Penggugat:
1.KURSIAH
2.SILVIA HADRIANI
Tergugat:
ACHMAD BASRI
Turut Tergugat:
2.Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara
3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUNGAN

BAMBANG TURYONO bin SIHONOHARDIMARTOJO;Tempat lahir i Klaten;Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 30 April 1954;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Perumahan Puri Kartika Blok DC No. 11,Ciledug, Kota Tangerang;Agama : Katholik;Pekerjaan i PNS / Jabatan Fungsional TehnikPengairan Madya pada Direktorat JenderalSumber Daya Air Kementerian PekerjaanUmum; Terdakwa ditahan oleh:1 Penyidik (tahanan kota), sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10September 2011;2 Perpanjangan

Bambang Turyono bin Sihono Mardimartojo berdasarkanSurat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 75 / KPTS / M / 2008 tanggal 9Januari 2008, telah diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam ProyekTechnical Assisten Basin Water Resources Management (BWRM) pada DirektoratJenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2008 bersamasamadengan Dr. Giovanni Gandolfi, Ir Maryanto, Ir. M.A Samik Ibrahim, Ir. HidayatNotosoegondo, Ir. Herry Sutomo Arief, MBA, Ir Syamsul Bakhri, Ir.

Erwin Rivaie, MSc selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OP SDADirektorat Jenderal Bina Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dengan SaksiDr. Giovanni Gandolfi (Representatif C.

Herry Sutomo Arief, MBA, Ir Syamsul Bakhri, Ir.Alex Syah Fauzi selaku Konsultan Pelaksana Kegiatan Technical Assisten Basin WaterResources Management (BWRM) serta Rinawati (dalam penuntutan terpisah), padatanggal 21 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 12 Desember 2008 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain pada tahun 2008, bertempat di Kantor DirektoratJenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Jalan Pattimura No. 20Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat

Indonesia1 (satu) bundel Surat Izin Edar dari Kementerian Kesehatan R.

NomorRI AKL 11203318013 tanggal 17 Oktober 20131 (satu) lembar Surat Izin Edar dari Kementerian Kesehatan R.!

Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 yang telah disetujuioleh Kemenkes RI dan Kemenkeu RI.Bahwa Persetujuan RKA dan DIPA tersebut diatas telah melalui prosessesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian KesehatanRI dan Kementerian Keuangan RI, hal ini bersesuaian dengan BAP Sar.Gede Ketut Wirakamboja (Saksi yang bersangkutan tidak dihadirkan olehJaksa Penuntut Umum tanpa alasan yang jelas, untuk dimintaiketerangganya di depan Persidangan).

20101 (satu) bundel Purchase Order Nomor: 164/2012DA tanggal 24September 2012 dari PT PETAN DAYA MEDICA kepada CV.CITRAMEDICA Indonesia1 (satu) bundel Surat Izin Edar dari Kementerian Kesehatan R.!

Fotocopy Berita Acara Penelaahan Dana Tugas Pembantuan padaProgram Pembina Upaya Kesehatan Direktorat Jenderal Bina UpayaKesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2012 Bulan Februari 2012.16. Fotocopy Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dengan Nomor : 1144/MENKES/ PER VIII/2010. 47 Dokumen dari MARTALISHA (UPT LPSE Provinsi Sumatera Utara)1.

Kementerian ESDM dengan Penggugat sehinggamemenuhi ketentuan Pasal 2 huruf a Undang Undang Nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah denganUndang Undang Nomor 9 Tahun 2004."Halaman 24 dari 44 halaman.

Bahwa ternyata setelah diteliti oleh PUPN, penyerahan piutang macetdari Kementerian ESDM itu sudah memenuhi syarat sebagai piutangnegara, karena adanya syarat sebagai piutang negara bisa dibuktikansecara hukum, besarnya juga bisa ditetapkan secara hukum;d. Bahwa PUPN telah melakukan penagihanpenagihan.

Bahwa Pencegahan tersebut terhadap pengurus perusahaan batubara,berdasarkan dokumen penyerahan dari Kementerian ESDM kepadaPUPN. Sehingga mekanisme pencegahan dilaksanakan menurut tatapersuratan yang sangat konfidensial;V.

