Ditemukan 86900 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1981 1951 1271 1371 1071
Register : 21-11-2022 — Putus : 13-12-2022 — Upload : 20-12-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1365/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brt
Tanggal 13 Desember 2022 — Pemohon:
Ling Erwin Hadisaputra
7717
    1. Hioe Sin Kie, lahir di Jakarta pada tanggal 29 April 1971.
    2. Hioe Sin Wan , lahir di Jakarta pada tanggal 8 Januari 1973.
    3. Hioe Feiny Hidayat, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1979.
    1. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
Register : 12-07-2017 — Putus : 29-12-2017 — Upload : 08-01-2018
Putusan PA MATARAM Nomor 286/Pdt.G/2017/PA.Mtr
Tanggal 29 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
135
  • PUTUSANNomor 286/Pdt.G/2017/PA Mtr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakimmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :Penggugat , tempat lahir di Dompu, tanggal 04 Oktober 1971, umur 46 tahun,agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Dagang),tempat tinggal di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai :Penggugat;MelawanTergugat, tempat lahir di Bima
    , tanggal 01 Maret 1971, umur 46 tahun, agamaIslam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di ,Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : Tergugat;Pengadilan Agama Mataram tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini ;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 Juli 2017mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Mataram
Register : 21-02-2017 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 11-06-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0370/Pdt.G/2017/PA.Lpk
Tanggal 3 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
85
  • Pemohon adalah orang yang berhak melakukan pencabutantersebut sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv jo Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 yangmengatur tentang pencabutan surat permohonan yang dilakukan olehPemohon;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut suratpermohonannya dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang yangtidak mampu (miskin), maka
Register : 06-12-2018 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 2467/Pdt.G/2018/PA.Lpk
Tanggal 15 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
112
  • berpendapat tidak perlumendengar izin dari Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena perncabutan surat gugatantersebut atas keinginan Penggugat sendiri, maka Majelis berpendapatbahwa pencabutan surat gugatan tersebut merupakan hak yang melekatpada diri Penggugat, Ketentuan Pasal 271 Rv memberi hak padaPenggugat untuk mencabut surat gugatan yang sudah diajukannya.Penggugat adalah orang yang berhak melakukan pencabutan tersebutsebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv jo Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 1971
    , tanggal 23 Januari 1971 yang mengatur tentangpencabutan surat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut suratgugatannya dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 )UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;Hal. 5 dari 7 hal.Put.No. xxxx/Pdt.G/2018/PA.LpkMENGINGATBunyi
Register : 03-04-2018 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 150/Pdt.P/2018/PN Cbi
Tanggal 19 April 2018 — Pemohon:
HERLIN BASHARI
3316
  • PEN ET AP ANNomor : 150/Pdt.P/2018/PN Cbi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkaraperkara Perdatapermohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapansebagai berikut, dalam perkara permohonan pemohon atas nama:HERLIN BASHARI lahir di Bogor , tanggal 4 Januari 1971, Agama Islam,Pekerjaan Karyawan, WNI, beralamat di Villa Bogor Indah 5 Blok CD 7No. 5 Rt.003/007 Kelurahan Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja, dalamhal ini, disebut Pemohon
    Bahwa pemohon dilahirkan di Ciawi Bogor, pada tanggal 04Januari tahun 1971 dengan nama HERLIN BASHARI dengan nama ayahEDDY HELONG dan ibu ETY SULASTRI, sebagaimana yang tercatatpada kutipan akta kelahiran No.283/70/88 ; yang dikeluarkan dari kantorcatatan sipil kabupaten bogor tanggal 30 Juni 1988 ;3.
