Saudara Dombleh; Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Domblehdengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (Satu) poketplastik sabusabu; Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksibersama team berhasil menyita : Sabusabu seberat 0,26 gram.2. 2 (dua)bong.3. 2 (dua) pipet; Bahwa Berdasarkan keterangan dari terdakwa narkotika jenis sabutersebut rencana akan digunakan sendiri; Bahwa terdakwa tidak memiliki jin dan bukan merupakan pasien yangsedang dalam pengawasan

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa narkotika tersebut terdakwa simpan di dalam keranjang lipatanbaju agar tidak diketahui oleh anak dan istri terdakwa; Bahwa terdakwa dengan dombleh janjian dan ketemu di warung dandisitu saya langsung membayarnya; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sayajuga bukan merupakan pasien yang sedang dalam pengawasan dokterkarena ketergantungan narkotika dan obatobatan; Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akanmengulanginya

Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Domblehdengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poketplastik sabusabu; Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Domblehsudah 5 (lima) kali, biasanya 1 (Satu) bulan 1 (Satu) kali; Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksibersama team berhasil menyita : Sabusabu seberat 0,26 gram.2. 2 (dua)bong.3. 2 (dua) pipet; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan bukan merupakan pasien yangsedang dalam pengawasan

Putusan Nomor 727 K/Padt.SusPHI/2016juga bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 78 ayat (2), sanksi Pasal 187 ayat (1) tersebut.Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan pengaduan penyimpangan jamkerja kepada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial KabupatenTanah Laut pada tanggal 21 Januari 2015 dan pada tanggal 20 Februari2015 Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah LautBidang Pengawasan mengeluarkan keputusan penetapan pembayaranupah

Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah kerja lembur sesuaipenetapan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten TanahLaut Bidang Pengawasan secara tunai tanpa syarat sebesar saudara M.Haris sebesar Rp26.242.440,00 (dua puluh enam juta dua ratus empatpuluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah), saudara Haryanto IdrisRahmadi sebesar Rp26.662.884,00 (dua puluh enam juta enam ratus enampuluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), saudara HendroSusanto sebesar Rp26.662.884,00

Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah kerja lembur sesuaipenetapan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten TanahLaut Bidang Pengawasan secara tunai dan tanpa syarat kepada ParaPenggugat, yaitu sebagai berikut:1. M. Haris sebesarRp26.242.440,00 (dua puluh enam juta dua ratus empatpuluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah).2. Hariyanto Idris Rahmadi sebesar Rp26.662.884,00 (dua puluh enam jutaenam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).3.

Kegiatan pengadaan jasa konsultan pengawasanpenataan lingkungan pembangunan gedung DPRDKota Sukabumi (Pekerjaan Pengawasan TeknisSupervisi) Dokumen Kontrak No.62127.WasGd.Ktr/ PPK/Setwan/X1/2009;. Pejabat pembuat komitmen pengadaan barangatau. jasa konsultan perencana penataanlingkungan pembangunan gedung kantor DPRDSekretariat DPRD Kota Sukabumi;. Surat perjanjian kontrak pengadaan jasakonsultan perencanaan penataan lingkunganpembangunan gedung DPRD Kota Sukabumi;.

Laporan teknis pekerjaan pengawasan teknissupervisi penataan lingkungan pembangunangedung DPRD Kota Sukabumi;. Laporan pekerjaan pengawasan teknissupervisi penataan lingkungan pembangunangedung DPRD Kota Sukabumi bulan Desember2009;. Laporan pekerjaan pengawasan teknissupervisi penataan lingkungan pembangunangedung DPRD Kota Sukabumi akhir bulanDesember 2009;. Surat permohonan PHO dari PT.

Wirayasa UtamaNo.021/PT.WU/ Phn.PholIXII/2009 tanggal 21122009;10.Berita Acara Serah Terima pengadaan jasakonsultan pengawasan penataan lingkunganpembangunan gedung DRPD Kota Sukabumi TahunHal. 63 dari 57 hal. Put. No. 785K/Pid.Sus/2011Anggaran 2009;11. Penelitian kelengkapan dokumen SPPLSDesember 2009;12. Amplop warna coklat yang ditujukan kepadaPejabat Pembuat Komitmen Kegiatan PenataanLingkungan Gedung DPRD Kota Sukabumi;13.

