Ditemukan 46741 data
15 — 3
161/Pdt.P/2024/PA.Cms
167 — 14
161/B//2022/PT.TUN.SBY
49 — 4
161/Pdt.G/2022/PA.Wgw
17 — 1
161/Pdt.G/2023/PA.Sr
9 — 0
161/Pdt.G/2010/PA.Wno
13 — 0
161/Pdt.G/2023/PA.JB
26 — 7
161/Pdt.G/2022/PA.LK
56 — 0
161/Pdt.G/2023/PA.Ntn
51 — 0
161/Pdt.P/2024/PA.Nph
24 — 12
161/Pdt.P/2023/PA.Brb
10 — 7
161/Pdt.G/2016/Pa.Pdn
9 — 0
161/Pdt.G/2016/PA.Tgr
46 — 12
161/Pdt.G/2022/PA.Adl
19 — 5
161/Pdt.P/2020/MS.Sgi
21 — 0
161/Pdt.G/2023/PA.Sgm
11 — 4
161/Pdt.P/2014/PA.JS
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maya Syafriyani Simatupang) akibat pemutusanhubungan kerja berdasarkan Pasal 161 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003berupa : (masa kerja 3 tahun, upah Rp. 895.000,/oulan).Uang Pesangon 1 x 3 x Rp. 895.900, = Rp. 2.685.000.Uang Penghargaan Masa Kerja : 1 x 2 x Rp. 895.000, = Rp. 1.790.000.,Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 4.475.000, = Rp. 671.250,Jumlah = Rp. 5.146.250.Terbilang : lima juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluhrupiah.
sebaliknya tidakmengatur tentang Pengunduran Diri, dan oleh karena itu sudah jelasbahwa Termohon Kasasi yang mengundurkan diri secara sukarela tanpaadanya indikasi paksaan dan/atau tekanan dari Pemohon Kasasi danbukan karena di PHK secara sepihak oleh Pemohon Kasasi.Dalam Pokok Perkara1.Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi Keberatan terhadap PertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan yang menyatakan bahwa Tennohon Kasasi berhak atas hakhaknormatif berdasarkan Pasal 161
Pasal 161ayat (3) berbunyi ;Pekerja/ouruh, yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangonsebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 (3) dan uang penggantianhak sesuai Pasal 156 ayat (4) .Bahwa isi ketentuan dari Pasal 161 ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003, tersebut adalah mengenai Pekerja/Buruh yang mengalamiPemutusan Hubungan Kerja tetapi pada fakta sebenarnya
60 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti telah salan dalam menerapkan hukum karena memberikanpertimbangan hukum bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukanTermohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi adalah karena PemohonKasasi indisipliner, seperti yang diatur dalam Pasal 161 ayat (1) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003Kutipan pertimbangan hukum yang dimaksud adalah:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran, baikberupa pelanggar disiplin kerja
(absensi), dan sebagai sales Manager tidakmemenuhi target atau kinerja tidak optimal (vide bukti T8 dan T9a/9b);maka dari itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerjayang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah karena Penggugatindisipliner, seperti yang diatur dalam Pasal 161 ayat (1) UndangundangNomor13 Tahun 2003;Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru, alasannya :a.
Tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkanbahwa Pemohon Kasasi telah menerima surat peringatan pertama,kedua dan ketiga secara berturutturut dari Termohon Kasasi;Sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Undang undang Nomor13tahun 2003 yang berbunyi Surat peringatan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) masingmasing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulankecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atauHalaman 20 dari 31 hal.Put.
Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena memberikanpertimbangan hukum bahwa Pemohon Kasasi berhak atas pesangon sesuaiPasal 161 ayat (3) Undangundang No 13 Tahun 2003Kutipan pertimbangan hukum yang dimaksud adalah:Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan mengenai "Apakah Penggugatberhak atas kompensasi PHK dan hakhak lainnya?
karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 16Desember 2016 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 6 Januari2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat olehTergugat karena Penggugat telah melakukan pelanggaran indisipliner, makasesuai ketentuan Pasal 161
DODI RATMANTO
Tergugat:
1.PT INDUSTRI KARET DELI
2.PT. AMBACHIDO JAYA
52 — 15
DALAM EKSEPSI:
- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah Karyawan tetap yang bekerja pada Tergugat II;
- Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat II putus sejak Putusan ini diucapkan sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat II untuk
membayar secara tunai hak - hak normatif Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 161 jo. pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut :
Dodi Ratmanto,
- Uang Pesangon 9 x Rp.2.749.074,00 =Rp.24.741.666,00
15 — 1
Advokat yangberkantor BIRO HUKUM ARRIDHO Alamat di Perum Bumi Citra FajarBlok SSA 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2015,selanjutnya disebut : PELAWAN1 PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Surabaya, Alamat Jl.Pemuda No.50 Surabaya, yang dihadiri oleh Muhammad Rizki Fajrillah, SH,selanjutnya disebut : TerlawanI;2 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, Alamat Jl.Erlangga No.161 Sidoarjo, yang dihadiri oleh Bayu Rizki Fatoni, selanjutnyadisebut