Ditemukan 86971 data
KARIYANI
16 — 0
; bukti P1Bahwa PEMOHON telah terdaftar dalam Kartu Keluarga atas nama KepalaKeluarga WIDODO sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578200101082128yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Surabaya; bukti P2Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran = milik PEMOHON No.3578LT160320190046 tertulis nama KARIYANI, anak kesatu perempuandari AYahSUJATNO dan Ibu KUMAIJAH; bukti P3Bahwa orang tua PEMOHON telah menikah di Kantor Urusan AgamaKarangpilang Surabaya pada tanggal 2 Desember 1971
, PEMOHON telah terdaftar dalam Kartu Keluarga atas namaKepala Keluarga WIDODO sebagaimana Kartu Keluarga No.3578200101082128 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Surabaya; bukti P2;Bahwa benar, didalam Kutipan Akta Kelahiran milik PEMOHON No.3578LT160320190046 tertulis nama KARIYANI, anak kesatu perempuandari AYahSUJATNO dan Ibu KUMAIJAH; bukti P3;Bahwa benar, orang tua PEMOHON telah menikah di Kantor Urusan AgamaKarangpilang Surabaya pada tanggal 2 Desember 1971
8 — 3
SEMA Nomor 01Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo.
14 — 8
perkaraPermohonan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuatmateri yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan denganmencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkantanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu TandaPengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh PengadilanTinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khususdimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat(1) Rog, SEMA Nomor 01 Tahun 1971
tanggal 23 Januari 1971 jo.
9 — 1
kepada pihak keluargamaupun kepada Advokat/Pengacara;Menimbang bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut suratgugatannya sebagaimana tersebut pada pertimbangan di atas, Majelis berpendapatbahwa pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat.sesuai dengan maksud Pasal 271 dan Pasal 272 Rv yang menyatakan bahwaPenggugat adalah orang yang berhak melakukan pencabutan terhadap perkarayang diajukan ke Pengadilan, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1971
, tanggal 23 Januari 1971 yang mengatur tentang pencabutansurat gugat yang dilakukan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dimaksud diajukan oleh Penggugatpada sidang pertama sebelum pemeriksaan pokok perkara dan sebelum Tergugatmenjawab gugatan Penggugat, maka perncabutan gugatan tersebut tidakmemerlukan izin dari Tergugat;Halaman 5 dari 7 hal.
24 — 27
Para Pemohon adalah orang yang berhak melakukanpencabutan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv jo SuratEdaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971,Hal. 5 dari 7 hal.Pen.No.0095/Pdt.P/2018/PA .Lpktanggal 23 Januari 1971 yang mengatur tentang pencabutan suratpermohonan yang dilakukan oleh para Pemohon;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut suratpermohonannya dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan
32 — 19
Bicn.Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuaidengan Pasal 147 ayat (1) Rog, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23Januari 1971 jo.
430 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkemah Agung tg. 6 Maret 1971 No. 209 K/Sip/1970.Susunan MajetisKetua : Prof. R. Sardjono S.H.Hakim2Anggauta : 1. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.,2.
20 Pebruari 1971 dengan Prof. R. SardjonoS.H. WakilKetua sebagai Ketua, Z. Astkin Kusumah Atmadja S.H. danBusthanu Arifin S.H. sebagai HakimhakimAnggauta dan diucapkandalam sidang terbuka pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 397% oleh Ketuetersebut, dengan dihadliri oleh Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. danBusthanul Arifin $.H. HakimhakimAnggauta dan T.S, Asfamijah Sulaeman .H. PaniteraPengganti 1.b., dengan tidak dihadliri oleh kedua belahpihak.
43 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain itu KeputusanMahkamah Agung RI No. 294K/SIP/1971 tahun 1971 juga mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum ;2 Bahwa oleh karenanya gugatan yang menyertakan PT.
Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo. 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, bahwa gugatan yang diajukan olehseseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum/tidak jelas hubunganhukumnya, sudah seharusnya ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima ;Maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara a quo untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapatditerima ;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri
Quo.1 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secaraseksama dalildalil Pemohon Kasasi yang berdasarkan pada hukum yangberlaku serta fakta yuridis mengenai tidak adanya hubungan hukumantara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I;Yurisprudensi MA RI No. 4 K/RUP/1958 tahun 1958 mengatur bahwa untuk dapatmenggugat di Pengadilan Negeri maka syarat mutlaknya harus ada perselisihanhukum antara pihak yang berperkara. hal yang serupa juga termuat dalamYurisprudensi MA RI No. 294 K/SIP/1971
40 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 4 November 1971 adalah sebagai berikut:Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding ParaTergugat asal Pembanding dan intevensi II Pembanding tersebut di atas;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang, Tanggal 26 Desember1967 Perdata Nomor 122/1964/Pdg dalam perkara antara ketiga belah pihakjang diminta Peradilan bandingan;Dan dengan mengadili sendiri:Mengenai Gugatan Intervensi I:Menolak gugatan Para intervensi Turut Terbanding seluruhnya;Mengenai gugatan intervensi II
Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 62/1970, tanggal 4November 1971. Juncto Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor122/1964, tanggal 26 Desember 1967;Karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara tersebuti:Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 550 PK/Pdt/2015a.
Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 62/1970, tanggal 4November 1971 juncto Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor122/1964, tanggal 26 Desember 1967.
Putusan Pengadilan Tinggi PadangNomor 62/1970, tanggal 4 Nopember 1971 juncto Putusan Pengadilan NegeriPadang Nomor 122/1964, tanggal 26 Desember 1967, berupa sawah yangberjumlah 418 piring besar kecil, yang seharusnya dinikmati oleh kaumPemohon Peninjauan Kembali.
Putusan Pengadilan Tinggi PadangNomor 62/1970, tertanggal 4 November 1971. juncto Putusan PengadilanNegeri Padang Nomor 122/1964, tertanggal 26 Desember 1967;Kalau diperhatikan pihak Penggugat Intervensi 1 adalah Mamak KepalaWaris Tergugat, dan Nomor 2 adalah anggota kaum dari pihak Tergugat asal,ini sesuai dengan fotocopy ranji pihak Termohon Peninjauan Kembali(terlampir dengan tanda, lampiran 8), karena gugatan ini Tergugat tidakdigugat sebagai Mamak Kepala Waris itu dikarenakan si Tupai menguasaitanah
46 — 18
Oleh karena sejak tanah milik tergugat I yang semulahutan dan dibuka oleh Tergugat I pada tahun 1971 hingga Tergugat I alihkankepada Tergugat VI tetap dikuasai dan digarap oleh Tergugat I tanpa adakeberatan dari pihak manapun;6 Bahwa terhadap posita Surat GUgatan Para Penggugat pada poin 4, 5, 6, dan 7sama sekalil tidak benar.
Saksi Ibrahim Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:e Bahwa Sengketa antara Ibu Fatimah dengan M.Daud adalah masalah kebun dilhok burung desa pohroh kecamatan meureudu kabupaten pidie jaya ;e Bahwa Saksi mengetahui dimana letak objek sengkata, dan tahun 1971 pertamakali saksi kesana ;Bahwa Saksi pernah ke objek sengketa, dan objek sengketa kepunyaan M.Daud ;Bahwa Tanah objek perkara dulunya adalah Rimba dan tidak ada pemiliknya ;Bahwa objek sengketa Tahun 1971 pertama dibuka
Keuchik Daud masuk ke Objek sengketa ;e Bahwa Keuchik Daud memperoleh tanah tersebut dengan cara buka rimba ;Putusan perdata Nomor:05/Pdt.G/2011/PN.Sgi Halaman 49 dari 74 halamanBahwa guru puteh pernah menjual tanahnya kepada Jalil Yunus , bahwa saksimengetahuinya dari Syaribanun , orang suruhan jalil untuk menjaga kebuntersebut ;Bahwa setelah dijual tanah tersebut, guru Puteh tidak punya tanah lagi disekitarobjek sengketa;Bahwa Saksi sudah berkeluarga dan punya anak pada tahun 1971 ;Bahwa tanah
disamping kebun Keuchik Daud kepunyaan Hasan Kemakmuran ;Bahwa saksi tahu bagaimana keadaan objek sengketa sebelum Tahun 1971,karena saksi kesitu tahun 1971 membuka kebun ;Bahwa Hasan Kemakmuran juga membuka rimba dan dijadikan kebun ;Bahwa lorong untuk menuju sebelah barat objek sengketa Tahun 1971 sudah ada;Bahwa tanah lorong tersebut punya Hasan Kemakmuran, saksi dan beberapaorang yang kebunnya berada disebelah barat Objek meminta sama Hasan untukdibuatkan lorong supaya kami bisa kekebun lewat
saksi sudah pernah kelokasi sengketa ;Bahwa saksi tidak kenal denganTgk.Johan ;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum tahun 1971 objek sengketa Sudahpernah dibuka;Bahwa Saksi melihat sendiri tahun 1971 pertama objek sengketa dibuka ;Bahwa tahun 1971 Baillah belum tinggal menetap diSebelah selatan tanahsengketa Cuma dibuat gubuk tempat istirahat ;Bahwa menurut masyarakat tanah sengketa sebelumnya adalah milik Negara;Bahwa Saksi kenal dengan H.Raden dan H.Raden tidak punya tanah disitu ;Bahwa
13 — 1
Bahwa ANAK KELIMA PEMOHON merupakan anak ke lima daripasangan suami istri SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahandengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON yang menikahpada tanggal 20 Desember 1970 dihadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baso, Kabupaten Agam,sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/1/1971,tertanggal 13 Januari 1971;2. Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 6 (enam) oranganak, yang bernama:2.1.
