Gusti Made Indra Dwipayana, lahir tanggal 30Maret2003.Adalah samasama berada dibawah asuhan didikandan pengawasan Penggugat danTergugat.1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriDenpasar , supaya mengirimkan sehelai putusanPengadilan Negeri Denpasar ini yang telahmempunyai kekuatan hokum tetap kepada KantorCatatan Sipil Kota Denpasar dan Kantor CatatanSipil Dati Il Tabanan gunadicatatkan........dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untukitu.2.

Menyatakan bahwa anakanak yang lahir dariperkawinanantara........antara Penggugat dan Tergugat yangbernama :1.1 Gusti Putu) Merangka Gunaarta, lahir tanggal1121996.Adalah berada dibawah pengawasan Penggugat danTergugat, sewaktuwaktu Penggugat dan Tergugatdapat memberikan kasih sayang kepada anakanaknya tanpa halangan dariSiapapUN.3.

Ditandatangani diPekalongan, 06 Maret 2004 ;1 (satu) lembar SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWASAN KAPAL PENANGKAPIKAN No.PK.001/33/13/UPP.Rbg2012. Ditandatangani di Rembang, 31 Agustus 2012 ;1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN RADIO TELEMUNIKASI KAPALBERUKURAN 100 M3 850 M3 No.PK.002/20/17/UUP.Rbg12.

MINA SAMUDRA MAKMUR II, GT. 29 terbuat dari kayu denganpenggerak utama mesin Merk Mitsubishi 80 PK, jumlah geladak 1 (satu).Dokumen Kapal terdiri dari :a. 1 (satu) lembar PAS TAHUNAN KAPAL PENANGKAP IKAN Ditandatangani diRembang, tanggal 05 April 2012 ;b. 1 (satu) lIembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) No.1477/Fp.Ditandatangani di Pekalongan, 06 Maret 2004 ;Q1 (satu) lembar SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWASAN KAPALPENANGKAP IKAN No.PK.001/33/13/UPP.Rbg2012.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah perkawinansecara Islam pada 1996, di luar pengawasan PejabatKantor Urusan Agama KabupatenBanyuwangi ; 2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yangmenikahkan bernama XXXX yang bertindak sebagai walinikah orang tua kandung Pemohon II bernama XXXXdengan dihadiri dua orang saksi, masing masingbernama SAKSI I dan SAKSI II dengan maskawin uangsebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) telahdibayar tunai ; 3.

telahmemberikan keterangan yang pada intinya sebagaiberikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I danPemohon II, karena saksi sebagai tetanggaParaPemohon ; Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah denganPemohon II pada tanggal 15 April 1996,dan yang menjadi wali nikah adalah ayahPemohon II bernama XXX, sedangmaskawinya berupa uangsebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai danyang menjadi saksi adalah saksi sendiri dan SAKSII ;5 Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I denganPemohon II di luar pengawasan

sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon IIberstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untukmelangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturanperundangundangan;e Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan II telah dikaruniaiseorang anak;e Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang Pemohon I dengan PemohonII tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;e Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan tidakdibawah pengawasan

tidakbertentangan dengan perundangundangan demi memperoleh kekuatan hukum sertakepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istri dan anakanak yangdilahirkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahuibahwa perkawinan Pemohon I dan II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinansebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum karena tidak dilaksanakan dibawah pengawasan

Bekasibagian pengawasan ;Bahwa selanjutnya dengan berdalih bahwa Para Penggugat melakukanserangkaian tindakan Mogok Kerja yang tidak sah, selanjutnya pada tanggal04 Febuari 2009 (Sdr. Saiful) dan pada tanggal 02 febuari 2009 (Sdr.Sudaryanto) pihak TERGUGAT mengeluarkan kebijakan sewenangwenangberupa PHK sepihak terhadap PARA PENGGUGAT.

