• Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat adalah lembaga nonPemerintahyang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yangmempunyai kegiatan menangani perlindungankonsumen.i.2. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat menyebutkan dalam:Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksuddengan:3.

  Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat yang selanjutnyadisebut LPKSMadalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftardan diakui oleh Pemerintah yang mempunyaikegiatan menangani perlindungan konsumen.Halaman 4 dari 35 halaman Putusan No. 5/Pdt/2018/PT SMGPasal 21Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhisyarat sebagai berikut:a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/ Kota; danb. bergerak di bidang perlindungan konsumensebagaimana tercantum dalam anggarandasarnya.LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat

  Menurut Keputusan Mentri Perindustrian dan PerdaganganRepublik Indonesia Nomor: 302/MPP/Kep/10/2001 TentangPendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat (LPKSM) di sebutkan:Pasal 21.2.ayatPemerintah mengakui setian LPKSM yangmemenuhi syarat untuk bergerak di bidangPerlindungan Konsumen sebagaimana tercantumdalam anggaran dasar pendiriannya.Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilakukan melalui pendaftaran penertibantanda daftar lembaga perlindungan konsumen(TDLPk);Pasal

  Permohonan TDLPK sebagaimana dimaksud dalampasal 6 dilampiri dokumen sebagai berikut:a.Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yangberstatus Badan Hukum atau Yayasan:i). Copy Akta Notaris Pendirian Badan Hukumatau Yayasan yang telah mendapatPengesahan badan Hukum dari MenteriKehakiman dan Hak Asasi Manusia atauInstansi yang berwenang;ii). Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan/penanggung jawab Lembaga SwadayaMasyarakat yang masih berlaku; daniii).

  Copy Surat keterangan tempat kedudukan/domisili Lembaga Swadaya Masyarakat dariLurah/ Kepala Desa setempat.Maka untuk memenuhi syarat tersebut diatas YAPEKNAS telahmelengkapinya dengan menyerahkant Bendel KopyPerubahan Akta Pendirian Yayasan Komite NasionalPerlindungan Konsumen Kabupaten Tegal No. 14 Tanggal 10Agustus 2011 yang dibuat melalui Notaris dan PPAT AgusMiftah, S.H.dan 1 lembar Kopy Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU7789.AH.01.04.

• tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal diKabupaten Sidoarjo; Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;SAKSI 1 ; => Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga dan tidak adaSAKSI 2:=>lhubungan keluarga; Saksi mengetahui sendiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semuladalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sekarang sudah tidak kelihatanhidup rukun lagi, dan telah terjadi perselisihan/pertengkaran, yang penyebabnya,tergugat telah ditahan di Lembaga

  berpisah sejak 16esember 2007, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi; Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi anak penggugat (anakbawaan penggugat dengan suami yangdulu); Saksi mengetahui sendiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semuladalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sekarang sudah tidak kelihatanhidup rukun lagi, dan telah terjadi perselisihan/pertengkaran, yang penyebabnya,tergugat telah ditahan di Lembaga

  Pemasyarakatan Blitar dalam masalah rumahtangga penggugat dan tergugat, tergugat sering menyakiti badan jasmanipenggugat yang akhimya sampai berurusan dengan pihak kepolisian;Saksi mengetahui bila Penggugat dianiaya oleh Tergugat;Saksi mengetahui pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 3 bulanlamanya, karena tergugat di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Blitar dan selamaitu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknyasuami istri lagi; Menimbang, bahwa atas keterangan

  dengan ketentuan pasal 172 HIR, maka keterangan saksisaksi tersebut dapat diterima dan di nilai sebagai alat bukti yang sa menuruthukum; Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut di atas, makadapatlah diperoleh FAKTA YANG NYATA, bahwa ; 1 Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan rukundan bahagia, akan tetapi akhirnya telah terjadi perselisihan dan percekcokan yangberkepanjangan; 2 Perselisihan dan percekcokan tersebut disebabkan karena tergugat telah ditahandi Lembaga

  Pemasyarkatan Blitar dengan masalah tergugat sering menganiaya badan jasmani penggugat;3 Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 16 Desember2007 hingga sekarang, disebabkan karena tergugat telah ditahan di Lembaga Pemasyarkatan Blitar;4 Selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adahubungan lahir batin layaknya suami istri dalam berumah tangga ;Menimbang, bahwa berdasar atas bukti dan fakta nyata tersebut di atas, makadapat dinyatakan sebagai benar

