Ditemukan 2675953 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Peraturan pemerintah Pemerintah daerah Penghinaan Pemerintah kota padang Barang jasa pemerintah
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 13-01-2015 — Putus : 13-03-2015 — Upload : 05-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 12/PDT/2015/PT JMB
Tanggal 13 Maret 2015 — Pembanding/Penggugat : TARINALDI HIDRAT Diwakili Oleh : ARMAIDI TAHAR, SH
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH KOTA (PEMKO) SUNGAI PENUH, Cq DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH Diwakili Oleh : ANTON RAHMANTO, SH, Dkk
44 — 15
  • Pembanding/Penggugat : TARINALDI HIDRAT Diwakili Oleh : ARMAIDI TAHAR, SH
    Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH KOTA (PEMKO) SUNGAI PENUH, Cq DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH Diwakili Oleh : ANTON RAHMANTO, SH, Dkk
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Putus : 02-09-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 299/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 2 September 2016 — BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk, dan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Republik Indonesia
146 — 86
  • BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk, dan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Republik Indonesia
    Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kepala Kantor Badan PertanahanNasional Pusat Jakarta CQ. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional JawaTengah CQ.
    Bahwa Tergugat Ill (Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten) dalam hal inisifatnya hanya melaksanakan pencatatan administrasi saja dan tidak berhakHal 40 dari 44 hal Putusan Nomor : 299/Pdt/2016/PT SMGmenguji kebenaran materiil Akta Peralihnan Hak atas tanah tersebut, karenapengajuannya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah Tanah jo.
    Pasal 114 Peraturan Menteri AgrariaNo. 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berkaitan tentang PendaftaranHak Tanggungan, sehingga gugatan penggugat tidak dapat kami terima /gugatan tersebut kami tolak.Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat/ Pembanding tersebut,Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Maret2016 No.128/Pdt.G/2015/PN.KIn. yang amar selengkapnya sebagai berikut1.
Pengadilan PN DEMAK Perdata
Register : 20-03-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 18-10-2021
Putusan PN DEMAK Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Dmk
Tanggal 21 September 2020 — Penggugat:
1.KARSIPAH
2.SRI YULIYANTI
3.DIAN ARIZKA
4.PUJI LESTARI
5.PUJO CAHYONO
Tergugat:
PEMERINTAH DESA SARIREJO KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK
39 — 0
  • Penggugat:
    1.KARSIPAH
    2.SRI YULIYANTI
    3.DIAN ARIZKA
    4.PUJI LESTARI
    5.PUJO CAHYONO
    Tergugat:
    PEMERINTAH DESA SARIREJO KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-08-2011 — Upload : 16-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3127 K/PDT/2010
Tanggal 22 Agustus 2011 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEHUTANAN Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM Cq. KEPALA KANTOR BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BBKSDA) JAWA TIMUR VS. PT.. KAPUAS RAYA,
46 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEHUTANAN Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM Cq. KEPALA KANTOR BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BBKSDA) JAWA TIMUR VS. PT.. KAPUAS RAYA,
    PUTUSANNomor : 3127 K/PDT/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMENKEHUTANAN Cq.
    Pelaksana TeknisKonservasi Sumber Daya Alam, yang menyatakan Balai BesarKonservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) menyelenggarakanfungsinya yang antara lain melakukan penyidikan, perlindungan danpengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan serta satwa liar didalam dan diluar kawasan hutan ; Pasal 2 Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 188.2/1003/116/2003 tanggal 7 Juni 2003 khususnya yang menyatakan Berkaitandengan hal tersebut di atas dan sambil menunggu pelimpahankewenangan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah
    putusanJudex Facti telah tidak memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan sehingga putusan tersebut cacad hukum ;Menimbang, bahwa terlepas alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat : Bahwa penyitaan dalam perkara pidana bukan kewenangan Hakim perdata ; Bahwakarena itu gugatan Penggugat tidak beralasan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapatMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasidari Pemohon Kasasi : PEMERINTAH
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 27-04-2021 — Putus : 28-12-2021 — Upload : 05-02-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 28 Desember 2021 — Penggugat:
NANOGRID LIMITED
Tergugat:
EVELYN WIRJAATMADJA
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN HUKUM dan HAM RI Cq DIRJEN HKI Cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
30 — 19
  • Penggugat:
    NANOGRID LIMITED
    Tergugat:
    EVELYN WIRJAATMADJA
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN HUKUM dan HAM RI Cq DIRJEN HKI Cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Pengadilan PT AMBON Perdata Tanah
Putus : 19-09-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PT AMBON Nomor 28/PDT/2014/PT AMB
Tanggal 19 September 2014 — SUKUR, SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH DI MASOHI; PEMERINTAH NEGERI WAAI (RAJA); SEKRETARIS NEGERI WAAI
43 — 14
  • SUKUR, SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH DI MASOHI; PEMERINTAH NEGERI WAAI (RAJA); SEKRETARIS NEGERI WAAI
    PEMERINTAH NEGERI WAAI (RAJA), Beralamat Negeri WaaiKecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, sebagai TURUTTERBANDING Ill semula TERGUGAT IV;4.