SBKIKEF/MI/Bks/I/2009 tertanggal 03 Febuari 2009kembali mengadukan perlakuan dan tindakan pihak manajemen kepadaDisnaker Kabupaten Bekasi bagian pengawasan ;13. Bahwa tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PARAPENGGUGAT merupakan perbuatan/tindakan melawan hukum, karena mogokkerja yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dilakukan sesuai peratiranhukum yang berlaku.

berisi kristal transparan yang diduga sabu denganberat 0,29 gram kemudian diberi nomor kode laboratorium019082/T/08/2017; 1(satu) plastik klip berisi tiga buah pipet kaca yang terdapat bercakbercakputih diduga sisa sabu yang dikemudian diberi nomor kode laboratorium019083/T/08/2017mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol No urut 61 LampiranUndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenangmaupun tidak dalam pengawasan

tersebut bisadihisap sebanyak 2(dua) sampai 3 (tiga) kali hisap dan asapnya terdakwakeluarkan lagi seperti layaknya orang merokok.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine NomorR/272/VIIV2017/Biddokkes tanggal 10 Agustus 2017 yang diperiksa danditandatangani oleh dr.SRI REJEKI K dengan hasil pemeriksaan urine an.RUJIYANTO BIN SUROSO menunjukkan hasil METAMPHETAMINE POSITIF(+), AMPETHAMINE POSITIF (+).Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenangmaupun tidak dalam pengawasan

Bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon II sebelumnya tidakmendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilansungkantidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;4. Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulangdihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Balikpapan Timur,Kota Balikpapan,Provinsi KalimantanTimur pada tanggal 18 September 2005,dengan Kutipan Akta NikahNomor : 401/44/1K/20055.

Bahwa sejak dari kelahiran anak pertama Pemohon dan Pemohon IItersebut di dalam akta kelahiran anak pertama pemohon danPemohon IIl,nama Pemohon belum dapat dicantumkan selaku ayahdari anak tersebut dikarenakan perkawinan Pemohon dan PemohonIl dilakukan dibawah pengawasan pencatat nikah,untuk itu parapemohon memerlukan adanya keputusan pengadilan berupapenetapan tentang asalusul anak tersebut;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan

Saksi HENDRY ARIESSENO, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut ;e Bahwa saksi adalah PNS pada kantor KIPM Kelas 1 Batam denganjabatan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian yang tugasnyaadalah melakukan pengawasan lalulintas ikan serta hasil perikananlainnya;e Bahwa Saksi pada hari kamis tanggal 2 Juni sekitar pukul.09.00mendapat informasi dari Kasi Penindakan Sdr.

Atas informasi ini saksi melakukan koordinasi dengan Sdr.Hendry sebagai Kasie Pengawasan dan Pengendalian Stasiun Karantina Ikan,Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Batam dan memintauntuk ikut dalam operasi penegahan yang diduga bernama terdakwa Andi Williamalias Asu alias Alfin. Setelah koordinasi dengan Karantina Ikan selanjutnya sekitarpukul 08.00 wib saksi perintahkan Sdr.

Berdasarkaninformasi ini maka saksi perintahkan staf pengawasan yang bertugas diPenyebrangan Internasional Batam Center, Batam untuk melakukan pengawasankhusus terhadap target dan saksi perintahkan juga kepada tim intejen untukmendukung pengawasan. Pada sekitar pukul 17.30 WIB saksi mendapat laporaninteljen bahwa target sudah dan dalam proses masuk ke wilayah pabean.

Udang ini sesuai perintah saksi David Tan harus dikirim kepembeli di Singgapore yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya melaluipelabuhan Ferry Batam Center sekitar jam 11.00 WIB, namun rencana pengirimanpukul 11.00 WIB tersebut terdakwa batalkan karena terdakwa melihat adanyapeningkatan pengawasan petugas Karantina ikan dan petugas Bea dan Cukai.

Bahwa karena adanya peningkatan pengawasan petugas Karantina ikan dan petugasBea dan Cukai di pelabuhan Ferry Batam Center maka pengiriman benih UdangLobster (Panulirus spp.) sebanyak 23.670 ekor dalam 146 kantong plastik beroksigendikemas pada 10 bok streyroform yang semula akan dikirim pukul 11.00 WIBterdakwa batalkan.

Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Pasca Bencana Alam Tahun 2008(Kontrak) Nomor: KU.08.08/TV/456.a/2009 tanggal17 April 2009 antara Pejabat Pembuat KomitmenPerencanaan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 dan Bidang Pengawasan Ke PUan Tahun Anggaran2009, serta Perencanaan Teknis Tahun Anggaran 2010 dengan CV. EL EMUNAH;24. Berita Acara Serah Terima Terakhir Pekerjaan (FHO). Nomor KU.09.04/34 1/HIBA H/ VI/2010,tanggal 4 Juni 2010;25.