• RAHMANIR RAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalamtingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempattinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, selanjutnya disebutPenggugat;MelawanTERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN SWASTA,bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, sekarangberada di Lembaga

  Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat banyak bebanhutang sekitar Rp. 40.000.000, dan puncaknya Tergugat terlibat pencurian sepeda motordan sekarang ditahan di Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Kab. Sampang;5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini Penggugat dan Tergugat telahpisah rumah selama 3 bulan, Tergugat ada di Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Kab.Sampang;6.

  adalah ibu kandung dariPenggugat; Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah,dan telah dikaruniai 2 orang anak; Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun danharmonis, tetapi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sekarang telah pisahrumah; Bahwa saksi mengetahui penyebab antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihandan pertengkaran karena Tergugat terlibat pencurian sepeda motor dan sekarang ditahandirumah tahanan Lembaga

  dipanggil secara resmi dan patut tidak datangmenghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan denganVerstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sejak 3bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis,yang penyebabnya karena Tergugat banyak beban hutang sekitar Rp. 40.000.000, (empatpuluh juta rupiah) dan puncaknya Tergugat terlibat pencurian sepeda motor dan sekarangditahan di Lembaga

• KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, tempat kediaman diKabupaten Kuningan, sebagai Penggugat ;melawanTERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang,tempat kediaman semula di Kabupaten Kuningan,sekarang berada di Lembaga

  Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namunsejak Juli 2006 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisinan danpertengkaran dsebabkan Tergugat kurang tanggung jawab dalammemenuhi kebutuhan seharihari Penggugat dan Tergugat terlibat kasusnarkoba;e Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;e Bahwa, lebih kurang 4tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugatsudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi ,sedangkan Tergugat sekarang di Lembaga

  awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namunsejak Juli 2006 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisinan danpertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab dalammemenuhi kebutuhan seharihari Penggugat dan Tergugat terlibat kasusNarkoba;Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;Bahwa, lebih kurang 4 tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugatsudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dengan orang tuanya,sedangkan Tergugat sekarang berada di Lembaga

  mengajukan gugat cerai berdasarkan alasansering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak terpenuhinya nafkahwajib ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan dua orangsaksi bernama SAKSI dan SAKSI Il yang menerangkan bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi kedua belah pihak seringbertengkar, disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab dalam memenuhikebutuhan seharihari Penggugat dan Tergugat terlibat kasus narkoba, sekarangsedang menjalani hukuman di Lembaga

  Bahwa Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 4 tahun telah pisahtempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugatsekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Kuningan ;Menimbang, bahwa masalah mendasar yang sulit dipertemukan adalahkarena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengantidak lagi memberikan nafkah wajib dan Penggugat tidak ridlo menerima keadaanseperti itu, sehingga mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan tujuanperkawinan

• KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, tempat kediaman diKabupaten Kuningan, sebagai Penggugat ;melawanTERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang,tempat kediaman semula di Kabupaten Kuningan,sekarang berada di Lembaga

  , awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namunsejak Juli 2006 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisinan danpertengkaran dsebabkan Tergugat kurang tanggung jawab dalammemenuhi kebutuhan seharihari Penggugat dan Tergugat terlibat kasusnarkoba;e Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;e Bahwa, lebih kurang 4 tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugatsudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi ,sedangkan Tergugat sekarang di Lembaga

  awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namunsejak Juli 2006 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisinan danpertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab dalammemenuhi kebutuhan seharihari Penggugat dan Tergugat terlibat kasusNarkoba;Bahwa, saksi sering melinat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;Bahwa, lebih kurang 4 tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugatsudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dengan orang tuanya,sedangkan Tergugat sekarang berada di Lembaga

  mengajukan gugat cerai berdasarkan alasansering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak terpenuhinya nafkahwajib ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan dua orangsaksi bernama SAKSI dan SAKSI Il yang menerangkan bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi kedua belah pihak seringbertengkar, disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab dalam memenuhikebutuhan seharihari Penggugat dan Tergugat terlibat kasus narkoba, sekarangsedang menjalani hukuman di Lembaga

  Bahwa Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 4 tahun telah pisahtempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugatsekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Kuningan ;Menimbang, bahwa masalah mendasar yang sulit dipertemukan adalahkarena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengantidak lagi memberikan nafkah wajib dan Penggugat tidak ridlo menerima keadaanseperti itu, sehingga mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan tujuanperkawinan

• dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibnu rumah tangga,pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempatkediaman di Dusun Loci, Desa Mattampawalie, KecamatanMare, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikanSekolah Dasar, dahulu bertempat kediaman di Dusun Loci,Desa Mattampawalie, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone,sekarang mendekam di Lembaga

  Tergugat sering marah karena cemburu buta;4. bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak tanggal 01 Maret 2019Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudahmencapai 2 (dua) bulan, di mana pada saat itu Tergugat memukulPenggugat dikarenakan cemburu buta, sehingga Penggugat melaporkankejadian tersebut di Kapolsek Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, denganhal tersebut Tergugat saat ini mendekam di Lembaga PemasyarakatanKabupaten Bone;5. bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut

  maka bukti Surat tersebut telahmemenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna dan mengikat.Menimbang bahwa saksisaksi Penggugat sudah dewasa dan sudahdisumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalamPasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.Menimbang keterangan saksisaksi Penggugat yang pada pokoknyabahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tidakpernah pula melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi Tergugat telahdipenjara di Lembaga

  kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagaialat bukti.Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan denganbukti Surat dan keterangan saksisaksi di depan persidangan, ditemukan faktafakta persidangan sebagai berikut: bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah padatanggal 20 Juni 2010 di Mare, Kabupaten Bone; bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kuranglebih 9 (Sembilan ) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; bahwa Tergugat telah dipenjara di Lembaga

  PemasyarakatanKabupaten Bone sejak tanggal 1 Maret 2019;Menimbang bahwa Tergugat dipenjara di Lembaga Pemasyarakatankabupaten Bone sejak tanggal 1 Maret 2019, membuktikan Tergugat telahmelakukan kekerasan/penganiayaan berta yang membahayakan Penggugatsehingga Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib.Menimbang bahwa Tergugat telah melakukan penganiayaan berat yangmembahayakan Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat kepadapihak yang berwajib dan terbukti Tergugat telah dipenjara

• Bahwa pada Pasal 3 tentang Pernyataan dan Jaminan dalam AktaPerjanjian Kredit No 32 tanggal 17 September 2019 yang dibuat oleh dandihadapan PUTRANTO NUR UTOMO, Sarjana Hukum, MagisterKenotariatan, notaris di Kota Bogor tersebut, tertulis: DEBITUR menyatakan dan menjamin kepada LEMBAGA KEUANGANbahwa DEBITUR:1. Tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa apapun juga;2. Tidak berada dalam keadaan pailits.

  Jaminan yang diserahkan (jika ada) kepada Lembaga Keuanganadalah benar milik debitur dan/atau penjamin.3. Bahwa pada Pasal 8 ayat 5 Akta Perjanjian Kredit No 32 tanggal 17September 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Putranto Nur Utomo,Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kota Bogor tersebut,tertulis Terhadap perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungandan yang timbul akibat perjanjian ini, tunduk kepada hukum NegaraRepublik Indonesia.

  Dan Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukanhukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan PengadilanNegeri Kota Bogor, Namun tidak mengurangi hak danwewenang LEMBAGA KEUANGAN untuk memohon pelaksanaan(eksekusi atau mengajukantuntutan/gugatan hukumterhadapDEBITURberdasarkanperjanjianinidimukapengadilanlaindiwilayah Republik Indonesia.

  Terlibat dalam suatu perkara pengadilan; sewaktuwaktu tanpa persetujuan dari Debitur, Lembaga KeuanganBerhak memberikan sanksi berupa pemasangan plang ataupenyemprotan terhadap Agunan/jaminan, yang berbunyi Tanah danBangunan ini dalam Pengawasan PT.STANFORD TEKNOLOGIINDONESIA.Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Padt.G/2020/PN Cbi6.

  dari peristiwa ini dan menyebahkankerugian bagi LEMBAGA KEUANGAN.Bahwa berdasarkan Pasal 1321 Kitab UndangUndang Hukum Perdatadan pada Angka 11 Surat Gugatan ini, bahwa Perjanjian Kredit Nomor 32tertanggal 17 September 2019 tersebut menjadi Tidak Sah dan BatalDemi Hukum, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan PerbuatanMelawan Hukum dan Tuntutan Ganti Kerugian.Bersama dengan ini, kami PT.