Register : 26-02-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ckr
Tanggal 25 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
43
  • PUTUSANNomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ckr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata Cerai Gugat pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam sidangtelah menjatuhkan putusan dengan pihakpihak antara :NAMA PENGGUGAT, lahir di Kuningan tanggal 08 Agustus 1971, usia44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikanSMA, bertempat tinggal di rumah Ibu XXX di XXX,Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut Penggugat;MelawanNAMA TERGUGAT, lahir
    telah diubah dengan4Undangundang Nomor 03 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 tahun2009, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa,mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat setelah ditegur untukmenambah biaya panjar perkara dan setelah sampai batas waktu tanggal 19Mei 2016, ternyata Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipuntelah melampaui waktu satu bulan, maka Majelis Hakim sependapat denganPutusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 6/1971
Register : 08-08-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 334/Pdt.P/2016/PA.Mpw
Tanggal 23 Agustus 2016 — 1.Jasimah binti Abdullah 2.Firmansyah bin Abdullah 3.Aminah binti Abdullah 4.Aunawati binti Abdullah 5.Ida Nursanti, S. Pd binti Abdullah
5013
  • mendasar antara posita dengan petitum permohonan.Oleh karena itu permohonan Pemohon disamping dikategorikan sebagaipermohonan yang kabur (Obscuur libel), serta dinilai pula sebagai orangyang tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan,dan permohonan Pemohon dinilai tidak mempunyai dasar hukum, olehkarena itu permohonan Pemohon selayaknya harus dinyatakan tidak dapatditerima (Niet ontvankelijke verklaard), hal ini telah sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 7 Juli 1971
    No. 194K/Skip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orangyang mempunyai hubungan hukum, sehingga dengan demikianpermohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;Hal.5 dari 7 Pen. No.0334/Pdt.P/2016/PA.
Register : 01-10-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 23-12-2013
Putusan PA KEBUMEN Nomor 2176/Pdt.G/2013/PA.Kbm
Tanggal 21 Nopember 2013 — Penggugat vs Tergugat
209137
  • Surat Kuasa IstimewaPenggugat dalam perkara ini belumlah memenuhi syarat formil, sehingga kuasa Penggugat tidakdapat memenuhi persyaratan sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkaraMenimbang, bahwa tidak terpenuhinya syarat formil sebagai Kuasa Penggugat, makauntuk kepentingan mediasi serta untuk pemeriksaan perkara ini selanjutnya tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Juli 1971
    No. 194 K/Skip/1971 terkait tidakadanya kepentingan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Onvankelijk Verklaart);Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undangundang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat; Mengingat segala ketentuan Peraturan dan perundangundangan yang berkaitan denganperkara ini
Register : 06-08-2009 — Putus : 21-08-2009 — Upload : 25-05-2015
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 205/Pdt.P/2009/PN.Pkl
Tanggal 21 Agustus 2009 — MUCHASONI;
444
  • Penduduk atas nama : MUCHASONI Nomor :337504.046472.0001. yang dikeluarkan oleh Camat Pekalongan Timur padatanggal 26 September 2006. sesuai dengan aslinya (diberi tandabukti.P.1) ;Foto copy salinan surat kelahiran atas nama: MUCHASONI No. 09/1972. yangdikeluarkan Kepala Kelurahan Kraton Kidul, Kecamatan Pekalongan Timur, KotaPekalongan tertanggal 15 April 1972. sesuai dengan aslinya (diberi tandabukti.P.2) ;Foto copy surat nikah atas nama MUHAMMAD HASAN dan KARTI, D No:21531. tertanggal 16 Juli 1971
    Penetapan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon apabila dikaitkan denganketerangan saksisaksi dan suratsurat bukti, Pengadilan memperoleh faktafakta yuridissebagai berikut :e Bahwa pemohon bernama MUCHASONI yang lahir di Pekalongan pada tanggal04 April 1972, adalah anak kandung dari pasangan suami isteri dariMUHAMMAD HASAN dan KARTID No: 21531. tertanggal 16 Juli 1971
Register : 23-04-2012 — Putus : 04-04-2012 — Upload : 23-04-2012
Putusan PN SURAKARTA Nomor 172/Pdt.P/2012/PN.Ska
Tanggal 4 April 2012 — HARTANTI
192
  • PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan yangditerima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal : 21 Maret2012 dibawah No.172/Pdt.P/2012/PN.Ska yang maksudnya sebagaimana dapat dilihatdalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknyabermaksud dan bertujuan sebagai berikut :Bahwa orang Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seoranglakilaki/Perempuan bernama : AHMADEDJONO dan SUKIYEM diSurakarta pada tanggal 19 April 1971
    , sebagaimana tersebut dalam KutipanAkta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, tanggal 19April 1971 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :60/196.Bahwa dalam perkawinan tersebut, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus1990, telah dilahirkan seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama :HARTANTI.Bahwa oleh karena kesibukan, kelahiran tersebut oleh orang tua Pemohonbelum dilaporkan ke Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil KotaSurakarta (vide Surat Keterangan Rekes dari
Register : 24-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN AMLAPURA Nomor 92/Pen.Pdt.P/2016/PN.Amp.