Teknik Jalan dan Jembatantahun 2009 CV.EL Munah;Laporan Triwulan Bulan Juni, Juli, Agustus 2009 pekerjaan Rehabilitasi Jalan ResemWaeNgencung Kecamatan Langke Rembong;Laporan audit pekerjaan Rehabilitasi Jalan ResemWae Ngencung Kecamatan Langke Rembong;Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Pasca Bencana Alam Tahun2008 (Kontrak) Nomor: KU.08.08/IV/456.a/2009 tanggal17 April 2009 antara Pejabat PembuatKomitmen Perencanaan Pasca Bencana Alam Tahun 2008 dan Bidang Pengawasan

Alam Tahun 2008 dan Bidang Pengawasan Ke PUanTahun Anggaran 2009, sertaPerencanaan Teknis Tahun Anggaran 2010 dengan CV.

Bulan Mei Program Kegiatan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatantahun 2009 CV.EL Munah;Laporan Triwulan Bulan Juni, Juli, Agustus 2009 pekerjaan Rehabilitasi Jalan ResemWaeNgencung Kecamatan Langke Rembong;Laporan audit pekerjaan Rehabilitasi Jalan ResemWae Ngencung Kecamatan Langke Rembong;Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Pasca Bencana Alam Tahun2008 (Kontrak) Nomor: KU.08.08/IV/456.a/2009 tanggal17 April 2009 antara Pejabat PembuatKomitmen Perencanaan Pasca Bencana

kegiatan di segalabidang tanpa perlu melaporkan kegiatannya kepada satu instansi pemerintahtertentu.UndangUndang Yayasan ini memberi batasan perilaku dari para Pendiri, Pengurus,dan Pengawas dari Yayasan, yaitu: Yayasan harus didirikan oleh para pendiridengan Akta Notaris dan di dalam Akta Pendirian tersebut terdapat struktur, pendiri,pengurus, dan pengawas.Yayasan adalah badan hukum publik, karena itu perlu dapat pengesahan dariMenteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.Sistem pengawasan

dilakukan baik pengawasan secara struktural maupunpengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan oleh mereka yang memilikikepentingan terhadap Yayasan tersebut.

Pengawasan yang dilakukan oleh BadanPengawas secara struktural dan pengawasan yang dilakukan oleh pihakpihak yangberkepentingan dan oleh masyarakat dilakukan melalui sumbersumber yangterbuka seperti laporan keuangan dan laporan neraca Yayasan yang diumumkansetiap tahun oleh pengurus di papan pengumuman Yayasan.5 StrukturUndangUndang Yayasan ini juga mempunyai strukturstruktur untukmenjalankan tugas dan fungsinya, yaitu:Struktur yang ditugasi untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukumterhadap

TLN 4430), menunjukkan idealidealnya untuk membatasi kewenanganOrgan Pembina, Organ Pengurus, dan Organ Pengawas, di samping membatasikewenangan organorgan tersebut, pengawasan yang ketat dilakukan secara intrerndan ekstern; sistem pengawasan ini berujung pada pemeriksaan terhadap parabirokrat, utamanya pada Organ Pembina, yang terdiri dari unsur Pendiri, khususditetapkan terhadap perbuatan mereka yang melanggar hukum dan mengalihkanasset Yayasan kepada pihak ketiga, seperti dirumuskan pada Pasal

diaudit ataupun setelah diaudit ;Bahwa saat itu yang mengaudit adalah akuntan publik Hari Koesbandiyah ,Dedy dan samsi ;Bahwa setahu saksi tentang audit tidak ditentukan, akan tetapi kitamengirimkan surat ke Audit, jadi beberapa audit kita minta untuk mengauditkita yayasan ;Bahwa Saat itu dikelola oleh PT Primatama Citra Indah, adalah sebagaipengelola gedung Yayasan ;Bahwa dalam tiga bulan sekali ada pertemuan dengan kami, untukmembicarakan secara tehnis maupun operasional gedung ;Bahwa tentang pengawasan