• No.58/B/2016/PT.TUN.SBY.v.w.x.Surat pernyataan pernah bekerja dilembaga pemerintahan bagiyang pernah bekerja di lembaga pemerintahan;Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desaselama 3 (tiga) kali masa jabatan;Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desadan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihanapabila telah ditetapbkan menjadi calon kepala desa;.

  (huruf j ) Surat pernyataan pernahbekerja di lembaga pemerintahan bagi yang pernah bekerja dilembaga pemerintahan. Hal ini secara tegas mengamanatkan bahwaseorang bakal calon kepala desa wajib melampirkan syaratpengalaman kerja yang dituangkan dalam sebuah surat pernyataanjika pernah bekerja dan bagi yang tdak pernah bekerja tentunya tidakwajid melampirkan syarat tersebut.

  Lain halnya jika panitiamenanyakan apakah saudara pernah bekerja di lembaga pemerintah? .pastilan Terbanding / penggugat menjawab sudah pernah bekerja dipuskesmas.

  pemerintahanyang menurut versi Penggugat/Terbanding tidak ia lampirkan karena blanko/formulirnya tidak disediakan oleh Tergugat/Pembanding pada saat pendaftarancalon kepala desa, dan adanya pernyataan Tergugat/Pembanding bahwaPuskesmas bukan lembaga pemerintahan.

  Sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat 2 huruf j PeraturanBupati Nomor 38 tahun 2015 (vide bukti T04), disebutkan, bahwa Suratlamaran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilampiri syarat (j) SuratPernyataan pernah bekerja di lembaga pemerintahan bagi yang pernah bekerjadi lembaga pemerintahan dan (q) Daftar Riwayat hidup; Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf j Peraturan BupatiNomor 38 tahun 2015 ( vide bukti T04) tersebut, Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya

• yang bertugasmenyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melaluiperadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.dan Gugatan dapatdilakukan oleh LPKSM yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badanhukum atau Yayasan sedangkan Yayasan Lembaga PerlindunganKonsumen Kalimantan telah memenuhi syarat sebagaimana di sebutkandalam Pasal 46 ayat(1) huruf c yang berbunyi: lembaga perlindungankonsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentukHalaman 9 dari 106 Putusan Perdata

  pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesualdengan peraturan perundangundangan di sektor jasakeuangan.Pasal 30 yang berbunyi:Halaman 16 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Bpp1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJKberwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:a) memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepadaLembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduanKonsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangandimaksud;b) mengajukan gugatan:1. untuk memperoleh kembali

  Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yangindependen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyaifungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, danpenyidikan.Bahwa tujuan Lembaga Tergugat IV selaku Otoritas Jasa Keuangan pasal 6UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 adalahmelaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; danc. kegiatan jasa keuangan di sektor

  Berdasarkan Pasal 3 huruf d PP No. 59 Tahun2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakatmenyatakan bahwa:Tugas LPKSM meliputi kegiatan:d.

  Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat yang memenuhi syarat sebagai berikut:a. TERDAFTAR DI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA:b.

Terlampir dalam berkas perkara

• 8 (delapan) unit Digital Cinema Projector (DCP) Portable merek Barco
• 8 (delapan) unit Audio Processor merek Dolby
• 8 (delapan) unit Subwoffer merek JBL
• 40 (empat puluh) unit speaker merek JBL
• 8 (delapan) unit layar projector merek remaco

Dikembalikan kepada Lembaga Sensor Film Kementrian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia

3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film Nomor: 11/SK/KPA/Set-LSF/I/2015 Tanggal 02 Januari 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Dilingkungan Lembaga Sensor Film Tahun Anggaran 2015.

Indotech Global tanggal 20 Agustus 2015 beserta lampirannya

1 (satu) lembar asli surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Lembaga Sensor Film Nomor: 1508/VIII/PPK/LSF/2015, tanggal 18 Agustus 2015.

Lembaga SensorFilm (LSF) Jalan MT.

Bahwa tanggal 02 Januari 2015 Wawan lIrawan (Kepala SekretariatLembaga Sensor Film) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkanSurat Keputusan Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film Nomor11/SK/KPA/SetLSF/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 Tentang PengangkatanPejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat PerintahMembayar di Lingkungan Lembaga Sensor Film Tahun Anggaran 2015,terdiri dari :1. Muhammad Effendi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);2.

