Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15November 1999, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:164/08/VII/1999, tanggalO7 Desember 1999, yang dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat,Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2018/PA.AGMKabupaten Bengkulu Tengah. Adapun status perkawinan antara perawandengan jejaka;.

Surat:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/08/VII/1999, tanggal 07Desember 1999 yang dikeluarkan olen Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah.Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olen Ketua Majelis diberi tandaP;B.

lagigunanya mempertahankan rumah tangga ini karena tidak sanggup menderitalebih lama lagi, maka untuk itu Penggugat memohon kepada Pengadilan iniagar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan alatalat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulisyang diberi tanda P dan dua orang saksi ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor 164

Bahwa telah meninggalnya Istri HENNY RAHWITA SEPTARINA, makaBAMBANG HADIYANTO. dan anakanak Kandungnya berdasarkan AktaKeterangan Hak Waris dari Kantor Kecamatan Samarinda Ulu No, Reg.596/164/400.00 tanggal O7 Juli 2020, di Kota Samarinda yang telahdinyatakan sebagai ahli waris dari HENNY RAHWITA SEPTARINA;5. Bahwa Pemohon ada memiliki Sebidang tanah yang beserta bangunannyaterletak di: Jl. Damanhuri Kel. Mugirejo, Kec.

HENNYRAHWITA SEPTARINA sesuai Akta Keterangan Hak Ahli Waris No.Reg.596/164/400.00 tertanggal 07 Juli 2020; Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah beserta bangunannya yangterletak di Jl. Damanhuri Kel. Mugirejo Kec.

HENNYRAHWITA SEPTARINA sesuai Akta Keterangan Hak Ahli Waris No.Reg.596/164/400.00 tertanggal 07 Juli 2020;Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah beserta bangunannya yangterletak di Jl. Damanhuri Kel. Mugirejo Kec.

Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tok Kantor Cabang Takengon, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: B.3198KCI/ADK/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019, berkedudukanhukum di Kantor BRI Cabang Takengon, Jalan Yos Sudarso No. 164, BlangKolak II, Takengon;Lawanll. TergugatNama : Edi Sofyan;Tempat/Tanggal Lahir :Pucuk Deku/11 Nopember 1985;Jenis Kelamin : Lakilaki;Tempat Tinggal : Desa Pucuk Deku, Kec. Bies, Kab.

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan prosespemutusan hubungan kerja yang dilakukan pihak Tergugat telah batal demihukum dan itikad pemutusan hubungan kerja (PHK) datangnya dari pihakTergugat dan oleh karena hubungan kerja yang sudah tidak harmonis lagitentunya apabila hubungan kerja dilanjutkan akan menjadi tidak baik lagi,maka sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakuPenggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK)karena efisien sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164

Putusan Nomor 130/Pdt.SusPHI/2017/PN.Sby14.15.16.Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangondan atau uang penghargaan masa kerja danuang penggantian hak yang seharusnya diterima;Pasal 164 ayat (3)Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (forcemajeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja

/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian haksesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Bahwa sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) jo.

Bahwa oleh karena itikat pemutusan hubungan kerja datang dari pihakTergugat dan dengan alasan disharmonis maka Penggugat berhak ataskompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana ditentukandalam Pasal 164 ayat (3) Jo. Pasal 156 ayat (1) Undangundang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 130/Padt.SusPHI/2017/PN.

gugatannyaPenggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P5, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalildalil bantahannyatelah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T1 sampai dengan T3;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama surat gugatanPenggugat serta jawabjinawab dari para pihak yang berperkara bahwa yangmenjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut kepadaTergugat berupa kompensasi atas pengakhiran hubungan kerja sesuaiketentuan Pasal 164

Nomor 118/Pdt.SusPHI/2018/PN Sbydalam Pasal 164 ayat (3), bahwa dengan diputusnya hubungan kerjaPenggugat oleh Tergugat maka perhitungan Upah Pesangon, UangPenghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak adalah sebagaiberikut :Penggugat Diangkat sebagai Pekerja Tetap Tanggal 13 Desember2001 ; Diputus Hubungan kerjanya sejak tanggal 1 November 2017 ; Masa kerja = 15 Tahun 11 Bulan ; Upah sebesar = Rp. 3.646.212, (tiga juta enam ratus empatpuluh enam ribu dua ratus dua belas rupiah) ;Perhitungan Upah

Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugattersebut dilakukan karena alasan efisiensi Sesuai Pasal 164 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, makaperhitungan pesangonnya adalah sebesar Rp.100.635.451,00 (seratusjuta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah)dengan dasar perhitungan masa kerja Penggugat selama 15 tahun 11bulan dan upah perbulan sebesar Rp.3.646.212,00 (tiga juta enam ratusempat puluh enam ribu dua ratus dua belas

sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3),dan uang pengganti hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun demikian menurutTergugat bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugatterhadap Penggugat tersebut adalah merupakan kewenangan absolutTergugat dimana keputusan tersebut dilakukan dalam rangka efisiensikaryawan dengan diberikan kompensasi sesuai Pasal 164

dimanatindakan pemutusan hubungan kerja tersebut bertentangan denganketentuan dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 155 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya pemutusanhubungan kerja tersebut tidak sah;Menimbang, bahwa namun demikian menurut Tergugat bahwapemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadapPenggugat adalah merupakan kewenangan absolut Tergugat dimanakeputusan tersebut dilakukan dalam rangka efisiensi karyawan dengandiberikan kompensasi sesuai Pasal 164

Pdt.SusPHI/2018/PN Sby22Menimbang, bahwa begitu pula berdasarkan keterangan saksiPenggugat bernama Rodhi dan Wagiman Hadi Prajitno menerangkan bahwaTergugat telah melakukan efisiensi terhadap beberapa karyawan termasukPenggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa alasan yang dapat dasar untuk melakukanpemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebutadalah karena Tergugat telah melakukan efisiensi, dimana berdasarkanketentuan Pasal 164

Danterhadap PHK tersebut adalah layak apabila Tergugat memberikan hakhakPenggugat sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Penggugat berhak atasuang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat

uraian dan alasanalasan tersebut di atas, maka Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putuskarena PHK terhitung sejak tanggal 31 Desember 2010;Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugathakhak yang harus diterima Penggugat sebagaimana dimaksud ketentuanPasal 164

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesuai denganPasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 secara tunai,uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3),dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4), denganrincian sebagai berikut:e Uang pesangon sebesar: 2 x 9 x Rp971.624,00 Rp 17.489.232e Uang penghargaan masa kerja: 1 x 5 x Rp971.624,00 = Rp 4.858.120e Uang penggantian

VideKeterangan saksi Muyatno, dibawah sumpah), yang artinya dalil gugatanPenggugat yang mengatakan Penggugat sejak diliburkan Tergugat padabulan September 2008 tidak menerima haknya dan juga mengatakan tidakpernah dipanggil Tergugat, sebagaimana dikwalifikasikan Penggugat danDinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Tergugat telah melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara terselubung terhitung sejaktanggal 31 Desember 2010 (Vide Pasal 93 ayat (2) huruf f UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 juncto Pasal 164

tanggap adanya keganjilan pada mesin blowing;Bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat dari pekerjaan danjabatan sebagai karyawan PT Sandratex Unit Rempoa terhitung mulaitanggal 20 Maret 2015 (P1);Bahwa atas persoalan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukanperundingan secara bipartit, sebagaimana tertuang dalam risalahperundingan tanggal 24 Maret 2015, dan Penggugat menerima pemutusanhubungan kerja yang dilakukan oleh PT Sandratex dengan konpensasi duakali ketentuan Pasal 156 juncto Pasal 164

perundangundanganyang berlaku;Bahwa selama ini Tergugat telah mengabaikan terhadap penyelesaianpemutusan hubungan kerja dan tidak memberikan hakhak Penggugatsesuai dengan ketentuan perundangundangan ketenagakerjaan;Bahwa pemutusan hubungsn kerja secara sepihak bukan karena adanyaanggapan kesalahan yang dilakukan Penggugat melainkan karena Tergugatyang melakukam pelanggaran dengan tidak memenuhi kewajibanmya tidakmembayarkan kompensasi PHK (pemutusan hubungan kerja) sesuai Pasal156 juncto Pasal 164

Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon(kompensasi) Penggugat sesuai Pasal 156 juncto Pasal 164 ayat (38)dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikutHalaman 8 dari 22 hal. Put.

kebenaran dalil Penggugat didalam surat gugatan, karena hal itu akan ditanggapi oleh Tergugat di dalampokok perkara;Gugatan Obscuur Libel:Dalil Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur:Bahwa di dalam gugatan angka 26, Penggugat mendalilkan Pemutusanhubungan kerja secara sepihak bukan karena adanya anggapan kesalahanyang dilakukan Penggugat melainkan karena Tergugat yang melakukanpelamggaran dengan tidak memenuhi kewajibanmya tidak membayarkankompensasi PHK (pemutusan hubungan kerja) sesuai Pasal 156 junctoPasal 164

