Bahwa Pemohon dan Pemohon II pada tanggal 30 September 2016,telah melaksanakan pernikahan kembali dan tercatat pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi KalimantanTimur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0969/191/IX/2016 tanggal 30September 2016;3. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Pemohon II telah berkumpulsebagaimana layaknya suami isteri berjalan rukun dan harmonis dan tidakpernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anakbernama :a.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda NomorPenetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.SM. .......ccccseccsscceecceeeceeeeeeeeeseeeeeeeeeaeeeeeeees 30969/191/IX/2016 Tanggal 30 September 2016, yang Isinyamenerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohonbermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,bukti P.1;2.

bukti dan keteranganlainnya;Mendengarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi Wibiesono danArief dan Terdakwa serta barangbarang bukti yang diajukan di persidangan,Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkantelah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, olehkarena itu kepada terdakwa harus dipidana sebagaimana tersebut dalam amarputusan ini;Mengingat Pasal 44 Perda Kota Pontianak Tahun 2010, Pasal 191

BP/191/XII/2015/Sabhara selaku Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwatelah didakwa melanggar pasal 44 ayat 1 Jo Pasal 28 huruf (b) dan (c) Perda No. 10 Th 2014Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan ketentuan hukum lain yangbersangkutan ;Atas pembacaan catatan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidakkeberatan ;Untuk membuktikan dakwaannya Penyidik selaku Penuntut Umum telah menghadirkansaksi FANDRA Y dan DIMAS P yang keterangannya pada pokoknya sebagaimana diberita

bukti dan keteranganlainnya;Mendengarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi Wibiesono danArief dan Terdakwa serta barangbarang bukti yang diajukan di persidangan,Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkantelah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, olehkarena itu kepada terdakwa harus dipidana sebagaimana tersebut dalam amarputusan ini;Mengingat Pasal 44 Perda Kota Pontianak Tahun 2010, Pasal 191

Kantor Cabang Sragen,beralamat di Jalan Raya Sukowati No.191 Sragen ;Selanjutnya diSebut SCDAGAL ........ceeeeeeee eee eeeeeneen eens Terlawan l.2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan NegaraRepublik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. KantorWilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Cq.

yang dimenangkan oleh almarhum CoresTampi Sompotan dalam perkara perdata Nomor : 191/Pdt/1987.G/PN.Manado tanggal 10 Maret 1988 Jo. Putusan Pengadilan TinggiManado Nomor 154/Pdt/1988/PT.MDO tanggal 12 April 1989, Jo.Putusan Kasasi Nomor 2286 K/Pdt/1989 tanggal 20 Pebruari 1993,lagilagi diperkuat pula dengan Putusan PK Nomor 187 PK/Pdt/1994 tanggal 30 April 1998 ;Hal. 26 dari 47 hal. Put.

Bahwa selanjutnya mengenai bukti Putusan No. 191/Pdt/1987.G/PN.Manado tanggal 10 Maret 1988 didalamnyatercantum secara lengkap batasbatas tanah yaitu ;Sebelah Utara berbatas dengan : Keluarga Soleman Pongohdan Keluarga SompotanLengkong ;Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Raya ;Sebelah Timur berbatas dengan : Saluran Air ;Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Raya ;Bahwa batasbatas tersebut di atas meliputi tanah seluas 76.540 m?yang didalamnya termasuk tanah seluas 38.860 m?

Fotocopy surat keterangan Perdata No. 191/Pdt/1987.G/PN.Manado tanggal 23 Maret 1994 yang diberi tanda P30 ;10.Fotocopy kesaksian tanggal 5 Agustus 1996 yang diberi tandaP31 ;11.Fotocopy Putusan Perdata No. 355/Pdt.G/1996/PN.MDOtanggal 5 April 1997 yang diberi tanda P32 ;Bahwa buktibukti dari No. 1 s/d No. 11 seperti tersebut di atas yangdiajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara PerdataNo.57/Pdt.G/2008/PN.Btg dan buktibukti mana pernah diajukanoleh Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara

tersebut berdasarkan atas Putusan tersebut yang sudahmempunyai kekuatan hukum tetap yang kemudian diajukan sebagaialat bukti di persidangan adalah merupakan bukti otentik yangmempunyai kekuatan bukti sempurna ;Bahwa perlu ditegaskan di sini bahwa dalam perkara perdata Nomor:191/Pdt.G/1987/PN.Mdo. yang bertindak sebagai Kuasa untuk danatas nama Penggugat Cores Tampi Sompotan (almarhum) waktu ituadalah Fien Sompotan (sekarang Penggugat/Termohon Kasasi)berdasarkan surat kuasa No. 35/1989/6930 dibuat