Bahwa tanggal 02 Januari 2015 Wawan Irawan (Kepala SekretariatLembaga Sensor Film) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkanSurat Keputusan Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film Nomor11/SK/KPA/SetLSF/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 Tentang PengangkatanPejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat PerintahMembayar di Lingkungan Lembaga Sensor Film Tahun Anggaran 2015,terdiri dari :1. Muhammad Effendi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPk);Hal 22 Puts.

AO (empat puluh) unit speaker merek JBL14. 8 (delapan) unit layar projector merek remacoDikembalikan kepada Lembaga Sensor Film Kementrian pendidikan dankebudayaan Republik Indonesia15. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Sekretariat Lembaga SensorFilm Nomor: 11/SK/KPA/SetLSF/I/2015 Tanggal O02 Januari 2015 TentangPengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan SuratPerintah Membayar Dilingkungan Lembaga Sensor Film Tahun Anggaran 2015.16. 1 (satu) lembar surat CV.

No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI 40 (empat puluh) unit speaker merek JBL 8 (delapan) unit layar projector merek remacoDikembalikan kepada Lembaga Sensor Film Kementrian pendidikandan kebudayaan Republik Indonesia 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala Sekretariat Lembaga SensorFilm Nomor: 11/SK/KPA/SetLSF/I/2015 Tanggal O02 Januari 2015Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan PejabatPenandatangan Surat Perintah Membayar Dilingkungan LembagaSensor Film Tahun Anggaran 2015.1 (Satu) lembar

• HDawal yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Karang Intan dengan maksuduntuk di jual kembali kepada orang yang memesan.Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu sabu 2 (dua) paketdengan rician 1 (satu) paket besar berat sekitar 5,04 gram dan 1 (satu) paketkecil berat sekitar 0,32 gram dan 14 (empat belas) butir extasi tersebut tidak adaiin dari pejabat yang berwenang, serta tidak digunakan untuk tujuan ilmupengetahuan oleh lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, sedangkanterdakwa bukanlah

  merupakan anggota dari lembaga penelitian atau lembagapendidikan yang berhak menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmupengetahuan.Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian dari Badan POMRI Nomor : LP.Nar.K.16.0032 tanggal 12 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.

  HDawal yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Karang Intan dengan maksuduntuk di jual kembali kepada orang yang memesan.Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu sabu 2 (dua) paketdengan rician 1 (satu) paket besar berat sekitar 5,04 gram dan 1 (satu) paketkecil berat sekitar 0,32 gram dan 14 (empat belas) butir extasi tersebut tidak adaiin dari pejabat yang berwenang, serta tidak digunakan untuk tujuan ilmuHalaman 6 dari Halaman 12Putusan Nomor : 60/PID.SUS/2016/PT.BJM7pengetahuan oleh lembaga

  penelitian dan/atau lembaga pendidikan, sedangkanterdakwa bukanlah merupakan anggota dari lembaga penelitian atau lembagapendidikan yang berhak menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmupengetahuan.

• PENGADILAN NEGERI DENPASAR TIDAK BERWENANGMEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO KARENAMENJADI KEWENANGAN LEMBAGA ARBITRASE SINGAPURA/THE SINGAPORE ARBITRASE CENTER (SIAC)1.

  Bahwa, berpedoman pada ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM,pasal 1 ayat (3) UndangUndang No. 30 Tahun 1999 TentangArbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka apa yang telahdisepakati oleh Penggugat dan Tergugat mengenai clausula10Penunjukan Lembaga Arbitrase kedalam suatu perjanjian tertulis*6sebagai lembaga penyelesaian perselisihan disebut denganPERJANJIAN ARBITRASE..

  Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia, atauperseorangan warga negara Indonesia.