Bahwa terhadap piutang yang tidak tertagih dilaksanakan denganmenerapkan prinsip kehatihatian, sehingga Kementerian/Lembaga (K/L)wajid menilai kualitas piutang, memantau, dan mengambil langkahHalaman 35 dari 44 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2015langkah yang diperlukan dalam rangka hasil penagihan piutang yangtelah disisinkan senantiasa dapat direalisasikan.

Bahwa mengingat implementasi kebijakan penyisihan piutang harusdilakukan secara berjenjang mulai dari Satuan Kerja sampai dengantingkat Kementerian Negara/Lembaga dan memerlukan waktu yang relatifcukup panjang untuk menerapkannya.

EDY NASUTION,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwakuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 99/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 25 Pebruari 2014 dan telah diberitahukan kepada parapihak pada tanggal 05 Juni 2014, 16 Juni 2014 dan 14 Mei 2014 melaluiDirektur Protokoler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukanmemori banding tertanggal

10 Juni 2014 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juni 2014 dan memori bandingtersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 30 Juni 2014, 01 Juli2014 dan 18 Juni 2014 melalui Direktur Protokoler Kementerian Luar NegeriFSpUbIIK IRGOHESIA, jap nssemnsneenemmenseeennnmmesnsensennemennanH enn nHMES EEE RMESRSREE RNMenimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukankontra memori banding tertanggal 18 Juli 2014 yang diterima di KepaniteraanPengadilan

Rasuna SaidKav. 67, Kuningan, Jakarta Selatan 12940;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cahyo Rahadian Muzhar,jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorM.HH.HH.07.0405, tanggal 22 Januari 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JAYA NUR SUKSES (PERSEROAN), beralamat di JalanBuni Nomor 22, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah,Jakarta Barat, yang diwakili oleh Hariyati Widjaja, jabatanDirektur Utama

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut, menarik kembali pencatatanpembubaran badan hukum PT Jaya Nur Sukses pada SisminbakumDirektorat Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia RI, sebagaimana dinyatakan Tergugat dalamSuratnya Nomor AHUAH.01.100003116, tertanggal 9 Mei 2017,Perihal Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT JayaNur Sukses (dalam likuidasi) yang diterbitkan a.n.

., Kurator dan Pengurus dari AsosiasiKurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dengan Surat BuktiPendaftaran Kurator dari Pengurus Nomor AHU.AH.04.03.2018tanggal 19 Oktober 2018, dari Direktur Jenderal Administrasi HukumUmum, Kementerian Hukum dan HAM RI, berkantor di BNJ LawOffice, Gajah Mada Tower, Lantai 22, Suite 003, Jalan Gajah MadaNomor 1926, Jakarta Pusat;.

Meliasa Juan, S.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus dari AsosiasiKurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dengan Surat BuktiPendaftaran Kurator dari Pengurus Nomor AHU.AH.04.03.2018tanggal 19 Oktober 2018, dari Direktur Jenderal Administrasi HukumUmum, Kementerian Hukum dan HAM Rl, berkantor di BNJ LawOffice, Gajah Mada Tower, Lantai 22, Suite 003, Jalan Gajah MadaNomor 1926, Jakarta Pusat;2.

lakukanbersama dengan saksi AKHIRUDDIN ALIAS AKIL, saksi SAIRUL ANRI ALIASIRUL dan saksi AKHIRUDDIN ALIAS AKIL.Adapun barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa : 1 (satu)bungkus plastik transparan diduga berisikan shabu dengan berat Brutto : 2,11(dua koma satu satu) gram untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medandan untuk dijadikan Barang Bukti di persidangan, 1 (satu) unit Handphonemerek Samsung warna silver, 1 (Satu) unit timbangan elektronik.Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian

lakukanbersama dengan saksi AKHIRUDDIN ALIAS AKIL, saksi SAIRUL ANRI ALIASIRUL dan saksi AKHIRUDDIN ALIAS AKIL.Adapun barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bungkusplastik transparan diduga berisikan shabu dengan berat Brutto : 2,11 (dua komasatu satu) gram untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan dan untukdijadikan Barang Bukti di persidangan, 1 (satu) unit Handphone merek Samsungwarna silver, 1 (Satu) unit timbangan elektronik.Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian

lakukan bersamadengan saksi AKHIRUDDIN ALIAS AKIL, saksi SAIRUL ANRI ALIAS IRULdan saksi AKHIRUDDIN ALIAS AKIL.Adapun barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa : 1 (satu)bungkus plastik transparan diduga berisikan shabu dengan berat Brutto : 2,11(dua koma satu satu) gram untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medandan untuk dijadikan Barang Bukti di persidangan, 1 (satu) unit Handphonemerek Samsung warna silver, 1 (satu) unit timbangan elektronik.Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian

RISKI ALAMSYAH kepada saksi BAMBANGSIDHARTA dengan membayar sejumlah uang namun Terdakwa hutangterlebin dahulu dan baru membayar saat sudah memiliki uang; Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa sudah menggunakannarkotika jenis sabu selama 1 (satu) minggu; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatanataupun lembaga terkait terhadap narkotika jenis sabu; Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkanMajelis Hakim dipersidangan;Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

RISKI ALAMSYAH kepada saksi BAMBANGSIDHARTA dengan membayar sejumlah uang namun Terdakwa hutangterlebin dahulu dan baru membayar saat sudah memiliki uang;Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa sudah menggunakannarkotika jenis sabu selama 1 (satu) minggu;Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatanataupun lembaga terkait terhadap narkotika jenis sabu;Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkanMajelis Hakim dipersidangan;Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

Provinsi Sumatera Utara;Bahwa dengan adanya perselisihan tersebut maka oleh Kementerian AgamaLabuhanbatu Utara melalui suratnya Nomor : KD/12.30/I/Ksol.5/2016 tanggal 20Januari 2016 ditujukan kepada Tonga Sinaga (Pemohon Pra Pid) mengatakansehubungan dengan telah selesainya musyawarah bersama tentang tanah padahari Rabu 16 Januari 2016 di Aula MAN Kualuh Hulu dengan ini kamimenyampaikan notulen hasil rapat mufakat bersama ditandatangani Drs.

MA.Saparudin;Bahwa kendapatipun notulen rapat pada point 4 menyebutkan tanah danbangunan yang sudah diwakafkan Partai Golkar maka semua unsur terkait dapatmenerima dan dapat mengembalikan fungsi tanah demi kepentingan masyarakatbanyak;10.11.12.4Bahwa kendatipun telah adanya penolakan Kementerian Agama KabupatenLabuhanbatu Utara sebagai instansi yang berwenang tentang Wakaf namunTermohon Il tetap bersikeras dimana pada tanggal 30 Oktober 2012 melakukanpembongkaran bangunan sekolah Ibtidaiyah dan meteriil

Melakukan pemeriksaan terhadap saksi Mahdan Munte (Kepala Seksi Bimas Islamdi Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara) pada tanggal 28 November2016;15. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi M. Junid (Kepala KUA Kecamatan Na.IXXKabupaten Labuhanbatu Utara) pada tanggal 28 November 2016;16. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi Hasanudin Siregar (Kasi Pem di KantorCamat NA.IXX Kabupaten Labura) pada tanggal 29 November 2016;17. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi H.

Bukti P1 : Fotocopy Sertifkat Nomor : 181/Wakaf tanggal 22 September 1995,bukti P1 Fotocopy tidak ada aslinya, aslinya ada di Kementerian AgamaLabuhan Batu;2. Bukti P2 : Fotocopy Sertifkat Nomor : 70/Wakaf tanggal 2 Januari 1993, bukti P2 Fotocopy tidak ada aslinya, aslinya ada di Kementerian Agama Labuhan Batu;3. Bukti P3 : Fotocopy Surat Nomor : BKMAA/03/KP/V1/2013 tanggal 28 Juni 2013,bukti P3 Fotocopy sesuai dengan aslinya;4.

Ali Wansyah Ritonga(tokoh masyarakat Desa Kampung Pajak/ mantan anggota DPRD KabupatenLabuhanbatu Utara) pada tanggal 19 Oktober 2016, bukti T.I16 sesuai denganaslinya;Bukti T.l17 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Mahdan Munthe(Kepala Seksi Bimas Islam di Kementerian Agama Kabupaten LabuhanbatuUtara) pada tanggal 28 November 2016, bukti T.l17 sesuai dengan aslinya;18.19.20.21.22.23.24.25.24Bukti T.I18 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi M.