Tanggal 22 Desember 2016 — ., Jenis kelamin: laki-laki, lahir di : Kesimpar, tanggal 2 April 1971 ( 45 tahun ) Pekerjaan : Petani, Warga Negara: Indonesia, Pendidikan: SMA, KTP Nomor : 5107050204710001 dan NI WAYAN SIMPEN, Jenis kelamin: Perempuan, lahir di : Kesimpar, tanggal 30 Desember 1972 ( 44 tahun ) Pekerjaan : Petani, Warga Negara: Indonesia, Pendidikan: SD , KTP Nomor : 5107057012720008; bersama-sama bertempat tinggal di Br.
6217
  • ., Jenis kelamin: laki-laki, lahir di : Kesimpar, tanggal 2 April 1971 ( 45 tahun ) Pekerjaan : Petani, Warga Negara: Indonesia, Pendidikan: SMA, KTP Nomor : 5107050204710001danNI WAYAN SIMPEN, Jenis kelamin: Perempuan, lahir di : Kesimpar, tanggal 30 Desember 1972 ( 44 tahun ) Pekerjaan : Petani, Warga Negara: Indonesia, Pendidikan: SD , KTP Nomor : 5107057012720008; bersama-sama bertempat tinggal di Br.
Putus : 27-09-2007 — Upload : 14-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81K/PID/2006
Tanggal 27 September 2007 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TENGGARONG ; AJI MUSYAFRIE HAKIM, S.T.
3317 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai) ;Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 43A ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Aji Musyafrie Hakim, S.T. pada waktu dan tempatsebagaimana terurai dalam dakwaan Primair, dengan melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatubadan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara
    Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai) ;Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 43A ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTenggarong tanggal 30 September 2004 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Aji Masyafrie Hakim, S.T. bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanSubsidair
    Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 UndangUndang Nomor 3Tahun 1971 jo Pasal 43 A ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aji Masyafri Hakim, S.T. denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah untuk ditahan, dandenda sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ;Menyatakan barang bukti berupa : 56 item sesuai surat penetapan penyitaan Pengadilan NegeriTenggarong Nomor 385/Pen.Pid/2002/PN.Tgr., tanggal 20 Agustus 2002tetap terlampir dalam berkas
    Dengan demikianterjadi dalam kurun waktu berlaku UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971, olehkarena itu sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP, maka pidana yang diterapkankepada Terdakwa adalah pidana yang menguntungkan Terdakwa. Dengandemikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah setimpaldan proporsional dengan perbuatan yang dilakukannya ;Hal. 13 dari 14 hal. Put.
Register : 08-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0024/Pdt.G/2021/PA.Pkj
Tanggal 2 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
105
  • 1.1.1.1.1.1.1 PUTUSANNomor 0024/Pdt.G/2021/PA.PkjPoe ae CTSEA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atasperkara cerai gugat yang diajukan oleh :XXXX, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 27 Mei 1971, umur 49 tahun, agamaIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Tonasa,bertempat tinggal XXXX, Kabupaten Pangkep, sebagaiPenggugat;MelawanXXXX, tempat dan tanggal
    Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RINomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa:"Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan bebanpembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampuuntuk membuktikannya (vide Putusan Mahkamah Agung RI,tanggal 12 April1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 April1972, No. 1121 K/Sip/1971);Menimbang, bahwa untuk membuktikan
Register : 24-11-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTA SEMARANG Nomor 406/Pdt.G/2021/PTA.Smg
Tanggal 14 Desember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
12729
  • Nomor 497 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971 menyebutkan:Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti;c.
    Nomor 858 K/Sip/1971, tertanggal 27 Oktober 1971 menyebutkan:Dengan danya pengakuan tegas, maka Penggugat tidak perlu lagimembuktikan lagi dalilnya;Oleh karena itu sangat tepat apabila Pengadilan Tinggi Agama Semarangmembatalkan putusan Pengadilan Agama Pemalang tersebut, danmengabulkan seluruh gugatan Para Pembanding/Para Penggugat.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hatiPara Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkenanmemeriksa dalam tingkat banding
Putus : 29-09-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398 K/Ag/2014
Tanggal 29 September 2014 — HAJI MUHAMAD SUHAILI RAHMAN BIN MAMIQ MUNASIP, Dkk VS LOQ MA’UN Alias AMAQ ISMAH BIN AMAQ RUMLAH , Dkk
157111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangmengucapkannya, baik sendiri maupun bantuan orang lain yang khususdikuasakan untuk itu, karena pengakuan dimuka hakim dipersidanganmerupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegasdan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan yangmembenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hakatau. hubungan hukum yang. diajukan oleh lawannya, yangmengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 1 September 1971
    Nomor496 K/Sip/1971, Yurisprudensi Jawa Barat 19691972 , Halaman 104 Jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Oktober 1971 Nomor 858K/Sip/1971, Yurisprudensi Jawa Barat19691972 , Halaman 121 HukumAcara Perdata Indonesia Edisi Ketiga oleh Prof.