  Negara, Instansi PemerintahRepublik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia, atau PerseroranganWarga Negara Indonesia.

  gugatan Perdata di PengadilanNegeri Denpasar dan mewajibkan Pembanding untuk melakukan segalaupaya untuk menghentikan gugatan Perdata tersebut sampai adanya putusanperkara dari Lembaga Arbitrase tersebut .Bahwa dasar Pengakuan dan Pemberlakuan pelaksanaan putusan LembagaArbitrase baik Lembaga Arbitrase Nasional maupun Lembaga ArbitraseInternasioanal di Negara dan sistem Peradilan kita adalah sebagai berikut :Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, dimana berdasarkan KeputusanPresiden tersebut Pemerintah

• Oleh karena itu, Negara terutama Pemerintah, berkewajiban untukmemberikan Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan terhadap HakAsasi Manusia (Vide : Pasal 28i ayat (4) UUD 1945), Kitab Undang undangHukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil dalam proses PeradilanPidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah Hak Tersangka/Terdakwasebagai Pelindung terhadap kemungkinan Pelanggaran Hak Asasi Manusia(HAM);Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam BAB XBagian Kesatu KUHAP

  Dengan demikian, maka dapat diartikanbahwa Lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik denganLembaga Pretrial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsipHabeas Corpus, yang pada hakekatnya memberi pengertian bahwa di dalamMasyarakat yang Berbudaya, Pemerintah mempunyai Kewajiban untuk selalumenjamin Hak Kemerdekaan setiap orang;Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampaidengan 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai suatu Lembaga untukmenguji

  Bahwa pengujian keabsahan Penyelidikan, Penyidikan dan Penetapan Tersangkamelalui Lembaga Praperadilan, karena Penetapan sebagai Tersangka ini adalahdasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang WargaNegara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan Penyidik dalam prosesPenyidikan, sehingga Lembaga Hukum yang berwenang menguji dan menilaikeabsahan "Penetapan Tersangka" adalah Praperadilan.

  Dan apabila Permohonan Praperadilan ini dikabulkan, PEMOHON berhakmeminta Rehabilitasi namanya atas tindakan yang dilakukan oleh TERMOHONsebagaimana dalam Pasal 97 KUHAP ;Bahwa oleh karena Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara tegas mengenaiadanya Lembaga Koreksi yang dapat ditempuh oleh Seseorang yang ditetapkan sebagaiTersangka, maka hal itu tidak berarti jika terjadi kesalahan dilakukan oleh Penyidik incasu TERMOHON dalam menetapkan Seseorang sebagai Tersangka, tidak bolehdikoreksi.

  Kesalahan tersebut wajib untuk dilakukan dikoreksi melalui Lembaga Peradilandalam hal ini melalui Lembaga Praperadilan. Koreksi ini dilakukan untuk melindungi HakAsasi Seseorang (Tersangka) dari Kesalahan/Kesewenangan yang dilakukan olehPenegak Hukum dalam perkara ini adalah Penyidik Polres Metro Bekasi.

• Benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika.Dan perbuatan terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkanNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak adahubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikanatau pelayanan kesehatan masyarakat.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam

  Benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika.Dan perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak adahubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikanatau pelayanan kesehatan masyarakat.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang

  Firdaus untuk memesanshabu; Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal shabu telah diuji di Badan POM RICabang Palangka Raya dengan hasil positif mengandung Metamfetamina; Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan narkotikaGolongan jenis shabu dan tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmupengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatanmasyarakat; Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihnatkan dipersidanganmerupakan

  Firdaus untuk memesanshabu;Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal shabu telah diuji di Badan POM RICabang Palangka Raya dengan hasil positif mengandung Metamfetamina;Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine;Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan narkotikaGolongan jenis shabu dan tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmupengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatanmasyarakat;Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN Pik Bahwa saksi menerangkan barang

  Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada hubungannyadengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan ataupelayanan kesehatan masyarakat;5.

• /Kesehatan, Lembaga/Yayasan Pendidikan/Pondok Pesantren dan OKP/Ormas sertaOrganisasi Penerima Bantuan lainnya di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, PAUDKB AINI menjadi salah satu Lembaga Pendidikan yang mendapatkan bantuan danahibah dari Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus jutarupiah) .

  Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Belanja Pengeluaran PPKD Nomor2535/PN/SPPLS/HIBAH/KEU/2011 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 untukrencana penggunaan belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi lainnyasebesar Rp. 400.00.000, (empat ratus juta rupiah);2.

  /Kesehatan, Lembaga/Yayasan Pendidikan/Pondok Pesantren dan OKP/Ormas sertaOrganisasi Penerima Bantuan lainnya di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, PAUDKB AINI menjadi salah satu Lembaga Pendidikan yang mendapatkan bantuan danahibah dari Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus jutarupiah) .

  Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Belanja Pengeluaran PPKDNomor : 2535/PN/SPPLS/HIBAH/KEU/2011 Tahun 2011 tanggal 12 Desember2011 untuk rencana penggunaan belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasilainnya sebesar Rp.400.00.000, (empat ratus juta rupiah);2.