tanahtersebut dan memasang plang adalah saksi JEFERSON MANDIRI aliasMAN dan saksi FANNY SENGKEY dan saksi FREDRIK jugamemperlihatkan foto;Bahwa saya melihat plang yang terpasang didalam lokasi tanah miliksaksi korban WEMPIE UMBOH yang bertuliskan milik dari AdolfTombaga;Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN MndBahwa berselang seminggu kemudian ada ketambahan 1 papan plangyang terpasang dengan isi yang sama yaitu milik Adolf Tombaga danada tambahan tulisan dibawahnya yaitu dalam pengawasan

plang saat itu kami hendakmemasang pagar seng dilokasi tanah milik saksi korban tersebut namunTerdakwa NONTJE NONE bersama dengan saksi FANNY SENGKEYbersama dengan beberapa orang lainnya yang mengaku sebagai abhliwaris Adolf Tombaga datang dan mencegah pemasangan pagar sengtersebut dengan mengatakan bahwa tanah ini adalah milik kami,selanjutnya Terdakwa kemudian memasang papan plang yang keduayang isinya sama yaitu milik Adolf Tombaga dan ada tambahan tulisandibagian bawah yaitu tanah ini dalam pengawasan

lembaga adat bantik,namun sekarang tulisan tanah ini dalam pengawasan lembaga adatHalaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Mndbantik telah dihapus atau dipiloks dan saya tidak tahu siapa yangmenghapus tulisan tersebut;Bahwa selain memasang plang, pada sekitar bulan Agustus 2018Terdakwa membuat pondasi didalam lokasi tanah tersebut sekitar 6 x 8meter dan dibagian belakang Terdakwa membangun bangunan rumahyang terbuat dari tripleks yang dicat kuning tanpa sepengetahuan danseijin

kemudian ditindak lanjutidengan memasang pagar seng dilokasi tanah milik saksi korban tersebutnamun Terdakwa NONTJE NONE bersama dengan saksi FANNYSENGKEY bersama dengan beberapa orang lainnya yang mengakusebagai ahli waris Adolf Tombaga datang dan mencegah pemasanganpagar seng tersebut dengan mengatakan bahwa tanah ini adalah milikkami, selanjutnya Terdakwa kemudian memasang papan plang yangkedua yang isinya sama yaitu milik Adolf Tombaga dan ada tambahantulisan dibagian bawah yaitu tanah ini dalam pengawasan

lembaga adatbantik, namun sekarang tulisan tanah ini dalam pengawasan lembagaHalaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Mndadat bantik telah dihapus atau dipiloks dan saya tidak tahu siapa yangmenghapus tulisan tersebut;Bahwa selain memasang plang, pada sekitar bulan Agustus 2018Terdakwa membawa material berupa batu dan pasir dan membuatpondasi didalam lokasi tanah tersebut sekitar 6 x 8 meter dan dibagianbelakang Terdakwa juga membangun bangunan rumah yang terbuat daritripleks yang

Parakepala sekolah kemudian menyerahkan Nota kepada Tim Teknis danmengambil Dokumen sambil membicarakan tim teknis bahwa biayapelaporan dan pengawasan akan dikenakan sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) bagi bangunan baru dan rehabilitasi berat dan harusdibayarkan sebesar Rp. 3.000.000, (tiga Juta rupiah) terlebih dahulu,sedangkan Rp. 3.000.000, (tiga Juta Rupiah) bagi bangunan baruperpustakaan dan harus dibayarkan Rp. 1.500.000, (satu Juta Lima ratusribu rupiah), saksi IRWAN HAMID, A.Md kemudian

menyerahkandokumen kontrak beserta SK Pembagian lokasi pengawasan tim Teknis.Bahwa dari hasil pungutan untuk biaya pelaporan dan pengawasan telahterkumpul dana sebesar Rp. 315.250.000,00 (tiga ratus lima belasjutaHalaman 7 dari 43 Putusan Nomor 02/Tipikor/2014/Pt.Sultraxdua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian dari 159 (seratus limapuluh sembilan) Kepala Sekolah adalah:Jumlah Yang DiterimaNo Nama Sekolah(Rp)1 SD 1 Asinua 3.000.000,2 SD 2 Asinua 2.000.000, 3 SD Latoma 2.000.000,4 SD 2

menyerahkandokumen kontrak beserta SK Pembagian lokasi pengawasan tim Teknis.Bahwa dari hasil pungutan untuk biaya pelaporan dan pengawasan telahterkumpul dana sebesar Rp. 315.250.000,00 ( tiga ratus lima belas jutaHalaman 19 dari 43 Putusan Nomor 02/Tipikor/2014/Pt.Sultradua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian dari 159 (seratus limapuluh sembilan) Kepala Sekolah adalah:Jumlah Yang DiterimaNo Nama Sekolah(Rp)1 SD 1 Asinua 3.000.000,2 SD 2 Asinua 2.000.000, 3 SD Latoma 2.000.000,4 SD

