Ditemukan 2651651 data
Urut Berdasarkan
Putus : 11-01-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1974/Pid.Sus/2016/PN Plg Tanggal 11 Januari 2017 — M. AMIN BIN ANANG YAHYA
25 — 4
25 — 4
1974/Pid.Sus/2016/PN Plg
PUTUS ANNomor 1974/Pid.Sus/2016/PN PlgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana padaperadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa:1. NamaLengkap) :M.AMIN BINANANG YAHYA2. Tempat lahir : Palembang (Sumsel)3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 27 Desember 19804. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Jin.
terdakwa didampingi oleh Penasihat HukumWANIDA,SH, Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera yangberkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang Jalan KaptenArivai No.16 Palembang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor1974/Pid.Sus/2016/PN Plg tanggal 15 Desember 2016;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor1974/Pid.Sus/2016/PN Plg tanggal 2 Desember 2016 tentangpenunjukan Majelis Hakim ;Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1974
/Pid.Sus/2016/PN Pig Penetapan Majelis Hakim Nomor 1974/Pid.Sus/2016/PN Plg tanggal4 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang ; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagaiberikut :1.
AMIN BIN ANANG YAHYA dimana setelah diteliti tentangidentitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yangterdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani serta rohani,kemudian dapat berkomunikasi dengan baik, terhadap diri terdakwa tersebutberlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1974/Pid.Sus/2016/PN PigAd.2.
,M.H.Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1974/Pid.Sus/2016/PN Pig
Register : 18-10-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 15-03-2017
Putusan PA PALEMBANG Nomor 1974/Pdt.G/2016/PA.Plg Tanggal 23 Februari 2017 — Perdata
9 — 0
9 — 0
1974/Pdt.G/2016/PA.Plg
Register : 11-08-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 23-11-2014
Putusan PA PEMALANG Nomor 1974/Pdt.G/2014/PA.Pml. Tanggal 17 September 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
7 — 0
7 — 0
1974/Pdt.G/2014/PA.Pml.
SALINAN PUTUSANNomor : 1974/Pdt.G/2014/PA.Pml.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telahmenjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara : XXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga,pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal diKabupaten Pemalang, selanjutnya disebutPenggugat ; MelawanXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan
Buruh Penggilan Padi,pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal diKabupaten Pemalang, selanjutnya disebutTergugat ;Pengadilan Agama tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ; Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Pemalang dalam register perkara No. 1974/Pdt.G/2014/PA.Pml.tanggal 11 Agustus 2014, mengemukakan
Putus : 03-08-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1974 K/PDT/2022 Tanggal 3 Agustus 2022 — LULU ISTIANAH, dk. VS MUH. ARIFIN
185 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
185 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
1974 K/PDT/2022
Putus : 28-10-2008 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59PK/TUN/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 — PT. PRATAMA INDAH PERKASA ; vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN ; PT. CIPTA MAKMUR RAYA
20 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 16-12-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PN PATI Nomor 103/Pdt.G/2019/PN Pti Tanggal 3 Juni 2020 — PENGGUGAT
lawan
TERGUGAT
96 — 34
96 — 34
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 4720 — 3427
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1)dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;4.
perdata dengan lakilaki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmupengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyatamempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, Anakyang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata denganibunya dan keluarga ibunya, tidak memiliki kekuatan
Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974.
Padakenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinanperkawinan yangmengabaikan UU 1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinanmenurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu.
bersifat privat,yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum,dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagaiperwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapatdipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah).Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974, bagiwanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakahkerugian tersebut dapat dipulinkan atau tidak.
Register : 28-08-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Dp Tanggal 1 Oktober 2019 — Pemohon I dan Pemohon II
116 — 28
116 — 28
lakilaki yang telah balig danberakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selamaperempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan dalil tersebut, MajelisHakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon denganPemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana tersebut padaPasal 14 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, serta berdasarkanKetentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974
Register : 28-08-2019 — Putus : 27-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 226/Pdt.P/2019/PA.Dp Tanggal 27 September 2019 — Pemohon I dan Pemohon II
57 — 19
57 — 19
lakilaki yang telah balig danberakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selamaperempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan dalil tersebut, MajelisHakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimanatersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, serta berdasarkanKetentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974
Register : 28-08-2019 — Putus : 27-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 232/Pdt.P/2019/PA.Dp Tanggal 27 September 2019 — pemohon I dan pemohon II
109 — 18
109 — 18
yang telah balig danberakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selamaperempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan dalil tersebut, MajelisHakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimanatersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;Hal. 8Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, serta berdasarkanKetentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974
Register : 28-08-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 196/Pdt.P/2019/PA.Dp Tanggal 1 Oktober 2019 — Pemohon I dan Pemohon II
116 — 24
116 — 24
lakilaki yang telah balig danberakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selamaperempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan dalil tersebut, MajelisHakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimanatersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, serta berdasarkanKetentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974
Register : 28-08-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 194/Pdt.P/2019/PA.Dp Tanggal 1 Oktober 2019 — Pemohon I dan Pemohon II
116 — 37
116 — 37
lakilaki yang telah balig danberakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selamaperempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan dalil tersebut, MajelisHakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimanatersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, serta berdasarkanKetentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tahun 1999 987 — 258
- Tentang : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Menimbang :MengingatPRESIDENREPUBLIK INDONESIAUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 43 TAHUN 1999TENTANGPERUBAHAN ATASUNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANGPOKOKPOKOK KEPEGAWAIANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untukmewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadabanmodern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukanPegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yangbertugas sebagai abdi masyarakat
Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokpokokKepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, TambahanLembaran Negara Nomor 3041);. Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, TambahanLembaran Negara Nomor 3839).
Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Tahun 1999 Tahun 75, Tambahan LembaranNegara Nomor 3851);Dengan persetujuanPRESIDENREPUBLIK INDONESIA~ 9).DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMenetapkan :MEMUTUSKAN :UNDANGUNDANG TENTANG PERUBAHAN ATASUNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANGPOKOKPOKOK KEPEGAWAIAN.Pasal 1Beberapa ketentuan dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1974tentang Pokokpokok Kepegawaian, diubah
Register : 18-11-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Pti Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat
lawan
Tergugat
111 — 10
111 — 10
bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap satu kesatuanyang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang padapokoknya adalah sebagaimana disebut dalam Surat Gugatan ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974
Adapun halhal yang dapatdipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian diatur dalamPasal 39 ayat 2 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan dipertegas lagidalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang diaturmengenai alasanalasan perceraian, yakni :a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudidan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;b.
Antara suamiisteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dantidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan bahwadalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadipertengkaran yang terus menerus sehingga akhirnya Tergugat pergimeninggalkan Penggugat dan anak anaknya sehingga hal ini memenuhialasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana pasal 39 ayat(2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974
mengirimkansatu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat(1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkantanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi,dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftaryang diperuntukkan untuk itu ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan makasudah sepatutnya Tergugat dibebankan membayar biaya perkara ini ;Memperhatikan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974
Register : 28-08-2019 — Putus : 27-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 227/Pdt.P/2019/PA.Dp Tanggal 27 September 2019 — Pemohon I dan Pemohon II
85 — 17
85 — 17
lakilaki yang telah balig danberakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selamaperempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan dalil tersebut, MajelisHakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimanatersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, serta berdasarkanKetentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974
Register : 28-08-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Dp Tanggal 1 Oktober 2019 — Pemohon I dan Termohon II
155 — 35
155 — 35
yang telah balig danberakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selamaperempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya.Hal. 8Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan dalil tersebut, MajelisHakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimanatersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, serta berdasarkanKetentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974
Register : 26-08-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 582/Pdt.G/2019/PA.Dp Tanggal 24 September 2019 — pemohon melawan termohon
21 — 9
21 — 9
Pdt.G/2019/PA.Dp.perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara inimenyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlahmerupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat(mitsaqon golizan), dengan demikian Majelis Hakim berpendapatkepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti.Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukupalasan, yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagaisuami istri sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 tahun 1974
Pemohon dan Termohon telah sering bertengkar danberselisin secara terus menerus akhirnya berpisah rumah dan antaraPemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satusama lain selama kurang lebih tiga bulan; Bahwa pihak Pemohon telah mengupayakan perdamaian agarPemohon dengan Termohon dapat membina rumah tangga kembali,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yangtersurat dalam AlQur'an surat ArRuum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1Undangundang Nomor 1 Tahun 1974
AlJami' AlShagir Juz Il halaman 203 yang berbunyi :pe sy eyArtinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan;Dan sesuai pula dengan Qaidah Fighiyyah dalam Kitab AlAsybah waanNadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapatMajelis Hakim sebagai berikut :alladiiile ple asierulialle 59Artinya Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah jugamemenuhi Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974
Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapatdikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untukmengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Dompu.Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud,maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (8) Undangundang Nomor7 Tahun 1989 akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izincerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masingmasingsuami istri.Menimbang
Register : 20-08-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 558/Pdt.G/2019/PA.Dp Tanggal 23 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 9
22 — 9
Register : 03-01-2019 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Dp Tanggal 12 Februari 2019 — Penggugat melawan tergugat
17 — 7
17 — 7
telah terjadiperselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadiperselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukupberalasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dinilai telahpecah dan rusak (broken marriage), sehingga Majelis Hakim berkesimpulanbahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tahun 2017 3621 — 1993
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
REPUBLIK INDONESIA1.1 Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:Endang WasrinahPekerjaanAlamat : Gang Walet RT/RW 002/010, Desa Pabean Udik,Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu,lbu Rumah TanggaProvinsi Jawa Barat Seagal sFtee Pee Te Pemohon I:2.
Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan menurut para Pemohon telah menciptakan suatuketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, danmulti tafsir, serta mengekang pemenuhan hakhak konstitusional warga negara,khususnya para Pemohon, sehingga merugikan hakhak konstitusional paraPemohon;7.10.11.12.Bahwa oleh karena itu melalui permohonan ini para Pemohon mengajukanpengujian Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan
Danjelaslah bahwa HakHak Konstitusional Pemohon yang dilanggar mencakuphak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh danberkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD1945.Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untukmengajukan permohonan ini41.42.43.Bahwa Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan terhadap UUD 1945 yang berbunyi, Perkawinan hanya diizinkanjika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan
28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal28H ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusiberwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiilundangundang ini sepanjang materi muatan dalam UUD 1945 yangdijadikan dasar pengujian berbeda;14Pokok PerkaraRuang Lingkup Pasal yang Diuji Ketentuan RumusanPasal 7 ayat (1) UU (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudahNomor 1 Tahun 1974
Hasilpenelitian tersebut mengungkapkan bahwa, pengalaman anak dalamperkawinan di Jawa (Indramayu, Grobogan, dan Rembang), dan NTB (Dompu)yang mayoritas penduduknya beragama Islam banyak terbentuk olehberlakunya kedua hukum positif (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinandan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).