Menyatakan barang bukti berupa :1) Surat Perjanjian No.27/64.GD.KTR/.PPK/Setwan/XI/2009 tanggal 11November 2009;2) Kegiatan pengadaan jasa konsultan pengawasanpenataan lingkungan pembangunan gedung DPRDKota Sukabumi (Pekerjaan Pengawasan TeknisSupervisi) Dokumen Kontrak No.62127.WasGd.Ktr/ PPK/Setwan/X1/2009;3) Pejabat pembuat komitmen pengadaan' barangatau) jasa konsultan perencana penataanlingkungan pembangunan gedung kantor DPRDSekretariat DPRD Kota Sukabumi;4) Surat perjanjian kontrak pengadaan

jasakonsultan perencanaan penataan lingkunganpembangunan gedung DPRD Kota Sukabumi;5) Laporan pendahuluan ~ pekerjaan pengawasanteknis supervisi penataan lingkunganpembangunan gedung DPRD Kota Sukabumi;6) Laporan teknis pekerjaan pengawasan teknissupervisi penataan lingkungan pembangunan68gedung DPRD Kota Sukabumi;7) Laporan pekerjaan pengawasan teknissupervisi penataan lingkungan pembangunangedung DPRD Kota Sukabumi bulan Desember2009;8) Laporan pekerjaan pengawasan teknissupervisi penataan lingkungan

Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH (Pasal 23) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (30%) tanggal 10 Februari 2011 (1 lembar).

f. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (30%) tanggal 10 Februari 2011 (1 lembar).

g. Asli Faktur Pajak Standar CV. Tata Multi Cipta tanggal 1 Juni 2011 (1 lembar).

h.

Pademangan, Jakarta Utara, dan menetapkan atas barang imporMeat and Bone Meal (tepung daging dan tulang) Bahan Baku Pakan Ternak,Negara asal: New Zealand Pos Tarif 2309.00.90.90 yang diberitahukandengan PIB Nomor 011004 tanggal 2 Oktober 2017 yang didaftarkan padaKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean CikarangHalaman 2 dari 8 halaman.

: KEP16/WBC.09/2018 tanggal 12 Januari 2018, tentang Penetapanatas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPTNP) Nomor: SPTNP000725/WBC.09/KPP.MP.07/2017 tanggal 18Oktober 2017, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.000.172.5092.000;dan menetapkan atas barang impor Meat and Bone Meal (tepung daging dantulang) Bahan Baku Pakan Ternak, Negara asal: New Zealand Pos Tarif2309.00.90.90 yang diberitahukan dengan PIB Nomor 011004 tanggal2 Oktober 2017 yang didaftarkan pada Kantor Pengawasan

sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatusperawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkanpernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundangundangan;e Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan II telah dikaruniai 3orang anak;e Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang Pemohon I dengan Pemohon IItidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;e Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan tidakdibawah pengawasan

dengan perundangundangan demimemperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istridan anakanak yang dilahirkannya;5Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwaperkawinan Pemohon I dan II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimanaketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi HukumIslam, hanya saja perkawinan Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karenatidak dilaksanakan dibawah pengawasan

TERMOHON, karena ia adalah suami Pemohon yangmenikah pada tahun 1951 dengan tata cara agama Islam;Bahwa ketika menikah pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus dudamempunyai anak satu yaitu S bin S;Bahwa saksi tahu karena saksi dahulu menjadi saksi pernikahan pemohon dengansuaminya tersebut;Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan mereka adalah K dengan mas kawinberupa uang sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) dibayar tunai;Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dirumah wali nikah dengan pengawasan

Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dirumah wali nikah dengan pengawasan olehbapak naib/penghulu dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Pacitan, namun = saksisudah lupa namanya;8. Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 8 oranganak, serta tetap beragama Islam, sampai sekarang tidak ada yangmempermasalahkan pernikahan pemohon dengan TERMOHON;9.

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah perkawinan secara Islam padaTanggal 08 Mei 1978, di luar pengawasan Pejabat Kantor Urusan AgamaKabupaten Banyuwangi ;. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang menikahkan bernamaJulik yang bertindak sebagai wali nikah Misdura (ayah Pemohon Il) dengandihadiri dua orang saksi, masingmasing bernama Misnatun dan Jumadidengan maskawin uang sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) telah dibayartunai ;.

Kabupaten Banyuwangi ;, di bawah sumpahnya di muka sidang telahmemberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il, karena saksisebagai tetangga Pemohon dan Pemohon II ;Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Pemohon II dan yangmenjadi wali nikah adalah ayah Pemohon Il, sedang maskawinyaberupa uang sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) dibayar tunai danyang menjadi saksi adalah Sariyati ;Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il didibawah pengawasan

2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP678/BC/2017, tanggal 28 Desember 2017, atas nama PT Charoen PokphandIndonesia Tbk, NPWP 01.000.172.5092.000, beralamat di Jalan Ancol BaratVill Nomor 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara14430, dan menetapkan atas importasi Hydrolyzed Feathermeal dengan 4(empat) PIB yang didaftarkan pada Kantor Pengawasan

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding atasSurat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) NomorSPKTNP678/BC/2017, tanggal 28 Desember 2017, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.000.172.5092.000; dan menetapkan atas importasiHydrolyzed Feathermeal dengan 4 (empat) PIB yang didaftarkan padaKantor Pengawasan

Konstruksi (Kontrak) Nomor : 027/27/K.5-Kapusarda/2010 tanggal 8 September 2010, Pekerjaan : Konstruski Gedung Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;

26. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Konstruksi Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) Nomor : 027/27/K.2-Kapusarda/ 2010 tanggal 8 September 2010, Pekerjaan : Konstruski Gedung Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;

27. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengawasan

(Kontrak) Nomor : 027/22/K.6-Kapusarda/2010 tanggal 8 September 2010, Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;

28. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pembangunan Gedung Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2010 dari PT.

Cetra Block;

29. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulanan 01 Pengawasan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Bandung;

30. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulanan 02 Pengawasan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Bandung;

31. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulanan 03 Pengawasan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Bandung;

32. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulanan 04 Pengawasan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Bandung ;

33. 1 (satu) bundel Laporan Akhir

Pengawasan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;

34. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gedung Kantor Pusarda 2010;

35. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Gedung Kantor Pusarda 2010;

36. 1 (satu) lembar Asli Surat PT.

(Kontrak) Nomor :027/22/K.6Kapusarda/2010 tanggal 8 September 2010, Pekerjaan :Pengawasan Pembangunan Gedung Perpustakaan KantorPerpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pembangunan GedungPerpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota BandungTahun 2010 dari PT.

Cetra Block;1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulanan O01 PengawasanPembangunan Gedung Perpustakaan Kota Bandung;1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulanan 02 PengawasanPembangunan Gedung Perpustakaan Kota Bandung;1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulanan 03 PengawasanPembangunan Gedung Perpustakaan Kota Bandung;1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulanan 04 PengawasanPembangunan Gedung Perpustakaan Kota Bandung ;1 (satu) bundel Laporan Akhir Pengawasan Pembangunan GedungPerpustakaan Kota Bandung Tahun Anggaran

Cetra Block;1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulanan O01 PengawasanPembangunan Gedung Perpustakaan Kota Bandung;1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulanan O02 PengawasanPembangunan Gedung Perpustakaan Kota Bandung;1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulanan 03 PengawasanPembangunan Gedung Perpustakaan Kota Bandung;1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulanan 04 PengawasanPembangunan Gedung Perpustakaan Kota Bandung ;1 (satu) bundel Laporan Akhir Pengawasan PembangunanGedung Perpustakaan Kota Bandung Tahun Anggaran

(Kontrak)Nomor : 027/22/K.6Kapusarda/2010 tanggal 8 September2010, Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan GedungPerpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah KotaBandung;1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pembangunan GedungPerpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah KotaBandung Tahun 2010 dari PT.