Register : 07-05-2021 — Putus : 28-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PA SOA SIO Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.SS
Tanggal 28 Mei 2021 — Pemohon melawan Termohon
5412
  • Penetapan No.34/Padt.P/2021/PA.SS4, Usman Samad, S.Sos bin Samad, Lakilaki, lahir di Fobaharu,tanggal 25 Desember 1971 agama Islam, pekerjaan PNS, tempattinggal Rt.005 Rw.002, Kelurahan Fobaharu, Kecamatan Tidore Utara,Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;5.
    Ratna Husain binti Husain, perempuan, lahir di Fobaharu, tanggal09 Maret 1971 agama Islam, pekerjaan PNS tempat tinggal Rt.005Rw.002, Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota TidoreKepulauan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;9. Hanifa Husain, S.Ag binti Husain, perempuan, lahir di Fobaharu,tanggal 11 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggalRt.004 Rw.002, Kelurahan Fobaharu, Kecamatan Tidore Utara, KotaTidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX;10.
    Karim Samad bin Samad, Lakilaki, lahir di Tidore,tanggal 18 September 1970, agama Islam, pekerjaan PNS, tempattinggal Rt.006 Rw.002, Kelurahan Fobaharu, Kecamatan TidoreUtara, Kota Tidore Kepulauan;3) Usman Samad, S.Sos bin Samad, Lakilaki, lahir diFobaharu, Tanggal 25 Desember 1971 agama Islam, pekerjaanPNS, tempat tinggal Rt.005 Rw.002, Kelurahan Fobaharu,Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;4) Ati Samad binti Samad, Perempuan, lahir di Fobaharu,tanggal 02 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan
    Keb, perempuan lahir di Fobaharu,tanggal 17 September 1967, agama Islam, pekerjaan PNS,pendidikan S1, tempat tinggal Rt.011 Rw.05 Kelurahan Fobaharu,Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;2) Farida Husain, perempuan, lahir di Fobaharu,Tidore,tanggal 11 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan PNS tempattinggal Rt.004 Rw.002, Kelurahan Fobaharu, Kecamatan TidoreUtara, Kota Tidore Kepulauan;3) Ratna Husain, perempuan, lahir di Fobaharu, tanggal 09Maret 1971, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal
Register : 10-10-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 20-04-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 0189/Pdt.P/2018/PA.Bgr
Tanggal 14 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
124
  • Bahwa almarhum XXXXXXXXXXX semasa hidupnya telah menikahdengan seorang perempuan yang bernamaXXXKXKXKXKXKKKKXKXKKKXKXKKAXKXKXAXAKXAXKXMK pada hari Selasa tanggal 16Februari 1971 sesuai dengan akte nikah Nomor. 150/1971 yangdikeluarkan oleh kantor Urusan agama dahulu Kecamatan Bogor Kaler dansekarang Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor dan tidak pernah berceraisampai almarhum meninggal;Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan No. 0189/Pdt.P/2018/PA.Bgr.4.
    Bukti Surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda P.8.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan BogorKaler, Kota Bogor, Nomor : 150/1971 tanggal 16 Februari 1071, telahdinazegelen Pos dan dicocokan dengan aslinya, bukti P.9 ;10.