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/1/1971, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, padatanggal 13 Januari 1971, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, sesuaidengan aslinya, diberi tanda bukti P.7;8.
12 — 3
Bahwa selama hidup perkawinan alm XXXX dan almh XXXX selain telahmelahirkan 6 (enam) orang anak tersebut diatas / para pemohon, juga telahmemiliki sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak diJXXXXSurabaya, Desa / Kelurahan, Pacar Keling Kecamatan Tambaksarisebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 256/1971, atas nama XXXX, yangdikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran TanahSurabaya pada saat itu, sekarang termasuk Kelurahan Pacar KelingKecamatan Tambaksari kota
Surabaya.10.Bahwa atas tanah dan bangunan rumah tersebut diatas hingga saat iniditempati oleh XXXX dan RXXXX, yang keduanya hingga saat ini hidupmembujang / tidak menikah.11.Bahwa dengan meninggalnya XXXX, XXXXdan R.XXXXserta XXXX, makayang berhak atas harta peninggalan yang berupa sebidang tanah besertabangunan rumah yang berada diatasnya, setempat dikenal denganjXXXXSurabaya Desa / Kelurahan, Pacar Keling Kecamatan TambaksariSurabaya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 256/1971, atas namaXXXX
Menetapkan, agar para Pemohon sebagai ahli waris yang berhak atassebidang tanah beserta bangunan rumah yang berada diatasnyasetempat dikenal dengan JXXXXSurabaya Desa / Kelurahan, PacarKeling Kecamatan Tambaksari Surabaya, sebagaimana Sertifikat HakMilik Nomor 256/1971, atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh KantorPendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Surabaya.4.
939 — 951 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimanadisebutkan dalam pepatah adat minangkabau:Batali bairik batampuak bajinjiang;Tali kok putuih tumpuak kok sakah;Ameh pulang ka tambangnya, baju tasarung ka nan punyo;Harto pulang ka nan punyo;Bahwa hal tersebut di atas juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesai (MARI), yaitu:e Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 1011962 Nomor 33/1962;e Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2241969 Nomor 400/1969/PT.PDG;e Putusan Mahkamah agung RI tanggal 2581971 Nomor 180 K/Sip/1971
Anggota kaum yang berhak membatalkan hibah adalah itu ialah ahli waristerdekat atau Saudara kandung dan segala ahli waris secara berurutan;Kesepakatan kaum ini merupakan syarat mutlak untuk berlangsungnya Hibah;Hal ini selaras pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia,yakni;e Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22051962 Nomor 385/1961 PDG;e Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24121970 Nomor 318/1967/PT.BKT;e Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 921972 Nomor 980 K/Sip/1971
Minangkabu ialah ajaran adat mengenai Tanah Ulayat danharta pusaka tinggi yang menyatakan airnya boleh diminum buahnya bolehdimakan, dijual ndak dimakan bali, digadai ndak dimakan sando;Bahwa menurut hukum adat Minangkabau tanah ulayat atau harta pusaka tinggi tidakdapat digantikan alas haknya; Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22051962 Nomor 385/1961/PN.PDG.; Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24121970 Nomor 318/1967/PT.BKT; Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 9 21972 Nomor 980 K/Sip/1971
54 — 6
Lahir : 44 tahun / 29 Juli 1971.. Jenis Kelamin > Lakilaki. 22 noneKebangsaan : Indonesia, +
11 — 9
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2019/PA.BLakan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkanPenggugat dengan Tergugat;Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat sudah tidak lagi mengajukansesuatu apapun dan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada halhalsebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini danmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; Hakim perlueegama Blitar denga 1971 tanggal 23 Januari 1971 june 0 AP fomor 6 Tahun