Bahwa selanjutnya mengenai bukti Putusan No. 191/Pdt.G/1987/PN.Mdo., tanggal 10 Maret 1988 didalamnya tercantum secaralengkap batasbatas tanah yaitu :Utara dengan : Keluarga Soleman Pongoh ;Selatan : Jalan Raya ;Timur dengan : Saluran Air;Barat : Jalan Raya ;Hal. 38 dari 47 hal. Put. No. 1256 K/Pdt/2011Bahwa batasbatas tersebut di atas meliputi tanah seluas 76.540 m2yang didalamnya termasuk tanah seluas 38.860 m?

Bahwa gugatan ini sesuai dengan pasal 191 Rbg/180 HiR maka putusandalam perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu sekalipun adaBanding, Verset dan Kasasi;. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini makaberdasar hukum jika tergugat dibebani membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap hariketerlambatan pelaksanaan putusan ini;.

Bahwa Tergugat menolak dalil pengugat dalam angka 6 yangmenyatakan bahwa gugatan ini sesuai dengan pasal 191 RBg/180 HIRmaka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulusekalipun ada Banding, Verset dan Kasasi.Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnyadengan alasan sebagai berikut :Pasal 191 RBg/180 HIR pada pokoknya menentukan bahwa putusanserta merta dapat dijatuhkan, bukan untuk menjamin agar Tergugat tidaklalai untuk membayar ganti rugi, melainkan karena gugatan

Dengan demikian tuntutan serta yang diajukan Penggugattidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 RBg/180 HIR,sehingga tuntutan tersebut harus ditolak untuk seluruhnya..

A Engelbrecht menyebutkan ketentuan pasal 180ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg ada menyebutkan istilah provisioneleeyang dapat diterjemahkan menjadi tuntutan sementara.

penunjukanlangsung kepada Pelaksana Proyek, berdasarkan faktafakta dipersidanganHalaman 39 dari 46 Putusan Nomor 29/Padt.G/2016/PN.Bon.Penggugat tidak membuktikan adanya aktifitas yang dilakukan Tergugatsehingga menimbulkan dampak kepada Penggugat dan terkait putusan dalamperkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad)meskipun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi, Majelis Hakimberpendapat tuntutan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimanaditentukan dalam Pasal 191

Dalam Pokok PerkaraAdapun duduk persoalannya sebagai berikut:Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan serta merta atau gugatandengan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun adaverzet, banding dan kasasi sesuai ketentuan Pasal 191 RbG (u/tvoerbaarbij voorraad) dimana objek sengketa dalam perkara a guo adalah objeksengketa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung yaitu PutusanMahkamah Agung tanggal 28 Februari 1994 Nomor 3264 K/Pdt/1990Hal. 5 dari 31 hal. Put.

Nomor 180 K/Pdt/2013atau putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan Pasal180 HIR/Pasal 191 Rbg, maka putusan dalam perkara a quo dapatdilaksanakan terlebin dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi(uitvoerbaar bij voorraad);.

