dan dimanfaatkanserta melaksanakan kegiatan usahanya dalam menyediakan air bersih kepadamasyarakat.

Bahwa berdasarkan perjanjian antara pelawan dengan PT.AETRA AIRJAKARTA Perjanjian Kerjasama Pasal 13 Ayat (1) TentangPemeliharaan Aset dan Pasal 14 Ayat (1) Tentang Aset Yang Adamengatur perihal Obyek Sita Eksekusi sebagaimana ditetapbkan dalamPenetapan Sita Eksekusi merupakan harta kekayaan milik Pelawanyang merupakan aset/harta kekayaan milik negara (secara tidaklangsung milik Pemerintah Daerah Khusus lbukota DKI Jakarta).)menurut Klausula 14 dan semua Aset Baru, dalam setiap hal dalamkeadaan baik