    Bahwa pada awalnya dalam suatu kehidupan rumah tangga LA ISAMUtelah melangsungkan pernikahan dengan WA ODE DARAENI dan dalamperkawinan tersebut telah dikarunia 3 Orang Anak masing masing :e WA TJUMU . 22222 2 2220 nnn nn nnn nnn nnn ence ne nnn n nn ennenenes LA HANE..;= anna nanan nnn neee LA ASYIUN.; nnn nena eeSesuai Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah KabupatenMaluku Tengah Desa Wai Kecamatan Salahutu dengan Nomor : 366 / NW/ X/ 2006 tertanggal 13 Oktober 2006 (akan dibuktikan).;8
    ;Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 28/PDT/2014/PT.AMB10.11.12.13.Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2006 di lingkungan Lakulepa KelurahanMajapahit Kecamatan Batauga Kabupaten LA ISAMU telah meninggaldunia dan meninggalkan ketiga anaknya yaitu :WA TJUMU .; ==Sesuai Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 474.3 / 10.2tertanggal 27 September 2011 dan Surat Keterangan Ahli Warisdengan Nomor : 474.103 yang dikeluarkan oleh Pemerintah KabupatenButon Kecamatan Batauga Kelurahan Majapahit pada tanggal 27September
    Sukur selakuSekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah selaku Ketua PanitiaPengadaan Tanah Kabupaten Maluku Tengah (Tergugat Ill),Pemerintah Negeri Waai (Raja) (Tergugat IV), Sekretaris NegeriWaai (Tergugat V), sedangkan dalam Perkara Perdata Nomor : 41 /Pdt.G / 2012 / PN AB Jo.
    Sukur selaku Sekretaris Daerah Kabupaten MalukuTengah selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten MalukuTengah (Tergugat Ill), Pemerintah Negeri Waai (Raja) (Tergugat IV), Sekretaris Negeri Waai (Tergugat V).;. OBJEK GUGATAN / DASAR GUGATAN..Dalam perkara in casu dan Perkara Perdata Nomor : 41 / Pdt.G / 2012/ PN AB Jo.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 12-09-2022 — Putus : 21-02-2023 — Upload : 24-03-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 91/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 21 Februari 2023 — ALOMAMPA PERSADA
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENKUMHAM RI Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
104 — 16
  • ALOMAMPA PERSADA
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH RI Cq KEMENKUMHAM RI Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Pengadilan PN LANGSA Perdata
Register : 25-11-2020 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 25-05-2021
Putusan PN LANGSA Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lgs
Tanggal 3 Mei 2021 — PELABUHAN KOTA LANGSA
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH KOTA LANGSA C.Q WALIKOTA LANGSA
2.CV. AYUDHIA MANAGEMENT
255 — 114
  • PELABUHAN KOTA LANGSA
    Turut Tergugat:
    1.PEMERINTAH KOTA LANGSA C.Q WALIKOTA LANGSA
    2.CV. AYUDHIA MANAGEMENT
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata
Register : 03-10-2022 — Putus : 26-01-2023 — Upload : 27-01-2023
Putusan PN WONOSOBO Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wsb
Tanggal 26 Januari 2023 — Musopik
5.Pemerintah Desa Gemblengan
82 — 31
  • Musopik
    5.Pemerintah Desa Gemblengan
Pengadilan PN SOASIU Perdata Tanah
Putus : 30-04-2015 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN SOASIU Nomor - 5-PDT-G-2014-PN-SOS
Tanggal 30 April 2015 — - PENGGUGAT BORTOLOMEUS JEMPORMASE - TERGUGAT JOHANIS TALELE,Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq, Gubernur Maluku Utara di Sofifi, Cq, Bupati Halmahera Tengah di Weda Cq, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah
66 — 46
  • - PENGGUGAT BORTOLOMEUS JEMPORMASE- TERGUGAT JOHANIS TALELE,Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq, Gubernur Maluku Utara di Sofifi, Cq, Bupati Halmahera Tengah di Weda Cq, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah
    ;Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq, Gubernur MalukuUtara di Sofifi, Cq, Bupati Halmahera Tengah di Weda Cq, BadanPertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IL.
    Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq,Gubernur Maluku Utara di Sofifi, Cq, Bupati Halmahera Tengah di WedaCq, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah,tidak pernah datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggilsecara patut dan sah, yaitu berdasarkan relas panggilan sebagai berikut :e Pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014, yang dilakukan di tempatkedudukan Tenggugat II, ditempat tersebut bertemu dan berbicaralangsung dengan SAPUTRA P, Kepala Seksi HTPTKantor PertanahanKabupaten
    Oleh sebabitu pada saat mereka membongkar hutan tersbeut tidak ada orang lainatau pihak manapun yang menegur atau melarang mereka;Bahwa sangatlah keliru kalau dikatakan tanah yang disengketakana padatahun 1992 dibongkar dan diolah oleh almarhum Izaac Tahalele dan sayaTergugat . alasanya karena pada tahun 1992 saya tergugat masihbersekolah atau kuliah di Universitas Khairun Ternate;Bahwa pembuatan jalan pada tahun 2013 oleh Pemerintah KabupatenHalmahera Timur tidak menebang/menggusur pohon cengkih
    sengkete pada tanggal 24 Februari 2015dan saksi melihat ada tanaman pohon sengon dan pohon kelapa namunsaksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon sengon tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelolah tanah sengketa setelahPenggugat pergi adalah KAMANE WARARAK;Bahwa sekarang ini di tengah kebun sengketa pada tahun 20132014dibuat jalan umum dan saat itu Kepala Desa mendaftar pemilik tanahyang masuk dalam pembuatan jalan umum untuk dilakukan pembebasantanah dan diberi biaya ganti rugi oleh Pemerintah
    yang ditanam oleh Penggugat dan tanaman nenas yangtumbuh diatas tanah sengketa, selain itu saksi tidak tahu karena saksilama tidak datang ke kebun;Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Tergugat ;Bahwa penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut dan saksi tidakmengetahui apakah tanah tersebut pernah dikuasakan ke orang lain olehPenggugat atau tidak;Bahwa setelah Penggugat pindah ke saumlaki almarhum KAMANEWARARAK pernah mengolah tanah sengketa;Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemerintah
Pengadilan PN MARISA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-09-2018 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 24-03-2020
Putusan PN MARISA Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Mar
Tanggal 17 Juli 2019 — Perdata - Oktavanus Katili Lawan -Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI Cq Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Gorontalo Cq Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato, Dkk
137 — 60
  • Perdata- Oktavanus Katili Lawan-Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI Cq Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Gorontalo Cq Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato, Dkk
    MOHAMADPAUZIL BAKARI, S.H Advokat/ Konsultan Hukum dari Tim Advokasi danBantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, berkedudukandi Kantor SETDA Bagian Hukum Pemda Kab.
    dan Tergugat Il pada dasarnya menyatakan bahwatanah yang saat ini berdiri bangunan SMP Negeri 3 Duhiadaa adalahbenar salah satu aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwatoyang dalam saat ini dalam Pengawasan Tergugat.4. Bahwa tanah dimaksud tidak ada hubungan hukumnya denganPenggugat ataupun sebagaimana dalil Penggugat berasal dari alm.
    AniKatili ataupun dari W.M Bumuloh, karena sebagaimana bukti suratkepemilikan yang ada tanah dimaksud dibeli oleh Pemerintah DaerahHalaman 13 dari 52 PutusanNomor 19 /Pdt.G/2018/PN Mar.Kabupaten Pohuwato melalui bidang Keuangan dan Aset dariSuryaharto Polumulo selaku Tergugat Ill.Bahwa sewaktu Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato melaluiTergugat Il membeli tanah dimaksud tidak ada pihak lain yangmenguasai tanah tersebut selain Tergugat Ill.
    Kuasa tidakbisa melapor sana sini oleh karena tidak punya biaya, teroaksa kuasamemohon kebijakan dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus tanah tersebutpihak yang ketiga yang ketiga anaknya YANI KATILI.Kebetulan lokasi tersebut kena Proyek Kecamatan Duhiadaa.
    Ani Katili ataupundari W.M Bumuloh, karena sebagaimana bukti surat kepemilikan yang adatanah dimaksud dibeli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwatomelalui bidang Keuangan dan Aset dari Suryaharto Polumulo selakuTergugat III;bahwa sewaktu Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato melalui TergugatIl membeli tanah dimaksud tidak ada pihak lain yang menguasai tanahtersebut selain Tergugat Ill.
Pengadilan PN SELONG Perdata
Register : 06-09-2017 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 27-11-2023
Putusan PN SELONG Nomor 102/Pdt.G/2017/PN Sel
Tanggal 3 Januari 2018 — Penggugat:
1.MAMIQ PARHAN
2.MAMIQ MURNI
3.MAMIQ SRIATI
4.BAIQ NURJANNAH
5.MAMIQ HIRWANUDIN
6.BAIQ HASMAH
7.BAIQ HUSNIATI
8.BAIQ REHANAH
9.BAIQ HIDAYAH
10.B A I Q E N Y
11.LALU ZUL
12.LALU HADI
13.AMAQ HADI
14.AMAQ HUSNUL
15.AMAQ RUDI
16.AMAQ DIKI
Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur
2.Pemerintah Desa Karang Baru
3.MAHNAN
4.Pemerintah Desa Jineng
5.INAQ ANDI
75 — 64
  • Penggugat:
    1.MAMIQ PARHAN
    2.MAMIQ MURNI
    3.MAMIQ SRIATI
    4.BAIQ NURJANNAH
    5.MAMIQ HIRWANUDIN
    6.BAIQ HASMAH
    7.BAIQ HUSNIATI
    8.BAIQ REHANAH
    9.BAIQ HIDAYAH
    10.B A I Q E N Y
    11.LALU ZUL
    12.LALU HADI
    13.AMAQ HADI
    14.AMAQ HUSNUL
    15.AMAQ RUDI
    16.AMAQ DIKI
    Tergugat:
    1.Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur
    2.Pemerintah Desa Karang Baru
    3.MAHNAN
    4.Pemerintah Desa Jineng
    5.INAQ ANDI
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 30-04-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 29-11-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 278/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 17 Juli 2019 — Aminah Binti Ismail Gayo
Terbanding/Tergugat II : Tjong Agus suryadi
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH NRI Cq. KEMENTERIAN ATR BPN RI, Cq. KAKANWIL ATR BPN PROV.DKI JAKARTA, Cq. KEPALA SELATAN
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH NRI. Cq.GUB.PROV.DKI JKT, Cq. WALKOT JAKSEL, Cq. Camat Kec.PancoranCq. Lurah Kel.Duren Tiga
Terbanding/Turut Tergugat II : PNRI Cq.KEMENKEU RICq.DirjenPajakCq.Kanwil Dirjen Pjk DKI Jkt CqKanwilPjkJaksel, Cq.
32 — 3
  • Aminah Binti Ismail Gayo
    Terbanding/Tergugat II : Tjong Agus suryadi
    Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH NRI Cq. KEMENTERIAN ATR BPN RI, Cq. KAKANWIL ATR BPN PROV.DKI JAKARTA, Cq. KEPALA SELATAN
    Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH NRI. Cq.GUB.PROV.DKI JKT, Cq. WALKOT JAKSEL, Cq. Camat Kec.PancoranCq. Lurah Kel.Duren Tiga
    Terbanding/Turut Tergugat II : PNRI Cq.KEMENKEU RICq.DirjenPajakCq.Kanwil Dirjen Pjk DKI Jkt CqKanwilPjkJaksel, Cq.