Cetra Block;1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulanan 01 PengawasanPembangunan Gedung Perpustakaan Kota Bandung;1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulanan 02 PengawasanPembangunan Gedung Perpustakaan Kota Bandung;1 (satu) bundel Dokumen Laporan Bulanan 03 PengawasanPembangunan Gedung Perpustakaan Kota Bandung;1 (Satu) bundel Dokumen Laporan Bulanan 04 PengawasanPembangunan Gedung Perpustakaan Kota Bandung ;1 (satu) bundel Laporan Akhir Pengawasan PembangunanGedung Perpustakaan Kota Bandung Tahun Anggaran

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelahn membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan danseterusnya;Setelah mendengar Keterangan Saksisaksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan;Setelah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;Menimbang, dan seterusnya;Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun2004 tentang Larangan, Pengawasan

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringandan seterusnya;Setelah mendengar Keterangan Saksisaksi dan Keterangan Terdakwadipersidangan;Setelah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukandi persidangan;Menimbang, dan seterusnya;Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten SambasNomor 2 Tahun 2004 tentang Larangan, Pengawasan

Melakukan sosialisasi kepada setiap calon peserta magang yangdatang mendaftar ke LPK terkait program pemagangan yang akandiselenggarakan, dan menjelaskan kepada calon peserta magangbahwapesertamagang bukanpekerja, karenapemaganganadalahbagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakansecara terpadu antara pelatinan dilembaga pelatihnan dengan bekerjasecara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur ataupekerja/oburuh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksibarang dan/atau

Putusan No. 86/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bdg.Dan Sesuai dengan Pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri KetenagakerjaanRepublik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan atasPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yakni:a. Pasal 9, berbunyi: Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatanmengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan.b.

Ketenagakerjaanmerupakan fungsi negara dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, dan dalamPasal 3 ditegaskan kembali Pengawasan Ketenagakerjaan bertujuan untukmemastikan dilaksanakannya Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan atauTempat Kerja, sejalan dengan itu Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah KabupatenBekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan jo.

Pasal 1 angka (9)Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan RepublikIndonesia No 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaanjuga menyebutkan Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasidan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidangketenagakerjaan, sehingga sudah sepantasnyalah Pengawas Ketenagakerjaanmelakukan pemeriksaan bila ada laporan atau dugaan pelanggaran peraturanperundangundangan

Putusan No. 86/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bdg.Menimbang, bahwa dalam Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan,Pengawas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi UPTD PengawasanKetenagakerjaan Wilayah Il Karawang telan melakukan pembinaan danpemeriksanaan (vide Pasal 9 ayat (2) huruf a dan b Peraturan MenteriKetenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 33 Tahun2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan) dengan mengeluarkanNota

Mitra Ideal Consultant.

Mitra Ideal Consultant.

Mitra Ideal Consultant untuk pembayaran 100% pekerjaan pengawasan pembangunan pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau sebesar Rp. 43.200.000.- . Beserta lampiran :

sebanyak 1918 bungkus, Cialis 80 sebanyak 52 kotak,Green Viagra sebanyak 21 box serta Obat Keras sebanyak 4 (empat) macamterdiri dari Pil KB Kombinasi produki PT.Kimia Farma sebanyak 35 box, PilKB Kombinasi produksi PT.Pratapa Nirmala sebanyak 18 box, PIL KBKombinasi produk Triyasa Nagamas Farma sebanyak 26 box yang terletak digudang toko milik terdakwa.e Bahwa berdasarkan Surat Tugas No.PRO701100312131135P saksiBambang Hery Purwanto dan saksi Hanif Anwar bersama samapetugas lainnya dari Balai Pengawasan

Bahwa perizinan sediaan farmasi (barang bukti tersebut diatas)dilakukan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta.

kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar.Berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan terutamaketerangan saksisaksi dan ahli serta dihubungkan dengan keteranganterdakwa sendiri diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 23Desember 2013 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Toko Obat JI.Niaga Utara No.15 Rt.18 Banjarmasin Kota Banjarmasin.Bahwa pada berdasarkan Surat Tugas No.PRO701100312131135P saksiBambang Hery Purwanto dan saksi Hanif Anwar bersama sama petugaslainnya dari Balai Pengawasan

Kepada Hakim yang Terhormat yang mengadili perkara ini, apabila klienterbukti bersalah menurut Hukum yang sah dan meyakinkan melakukanTindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka klien atas nama HIZKIELMENGI dapat diberikan putusan berupa Pidana dengan Syarat Pengawasanyang kemudian anak di tempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umumdan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana di atur dalamUU SPPA Ps. 71 Ayat (1) huruf b poin 3, untuk di bimbing dan dibina secarabaik yang akan memungkinkan

bagi klien untuk dapat memperbaiki dirinyademi masa depan yang baik, dengan pertimbangan sebagai berikut :Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 5/Pid.SusAnak/2021/PN.MndWali dan orangtua Klien telah menyadari kesalahan dan sangupmemberikan bimbingan dan pengawasan kepada Klien;Memberikan kesempatan kepada Klien untuk diberikan pembinaan,pembimbingan dan pegawasan oleh ibu klien dan keluarganya;Sifat perbuatan Klien adalah kenakalan dan Klien masih tergolonganak yang baik dan masih bisa di bina dengan

pengawasan danbimbingan langsung orang tua serta instansi terkait.Menimbang bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya jaksapenuntut umum telah mengajukan saksisaksi dibawah ini dan keterangan saksisaksi tersebut selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acarapersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.Saksi FILLANI S.

Nikahpara Pemohon telah diumumkan melalui surat pengumuman dengan Nomor221/Pdt.P/2020/PA.Sgta tanggal O02 Juli 2020 pada papan pengumumanPengadilan Agama Sangatta selama 14 hari sebelum perkara a quo disidangkan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung NomorKMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Peradilan jo Keputusan Ketua Mahkamah AgungNomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku ,Buku II, Buku Ill dan Buku Tentang Pengawasan

KHI,Pasal 6 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harusdilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikahtidak mempunyai kekuatan Hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 ayat(1) yang pada pokoknya mengatur tentang urutan kedudukan yang lebih didahulukan untuk menjadi wali dari mempelai wanita, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa wali nikah Pemohon II adalah

Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetanggaPemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :a.bahwa benar Pemohon dan Pemohon Il adalah suami isteri yangtelah menikah pada tanggal 07 Februari 1982;bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan PemohonIl berstatus perawan ;bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon danPemohon II ;bahwa pelaksanaan pernikahan di bawah pengawasan Kantor UrusanAgama Kabupaten Banyuwangi dengan wali Ayah Pemohon II yangbernama

Bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon II sebelumnya tidakmendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilansungkantidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;4. Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulangdihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Balikpapan Timur,Kota Balikpapan,Provinsi KalimantanTimur pada tanggal 18 September 2005,dengan Kutipan Akta NikahNomor : 401/44/1K/20055.

Bahwa sejak dari kelahiran anak pertama Pemohon dan Pemohon IItersebut di dalam akta kelahiran anak pertama pemohon danPemohon IIl,nama Pemohon belum dapat dicantumkan selaku ayahdari anak tersebut dikarenakan perkawinan Pemohon dan PemohonIl dilakukan dibawah pengawasan pencatat nikah,untuk itu parapemohon memerlukan adanya keputusan pengadilan berupapenetapan tentang asalusul anak tersebut;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan

sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon IIberstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untukmelangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturanperundangundangan;e Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan II telah dikaruniaiseorang anak;e Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang Pemohon I dengan PemohonII tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;e Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan tidakdibawah pengawasan

tidakbertentangan dengan perundangundangan demi memperoleh kekuatan hukum sertakepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istri dan anakanak yangdilahirkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahuibahwa perkawinan Pemohon I dan II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinansebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum karena tidak dilaksanakan dibawah pengawasan