  AKTA Pendirian Lembaga PAUD KB AINI;162. Buku Kas Umum PAUD KB AINI;163. Foto copy buku tabungan PAUD KB AINI;Uang tunai senilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara A.n. AdiSetiawan Alias Wawan Bin Soearto;6.

• Pdt.G/2013/PA.Smp DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,dalam perkara cerai gugat antara :PENGGUGAT ASLI, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA,pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di SUMENEP,sebagai Penggugat ;melawanTERGUGAT ASLI, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA,pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di SUMENEP,(kin) berada di Lembaga

  Tergugat sering terlibat tindak pidana,b. kini tergugat terlibat dalam tidak pidana barang terlarang (Narkoba)sehingga tergugat dikenai hukuman di Lembaga Pemasyarakan NarkobaPamekasan ;Bahwa perselisihnan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugattersebut semakin lama semakin memuncak yang akhirnya Penggugat danTergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama2 Ye tahun;Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugattetapi tidak berhasil;Bahwa Penggugat

  Tergugat sering terlibat tindak pidana,b. kini tergugat terlibat dalam tidak pidana barang terlarang (Narkoba)sehingga tergugat dikenai hukuman di Lembaga Pemasyarakan NarkobaPamekasan;Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama33 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah sertatidak saling berkomunikasi lagI ;Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugatnamun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugatdengan Tergugat

  Tergugat sering terlibat tindak pidana,b. kini tergugat terlibat dalam tidak pidana barang terlarang (Narkoba)sehingga tergugat dikenai hukuman di Lembaga PemasyarakanNarkoba Pamekasan Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama33 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah sertatidak saling berkomunikasi lagj ; Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugatnamun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugatdengan Tergugat

  Tergugat sering terlibat tindak pidana,b. kini tergugat terlibat dalam tidak pidana barang terlarang (Narkoba) sehinggatergugat dikenai hukuman di Lembaga Pemasyarakan Narkoba Pamekasan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan AktaOtentik yang tidak ada bantahan, maka bernilai sempurna dan mengikat, olehkarena itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalamperkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak mau hadir dipersidangantersebut dipandang

• Tentang : Perlindungan Konsumen

• Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalahlembaga nonPemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintahyang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.10.

  perlindungan konsumenswadaya masyarakat.e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenaiPRESIDENREPUBLIK INDONESIA9 perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikapkeberpihakan kepada konsumen;f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen darimasyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat, atau pelaku usaha;g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Badan perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja

  perlindungan konsumen swadayamasyarakat yang memenuhi syarat.(2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memilikikesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungankonsumen.(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatmeliputi kegiatan:a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkankesadaran atas hak dan kewajiban dan kehatihatian konsumendalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;c. bekerja sama dengan instansi

  terkait dalam upaya mewujudkanperlindungan konsumen;d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasukmenerima keluhan atau pengaduan konsumen;e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakatterhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.PRESIDENREPUBLIK INDONESIA25 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungankonsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diatur dalam Peraturan Pemerintah.BAB XPENYELESAIAN SENGKETABagian PertamaUmumPasal 45(1) Setiap

  konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antarakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilanatau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yangbersengketa.(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidanasebagaimana diatur dalam Undangundang

• Kabupaten Simalungun.Agama : Islam.Pekerjaan : Wiraswasta.Pendidikan : SMPYang diajukan dipersidangan atas dakwaan tertanggal O02 April 2019, NomorRegister Perkara PDM114/Simal/N.2.24/Euh.2/04/2019, sebagaimana diatur dan diancampidana Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atauKedua Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danKedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam Lembaga

  PemasyarakatanPematang Siantar;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini acara pemeriksaan sudahsampai pada Tuntutan Pidana Penuntut Umum;Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 Terdakwa meninggal dunia, hal inisesuai dengan Surat Pemberitahuan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIAPematangsiantar Nomor : W2.E4.PK.01.07.011826 yang ditanda tangani oleh KepalaLembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pematangsiantar PORMAN SIREGAR, A.Md.IP, SH,MH;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHPidana

  Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pematangsiantar.3. Keluarga Terdakwa.

• Bahwa berdasarkan poin 2 hurup (a dan d) Advokat padakantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia(LPKNI) mempunyai hak untuk mewakili penggugat ataupemohon karena telah berbentuk badan hukum perkumpulan;4.

  Bahwa penerima kuasa adalah lembaga pelaksanaUndang undang nomor 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen yang telah mengatur secara khusus sebagaimanapasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyi LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhisyarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan dalam halini LPKNI telah mendapat status badan hukum Nomor : AHU0000485.AH.01.08.

  Tahun 2018 tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan Lembaga PerlindunganKonsumen Nusantara ndonesia, dengan demikian LPKNI telahmemenuhi ketentuan Undang Undang;5. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan serta kegiatanLembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia(LPKNI) dalam Anggaran Dasar nya pada Pasal 5 yaitu:1.

  Membuka kantor perwakilan Lembaga baik ditingkatKabupaten dan Kota diseluruh wilayah Indonesia dalamrangka menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaranatas hak dan kewajiban dan kehatihatian konsumen dalammengkonsumsi barang dan/atau jasa sekaligus dalamupaya mewujudkan perlindungan konsumen secaramenyeluruh sesuai dengan amanah Undang UndangPerlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun1999;10. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upayamewujudkan perlindungankonsumen;11.

  Bahwa dikarenakan Pihak tergugat melalui kuasanyaPihak ketiga hampir setiap hari menghubungi dan mendatangirumah Penggugat dan mengancam akan melakukan eksekusiunit kendaraan Penggugat maka karena rasa ketakutan ituPenggugat selanjutnya menyampikan pengaduannya kepadaKantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia(LPKNI);11.

• Dalam ketentuan pasaltersebut ternyata yang diberikan hak oleh peraturan perundangundanganini adalah para Kepala Satuan Kerja dan Badan Pemeriksa, dan tidakmenyebutkan lembaga HMI sebagai pihak yang berhak atas informasidimaksud, sehingga berdasarkan ketentuan diatas sangat jelas lembagaHMI tersebut bukan pihak yang berhak atas informasi yang dimohonkan ;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 124 ayat 3 Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah menyatakan

  DPASKPD yang telah disahkan sebagaimanadimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja PerangkatDaerah dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari sejaktanggal disahkan, berdasarkan ketentuan tersebut diatas DPASKPDdiserahkan kepada lembaga yang berhak dan berwenang untuk mengetahuiinformasi tersebut dan berdasarkan ketentuan ini Lembaga HMI bukanlahlembaga yang berwenang sehingga tidak berhak atas informasi yangdimohonkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan 6.2 ;Bahwa

  sedangkan Pemohon mengajukan permohonaninformasi kepada Termohon tidak menyertakan alasan yang jelas untuk apainformasi tersebut dimohonkan, sehingga seharusnya Majelis KomisiInformasi Pusat tidak mempertimbangkan dan memutus keberatanPemohon ;Bahwa berhubung Komisi Informasi Publik di Daerah sebagai pejabatpengelola informasi dan dokumentasi belum terbentuk sehingga dalampengklasifikasian informasi untuk menentukan informasi yang dapatdipublikasikan dan yang tidak dapat dipublikasikan kepada badan / lembaga

  Dalam ketentuan pasaltersebut ternyata yang di berikan hak Oleh UndangUndang iniadalah para Kepala Satuan Perangkat Daerah dan Badan Pemeriksadan tidak menyebutkan Lembaga lain diluar Lembaga Negara sebagaipihak yang berhak atas Informasi yang di maksud;Berdasarkan ketentuan pasal 124 ayat 3 Peraturan Menteri dalamNegeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman PelaksanaanKeuangan Daerah Menyatakan DPASKPD yang telah di sah kansebaimana di maksud pada ayat 2 di sampaikan kepada Kepalasatuan kerja Perangkat

  Daerah dan Badan Pemeriksa Keuanganpaling lama 7 hari sejak tanggal di Sah kan, berdasarkan ketentuantersebut diatas DPASKPD diserahkan kepada Lembaga yang berhakdan berwenang untuk mengetahui Informasi tersebut;Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat Berdasar danBeralasan Hukum Pemohon Kasasi memohon kehadapan MajelisHakim Agung yang Mulia untuk membatalkan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Nomor : 41/G/2013/PTUN.Kdi dan PutusanKomisi Informasi Pusat Nomor : 066/IV/KIPPSAM/2013 karenaMajelis