    DPP UPPD Pancoran
    Terbanding/Turut Tergugat III : PEMERINTAH NEGARA RI. Cq. KEMENKUMHAM Cq. Kantor Wilayah DKI Jakarta BHP
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 27-09-2021 — Putus : 26-10-2021 — Upload : 28-10-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 557/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 26 Oktober 2021 — JAKARTA PROPERTINDO
Terbanding/Turut Tergugat : Gubernur Kepala Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
44 — 0
  • JAKARTA PROPERTINDO
    Terbanding/Turut Tergugat : Gubernur Kepala Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-07-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2828 K/Pdt/2010
Tanggal 27 Juli 2011 — AMAQ IPI BIN HAJI NURUDIN VS PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AMAQ IPI BIN HAJI NURUDIN VS PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 30-01-2023 — Putus : 27-02-2023 — Upload : 01-03-2023
Putusan PN BATAM Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Btm
Tanggal 27 Februari 2023 — Pemohon:
NOTO DJOKO POERNOMO
Termohon:
1.KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG cq RESKRIM UNIT I BARELANG, KOTA BATAM
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
138 — 73
  • Pemohon:
    NOTO DJOKO POERNOMO
    Termohon:
    1.KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG cq RESKRIM UNIT I BARELANG, KOTA BATAM
    2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 31-07-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 08-01-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 138/Pdt.G/2019/PN Mtr
Tanggal 20 Desember 2019 — ASTRA SEDAYA FINANCE alias ACC
2.Pemerintah RI Cq. Presiden RI Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDA NTB
3.SUSIADI
128 — 61
  • ASTRA SEDAYA FINANCE alias ACC
    2.Pemerintah RI Cq. Presiden RI Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDA NTB
    3.SUSIADI
    Mtr, tanggal 29 Agustusselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cg, Presiden Republik Indonesia diJakarta, Cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIKINDONESIA (kapolri) di Jakarta Cq, kepala kepolisianDaerah Nusa Tenggara Barat (kapolda), jalan LangkoNo. 77 Mataram, Nusa Tengggara Barat, telahmemberikan Kuasa pada Abdul Azas Siagian, SH.,MH.,H.L. Mustiarep, SH.,MM., A.A. Gede Raka, SH., WayanGatot M.
    kewajiban hukum yang melekat, melakukanpengawasan dalam wilayah tugas, sebagaimana di atur dalam pasal10 (1) undangundang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian yangHalaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pat.G/2019/PN Mtrberbunyi Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerahhukum sebagaimana di maksud dalam pasal 6 (2) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara dihierarki dimana tergugat II tidak mengambil tindakan atas langkahlangkah pasal 4 peraturan pemerintah
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 22-02-2024 — Putus : 08-03-2024 — Upload : 18-03-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Plg
Tanggal 8 Maret 2024 — Pemohon:
Munawaroh
Termohon:
1.Kanit Reskrim Polsek Seberang Ulu II Palembang
2.Kapolsek Seberang Ulu II Palembang
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan
12 — 10
  • Pemohon:
    Munawaroh
    Termohon:
    1.Kanit Reskrim Polsek Seberang Ulu II Palembang
    2.Kapolsek Seberang Ulu II Palembang
    3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan
Pengadilan PT KENDARI Perdata Tanah
Putus : 20-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT KENDARI Nomor 17/Pdt /2011/PT.Sultra.
Tanggal 20 April 2011 — Pemerintah Negara Republik Indonesia di Jakarta, cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, cq. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Sebagai Pembanding Melawan Rosmina Sirajuddin Gani Sebagai terbanding
47 — 19
  • Pemerintah Negara Republik Indonesia di Jakarta, cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, cq. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Sebagai Pembanding MelawanRosmina Sirajuddin Gani Sebagai terbanding
    Untukitu. guna menentukan siapa yang sebenarnya berhak, maka pihakWetama dalam perkara perdata No. 50/Pdt.G/2008/PN.Kdi harusdijadikan pula sebagai pihak Tergugat dalam perkara iniselain Pemerintah Negara Republik Indonesia di Jakarta, cq.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berkedudukan diJakarta, cq.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pendidikan
Register : 29-08-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 19-04-2016
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 128/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 16 April 2015 — YAYASAN PENDIDIKAN TRISILA vs KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA dan PT. PPEN Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
185 — 250
  • YAYASAN PENDIDIKAN TRISILA vs KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA dan PT. PPEN Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)