Para Tergugat harus dibebani uangpaksa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hariketerlambatan menaati putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;19.Bahwa untuk menjamin kepastian hukum gugatan Para Penggugat darietikat buruk Para Tergugat, maka adalah berdasar hukum PengadilanNegeri Makale meletakkan Sita Jaminan di atas objek sengketa;20.Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan gugatan serta merta,maka adalah beralasan hukum Pengadilan Negeri Makale denganberdasarkan Pasal 191

:Bahwa dari ketentuan Pasal 191 R.Bg menentukan sebagai berikut:Pengadilan Negeri dapat memerintahkan putusan dijalankan lebihdahulu walaupun ada perlawanan atau banding jika ada surat yang sahatau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatanhukum sebagai alat bukti jika ada hukuman yang lebih dahulu dengansuatu putusan yang telah mempunyai hukum tetap, demikian gugatanyang didahulukan;Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, dalam persengketaan tentang hakmilik hal tersebut diatur lebih

Apabila telah ada penghukuman dengan surat putusan yang tidakdapat lagi dilawan atau dibanding lagi;Bahwa dari ketentuan Pasal 191 Rbg., dan Pasal 54 Rv tersebut di atasternyata gugatan Penggugat Konvensi (Pemohon Kasasi) didasarkan padaputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga tidakada alasan hukum lagi Pengadilan Negeri Makale untuk tidak melaksanakanhukum secara tepat dan benar, haruslah mengabulkan gugatan PenggugatKonvensi (Pemohon Kasasi) tersebut;.

BahkanTerlawan juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Lelang No.B.191/KC X/ADK/04/2018 Tanggal 05 April 2018.

BahkanTerlawan juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Lelang No.B.191/KC X/ADK/04/2018 Tanggal 05 April 2018. Namun lagilagi PelawanHalaman 38 dari 68 Putusan Perkara Nomor 49/Pat. G/2018/PN Smrtidak mengindahkan itikad baik Terlawan dengan mengabaikan suratpemberitahuan lelang tersebut;8.

B.191/KC/ADK/04/2018 tanggal 5april 2018, debitur Terlawan adalah CV.

BahkanTerlawan juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Lelang No.B.191/KC X/ADK/04/2018 Tanggal O05 April 2018. NamunlagilagiPelawan tidak mengindahkan itikad baik Terlawan dengan mengabaikansurat pemberitahuan lelang tersebut;8.

Terdakwa memiliki Kartu HiswanaMigas (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi) dengan NomorRegister : 191/DS2001/VII/2012, P34.422.07/34/HM/VIII /2012/ Serang, tanggal3 Agustus 2012 atas nama SUMITRA bin ARMANA, dengan kuota pembelianpaling banyak 800 liter/minggu.

Terdakwa memiliki Kartu HiswanaMigas (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi) dengan NomorRegister 191/DS2001/VII/2012, P34.422.07/34/HM/VIII/2012/Serang tanggal 3Agustus 2012 atas nama SUMITRA bin ARMANA dengan kuota pembelianpaling banyak 800 liter/minggu.

Adapun yangmenjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten adalahkarena Terdakwa membeli dan mengangkut BBM premium sudah mendapatizin dari Kepala Desa Sobang dengan bukti berupa Surat Keterangan Usahayang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sobang, Kecamatan Sobang,Kabupaten Pandeglang Nomor 474.2/307/DS.2001/VII/2011 dan Terdakwajuga memiliki Kartu Anggota dari Hiswana Migas Provinsi Banten dengankartu Nomor 191/DS2001/VII/2012,P34.422.07/34/HM/VII/2012/Serang,tanggal 03 Agustus 2012 atas

hanya usaha berjualan bensineceran ini yang bisa saya lakukan untuk menyambung kehidupan saya besertaanak istri dan keluarga saya;Bahwa untuk menjalankan usaha saya menjual Bensin Eceran terhadapmasyarakat di desa, saya Terdakwa memiliki Surat Keterangan Usaha Nomor474.2/307/DS.2001/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa SobangKecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, selanjutnya saya juga memperolehKartu Hiswana MIGAS (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi)dengan Nomor Registrasi 191

disimpulkanbahwa tuntutan provisionil adalah tuntutan yang meminta agar Hakimmenjatuhkan putusan yang bersifat segera dan mendesak untuk dilakukanterhadap salah satu pihak disamping tuntutan pokok dalam petitum gugatan;Menimbang, bahwa atas adanya tuntutan provisionil tersebut, maka MajelisHakim akan memberikan pertimbanganpertimbangan hukum sebagai berikut:Halaman 11 PUTUSAN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN LbbMenimbang, bahwa keputusan yang bersifat sementara (provisi)sebagaimana yang diatur dalam pasal 191