50 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1589/B/PK/Pjk/20212.2 KKS, dan telah dilaksanakan sejak tahun 1971 (berlakunya UU Nomor: 8tahun 1971 tentang Pertamina) yang telah disepakati oleh seluruh pemangkukepentingan yakni SKK Migas, BPK RI, BPKP dan Ditjen Pajak serta KKKS,antara lain melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara BP Migas,BPKP dan DUP, serta dilakukannya Rapat Koordinasi Pemeriksaan Tahun2015 yang dikuti oleh SKK Migas, BPK RI, BPKP, DJP Pusat, KPP Migasserta wakil KKKS;Menimbang, bahwa oleh karena alasan
58 — 3
Berdasarkan surat kuasa kusus, bertanggal 21 April 2016 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung denganregister surat kuasa nomor: 668/kuasa/V/2016/PA.TA tanggal 17 Mei 2016;Menimbang, bahwa terlebih dahulu, majelis akan mempertimbangkankeabsahan surat kuasa yang dibuat Pemohon serta kedudukan PenerimaKuasa sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14Oktober 1994 syarat
75 — 11
JUWARIATIK,Sekretaris Desa Plosorejo, KecamatanBanjarejo, beralamat di Desa Plosorejo, Rt.02, Rw. 02, Kecamatan Banjarejo, KabupatenBlora;Lahirdi Blora, 22 September 1971, pekerjaanSekretaris Desa Nglangitan, KecamatanTunjungan, beralamat di Desa Nglangitan, Rt4, Rw. 04, Kecamatan Tunjungan, KabupatenBlora;Lahirdi Blora, 14 Februari 1977, pekerjaanSekretaris Desa Gempolrejo, KecamatanTunjungan, beralamat di Desa Gempolrejo,Rt. 2, Rw. 05, Kecamatan Banjarejo,Kabupaten Blora;Lahirdi Blora, 6 April
pekerjaanSekretaris Desa Ngraho, KecamatanKedungtuban, beralamat di Desa Ngraho, Rt.02, Rw. 03, Kecamatan Kedungtuban,Kabupaten Blora;TOTOK RUBIYANTO, Lahirdi Blora, 25 Desember 1973, pekerjaanSURAJI,Sekretaris Desa Kemantren, KecamatanKedungtuban, beralamat di Desa Getas, Rt.03, Rw. 03, Kecamatan Cepu, KabupatenBlora;Lahirdi Blora, 22 November 1973, pekerjaanSekretaris Desa Kapuan, Kecamatan Cepu,beralamat di Desa Kapuan, Rt. 05, Rw. 01,Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;AHMAD NURHASYIM, Lahirdi Blora, 5 Juli 1971
35 — 13
., sesuai Buku Nikahtanggal 13 Januari 1971 oleh PPN Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;2. Bahwa anak Pemohon yang bernama D.A.S. adalah Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Kementerian Kehutanan Propinsi Maluku;3. Bahwa anak Pemohon (D.A.S.) mengalami gangguan jiwa (sakit jiwa)sesuai surat keterangan Psikiater Nomor 441.3/224 dari dr. AdellinSaulinggi, SpKJ (K), maka anak Pemohon telah diberhentikan denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak Pensiun atasHim1dari8 him.
PenetapanNomor 16/Pdt.P/2014/PA.AbFotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1 (satu) 1971 tertanggal 13 Januari1971 An. S dan S.F yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Namlea yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf olehKetua Majelis kemudian diberi tanda (P1);Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 8104013008060614 tertanggal 28Agustus 2007 An.
13 — 1
Sby.tertanggal 26 April 2011 mengajukan hal hal yang padapokoknya sebagai berikutBahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah padatanggal 9 Maret 1971 di hadapan Pegawai Pencatat Nikahpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawar Blandong,Kabupaten/Kotamadya Mojokerto berdasarkan Kutipan AktaNomor : XXXX, tertanggal 9 Maret 1971.Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugatdan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suamiistri dan mengambil tempat kediaman bersama di XXXXSurabaya.Bahwa