Konawe senilai Rp.46.104.000.000, (empat puluhenam milyar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009.Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten padaProyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikanDinas Pendidikan Kab. Konawe Tahun Anggaran 2009.1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian KerjasamaPekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha Nomor : 800/08/DAKDP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN Unaaha Kec.

Narkotika jenis Shabushabu dengan beratbersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram disisihkan seberat 0,06 (nol komanol enam) gram untuk sample pemeriksaan di Balai Besar PengawasanObat dan Makanan (BBPOM) Padang sisa tinggal seberat 0,97 (nol komasembilan tujuh) gram;b 1 (satu) buah bungkusan plastik warna bening ukuran sedang yangdidalamnya Narkotika jenis Shabushabu dengan berat bersih 0,085 (nolkoma nol delapan lima) gram disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gramuntuk sample pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan

Narkotika jenis Shabushabu dengan beratbersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram disisihkan seberat 0,06 (nol komanol enam) gram untuk sample pemeriksaan di Balai Besar PengawasanObat dan Makanan (BBPOM) Padang sisa tinggal seberat 0,97 (nol komasembilan tujuh) gram;b1 (satu) buah bungkusan plastik warna bening ukuran sedang yangdidalamnya Narkotika jenis Shabushabu dengan berat bersih 0,085 (nolkoma nol delapan lima) gram disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gramuntuk sample pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan

Obat dan Makanan Kota PadangNomor : 238/LN.169. 2015 yang ditandatangani oleh Saafrida, S.Si, Apt., selakuPenyelia NAPZA pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padangtertanggal 11 Agustus 2015 dengan kesimpulan Metamfetamina positif(Narkotika Gol I).Menimbang, bahwa di persidangan, Penasehat hukum Terdakwa telahmengajukan alat bukti surat berupa :Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN Mrje Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.

Bahwa tidakada informasi yang mengatakan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian Badan Pengawasan Obat dan MakananKota Padang Nomor : 238/LN.169. 2015 yang ditandatangani oleh Saafrida, S.Si, Apt.,selaku Penyelia NAPZA pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padangtertanggal 11 Agustus 2015, barang bukti yang diduga shabushabu adalah positifmengandung Metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I.

Ade di Kota Padang;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian Badan PengawasanObat dan Makanan Kota Padang Nomor : 238/LN.169. 2015 yang ditandatangani olehSaafrida, S.Si, Apt., selaku Penyelia NAPZA pada Balai Besar Pengawasan Obat danMakanan di Padang tertanggal 11 Agustus 2015, isi dari barang bukti berupa 2 (dua)bungkus plastik warna bening yang diakui sebagai milik Terdakwa, terbuktimengandung metamfetamina.

Nomor 1006 K/Padt.SusBPSK/201612) Membuka kantor Kurator dan mediator;13)Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hakdan kewajiban dan kehatihatian konsumen dalam mengkonsumsi barangdan/atau jasa;14) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;15)Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkanperlindungan konsumen;16)Membantu. konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasukmenerima keluhan atau pengaduan;17)Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalahlembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yangmempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,pemeriksaan, dan penyidikan;31.Bahwa tujuan Lembaga Tergugat Ill selaku otoritas jasa keuangan Pasal 6Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 adalahmelaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;b.

Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesiamenetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaandan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, sertamengenakan sanksi terhadap bank (Pasal 24). Selain itu, Bank Indonesiaberwenang menetapkan ketentuanketentuan perbankan yang memuatprinsip kehatihatian (Pasal 25). Berkaitan dengan kewenangan di bidangperizinan, Bank Indonesia:1. Memberikan dan mencabut izin usaha bank;2.

Nomor 1006 K/Pdt.SusBPSk/2016pada nasabah melalui media informasi atau koran nasional;12.Menghukum Tergugat II untuk melakukan pengawasan dan menindaklanjutisemua laporan tentang Bank pada umumnya serta Bank pada Tergugat yangmerugikan konsumen serta mencegah eksekusi lelang secara sukarela;13.Menghukum Tergugat dan II dan III melakukan permohonan maaf di mediamasa nasional pada halaman depan selama 7 (tujuh) hari berturutturut;14.Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada ParaPenggugat

Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadappelaksanaan perlindungan konsumen;23.Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentangLPK SM menentukan, "Dalam membantu konsumen dalam memperjuangkanhaknya, LPK SM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumenagar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri secara peroranganmaupun kelompok;24.

Turut Tergugat untuk mencabutizin usaha bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia dalammembina dan mengawasi bank (sebelum peralihan kewenanganpengaturan dan pengawasan bank beralin kepada Otoritas JasaKeuangan i.c. Turut Tergugat Il) (vide Pasal 8 Jo. Pasal 24 s.d. Pasal 35UU BI).b. Bahwa perlu diperhatikan dan diketahui oleh Penggugat, tugaspembinaan dan pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesiai.c.

TurutTergugat II) adalah tugas pembinaan dan pengawasan terhadap banksebagai suatu badan yang melakukan kegiatan usaha dalam upayauntuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, dan tidak dalamHalaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PN Dpskerangka pengawasan atas transaksi yang dilakukan oleh bankdengan nasabahnya.Bahwa oleh karena faktafakta hukum tersebut di atas, sebagai badanhukum publik Bank Indonesia i.c.

Bahwa selanjutnya dengan berlakunya UndangUndang No. 21 Tahun 2011tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJk), diatur sebagai berikut:a.Pasal 55 ayat (2) UU OJK mengatur: (2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenangpengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektorPerbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK .Pasal 69 UU OJK mengatur :(1) Fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagaimanadimaksud dalam:a.

DALAM POKOK PERKARA16.17.18.Bahwa dalildalil Turut Tergugat Il yang telah dituangkan dalambagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalamPokok Perkara ini.Bahwa Turut Tergugat Il menolak semua dalil Penggugat kepadaTurut Tergugat Il kecuali yang diakui secara tegas diakuikebenarannya.Bahwa Turut Tergugat II adalah lembaga yang independen yangmempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 21 Tahun 2011

tentang Otoritas JasaHalaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2018/PN Dps19.20.21.22.23.Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK) sebagaimana dalamPasal 1 angka 1.Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJKberdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 jo. pasal 6 jo.Pasal 8 jo.

pupuk bersubsidi danpestisida adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah danOrganisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah KabupatenPurwakarta dan pengawasan pengadaan, penyaluran, penggunaansampai dengan kelompok tani sesuai dengan harga eceran tertinggi(HET) Pupuk bersubsidi dan pestisida untuk sektor pertanian kehutanandan perkebunan Kabupaten Purwakarta;Bahwa untuk alokasi pupuk bersubsidi wilayah Kabupaten Purwakartaadalah sebagai berikut Pupuk Kujang jenis Urea sebanyak 10129 ton,NPK

yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsididari pemerintah untuk kebutuhan kelompok Tani dan atau Petani disektorPertanian meliputi Pupuk Urea, SP 36, ZA, NPK dan jenis pupuk bersubsidilainnya yang ditetapbkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintah dibidang pertanian;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Erwin Kustiwaadalah merupakan tindak pidana ekonomi karena barangnya merupakanbarang yang termasuk/katagori dalam pengawasan pemerintah yang berupapupuk bersubsidi

yang jenisnya tegas telah ditentukan yakni SP 36 danUrea, objek pengawasan terhadap pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah,harga, tempat, waktu, dan mutu;Bahwa perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana Ekonomi adalahpelanggaran yang bertentangan dengan pasal 1 Sub ie, 2e, dan 3 eUndang undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Peradialan Tindak Pidana Ekonomi, pupuk bersubsidiadalah termasuk dalam barang yang diawasi oleh Pemerintah denganpenetapan dalam peraturannya

yaitu Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubaan atas Peraturan PresidenNomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagaiBarang dalam pengawasan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Gudang di PT.

Phonska Plus kemasan 25 kg;Bahwa pupuk jenis SP 36 dan pupuk jenis Phonska merupakan pupukbersubsidi yang dalam pengawasan pemerintah;Bahwa awalnya gudang lini Ill Sukatani Purwakarta kekurangan stockpupuk digudang, kemudian Kepala gudang yaitu Terdakwa memerintahkankepada para kuli bongkar yaitu Unen, Amad, Abo, Nudi dan Saksi untukmengurangi untuk setiap karungnya pupuk bersubsidi kemudiandimasukkan kedalam karung pupuk yang baru;Bahwa pada sekitar bulan Januari 2017, Terdakwa bersama Saksi danpara

Barang Ekspor antara PEB dan LPHP KPU Tanjung Priok yangdiberitahukan dalam PEB Hydrogenated Palm Stearin in Flakes dengan Pos Tarif1516.20.52.00 sedangkan LPHP menyatakan Hydrogenated "RBD" Palm Stearin dengan PosTarif 1516.20.52.00.bahwa Penetapan Kembali Terbanding di atas adalah tidak benar mengingat:e Sesuai ketentuan yang berlaku, Bea Keluar dikenakan terhadap Barang Ekspor, yaitulbarang yang telah dikeluarkan dari dalam Daerah Pabean, sedangkan faktanya barang yangbersangkutan masih di bawah pengawasan

, hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 82 ayat (6)Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 10Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di mana sanksi tersebut timbul karena adanya salahmemberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas ekspor;bahwa Pemohon Banding mengemukakan bahwa Bea Keluar dikenakan terhadap BarangEkspor, yaitu barang yang telah dikeluarkan dari dalam Daerah Pabean, sedangkan faktanyabarang yang bersangkutan masih di bawah pengawasan

sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon IIberstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untukmelangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturanperundangundangan;e Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan II telah dikaruniai orang anak;e Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang Pemohon I dengan PemohonII tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam; Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan tidakdibawah pengawasan

tidakbertentangan dengan perundangundangan demi memperoleh kekuatan hukum sertakepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istri dan anakanak yangdilahirkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahuibahwa perkawinan Pemohon I dan II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinansebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum karena tidak dilaksanakan dibawah pengawasan

Bahwa Anak, dalam keadaannya yang masih sakit ingatan kini tinggal bersamaPemohon dibawah pengawasan pemeliharan dan perawatan Pemohon di tempatkediaman Pemohon.5. Bahwa oleh karena Anak tersebut tidak cakap bertindak melakukan perbuatanhukum karena masih dalam keadaan sakit ingatan atau berada dibawahpengampuan (curatile), maka pemohon memandang perlu. mengajukanpermohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;6.

Tulungagung Kabupaten Tulungagung, sebagaimanaternyata dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 16 Nopember 1990 ;Bahwa dari pernikahan tersebuttelah dikaruniai 2 (dua) orang anak;;Bahwa pada bulan Januari 2016 anak pemohon yang bernama: Anak, lahir pada 19Desember 1992 menderita cacat mental (sakit ingatan), dan pernah diupayakanpengobatannya secara medis maupun tradsisional akan tetapi belum sembuhhingga sekarang.Bahwa Anak, dalam keadaannya yang masih sakit ingatan kini tinggal bersamaPemohon dibawah pengawasan

Suharyono,SP tidak dapat melakukan pekerjaan pengawasan sebagaimanayang telah ditetapkan dalam kontrak, karena baru mengetahuikegiatan pembangunan jalan tersebut pada awal bulanDesember 2005, dan Saksi Ir. H. Saryono tidak pernahmenerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (GPMK) untuk pekerjaanpengawasan Jalan Alternatif Argomulyo Sidorejo Kota Salatigakepada saksi Ir. Suharyono SP, selanjutnya saksi Ir.

Suharyono,SP menunjuk Dhevito Cahyadi untuk turun kelapanganmelakukan pengawasan, kemudian Dhevito Cahyadi melakukanpengawasan setelah pekerjaan pembangunan jalan hampirselesai dikerjakan yaitu ketika mengerjakan penghamparanlapisan atas (LPA) dan pengerjaan Hotmix atau Aspal, kemudianpada tanggal 19 Desember 2005 Dhevito Cahyadi barumembuat laporan harian, mingguan dan bulanan tertanggal 7Nopember 2005 sampai tanggal 18 Desembere Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunanjalan Alternatif