Dalam perundingan tersebut, sebagaimana tertuang di risalahperundingan, Tergugat Rekonvensi pada intinya menyampaikan menerimapemutusan hubungan kerja dengan kompensasi dua kali ketentuan Pasal156 juncto Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13/2003 sehinggaperundingan bipartit tersebut tidak menemui kesepakatan;Bahwa karena tidak menemui kesepakatan mengenai besaran kompensasidalam perundingan Obipartit, Tergugat Rekonvensi meminta bantuanMediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Tanggerang Selatan

bulan Maret 2013 dengan masa kerja 3 Tahun 2 bulan danmenerima upah sebesar Rp1.260.000 / bulan.e Penggugat VIII mulai bekerja dengan Tergugat Sejak bulan Oktober2010 s/d bulan Maret 2013 dengan masa kerja 2 Tahun 6 bulan danmenerima upah sebesar Rp. 1.166.000 / bulan.Bahwa para Penggugat diputus hubungan kerja pada bulan Maret 2013karena perusahaan Tergugat tutup tidak dapat lagi melakukan kegiatanOperasional.Bahwa Para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang pesangonsesuai ketentuan Pasal 164

Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kubu Raya.Bahwa pada tanggal 26 Juli,12,16 Agustus 2013 mediator Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya memanggil parapihak untuk hadir dalam sidang mediasi namun tidak mencapai kata sepakat.Bahwa para Penggugat dalam sidang mediasi yang dilakukan oleh mediatorDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Rayamenuntut Tergugat agar membayar hak hak para Penggugat berupa : uangpesangon, sesuai ketentuan pasal 164

INDOPANPANEL BOARDS agar membayar uang pesangon pekerja sesuai ketentuanpasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sebagai berikut :1 Penggugat I: Sdr. AGUS SUROTOa Uang pesangon 2 x 5 x Rp 1.180.000, Rp 11.800.000,b Penghargaan masa kerja x 2 x Rp 1.180.000,Rp 2.360.000,c Perumkes 15% x Rp 14.160.000, Rp 2.124.000,d Penggantian Hak Cuti 12/25 x Rp 1.180.000, Rp 566.400.Jumlah Rp 16.850.400,2 Penggugat II: Sdr.

8.605.080,Bahwa ANJURAN mediator Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Kubu Raya tanggal 25 September 2013 agar perusahaanPT.INDOPAN PANEL BOARDS membayar hakhak para pekerja, namunpihak perusahaan menolak.Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat bedasarkan atas bukti buktiyang kuat dan tidak dapat di sangkal lagi oleh Tergugat maka para Penggugatmohon supaya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adaupayah hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat.Bedasarkan Pasal 164

adalahsebagaimana dimaksud di atas ;Menimbang bahwa, gugatan a quo pada intinya adalah Para pengugat telahbekerja pada tergugat dibagian Produksi dengan sistem Perjanjian Kerja waktu tertentu(PKWT) dengan menerima upah dan masa kerja yang berbeda beda dan merasa telah diPutus Hubungan Kerjanya (PHK) secara sepihak oleh tergugat dengan alasanPerusahaan Tutup tidak dapat lagi melakukan kegiatan operasional pada bulan Maret2013 , oleh karena itu menuntut tergugat untuk membayar uang pesangon sesuaiketentuan Pasal 164

Tergugat menolak Anjuran yang dikeluarkan oleh DinasKetenagakerjaan Kota Medan tersebut; Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Undang Undang No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, makapara pthak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaianperselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri setempat; Bahwa berdasarkan Pasal 164

Negeri Medan menyatakanPutus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat; Bahwa Upah Minimum Sektoral Kota Medan untuk usaha rumahsakit swasta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44/1576/KPTS/2018 tentang Upah Minimum Sektoral KotaMedan Tahun 2019 tertanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.3.266.807, per bulan ; Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No. 142/Padt.SusPHI/2021/PN Mdn Bahwa oleh karena putusnya hubungan kerja antara Penggugatdan Tergugat menurut Pasal 164

Penggugat menuntut hakhaknya sebagaimana yang dimaksud Pasal 164 ayat(1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan : Pengusaha dapatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaantutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majure) dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan

SariMutiara yang telah dimutasikan;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti dan pertimbangan tersebut diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yangdilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karenakarena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secaraterusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majure) sebagaimana yang dimaksud Pasal 164 ayat (1) Undangundang No.13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Menimbang

tenadipemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon danatau. uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnyaditerima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalahPemutusan Hubungan Kerja karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force majure) sebagai mana yang dimaksud Pasal 164

164-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

PENGADILAN MILITER III19JAYAPURA PENETAPANNomor : Tap/164/PM.III19/VIII/2021TentangPENGEMBALIAN BERKAS PERKARADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMenimbangMemperhatikan :MengingatKEPALA PENGADILAN MILITER III19 JAYAPURAPenerimaan Berkas Perkara dari Oditurat Militer IV20 Jayapuratanggal 5 Agustus 2021.Bahwa Para Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan yang berada didaerah hukum Pengadilan Militer IIl16 Makassar dan tempatkesatuan Para Terdakwa tidak termasuk wewenang PengadilanMiliter IIl19

Maluku Tenggara Barat Prov.Maluku.PENGADILAN MILITER III18 AMBON tersebut di atas;Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XVI/2 MasohiNomor BP46/C17/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019.Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer NomorSdak/164/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan.MENGADILIMenyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RUSMAN KAMANDANO

DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 25 Juli 2018yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap, dibawahRegister Perkara Nomor: 3722/Pdt.G/2018/PA.Clp. tertanggal 25 Juli 2018 telahmengajukan halhal sebagai berikut;1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telahmenikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap pada tanggal 7 Maret 2011sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 164

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor 164/21/III/2011tanggal 07 Maret 2011, telah bermaterai dan telah dinazzegel sertadicocokkan dengan aslinya terbukti Sesuai (bukti P2);Il.

., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat diGraha Citra Pesona Kav 2526, Dusun Parung, RT.011,RW.004, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2019yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KotaBanjar Nomor 164/K/III/2019 tanggal 18 Maret 2019, sebagaiPemohon;MelawanTermohon, tempat dan tanggal lahir, Ciamis, 08 Juni 1983, agama Islam,pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota

Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Bjr1 Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2019 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 164/K/III/2019tanggal 18 Maret 2019;2.Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Lela Siti Nuraladin,S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;3.Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi JawaBarat atas nama Lela Siti Nuraladin, S.H.

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 1987, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlandingan KabupatenSitubondo dengan Akta Nikah Nomor 164/28/VIII/1987 tanggal 13 Agustus 1987dengan status Penggugat perawan dan Tergugat duda talak;2.

Fotokopi Akta Nikah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Nomor 164/28/VIII/1987 Tanggal13 Agustus 1987,bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkansesuai dengan aslinya (P.1);B. SaksiSaksi:1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami ister1 menikah dilaksanakan padatanggal 06 September 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan sebagaimanabukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/14/IX/2003 tanggal 06 September 2003;2.

pihak Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukunkembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, makapemeriksaan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmenyerahkan alat bukti surat di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dariKantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pamekasan Nomor : 164

Pasal 164 HIR adalah sah dan beralasan menuruthukum, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonanPemohon;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, makasegala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini, haruslah dibebankankepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1Jangkai7UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 24

Pasal 164 HIR, Pasal 1UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal1UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, undangundang Nomor 24 Tahun2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberi jjin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan namaPemohon yang tercatat pada Akte Kelahiran anak Pemohon QILAL RIZKY,tertulis nama Pemohon bernama DAMIYEM, diperbaiki menjadi DAMIEN;3.

mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2009yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5462/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Pada tanggal 30 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yangdicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KarangplosoKabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 164

dapatmemenuhi kebutuhan rumah tangganya;Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugatsendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 5 bulan hingga sekarang; Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidakberhasil;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukanbuktibukti surat berupa : Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso KabupatenMalang Nomor : 164

128.00 298.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 133.00 298.00 Tm/F12 1 TE(14) 2(43) 2(41) 2(5) 168(5240) 2(S044) 1(15) 1(43) 2(4) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 194.00 298.00 Tm/F12 1 TE(5) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 199.00 298.00 Tm/F12 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 206.00 298.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 211.00 298.00 Tm/F12 1 TE(15) 1(43)(54)(55)(41) 2(5) 164

((((NN NY4643) 241) 242) 25) 164(45) 1(43) 2(45) 1(55) 2(5) 164(1340)(41) 2(42) 2(42) 2(S5) 2(42) 2(43) 2(15) 1(5) 164(14) 2(40) 2(41) 2(42) 2(43) 2(41) 2(5) 164(34) 1(40) 2(442) 2(55) 2(42) 2(43) 2(15) 1(5) 164(344) 1(41) 2(15) 1(43) 2(5) 164(56) 2(43) 2(41) 2(42) 2(S5) 2(41) 2(5) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 99.00 276.00 Tm/F12 1 TE(41) 2(44) 1(5043) 2(54) 2(5) 22(5043) 2(440) 2(41) 2(43) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 168.00 276.00 Tm/E1lZ 2 DE(5) ToETQqBr0.000

Bahwa pada tanggal 9 Juli 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkanpemikahan di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan AktaNikah Nomor 164 9/VI1/2011, tertanggal 11 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.2. Bahwa setelah akad nikah tergugat membaca shighat taklik talak.3.

Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akata Nikah Nomor 164/9/VII/2011tanggal, 11 Juli 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kodeP.2.

Pada tanggal 08 Oktober 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yangdicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saronggi KabupatenSumenep (Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/17/X/1997 tanggal 08 Oktober 1997) ;2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumahkediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama 11 tahun;3.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/17/X/1997 tanggal 08 Oktober 1997) yangdikeluarkan KUA.