Majikan dan orang yangmengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawabatas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalammelakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orangorang itu. hal tersebut jugaHalaman 18 PUTUSAN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Lbbdiatur dalam ketentuan Pasal 191 Undangundang Nomor 22 tahun 2009 tentangLalu Litas dan Angkuta Jalan menyatakan bahwa:Perusahaan angkutan umumbertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orangyang

mengeluarkan penetapan mengenai sita jaminan terhadap permohonansita jaminan yang dimohonkan penggugat atas kekayaan Tergugat 2 tersebut,maka Petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) haruslah ditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yang meminta agarputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipunpara tergugat menyatakanbanding/Verzet ataupun kasasi Majelis Hakim berpendapat bahwa petitumtersebut tidak beralasan secara hukum karena syaratsyarat yang ditentukandalam pasal 191

II tidak hadir danjuga tidak menyuruh kuasanya hadir dipersidangan walaupun telah dipanggilsecara patut sehingga dalam perkara ini diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum gugatan dikabulkan dansebagian lagi ditolak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkansebagian;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagiandengan maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 dihukum untuk membayar biaya perkaraini;Mengingat, pasal 1365, pasal 1367 KUHPerdata, pasal 191

Register Perkara: PDM 148/Siant/N.2.24/Ep. 3/08/2015 tertanggal 1 September 2015 yangdibacakan dalam persidangan pada tanggal 19 oktober 2015 Batal DemiHukum, dimana putusan yang dijatuhnkan oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Simalungun diputus setelah pemeriksaan dinyatakan selesai danpenuntut umum mengajukan tuntutan pidana sesuai pasal 182 ayat (1)huruf a KUHAP sehingga seharusnya putusan yang dijatunkan oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Simalungun adalah Putusan Bebas (Pasal 191 ayat(1) KUHAP

), Putusan Lepas dari segala tuntutan Hukum (Pasal 191 ayat (2)KUHAP dan Putusan Pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) namun MajelisHakim Pengadilan Negeri Simalungun menyatakan Surat Dakwaan PenuntutUmum Batal Demi Hukum:Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang dalampertimbangannya menerangkan bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum diatas, Dakwaan Kesatau maupun Dakwaan Keduatersebut dalam No.

Perkara: PDM 148/Siant/N.2.24/Ep. 3/08/2015 tertanggal 1 September2015 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 19 Oktober 2015 BatalDemi Hukum di putus setelah pemeriksaan selesai bukannya setelah PenuntutUmum mengajukan tuntutan pidana (Sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP) karena seharusnya setelah Penuntut Umum mengajukan tuntutanpidana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun mengeluarkan putusanyang berisikan Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), Putusan Lepas darisegala

tuntutan Hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP dan Putusan Pemidanaan(Pasal 193 ayat (1) KUHAP) bukan lagi menyatakan Surat Dakwaan PenuntutUmum Batal Demi Hukum; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam pertimbangannyayang menerangkan bahwa pada dasarnya Eksepsi/ Keberatan yang diajukanoleh terdakwa/ Penasihat Hukumnya adalah tentang formalitas penyusunanatau kompetensi Absolut atau kewenangan relatif, sedangkan tentang faktabahwa Keterangan Saksi DIAN RANIKA Als IKA bahwa dirinya dirayu

para saksi dimukapersidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 April 2015yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 0675/Pdt.G/2015/PA.Gs, telah mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon padatanggal 04 September 1989, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Pasar Kliwon Kodya Surakarta, sebagaimana Kutipan AktaNikah Nomor: 191

ia bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri denganTermohon tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya kemudianselanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon;Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengarketerangannya:Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telahmengajukan bukti surat berupa:Him 3 dari 14 him Putusan No.675 /Pdt.G/2015 /PA.Gs.1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 191

kesimpulan yang pada pokoknyatetap pada permohonannya dan mohon putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukberita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohonpada tanggal 04 September 1989, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta NikahNomor 191