Register : 08-03-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 521/Pdt.P/2017/PA.Sby
Tanggal 5 April 2017 — PEMOHON
120
  • XXXX.Bahwa, pada tanggal 23 Desember 1993, ayah kandung dan suami ParaPemohon yaitu yang bernama XXXX telah meninggal dunia karena sakit,sedangkan kedua orang tua kandung dari pada XXXX yaitu yang masingmasing bernama XXXX dan XXXX telah meninggal dunia terlebih dah uluyaitu pada tahun 1971 dan pada tahun 1974.Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya XXXX hanya menikahdengan XXXxX, dan juga tidak pernah mengangkat anak.Bahwa dengan wafatnya XXXX, yang wafat pada tanggal 23 Desember1993, meninggalkan
    ParaPemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa bukti P.25 menerangkan bahwa XXXX denganXXXX adalah suami istri dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak masingmasing bernama XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX danXXXX (bukti P.3, P.4, P.6, P.8, P.10, P.12, P.14, P.16, P.17 dan P.19);Menimbang, bahwa bukti P.24 menerangkan XXXX telah meninggaldunia pada tanggal 23 Desember 1993, ayahnya bernama XXXX meninggalHal. 8 dari 16 PENT.No.521/Pdt.P/2017/PA.Sbypada Tahun 1971
    171 dan 172 HIR. keterangan saksisaksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohondihubungkan dengan bukti suratsurat dan saksisaksi, Majelis Hakim telahmenemukan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa XXXX dengan XXXX adalah suami istri dan dikaruniai 8(delapan) orang anak masingmasing bernama XXXX, XXXX, XXXX,XXXX, XXXX, XXXX, XXXX dan XXXX; Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 1993,ayahnya benama XXXX meninggal pada Tahun 1971
Register : 27-09-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 303/PDT/2016/PT MDN
Tanggal 10 Januari 2017 — Pembanding/Penggugat : Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
Terbanding/Tergugat IX : Goemala Putra Harahap
Terbanding/Tergugat VII : Hj. Budiaty Fauziah Harahap
Terbanding/Tergugat V : Erna Rya Rita
Terbanding/Tergugat III : Hj. Dharmawati Harahap
Terbanding/Tergugat I : Marah Halim Harahap
Terbanding/Tergugat X : Isfandiary Harahap
Terbanding/Tergugat VIII : dr. Ida Syailandrawati Harahap
Terbanding/Tergugat VI : Hj. Dirigito Milatani Harahap
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Magreta Harahap
Terbanding/Tergugat II : Johnny Soespario Harahap
10960
  • Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memperoleh alas hak atas tanahseluas 17.537 M* secara utuh dengan mengajukan permohonan kepadaKepala Kantor Agraria Kotamadya Medan Nomor : B.0260/TV/SM/1971tanggal 6 Maret 1971 dan berdasarkan Keterangan Pendaftaran TanahNomor : 224/18/TU/1971 tanggal 6 Maret 1971 yang ditandatangani olehKepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanahdinyatakan bahwa luas 17.537 M*adalah Bekas Hak Eigendom Verp.
    Bahwa terdapat perbedaan antara luas tanah Negara seperti yangtercantum dalam Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran TanahNo. 224/18/TU/1971 tanggal 6 Maret 1971 dengan Buku Tanah yangdikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kotamadya Medan denganstatus : Hak Pakai Nomor 1164 PLL Nomor : 63/1975/IV, tanggal 21 Juli1976;6.
    , berbedadengan permohonan yang diajukan oleh Amir Husin Seriati Nomor :B.0260/TV/SM/1971 tanggal 6 Maret 1971 kepada Kepala Kantor AgrariaKotamadya Medan yang luasnya sesuai dengan yang disediakan untukTVRI yang yaitu 17.537 M*. Berkurangnya luas tanah TVRI Sumatera Utaradari 17.537 M? menjadi 14.970 M? adalah tanpa sepengetahuan TVRI Pusatsebagai pemilik asset TVRI seluruh Indonesia;7. Bahwa sisa luas tanah yaitu seluas + 3000 M?
    Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya bagian B poin 3 halam 7menyatakan Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala KantorAgraria Kotamadya Medan No.B.0260/TV/SM/1971 tanggal 6 Maret 1971selaku subjek hukum berupa badan hukum yayasan berdasarkan KepresNo.213 tahun 1962 memperoleh Hak Pakai berdasarkan Surat keputusanKepala daerah Tk.
    Bahwa berawal dari Tanah Hak Eigendom Verponding Nomor 41 seb.terletak di JI Putri Hijau Kodya Medan pada tahun 1971 menjadi tanah yangdikuasai Negara;2.
Register : 28-06-2022 — Putus : 14-07-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Byw
Tanggal 14 Juli 2022 — Pemohon:
MARUTI, S. AG
94
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Mengijinkan Pemohon, untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1626/1994 atas nama MARUTI yang semula lahir pada tanggal 01 Januari 1971 menjadi lahir pada tanggal 22 November 1972 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
    3. Memerintahkan