NUIH bin MADI
Terbanding/Tergugat I : DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PU RI SELAKU KETUA TIM PENGADAAN TANAH JALAN TOL RUAS CINERE JAGORAWI
Terbanding/Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA DEPOK
Turut Terbanding/Penggugat II : NASRIN bin H. NUIH bin MADI
Turut Terbanding/Penggugat III : INAH binti H. NUIH bin MADI
Turut Terbanding/Penggugat IV : NASAN bin H.

terkena pembangunan jalan Tol CinereJagorawi(Cijago), ganti ruginya tidak diberikan kepada pihak manapun dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 32 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Jalan Tol bahwadalam hal pembangunan Jalan Tol menggunakan jalan yang ada, makaharus disediakan Jalan Pengganti ;12.Bahwa lebih lanjut Tergugat II menyatakan dalam jawabannya angka 3sebagai berikut : Perlu kami sampaikan bahwa Kementerian

Bahwa Penggugat dalam perkara a quo mengajukan gugatanterhadap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatRI sebagai Tergugat;2. Bahwa sesuai dengan prosedur, dalam pelaksanaan pengadaantanah yang digunakan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah JalanTol Pandaan Malang, saat ini adalah UndangUndang Nomor 2Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunanuntuk Kepentingan Umum (UU 2/2012);3.

Intansi yang memerlukan tanah.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah menyatakan:Pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah.Bahwa instansi yang memerlukan dalam perkara a quo adalahyang membangun untuk Jalan Tol Ruas Cinere Jagorawi dalamhal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat.Bahwa

GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMATBahwa Penggugat telah keliru dalam penyebutan namapihakTergugat didalam gugatannya, karena penamaan Tergugat yang benaradalah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Republik Indonesia sedangkan didalam gugatanPenggugat disebutkan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PekerjaanUmum Republik Indonesia.Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuknomenklatur

yang benar adalah Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat.Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 285/PDT/2020/PT.BDG.Bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat M.

Khairun Nisa.Masingmasing warga negara Indonesia, pekerjaanAparatur Sipil Negara pada Kementerian Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan diJalan H.R.

Lily Montarcih Limantara.Bendahara : Elisabeth Natalia, SE.Pengawas : Yudhistira, S.SA.yang pernah diterima dan dicatat Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia dalam Daftar Yayasan Nomor AHU0013326.AH.01.12.TAHUNHalaman 28 dari 72 halaman.

., telah diterima dan dicatat dalamDaftar Yayasan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHUAH.01.060024661, tanggal 07Mei 2021,dan Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Taman Harapan MalangNomor 5 tanggal 10 Agustus 2021 telah diterima dan dicatat dalam DaftarYayasan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum Nomor AHUAH.01.060026891, tanggal 13 Agustus2021.Bahwa terkait perubahan Susunan Pembina Yayasan

Lily Montarcih Limantara.Bendahara : Elisabeth Natalia, S.E.Pengawas : Yudhistira, S.Sa.Keduanya dibuat dihadapan Notaris Dyah Widhiawati, S.H., M.Kn., Notaris diMalang, yang pernah diterima dan dicatat Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia dalam Daftar Yayasan Nomor AHU0013326.AH.01.12.

Akta Penegasan Nomor10, tanggal 14 Juli 2017 yang keduanya dibuat di Notaris Dyah Widhiawati,S,H., M.Kn (Selanjutnya disebut akta PENGGUGAT) yang pernah diterimadan dicatat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam DaftarYayasan Nomor: AHU0013326.AH.01.12.

Setiawan, Nomor5364/TP/1999 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KabupatenPurbalingga;P6: Fotokopi ljazan Sekolah Dasar Negeri 2 Sidareja, KecamatanKaligondang, Kabupaten Purbalingga, Nomor DNO3Dd 0115403 milikEko Setiawan, dikeluarkan tanggal 12 Juni 2010 oleh KementerianPendidikan Nasional Republik Indonesia;P7: Fotokopi ljazan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2Kaligondang, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, NomorDN03 DI 0098270 milik nama Eko Setiawan, dikeluarkan tanggal 1 Juni2013 oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;P8: Fotokopi ljazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1Kaligondang, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, NomorDN03 Mk/O6 0105471 milik Eko Setiawan, dikeluarkan tanggal 7 Mel2016 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;P9: Fotokopi Kartu.

SPPH) yakni Nama Hanapia lahir pada tanggai 11, November 1960 adalah salah / keliru dan yang benar adalah Nama Napia Bau, lahir pada tanggai 1 Januari 1949 sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir dari Kantor Desa Parangloe;

3 Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan dokumen Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian

/Padt.P/2020/PN SgmMenimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yangmeminta agar Penetapan ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikanelemen data kependudukan Pemohon pada Kantor Kementerian Agama Gowamenurut penilaian Hakim hal tersebut dapat pula dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan makaPemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amarpenetapan ini;Mengingat dan memperhatikan

Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas inidapat digunakan untuk pengurusan dokumen Penyelenggaraan Haji danUmrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa;4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohonsejumlah Rp 136.000,00 (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah);Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 235./Padt.P/2020/PN SgmDemikian ditetapbkan pada hari SELASA tanggal 3 Nopember 2020oleh RISTANTI RAHIM, S.H.

;Fotokopi Kartu Keluarga atas nama CALON MENANTU PEMOHONNo. tertanggal 29 Juni 2015 dari Kepala Dinas kependudukan danPencatatan Sipil KABUPATEN PURBALINGGA ( P.8. ) ;Fotokopi Akta Cerai No. 2059/AC/2016/PA.Pbg tanggal 05 Januari2016 atas nama CALON MENANTU PEMOHON dari PengadilanAgama Purbalingga (P.9. ) ;Surat Penolakan Pernikahan dari Kementerian Agama Kantor UrusanAgama Kecamatan Padamara, KABUPATEN PURBALINGGA Nomor : tanggal 07 April 2016 ( P.10. ) ;Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan

persyaratanPernikahan dari Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KecamatanPadamara, KABUPATEN PURBALINGGA Nomor : tanggal 07 April2016 (P.11.)

telah memberikan nama kepada Pemohon dengan nama Royke;halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Tjke Bahwa Pemohon lahir di Makasar pada tanggal 21 April 1974, sesuai denganAkte Kelahiran No. 223/1974 dan diberi nama oleh orang tua Pemohon adalahRoyke;e Bahwa nama Pemohon tertera di Akte Kelahiran, ijazah Terakhir UniversitasAtma Jaya dan Paspor tertulis dan terbaca dengan nama Royke;e Bahwa nama Pemohon juga tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluargadan NPWP yang dikeluarkan oleh Kementerian

Keuangan Republik Indonesiatertulis dan terbaca dengan nama Royke Tanralili;e Bahwa dengan adanya nama Royke terdapat kekurangan namadibelakanganya yakni ditambah dengan nama Tanralili jadi namanya yangtertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan NPWP yangdikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia tertulis danterbaca dengan nama Royke Tanralili;e Bahwa Pemohon, mohon ditetapbkan nama yang dahulu Royke menjadi RoykeTanralili;e Bahwa kekurangan nama tersebut perlu

dan tata cara pendaftaran penduduk danpencatatan sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenaipencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapanpengadilan;halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2021/PN KpnMenimbang, bahwa untuk pencatatan atau pelaporan kematian yang telahmelampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, diatur dalam Surat DirjenKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

menurut hukum sehingga patutdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makasudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, ketentuan pasal 44 UndangUndang Nomor 24 tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil,Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

MulyakaryaJayaco di Provinsi Sumatera Utara, selama perkara ini berjalan sampaiadanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatanhukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain di Kemudian hari;Dalam Pokok Perkara:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia Nomor $.109/MenLHKPHPL/HPL.0/2019 tanggal 4 Februari 2019, hal Tindak LanjutPermohonan Perpanjangan IUPHHKHA PT.

Mulyakarya Jayaco diProvinsi Sumatera Utara;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.109/MenLHKPHPL/HPL.0/2019 tanggal 4 Februari 2019, hal Tindak LanjutPermohonan Perpanjangan IUPHHKHA PT. Mulyakarya Jayaco diProvinsi Sumatera Utara;Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 484 K/TUN/20204. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat untukmemperpanjang IUPHHKHA atas nama PT.

Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik dari Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia RI DKI Jakarta atas nama LU LING, tanggal 12 Juni 2019,diberi tanda P7;Menimbang, bahwa buktibukti Surat tersebut di atas berupa foto copy,diberi tanda bukti P1 sampai dengan P7, telah diberi materai secukupnya dantelah dilegalisasi, serta telah dicocokan sesuai dengan aslinya, dan buktibuktitersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti Surat, di persidangantelah

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonanini, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakahpermohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa dari adanya surat bukti P1, P2, dan P7 berupaKartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Surat Izin Tinggal TerbatasElektronik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI DKI Jakarta atasnama LU LING, ternyata bahwa Para Pemohon tinggal di wilayah PengadilanNegeri Jakarta Barat, maka Pengadilan Negeri

., Kesemuanya Pegawai pada Badan Pembinaan HukumNasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.1,berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, JakartaTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorPHN.HN.04.0303 tertanggal 23 Januari 2017, selanjutnyadisebut SCDAGAl .......... cece sete eeeeeeetsetttttseseeeees DTERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :6/PENDIS/2017/PTUN.JKT tertanggal 13 Januari 2017 tentangPenetapan

DPC SBSI memiliki LBH SBSI tingkat Kabupaten / Kota.Bahwa pada tahun 2014, Penggugat beberapa kali pergi bertanyake Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang dulubernama Departemen Hukum dan HAM meminta agar LembagaBantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dapat diikutsertakan sebagai Organisasi Bantuan Hukum sesuai dengan UUNo. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Namun oleh petugasyang ditemui di Kementerian Hukum dan HAM menjawab belumada pengaturan Bantuan Hukum.Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2015, Penggugat pergilagi bertanya ke Humas Kemenkumham yang juga dijawab belumada. Akan tetapi Penggugat mengetahui sudah ada OrganisasiBantuan Hukum dan HAM (Kanwil Kumham).

Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUNJKT10.Bahwa karena mendapatkan informasi bahwa verifikasi dilakukansecara serentak di seluruh Indonesia, Penggugat lalu memintakepada Koodinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(Korwil SBSIl) di seluruh Provinsi di Indonesia menugaskanLembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBHSBSI) untuk datang ke kantor Wilayah Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia di setiap Provinsi untuk mendaftarkanVerifikasi dan Akreditasi menjadi Organisasi Bantuan Hukum

Putusan Nomor : 6/G/2017/PTUNJKTnegara termaksud Kementerian Hukum dan HAM di setiap Provinsimasingmasing.18. Bahwa sikap diam Tergugat tersebut telah menghambatkeikutsertaan LBH SBSI di setiap provinsi yang notabene adalahmerupakan struktur organisasi di tingkat provinsi dalam organisasiSBSI in casu Penggugat.19.

Utroleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan danKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian KetenagakerjaanRepublik Indonesia; Surat Tugas Nomor tersebut yang ditanda tangani olehGHAZMAHADI, S.T., M.M. selaku Direktur Pengawasan NormaKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian KetenagakerjaanRepublik Indonesia perihal untuk memberikan keterangan di Unit IlTindak Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polres PelabuhanTanjung Priok (terlampir).Bahwa Lisensi K3 adalah : kartu

UtrBahwa mekanisme penerbitan Lisensi K3 Operator Forklift, SuratKeterangan Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja BidangPesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator di Direktorat JenderalPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan KesehatanKerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia adalah;1.

Lisensi K3Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan danKesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku KerjaOperator dan siapa yang berwenang untuk mencetak Surat Ijin Operator(SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat PembinaanTeknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat danAngkut dan Buku Kerja Operator yang selanjutnya digunakan di DirektoratJenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan danKesehatan Kerja (K3) Kementerian

Ketenagakerjaan Republik IndonesiaBerdasarkan Permenaker No. 30 Tahun 2015 tentang Pelayanan TerpaduSatu Atap Kementerian Ketenagakerjaan hal tersebut tidak dikenakan biaya,kemudian yang berwenang mencetak Lisensi K3 Operator Forklift, SuratHalaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.UtrKeterangan Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja BidangPesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator adalah DirektoratJenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan danKesehatan

Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.Bahwa lama masa berlaku untuk 1 (Satu) kali perpanjangan Surat IjinOperator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, SertifikatPembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang PesawatAngkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator yang dilakukan oleh DirektoratJenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan danKesehatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesiaberdasarkan ketentuan Permenaker 8 Tahun