SARIDJAN, telah meninggal diJakarta, pada tanggal 30 Nopember 2014, berdasarkan Sertifikat KematianNomor 093/93.29.70Bahwa Ibu Mertua Pemohon yang pertama yang bernama DAMILAH, telahmeninggal di Jakarta, pada tanggal 15 Desember 2005, berdasarkan SURATKETERANGAN KEMATIAN PENDUDUK WNI Nomor 107/1.755.01/2005.Bahwa Ayah mertua pemohon yang bernama SARIDJAN telah melaksanakanperkawinan untuk kedua kalinya dengan SUPARNI di Karang Anyar Kebumen,tanggal 12 Juni 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 191

Suparni sesuai dengan aslinya, tandabukti P4 ;Foto copy Surat Keterangan Kematian No.74/SU/UPTD/PKMMTJ tanggal12 Desember 2014 sesuai dengan aslinya, tanda bukti P5 ;Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ujang Sudiro bin Ngadirunsesuai dengan aslinya, tanda bukti P6 ;Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 92/1969, D No.4389/68 aslinya tanda buktiP 7;Foto copy Kutipan Akta Nikah No.191/12/VI/2007, sesuai dengan aslinya, tandabukti P 8 ;Foto copy Kutipan Akta Nikah No.989/90/X1I1996, sesuai

Tim.Bahwa kemudian ayah mertua pemohon yang bernama SARIDJAN telahmelangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya dengan SUPARNI di KarangAnyar Kebumen, tanggal 12 Juni 2007 sesuai dengan Kutipan Akta NikahNomor 191/12/V1/2007, dan tidak dikaruniai anak (keturunan);Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Istri Pemohon yangbernama WINARNI, di Jakarta Timur, pada tanggal 15 Desember 1996, sesuaidengan Kutipan Akta Nikah Nomor 989/90/XI1/1996;Bahwa selama berlangsungnya pernikahan Pemohon dengan

191/Pdt.G/2013/PA Batg.

PUTUSANNomor 191/Pdt.G/2013/PA Batg.BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX,bertempat tinggal di XXX, Kelurahan Pallantikang, KecamatanBantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai penggugat.melawanTergugat, umur 29 tahun

, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX,bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Somba Opu, KabupatenGowa, sebagai tergugat.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;Telah mendengar keterangan penggugat;Telah memeriksa buktibukti penggugat;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal23 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaBantaengdengan register nomor 191/Pdt.G/2013/PA Batg. tanggal 23September 2013,

Islam.Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undangundang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan Undangundang nomor 50 tahun 2009, maka15diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkansalinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud olehPasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 dan Pasal 275(1) R.Bg dan putusan sela tanggal nomor 191

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikahpada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 di Dusun Borong, Desa Borong,Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta NikahNomor : 191/04/X/2013, tanggal 07 November 2013 yang dikeluarkan olehHal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.334/Pdt.G/2019/PA.BIkPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang,Kabupaten Bulukumba;2.

Bukti Surat.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Nomor 191/04/X/2013Tanggal 07 November 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;2.

Pasal 7 Ayat (1)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan AktaNikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agamaIslam, sesuai fotokopi kutipan akta nikah nomor 191/04/X/2013, tanggal 7November 2013, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki /egalstanding dalam perkara a quo sebagaimana

pidana (onslag van recht vervolging);Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dinyatakan bukansebagai perbuatan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dilepaskan darisegala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka haruslah dipulinkan hakhak Terdakwa dalamkemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 191

S.S.kom dan Terdakwa serta barangbarang bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah danmeyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dipidana sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal 44 ayat (1) Perda Nomor 1 Tahun 2010, Pasal 191 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan yang berhubungan dengan perkara ini;Mengadili1

Fadhil S.Sipdan Daryoto,ST dan Terdakwa serta barangbarang bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah danmeyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dipidana sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal 44 ayat (1) Perda Nomor 1 Tahun 2010, Pasal 191 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan yang berhubungan dengan

Fadhil,S.STP dan Daryoto, ST dan Terdakwa serta barangbarang bukti yang diajukandi persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sahdan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dipidana sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor O01tahun 2010, Pasal 191 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1980 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan