Ditemukan 2675571 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemerintah daerah Peraturan pemerintah Penghinaan Pemerintah kota padang Barang jasa pemerintah
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 19-05-2021 — Putus : 07-04-2022 — Upload : 19-04-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 428/Pdt.G/2021/PN Mdn
Tanggal 7 April 2022 — BUTAR-BUTAR
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq, Kepala Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan,
2.Pemerintah RI Cq, Camat Kecamatan Medan Kota, Kota Medan
51 — 10
  • BUTAR-BUTAR
    Turut Tergugat:
    1.Pemerintah RI Cq, Kepala Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan,
    2.Pemerintah RI Cq, Camat Kecamatan Medan Kota, Kota Medan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-01-2015 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 04-12-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PDT/2015/PT DKI
Tanggal 12 Februari 2015 —
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH RI CQ KEPALA BPN RI CQ KEPALA KANTOR BPN KANWIL DKI JAKARTA
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA RAYA cq GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA ( GUBERNUR DKI JAKARTA)
99 — 18

  • Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH RI CQ KEPALA BPN RI CQ KEPALA KANTOR BPN KANWIL DKI JAKARTA
    Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA RAYA cq GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA ( GUBERNUR DKI JAKARTA)
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 08-11-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 325/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 14 Desember 2021 — P.Tei
Terbanding/Turut Tergugat III : Pemerintah Kelurahan Sapanang
Terbanding/Turut Tergugat IV : Pemerintah Kecamatan Bungoro
Terbanding/Turut Tergugat V : Badan Pertanahan Nasional (BPN Kab.Pangkep)
68 — 65
  • P.Tei
    Terbanding/Turut Tergugat III : Pemerintah Kelurahan Sapanang
    Terbanding/Turut Tergugat IV : Pemerintah Kecamatan Bungoro
    Terbanding/Turut Tergugat V : Badan Pertanahan Nasional (BPN Kab.Pangkep)
    Putusan No325/PDT/2021/ PT MKS(LPBHINMI) yang berkantor di Perumahan Griya Rizkita BlokB/3 Makassar/Email: saifulhamsa@gmail.com, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2021, dan telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas II Pangkepdengan Nomor: 21/SK/DAF/PDT/III/2021 tanggal 2 Maret2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semulaTergugat;Pemerintah Kelurahan Sapanang, bertempat tinggal di JI.
    Poros Tonasa Il,Salebbo, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro,Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaiTurut Terbandin semula Turut Tergugat ;Pemerintah Kecamatan Bungoro, tempat kedudukan Jalan Poros MakassarParePare, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro,Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaiTurut Terbandng Il semulaTurut Tergugat II;Badan Pertanahan Nasional (BPN Kabupaten Pangkep), tempat kedudukanJalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Perak,Kecamatan Pangkajene,
    atasnama subjek pajak Nganro B Mappasoko dengan nomor objek pajak73.09.060.004.014.0103.0 yang berhubungan dengan SPPT PBB yangbukan merupakan suatu bukti kepemilikan tanah; Menimbang, bahwabukti surat P21 berupa Ketetapan IPEDA dengan nama wajib bayarNganro Bin Mappasoko bukan merupakan suatu bukti kepemilikan tanahmutlak, akan tetapi merupakan suatu tanda pembayaran pajak (PBB);MAJELIS YANG MULIABahwa senyatanya Surat Ketetapan Ipeda adalah bukti hak lama yangmasih diakui ( Vide Pasal 24 Peraturan Pemerintah
    Putusan No325/PDT/2021/ PT MKSnama Hj.P.TEI (terbanding ) adalah milik dari NGANRO B MAPPASOKO,bahwa dalam case ini Pemerintah Kelurahan Sapanang juga dijadikan TurutTergugat I/Turut Terbanding maka dengan demikian ini adalah sebuahpengakuan yang memliki bukti hukum yang sah, karena itu beralasan hukummengabulkan gugatan para penggugat/para pembandingKEBERATAN KE DUABELASBahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Pertama pada halaman 3638antara lain : Menimbang, bahwa selanjutnya Mayjelis Hakim =
    Bahwa pada bukti surat penggugat P.17 tentang silsilan keturunan nganro bMappasoko, ini membuktikan halhal yang terkesan dirakayasa karenasilsilah yang benar harus diketahui oleh camat setempat karena itu adalahsalah satu persyaratan sahnya suatu silsilah sedangkan silsilah pada buktiP.17 tidah diketahui olen pemerintah kecamatan.d.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 06-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 760/Pdt.P/2016/PN.Sby
Tanggal 6 September 2016 — Diah Ajeng Wardhani
28 — 2
  • Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya nomor : 22668/1988, tertanggal Dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus delapan puluh delapan, yang semula nama Pemohon tertulis Diah Ajeng Wardhani dirubah menjadi Maria Veronica Diah Ajeng Wardhani ;3.
    Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya (yang dahulu Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya) untuk melakukan Pencatatan Pinggir tentang perubahan nama seperti tersebut diatas dalam Register Kelahiran Tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu ;4. Membebankan biaya permohonan Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
    Bahwa untuk perubahan nama, diperlukan Catatan Pinggir dalam Daftar Kelahiran Tahunyang sedang berjalan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya(yang dahulu Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati Il Surabaya) harus terlebihdahulu mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri Surabaya ;7.
    Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran yangdikeluarkan Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati Il Surabaya nomor :22668/1988, tertanggal Dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus delapan puluhdelapan, yang semula nama Pemohon tertulis Diah Ajeng Wardhani dirubah menjadi MariaVeronica Diah Ajeng Wardhani ;3.
    Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil KotamadyaSurabaya (yang dahulu Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati Il Surabaya)untuk melakukan Pencatatan Pinggir tentang perubahan nama seperti tersebut diatasdalam Register Kelahiran Tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu ;4.
    Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran yangdikeluarkan Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati Il Surabaya nomor :22668/1988, tertanggal Dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus delapanpuluh delapan, yang semula nama Pemohon tertulis Diah Ajeng Wardhani dirubahmenjadi Maria Veronica Diah Ajeng Wardhani ;3.
Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata Agama Waris Islam
Register : 09-01-2017 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Wsp
Tanggal 19 Januari 2017 — Pemohon I dan Pemohon II
60 — 22
  • Menyatakan Sumardi bin Messa tidak diketahui tempat tinggal dan alamat jelasnya di wilayah Repiblik Indonesia sejak tahun 2010 berdasarkan surat keterangan tidak berdomisili dari Pemerintah Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng nomor 082/DMT/VIII/2015 tertanggal 27 Agustus 2015;3.
    Menyatakan Kasmawati binti Daming telah meninggal dunia pada tahun 2015 berdasarkan surat keterangan kematian dari pemerintah Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor 05/DMT/XI/2015. tertanggal 19 Juni 2015;4. Menetapkan ahli waris almarhumah.Kasmawati binti Daming yaitu :- Nursan bin Sumardi (Pemohon I);- Muh. Sapri bin Sumardi (Pemohon II);5.
    Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteriantara Sumardi bin Messa dengan Almarhumah Kasmawatib inti Daming;Bahwa Sumardi hanya satu kali menikah denga status jejaka dan isterinyabernama Kasmawati binti Daming dengan status perawan;Bahwa hasil pernikahannya tersebut telah dikeruniai 2 orang anak yaituPara Pemohon;Bahwa pada tahun 2010, Sumardi bin Messa tidak diketahui tempattinggalnya dan alamat jelasnyadi Wilayah Republik Indonesia berdasarkansurat keterangan tidak berdomisili dari pemerintah
    Desa Marioritengnga,Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor : 082/DMT/VIII/2015tertanggal 27 Agustus 2015;Bahwa Kasmawati binti Daming telah meninggal dunia berdasarkan suratketerangan kematian dari pemerintah Desa Marioritengnga, KecamatanMarioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor : 05/DMT/XI/2015 tertanggal 19Juni 2015 dengan meninggalkan 2 orang anak yaitu : Nursan Bin Sumardi; Muh.
    DesaMarioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor :082/DMT/VIII/2015 tertanggal 27 Agustus 2015;Menyatakan KASMAWATIbinti DAMING telah meninggal dunia pada tahun2015 berdasarkan surat keterangan kematian dari pemerintah DesaMarioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng No.05/DMT/X1/2015. tertanggal 19 Juni 2015;Menetapkan Ahli Waris Almarhumah.Kasmawati binti Daming yaitu : NURSAN bin SUMARDI (Anak).
    Menyatakan Sumardi bin Messa tidak diketahui tempat tinggal dan alamatjelasnya di wilayah Repiblik Indonesia sejak tahun 2010 berdasarkan suratketerangan tidak berdomisili dari Pemerintah Desa Marioritengnga,Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng nomor 082/DMT/VIII/2015tertanggal 27 Agustus 2015;3.
    Menyatakan Kasmawati binti Daming telah meninggal dunia pada tahun2015 berdasarkan surat keterangan kematian dari pemerintah DesaMarioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor05/DMT/X1I/2015. tertanggal 19 Juni 2015;4. Menetapkan ahli waris almarhumah.Kasmawati binti Daming yaitu : Nursan bin Sumardi (Pemohon l); Muh. Sapri bin Sumardi (Pemohon Il);5.
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Permohonan
Register : 27-02-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 28-05-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Sgt
Tanggal 19 Maret 2020 — -Veronikawaty Manalu
39 — 11
  • No : 1218-LT-16062011-0173 yang diterbitkan Pemerintah Serdang Bedagai tanggal 16 Juni 2011, KTP dengan Nomor NIK: 1218154712960002 yang diterbitkan Pemerintah Serdang Bedagai tanggal 26 Maret 2013 yang semula tertulis nama Pemohon Veronika Wati Manalu diperbaiki dan di ubah menjadi nama Veronikawaty Manalu;3.
    Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama pada AktaKelahiran, KTP yang di terbitkan olen Pemerintah Kabupaten SerdangBedagai;Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pat.P/2020/PN Sgt2.
    No : 1218LT160620110173 yang diterbitkanPemerintah Serdang Bedagai tanggal 16 Juni 2011,KTP dengan NomorNIK: 1218154712960002 yang diterbitkan Pemerintah Serdang Bedagaitanggal 26 Maret 2013 yang semula tertulis nama Pemohon VeronikaWati Manalu .diperbaiki dan di ubah menjadi nama VeronikawatyManalu;3.
    No : 1218LT160620110173 yang diterbitkan Pemerintah Serdang Bedagai tanggal 16 Juni 2011,KTPdengan Nomor NIK: 1218154712960002 yang diterbitkan Pemerintah SerdangBedagai tanggal 26 Maret 2013 yang semula tertulis nama Pemohon VeronikaWati Manalu, diperbaiki dan di ubah menjadi nama Veronikawaty Manalu,adalah sah dan patut untuk dikabulkan;Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Padt.P/2020/PN SgtMenimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 2 (dua)dikabulkan dimana berkaitan
    No : 1218LT160620110173 yang diterbitkanPemerintah Serdang Bedagai tanggal 16 Juni 2011, KTP dengan NomorNIK: 1218154712960002 yang diterbitkan Pemerintah Serdang Bedagaitanggal 26 Maret 2013 yang semula tertulis nama Pemohon VeronikaWati Manalu diperbaiki dan di ubah menjadi nama VeronikawatyManalu:3.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 15-03-2018 — Putus : 22-06-2018 — Upload : 27-06-2018
Putusan PTUN JAMBI Nomor 8/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 22 Juni 2018 — ZULKIFLI.S.Pd.M.Si VS BUPATI TEBO
134 — 78
  • Menyatakan batal Keputusan Bupati Tebo Nomor 821.22/21/BKPSDM Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tanggal 31 Januari 2018 Nomor urut 1 (satu) atas nama Zulkifli, S.Pd.; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tebo Nomor 821.22/21/BKPSDM Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tanggal 31 Januari 2018 Nomor urut 1 (satu) atas nama Zulkifli, S.Pd.;4.
    (Job Fit) JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
    T. 6)12 Bahwa setelah menjalani beberapa tahapan proses dan prosedur sebagaimanayang di perintahkan dan di atur dalam perundangundangan yang berlaku, dansetelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Komisi Aparatur SipilNegara, selanjutnya Bupati Tebo sebagai Pejabat Pembina Kepagawaian (PPK)Pemerintah Kabupaten Tebo mengeluarkan Keputusan Nomor : 821.22/21/BKPSDM Tanggal 31 Januari 2018 Tetang Mutasi Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
    /12/2017Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Rencana Pelaksanaan Evaluasi danPenilaian Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Panitia SeleksiJabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo,Provinsi Jambi mengadakan Rapat Pleno membahas Uji Kesesuaian (JobFit) JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.Bahwa pelaksanaan evaluasi dan penilaian Kinerja JPT Pratama melaluiUji Kesesuaian (Job Fit) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi JabatanPimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah
    Kabupaten Tebo,sebagaimana yang di atur dalam Undangundang Nomor : 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor: 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka setiap akhir tahunanggaran, akan dilakukan evaluasi dan penilaian kinerja oleh Tim PenilaianKinerja Organisasi Perangkat Daerah bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama(JPTP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.Bahwa salah satu Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah KabupatenTebo yang
    Kabupaten Tebo mengeluarkan Keputusan Nomor : 821.22/21/BKPSDM Tanggal 31 Januari 2018 Tetang Mutasi Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Putus : 03-09-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 430/Pdt.G/2015/PN.SBY
Tanggal 3 September 2015 — JI SAN LING melawan TIO FEIRDIJONO SOENTIONO
17 — 1
  • Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada tanggal 23 Agustus 1994 pada Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 811/WNI/1994, diterbitkan tanggal 23 Agustus 1994, putus karena perceraian ;- 4.
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan turunan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar buku register perceraian yang berlaku ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)
    surat bukti :TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal : 25 Mei2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor :430/Pdt.G/2015/PN.Sby terdaftar tanggal : 25 Mei 2015, telah mengemukakan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut : 20222 2n nono nen1.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Surabaya, dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 18 Agustus 1994 dan tercatatpada pada KantorPencatatan Sipil Pemerintah
    Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat padatanggal 23 Agustus 1994 pada Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah KotamdyaDaerah Tingkat Il Surabaya sebagaimana tercantum dalam Kutipan AktaPerkawinan Nomor 811/WNI/1994, diterbitkan tanggal 23 Agustus 1994, PUTUSKARENA PERCERAIAN 302 222 n 2 nnn nnn nnn nnn cece nce ncn en cece3.
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkanturunan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya untukdicatat dalam daftar buku register perceraian yang berlaku;4. Membebankan biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka mohon Putusan yangseadiladilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Ex Aequo et Bono).
Pengadilan PA MALANG Perdata Agama
Register : 10-02-2014 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 29-08-2014
Putusan PA MALANG Nomor 43/Pdt.P/2014/PA.Mlg
Tanggal 28 Februari 2014 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
16 — 7
  • Membebankan kepada Pemerintah melalui DIPA Pengadilan Agama Malang tahun 2014 untuk membayar biaya perkara para Pemohon sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;
    Membebankan kepada Pemerintah melalui DIPA Pengadilan AgamaMalang tahun 2014 untuk membayar biaya perkara para Pemohonsebesar Rp. 206.000, (dua ratus enam ribu rupiah) ;Demikianlah penetapan ini dijatunkan dalam sidangpermusyawaratan Pengadilan Agama Malang pada hari Jumat tanggal28 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul akhir1435 Hijriyah, oleh kami H. MUH. DJAMIL, SH. sebagai HakimKetua Majelis, dan H. SYAMSUL ARIFIN, SH. dan Dra.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 K/PDT/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — 1. BUDI DARMAWAN, S.H, DK VS 1. DESMAN, DK
60 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI PEKANBARU CQ KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU, tersebut;
    ., beralamat di Jalan JenderalSudirman Nomor 16, Kelurahan Cinta Raja,Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQKEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQKEJAKSAAN TINGGI PEKANBARU CQKEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU, berkedudukandi Jalan Jendral Sudirman Nomor 16, Kelurahan CintaRaja, Kecamatan Sail, Kota pekanbaru, diwakili olehSuripto Irianto, S.H., selaku Kepala Kejaksaan NegeriPekanbaru, dalam hal ini keduanya memberikan kuasakepada Rizky Rahmatullah, S.H., dan kawankawan,Para Jaksa
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIACQ KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAANTINGG! PEKANBARU CQ KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU,tersebut:Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 222 K/Pdt/20202. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkarapada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
Pengadilan PA MALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 12-06-2013 — Putus : 03-10-2013 — Upload : 08-05-2014
Putusan PA MALANG Nomor 1114/Pdt.G/2013/PA.Mlg
Tanggal 3 Oktober 2013 — PEMOHON DAN TERMOHON
5 — 3
  • Membebankan kepada Pemerintah melalui DIPA Pengadilan Agama Malang tahun 2013 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).---------------------------------------------------------------------------------
    Membebankan kepada Pemerintah melalui DIPA Pengadilan Agama Malangtahun 2013 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000, (Tiga ratusribu rupiah).Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakimpada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013M bertepatan dengan tanggal 27Zulkaidah 1434 H, oleh kami H. MUH. DJAMIL, S.H sebagai Ketua Majelis,Dr. H. MOH. FAISHOL HASANUDDIN,S.H., M.H.dan Dra. Hj. MASNAH ALImasingmasing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj.
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 27-03-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 02-02-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1483/Pdt.G/2018/PA.JT
Tanggal 10 Oktober 2018 — PEMOHON berlawanan dengan TERMOHON
42 — 16
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 13-08-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 02-02-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3399/Pdt.G/2018/PA.JT
Tanggal 17 Oktober 2018 — PEMOHON berlawanan dengan TERMOHON
28 — 15
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 07-10-2015 — Putus : 09-11-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2353/Pdt.G/2015/PA.TA
Tanggal 9 Nopember 2015 — Penggugat Tergugat
15 — 4
  • lsh sh 55x 5 525 olsArtinya: Apabila (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, makaperkara itu dapat diputus berdasarkan buktibukti ;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini denganalasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo.
    Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
    dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturanperundangundangan tersebutdiatas;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pulayurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tangal 26 Maret1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadiperselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga Penggugat danTergugat telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuanpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 07-04-2015 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 903/Pdt.G/2015/PA.TA
Tanggal 21 Mei 2015 — Pemohon Termohon
13 — 5
  • ., atas namaSapuan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan danPencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tulungagung, telah dicocokkandan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (P.1);Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 0903/Pdt.G/2015/PA.TA2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ... tanggal ..., atas nama ... dan ...yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan ..., Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup (P.2);B. Bukti Saksi.
    2006 sudah goyah dan tidak harmonis,sering bertengkar disebabkan masalah Tergugat berselingkuh dengan lakilakilain anam ... asal dari ..., pbuncaknya Pemohon pergi meninggalkan Termohonpulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang selama kurnag lebih 7tahun, yang berakibat keduanya tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteridengan pisah tempat dan tidak terjalin komunikasi secara baik;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak inidengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
    Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon didukung buktibukti yang diajukan oleh Pemohon ( P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi), makatelah ditemukan fakta sebagai berikut;e Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah padatanggal 16 Mei 1995 dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 oranganak lakilaki; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
    Selanjutnya dalam Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
    bahwa akibat perselisihan danpertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempattinggal selama kurang lebih 7 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluargaagar kembali rukun dengan Termohon, tapi upaya tersebut tidak berhasil,dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikandengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awalpersidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31Peraturan Pemerintah
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 25-02-2015 — Putus : 26-03-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 564/Pdt.G/2015/PA.TA
Tanggal 26 Maret 2015 — Pemohon Termohon
22 — 13
  • Tanggal Agustus 2012, atasnama ... yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung,telah dicocokkan dan isi sesuai dengan aslinya, telah dicocokkan dan isisesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (P.1);2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ... Tanggal ..., atas nama Pemohondan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, telahdicocokkan dan isi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (P.2);B.
    tidak terima atas nafkah yang diberikan Pemohon dan selalumerasa kurang, Termohon boros serta mempunyai banyak hutang di luarsepengetahan Pemohon kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohonpulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang selama kurang lebih 4bulan, berakibat keduanya tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteridengan pisah tempat dan tidak terjalin komunikasi secara baik;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak inidengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
    Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon didukung buktibukti yang diajukan oleh Pemohon ( P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi), makatelah ditemukan fakta sebagai berikut;e Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah padatanggal 28 Agsutus 2013 dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;e Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis
    Selanjutnya dalam Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
    antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempattinggal selama kurang lebih 4 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluargaagar kembali rukun dengan Termohon, tapi upaya tersebut tidak berhasil,dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi;Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2014/PA.TA.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikandengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awalpersidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31Peraturan Pemerintah
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 17-09-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 21-01-2015
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2234/Pdt.G/2014/PA.TA
Tanggal 30 Oktober 2014 — Pemohon Termohon
11 — 0
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 26-11-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 04-05-2015
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2880/Pdt.G/2014/PA.TA
Tanggal 8 Januari 2015 — Penggugat Tergugat
8 — 0
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yangdikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Pemerintah KabupatenTulungagung, telah dicocokkan dan isi sesuai dengan aslinya,bermeterai cukup (P.1);Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2014/PA.TA2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yangdibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Tulungagung, telah dicocokkan dan isi sesuaidengan aslinya bermeterai cukup (P.2);B. SaksiSaksi.
    pernahmemberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat berusaha sendiri untukmencukupi kebutuhan seharihari, akibatnya Penggugat pulang ke rumahorang tua Penggugat hingga sekarang selama kurang lebih 1 1% tahun danselama itu antara keduanya tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteridengan pisah tempat tinggal dan putus komunikasi, karenanya Penggugatmengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tulungagung;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini denganalasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
    Selanjutnya dalam Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
    unsurunsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturanperundangundangan tersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pulayurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tangal 26 MaretHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2014/PA.TA1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadiperselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telahpecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 27-01-2015 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 330/Pdt.G/2015/PA.TA
Tanggal 26 Februari 2015 — Pemohon Termohon
12 — 1
  • Termohon sendiri, bahkan hubungan Termohon dengan lakilakitersebut hingga mempunyai anak, kKemudian Termohon pergi meninggalkanPemohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang selamaHalaman 8 dari 18 Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2015/PA.TAkurang lebih 3 bulan, yang berakibat keduanya tidak ada lagi hubunganlayaknya suami isteri dengan pisah tempat dan tidak terjalin kKomunikasisecara baik;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak inidengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
    Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2)Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2015/PA.TAPeraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon didukung buktibukti yang diajukan oleh Pemohon ( P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi), makatelah ditemukan fakta sebagai berikut;e Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah padatanggal 16 September 2002 dan selama pernikahan telah dikaruniaiseorang
    Selanjutnya dalam Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
    antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempattinggal selama kurang lebih 3 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluargaagar kembali rukun dengan Termohon, tapi upaya tersebut tidak berhasil,dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikandengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awalpersidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 0330/Pdt.G/2015/PA.TAPeraturan Pemerintah
    dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturanperundangundangan tersebut di atas;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pulaYurispudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tangal 26 Maret1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadiperselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecahdan permohoann cerai talak telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 23-01-2015 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 290/Pdt.G/2015/PA.TA
Tanggal 26 Februari 2015 — Pemohon Termohon
12 — 1
  • bertengkar disebabkan Termohon bertindaksemaunya sendiri, tidak menurut pada Pemohon dan apabila diansehatiTermohon berani melawan Pemohon, kemudian Termohon pergi meninggalkanPemohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang selamakurang lebih 2 bulan, yang berakibat keduanya tidak ada lagi hubunganlayaknya suami isteri dengan pisah tempat dan tidak terjalin kKomunikasisecara baik;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak inidengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
    Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon didukung buktibukti yang diajukan oleh Pemohon ( P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi), makatelah ditemukan fakta sebagai berikut;e Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah padatanggal 11 Oktober 2014 dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;e Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekurangkurangnya
    Selanjutnya dalam Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
    bahwa akibat perselisihan danpertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempattinggal selama kurang lebih 2 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluargaagar kembali rukun dengan Termohon, tapi upaya tersebut tidak berhasil,dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikandengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awalpersidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31Peraturan Pemerintah
    dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturanperundangundangan tersebut di atas;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pulaYurispudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tangal 26 Maret1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadiperselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecahdan permohoann cerai talak telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah