Biak No. 26 A, 28 dan 28A, Kelurahan Cideng,Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat (bukti P4) ;bahwa berdasarkan Surat Keputusan tersebut maka diterbitkanlahSertifikat HGB Nomor: 164/Cideng tanggal 28 Desember 1971 (bukti P5) ;bahwa Sertifikat HGB Nomor: 164/Cideng oleh Penggugatkemudian dipecah atau dibagi menjadi 2 (dua) sertifikat, yaitu :A.

Dengan demikian, telah terbukti banwa Penggugat merupakanpemegang hak yang sah sesuai dengan HGB Nomor: 167/Cideng dan SertifikatHGB Nomor: 168/Cideng yang berasal dari Sertifikat HGB Nomor: 164/Cideng ;bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat , olehkarenanya untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi Penggugat, dengan iniPenggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untukmengeluarkan putusan provisi yang memerintahkan Tergugat untuk tidakmengalinkan hak atau menjaminkan

Penerbitan kedua SHGB tersebut adalahdengan adanya dua SK Gubernur DKI, masingmasing: No.108PH/DP/II/GB/1971 tanggal 6 Desember 1971 bagi HGB No. 164/Cideng jo. 167/Cideng milik Penggugat dan SK Gubernur DKI No. 3070/380/I/HGB/P/3/1877 tanggal 13 Desember 1977 bagi HGB No.501/Cideng atasnama Ny. Njaju Hasnah Masko Reksosusilo yang beralin kepadaTergugat melalui jual beli.

RajimanNo.322 RT.05, RW.01, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, KotaSurakarta, dengan Sertifikat SHM No.947 Kelurahan Sriwedari oleh Terdakwadijadikan jaminan hutang kepada saksi Ngo Ing Gwie dan Basuki WibowoKasmaji (yang merupakan kakak dan adik kandung Terdakwa), yangdituangkan dalam Akte Perdamaian No.164/Pdt.G.P/2008/PN.SKA tanggal 16Desember 2008, yang isinya antara lain Terdakwa harus melunasi hutangkepada saksi Ngo Ing Gwie dan Basuki Wlbowo Kasmaji sebesarRp11.300.000.000,00 (sebelas

Rajiman No.322 RT.05, RW.01, Kelurahan Sriwedari, KecamatanLaweyan, Kota Surakarta, dengan Sertifikat SHM No.947 Kelurahan Sriwedarioleh Terdakwa dijadikan jaminan hutang kepada saksi Ngo Ing Gwie dan BasukiWibowo Kasmaji (yang merupakan kakak dan adik kandung Terdakwa), yangdituangkan dalam Akte Perdamaian No.164/Pdt.G.P/2008/PN.SKA tanggal 16Desember 2008, yang isinya antara lain Terdakwa harus melunasi hutangkepada saksi Ngo Ing Gwie dan Basuki Wlbowo Kasmaji sebesarRp11.300.000.000,00 (sebelas

Kelurahan Sriwedari; Surat Keterangan Panitera PN.Ska; Surat Keterangan dari KPKNL Surakarta; Penetapan Ketua PN; Fotokopi Turunan Putusan PN.Ska No.164/Pdt.G/2008/PN.Ska; Kartu Kendali; Lembar Permohonan; Kwitansi PNBP; Surat Perintah Stor; Fotokopi KTP atas nama LAW HWAN JONG; Fotokopi KK atas nama LAW HWAN JONG.

Fotokopi Turunan Putusan PN.Ska No.164/Pdt.G/2008/PN.Ska;25. Kartu Kendaili;26. Lembar Permohonan;27. Kwitansi PNBP;28. Surat Perintah Stor;29. Fotokopi KTP atas nama LAW HWAN JONG;30. Fotokopi KK atas nama LAW HWAN JONG.31. Zona nilai tanah;32. Risalah lelang;33. Kwitansi Pembayaran Harga Lelang;34. Bukti setor pembayaran ke BNI;35. SSS.SSP, dan SPPT PBB;36. Buku Pengeluaran/Penerimaan Sertifikat Hak Milik 947.Sriwedari;37.

Sebenarnyapenutupan Usaha PT Adikarya Gemilang Perkebunan Nenas Pakuan Ratutersebut bukanlah seperti yang disebut pada Pasal 164 (1) Undang Undang13/2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi Tergugat sengajamerasionalisasikan sebagian karyawan kebun/kelompok Penggugat(dengan melakukan pengakhiran hubungan kerja/pemutusan hubungankerja) yang melarang kelompok Penggugat untuk tidak boleh bekerja lagi ditempat sebagaimana Penggugat bekerja pada usaha milik Tergugat dengancara melakukan mutasi yang semaunya

Bahwa akibat tindak pola Tergugat, Penggugat bersama kuasanya pertanggal 7 April 2015 mengadakan perundingan bipartit dengan Tergugatdan didapatlah Risalah sebagai hasil Perundingan Bipartit dengan Tergugatbeceeeeeeees (vide bukti P V.1V.2) yang intinya jika Tergugat tidak berkenanmemperkerjakan lagi Penggugat pada Perusahaan (PT) yang sama yangdimiliki Tergugat; Penggugat bersedia untuk tidak bekerja lagi asal sesuaiketentuan hukum yang berlaku sebagaimana adanya ketentuan efisiensiyaitu Pasal 164

dan Pendapat Mediator pada poin 8 s/d 11 dari Anjuranyang diterbitkan Disnaker hakhak Kota Bandarlampung), untukseterusnya agar Mediator Disnaker Kota Bandarlampung hanyamenganjurkan Tergugat mengeluarkan Penggugat dengan ketentuanuang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)Undang Undang Nomor 13/2003 akibat dari efisiensi (sesuai ketentuanPasal 164

Hal inilahbentukbentuk strategi yang Tergugat lakukan untuk menutupi rasa bersalahakibat adanya Surat Keputusan yang cacat hukum dan tidak maumenanggung akibat hukum yang diperbuatnya untuk tidak membayarpesangon akibat efisiensi sebagaimana Pasal 164 (3) Undang UndangHal. 9 dari 49 hal. Put.

;Menghukum Tergugat membayar seluruh hakhak dari Penggugat di saatPemutusan Hubungan Kerja berakhir akibat efisiensi terjadi sesuai denganbunyi Pasal 164 (8) Undang Undang Nomor 13/2003 tentangKetenagakerjaan hingga putusan ini dapat dilaksanakan secara kontan dantunai kepada Penggugat (Para Pemberi Kuasa) sebagai berikut:5.1.

Tata Cara jin Usaha Industri;Bahwa nama Bripka Labora Sitorus selaku Penggugat tidak ada dalam Akta PendirianPT Rotua Nomor 20 Tahun 2010 maupun dalam Izin Usaha Industri dan Izinizinlainnya, kalaupun ada kesalahan dari Penggugat Labora Sitorus bukan menyita danmenetapkan untuk dilelang asetaset milik Penggugat Il ; Bahwa Tergugat adalah Pihak yang bertanggungjawab atas permohonan ijin kepadaKetua Pengadilan Negeri Gresik sampai dikeluarkannya penetapan oleh KetuaPengadilan Negeri Gresik Nomor 164

kepadaPengadilan Negeri Surabaya untuk menetapkan sits Jaminan (conservatoir Beslag) : 1) Atas tanah dan bangunan milik Tergugat yaitu berupa sebidang tanah berikutbangunan kantor KPKNL (Tergugat I) beserta perlengkapannya yang terletak diJalan Indrapura Nomor 5 Surabaya dan segenap isinya ; 2) Atas tanah dan bangunan milik Tergugat Il yaitu berupa sebidang tanah berikutbangunan kantor Polda Papua yang terletak di Jalan Sam Ratulangi Nomor 08 Jayapura Papua ; Bahwa karena Penetapan Lelang Nomor 164

Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah tentangPenetapan Lelang Nomor 164/Pen.Pid/2013/PN.Gs tanggal 28 Agustus 2013 yangdikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik dianggap Para Penggugat tidak sahdan batal demi hukum serta meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan pelaksanaan lelang berdasarkanHal.11 dari 46 Putusan No.794/Pdt.G/2013/PN.SbyDALAM POKOK PERKARA :1.Penetapan Lelang Nomor 164/Pen.Pid/2013/

PN.Gs tanggal 28 Agustus 2013 batal demi hukum ;Bahwa yang menjadi obyek pelelangan tersebut adalah barang bukti terkait peristiwapidana yang melibatkan Para Penggugat, dan barang bukti tersebut juga disitaberdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik.Namun dengan berbagai alasan dan pertimbangan barang bukti tersebut harusdilelang, yaitu proses lelangnya dilaksanakan tanggal 13 September 2013 berdasarkanPenetapan Lelang Nomor 164/Pen.Pid/2013/PN.Gs tanggal 28 Agustus

telah meminta pengamanansecara resmi kepada Kapolrestabes Surabaya berdasarkan surat NomorB/5207/IX/2013 tanggal 9 September 2013 ; Terhadap pernyataan Penggugat poin 14, yang menyatakan : bahwa dengan alasanalasan tersebut diatas, dengan dilakukannya pelaksanaan lelang milik penggugat Ilyang tidak didasarkan pada peraturan yang berlaku, maka dengan ini noara Penggugatmohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa perkara aquo untuk membatalkanPenetapan lelang dari Ketua Pengadilan Negeri Gresik No. 164

Oleh karena itu patut Tergugat dihukum untuk membayar hakhakPenggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 ayat (3) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Uang Pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4); Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat tidak sah, maka patut dinyatakan hingga saat iniPenggugat

kKemauan sendiri sebagaimana Pasal162 UUK No.13 tahun 2003, berdasarkan Pasal 171 UUK tahun 2003 danpasal 82 UU No.2 tahun 2004, menegaskan bahwa gugatan hanya dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu 1 tahun sejak tanggal dilakukan PHKdan sejak diterimanya keputusan dari pihak perusahaan sehingga gugatanPenggugat a quo telah daluarsa karena telah melebihi 1 tahun; Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menuntut Tergugatuntuk membayar pesangon akibat telah melakukan efisiensi berdasarkanPasal 164

surat pengunduran diri yang tujuannya adalah efisiensi agar Tergugatterhindar dari kewajiban apabila Pengguat sudah menikah, olehkarenanya patut Tergugat dihukum untuk membayar hakhakPenggugat sebagaimana diatur didalam Pasal 164 ayat (3) Undangundang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu UangPesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), UangPenghargaan Masa Kerja sesuai Ketentuan pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) denganrincian sebagai

Pasal 171 undang undang No.13 tahun2003 tentang ketenagakerjaan dan Pasal 82 Undangundang No.2tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial;Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang menuntut Tergugat untukmembayar Pesangon sesuai ketentuan Pasal 164 dengan alasanefisiensi, hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada dimanaPenggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri karena akanmenikah, dimana surat permohonan pengunduran diri Penggugat ditulisdan ditanda tangani sendiri tanpa

Industrial menyatakan,"Gugatan oleh Pekerja/Buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimanadalam Pasal 159 dn Pasal 171 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (Satu) tahunsejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha;Menimbang, bahwa sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 4dan 5 yang intinya menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon,Penghargaan Masa Kerja dan uang Penggantian hak berdasarkan ketentuanPasal 164

Oleh karena itu patut Tergugat dihnukum untuk membayar hakPenggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 ayat (3) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Uang Pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4);Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat tidak sah, maka patut dinyatakan hingga saat iniPenggugat

kemauan sendiri sebagaimana Pasal162 UUK No.13 tahun 2003, berdasarkan Pasal 171 UUK tahun 2003 danpasal 82 UU No.2 tahun 2004, menegaskan bahwa gugatan hanya dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu 1 tahun sejak tanggal dilakukan PHKdan sejak diterimanya keputusan dari pihak perusahaan sehingga gugatanPenggugat a quo telah daluarsa karena telah melebihi 1 tahun; Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menuntut Tergugatuntuk membayar pesangon akibat telah melakukan efisiensi berdasarkanPasal 164

efisiensi untuk menghindari kewajiban tergugat atas hakhakPenggugat yang timbul setelah menikah, seperti cuti hamil dan cutimelahirkan dan hakhak lainnya;Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, telah bertentangan denganhukum yakni Tergugat menyuruh Penggugat untuk menandatanganisurat pengunduran diri yang tujuannya adalah efisiensi agar Tergugatterhindar dari kewajiban apabila Pengguat sudah menikah, olehkarenanya patut Tergugat dihukum untuk membayar hakhakPenggugat sebagaimana diatur didalam Pasal 164

Pasal 171 undang undang No.13 tahun2003 tentang ketenagakerjaan dan Pasal 82 Undangundang No.2tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial;Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang menuntut Tergugat untukmembayar Pesangon sesuai ketentuan Pasal 164 dengan alasanefisiensi, hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada dimanaPenggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri karena akanmenikah, dimana surat permohonan pengunduran diri Penggugat ditulisdan ditanda tangani sendiri tanpa

Industrial menyatakan,"Gugatan oleh Pekerja/ Buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimanadalam Pasal 159 dn Pasal 171 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahunsejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha ;Menimbang, bahwa sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 4dan 5 yang intinya menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon,Penghargaan Masa Kerja dan uang Penggantian hak berdasarkan ketentuanPasal 164

Bahwa akibat perobuatan Terdakwa SUMARJIYONO bin KARTOINANGUN bersama sama dengan Terdakwa Il ADI SULISTIYONO alSULIS bin SUMARJIYONO maka saksi korban ZULFIATI, S.Pd, M.Si bintiASMURI mengalami luka luka sebagaimana disebutkan dalam SuratKeterangan Nomor : 02 / SK / 164 / X /2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

faktafakta yang kami temukan sendiri ditemukanperdarahan di selaput mata kanan bagian tengah, luka lecet di bawah matakanan ukuran 0,5 x 0,5 cm akibat benturan dengan benda keras.Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor : 268/Pid.B/2014/PN Pti Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUMARJIYONO bin KARTOINANGUN bersama sama dengan Terdakwa Il ADI SULISTIYONO alSULIS bin SUMARJIYONO maka saksi korban ZULFIATI, S.Pd, M.Sibinti ASMURI mengalami luka luka sebagaimana disebutkan dalam SuratKeterangan Nomor : 02 / SK / 164

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUMARJIYONO bin KARTOINANGUN maka saksi korban ZULIATI, S.Pd,M.Si binti ASMURImengalami luka luka sebagaimana disebutkan dalam Surat KeteranganNomor : 02 / SK / 164 / X /2014 yang dibuat dan ditanda tangani olehdr.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Il ADI SULISTIYONO al SULIS binSUMARJIYONO maka saksi korban ZULIATI, S.Pd, M.Si binti ASMURImengalami luka luka sebagaimana disebutkan dalam Surat KeteranganNomor : 02 /SK/164/X /2014 yang dibuat dan ditanda tangani olehdr.

HENINGWIDJAYANTI dokter pada Rumah Sakit Daerah Kayen dan Visum Et RepertumNomor : 02/SK/164/X/2014, tanggal 28 Oktober 2014 yang dibuat oleh dr.EDIKUSWORO dokter pada Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati, yang mana Visum EtRepertum tersebut telah dibenarkan oleh saksisaksi dan Para Terdakwa,sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti petunjuk yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganPara Terdakwa serta adanya Visum Et Repertum, maka diperoleh fakta faktapersidangan sebagai

Sriwedari; Surat Keterangan Panitera PN.Ska; Surat Keterangan dari KPKNL Surakarta; Penetapan Ketua PN; Foto copy Turunan Putusan PN.Ska No.164/Pdt.G/2008/PN.Ska; Kartu Kendali; Lembar Permohonan; Kwitansi PNBP; Surat Perintah Setor; Foto copy KTP atas nama LAW HWAN JONG; Foto copy KK atas nama LAW HWAN JONG.

Rajiman NO.322 Rt.05, Rw.01,Kel.Sriwedari, Kec.Laweyan, Kota Surakarta, dengan sertifikat SHM NO.947 Kel.Sriwedarioleh terdakwa dijadikan jaminan hutang kepada saksi Ngo Ing Gwie dan Basuki WibowoKasmaji (yang merupakan kakak dan adik kandung terdakwa), yang dituangkan dalamakte perdamaian NO.164/Pdt.G.P/2008/PN.SKA tanggal 16 Desember 2008, yang isinyaantara lain terdakwa harus melunasi hutang kepada saksi Ngo Ing Gwie dan BasukiWibowo Kasmaji sebesar Rp. 11.300.000.000, (Sebelas milyar tiga ratus

Kel.Sriwedari,Kec.Laweyan, Kota Surakarta, dengan sertifikat SHM NO.947 KeLSriwedari oleh terdakwadijadikan jaminan hutang kepada saksi Ngo tng Gwie dan Basuki Wibowo Kasmaji (yangmerupakan kakak dan adik kandung terdakwa), yang dituangkan dalam akte perdamaianNO.164/Pdt.G.P/2008/PN.SKA tanggal 16 Desember 2008, yang isinya antara lainterdakwa harus melunasi hutang kepada saksi Ngo Ing Gwie dan Basuki Wlbowo Kasmajisebesar Rp 11.300.000.000, (Sebelas milyar tiga ratus juta rupiah) dengan pelunasan

Sriwedarioleh terdakwa dijadikan jaminan hutang kepada saksi Ngo Ing Gwie dan Basuki WibowoKasmaji (yang merupakan kakak dan adik kandung terdakwa) yang dituangkan dalam akteperdamaian No. 164/Pdt.G.P/2008/PN.SKA tanggal 16 Desember 2008, yang isinyaantara lain terdakwa harus melunasi hutang kepada saksi Ngo Ing Gwie dan BasukiWibowo Kasmaji sebesar Rp 11.300.000.000, (Sebelas milyar tiga ratus juta rupiah)dengan pelunasan 2 (dua) kali tahapan tertanggal 22 Desember 2008 dan 6 Januari 2009,serta

Rajiman NO.322 Kota Surakarta dengan SHM NO.947 oleh Terdakwadijadikan jaminan hutang kepada saksi Ngo Ing Gwie dan Basuki Wibowo Kasmaji(kakak dan adik kandung terdakwa) yang dituangkan dalam Akta PerdamaianNO.164/Pdt.G.P/2008/PN.Ska tanggal 16 Desember 2008;Bahwa pada tanggal 29 Desember 2008 teJah diadakan lelang terhadap tanahdan bangunan yang terletak di Jl Dr.

Foto copy Putusan Reg Nomor 164 PK /Pdt/1987 dalam perkaraKadi, dkk sebagai Pemohonpemohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohonpemohon Kasasi/TergugatPembanding danTurut Tergugat Ill,IV,V Turut Terbanding melawan Wiryodikromoalias Saidi Termohon Peninjauan Kembali dahulu) TermohonKasasi/Penggugat Terbanding, diberi tanda T3; :.

sehingga Tergugat sampai dengan TergugatV tidakberkewajiban mengganti kerugian dalam bentuk apapun kepada ParaPANQQUQ@t jesensnessseescessseeieee ser eterna eerieMenimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat' telahmenyangkal atau membantah dengan keras dalil gugatan Para2829Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR ( Pasal 1865KUHPerdata ) menjadi kewajiban hukum dari pada Para Penggugatuntuk membuktikan atau menguatkan dalil gugatannya berdasarkanalat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 164

terdapat Ne Bis In Idemjika gugatan yang sekarang dengan perkara terdahulu yangtelah diputus dan telah mempunyai kekuatan yang tetapterdapat persamaan baik mengenai dalildalilgugatannya maupun obyek perkara dan juga penggugatpenggugatnya;Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh ParaTergugat yaitu bukti T1 berupa Putusan pengadilan NegeriSragen Nomor G.63/1982.Pdt.Srg Jo Putusan Pengadilan TinggiSemarang Nomor 201/1984/Pdt/PT.Smg Jo Putusan MahkamahAgung Nomor 2240 K/Pdt/1985 Jo Putusan PK Nomor 164

tersebutdihubungkan dengan Faktafakta tersebut di atas ternyata dalilgugatan Para Penggugat yang dahulu dengan yang sekarangberbeda dimana yang dahulu didasarkan pada jual belisedangkan yang sekarang atas dasar perbuatan melawanhukum dengan demikian perkara aquo tidak Nebis InMenimbang, bahwa oleh karena perkara aquo tidak Nebis inIdem dengan perkara Nomor G.63/1982.Pdt.Srg Jo Putusan PengadilanTinggi Semarang Nomor 201/1984/Pdt/PT.Smg Jo Putusan MahkamahAgung Nomor 2240 K/Pdt/1985 Jo Putusan PK Nomor 164

antara3637Wiryodikromo alias Saidi melawan Kadi, Dkk dalam amarnyadisebutkan bahwa tanah sawah seluas 4000 M2 tersebut adalah Hakmilik Wiryodikromo alias Saidi ( Penggugat ) hasil pembelian dariTergugatTergugat dan hal tersebut juga dikuatkan oleh PutusanPengadilan Tinggi Semarang Nomor 201/1984/Pdt/PT Smg ( bukti T2 )dan Putusan Mahkamah Agung RI dinyatakan tidak dapat diterimakarena telah melampaui tenggang waktu dalam penyerahan memori /Risalah kasasi ( bukti T4 ) dan dalam Putusan Peninjauan kembaliNomor 164

Sultan Hasanuddin Nomor 12 Blok M3Kebayoran Baru Jakarta Selatan adalah Pemutusan Hubungan Kerjasepihak dengan alasan efisiensi yang penyelesaiannya berdasarkan Pasal164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa berdasarkan amanat Pasal 164 ayat (8) UU Nomor 3 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan maka pihak PT.

permasalahan hubungan kerja/perselisihan hubunganindustrial;2) Bahwa hubungan kerja Pekerja dengan PT Yala Persada Angkasa tidakdapat dipertahankan/diteruskan mengingat sudah kurang lebih 3 tahunpekerja bersabar menunggu kejelasan status hubungan kerja merekanamun pihak perusahaan selalu meminta bersabar menunggusementara upah/uang tunggu yang dijanjikan perusahaan tidak dibayar;3) Mediator berkesimpulan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja sepihakdengan alasan efisiensi sebagaimana yang diatur Pasal 164

Menyatakan Pengusaha PT Yala Persada Angkasa wajib membayarkompensasi PHK sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), (3)dan (4) UU Nomor 13 Tahun 2003, hal itu adalah sesuai denganketentuan Pasal 164 Ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, kepada PENGGUGAT dengan perincian:1) Perhitungan Penyelesaian PHK Sdr. Godo Prasetyo masa kerja 32tahun dengan upah dengan upah perbulan sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) adalah:a.

Bahwa Judex Facti telah salah dalam pertimbangan hukumnya yangmenyimpulkan dan berpendapat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukanTergugat terhadap Para Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja yangdidasarkan pada Pasal 164 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003, yaituPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian terusmenerus selama 2 (dua) tahun atau keadaanmemaksa (foece majeur)...dst;Pertimbangan Judex Facti

telah salah dan keliru, karena menunjukkan bahwaJudex Facti telah mengabaikan bukti Para Penggugat dan tidakmemperhatikan buktibukti para Penggugat, karena apabila Judex Factimemperhatikan dengan seksama bukti Para Penggugat niscaya tidakmemberi pertimbangan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugatterhadap Para Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja yangdidasarkan pada Pasal 164 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003, yaituPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun

d. 1 (satu) Lembar Surat Dandenkav 4/SP Kodam IX/Udayana Nomor : R/85/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil lll-13 Denpasar Nomor : B/164/V/2018 tanggal 9 Mei 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

hal ini bertujuan untukpercepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukanperkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Otmil IIl14 Denpasar,Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kaliyakni panggilan pertama Nomor : B/146/IV/2018 tanggal 27 AprilHalaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 20K/PM.III14/AD/IV/2018MenimbangMenimbangMenimbang2018, panggilan kedua Nomor : B/153/V/2018 tanggal 4 Mei 2018dan panggilan ketiga Nomor : B/164

R/78/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang jawaban atas SuratPanggilan dari Otmil Ill13 Denpasar Nomor : B/146/IV/2018 tanggal27 April 2018.b. 1 (Satu) Lembar Surat Dandenkav 4/SP Kodam IX/UdayanaNomor : R/78/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang jawaban atas SuratPanggilan dari Otmil IIl13 Denpasar Nomor : B/153/V/2018 tanggal 4Mei 2018.C. 1 (Satu) Lembar Surat Dandenkav 4/SP Kodam IX/UdayanaNomor : R/85/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang jawaban atasSurat Panggilan dari Otmil Ill13 Denpasar Nomor : B/164

R/78/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang jawaban atas SuratPanggilan dari Otmil Ill13 Denpasar Nomor : B/146/IV/2018 tanggal27 April 2018.C. 1 (Satu) Lembar Surat Dandenkav 4/SP Kodam IX/UdayanaNomor : R/78/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang jawaban atas SuratPanggilan dari Otmil IIl13 Denpasar Nomor : B/153/V/2018 tanggal 4Mei 2018.d. 1 (Satu) Lembar Surat Dandenkav 4/SP Kodam IX/UdayanaNomor : R/85/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang jawaban atasSurat Panggilan dari Otmil Ill13 Denpasar Nomor : B/164

78/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmillll13 Denpasar Nomor : B/146/IV/2018 tanggal 27 April 2018.C. 1 (satu) Lembar Surat Dandenkav 4/SP Kodam IX/Udayana Nomor :R/78/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmillll13 Denpasar Nomor : B/153/V/2018 tanggal 4 Mei 2018.d. 1 (satu) Lembar Surat Dandenkav 4/SP Kodam IX/Udayana Nomor :R/85/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmillll13 Denpasar Nomor : B/164

sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalildalil Penggugat, kecuali ataspengakuan yang jelas dan tegas;Bahwa Penggugat keliru mengajukan gugatan ini di Pengadilan AgamaTigaraksa, oleh karena sebelum melangsungkan perkawinan denganTergugat pada tanggal 15 Agustus 2014 di hadapan Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, antaraPenggugat dengan Tergugat juga melangsungkan pernikahan di Gereja AlMasih, Surat Pengakuan/Badan Hukum No.164

tahun 1988 Jemaat,Menteng Pulo, Jakarta Selatan, berdasarkan Piagam Pernikahan GerejaniNo.164/N/GIAMP/VIIV2014 pada tanggal 12 Agustus 2014 yang sampaidengan saat ini belum pernah dicabut dan atau dibatalkan, sehinggaberdasarkan hal itu Kewenangan mengadili perkara ini adalah kewenanganabsolut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;Bahwa, dasar pelaksanaan dari Piagam Pernikahan GerejaniNo.164/N/GIAMP/VIIV2014 pada tanggal 12 Agustus 2014 antaraPenggugat dan Tergugat adalah berdasarkan Petikan Daftar

Baptisan AirNo. 18/AP/VIIV2014 pada tanggal 8 Agustus 2014 yang dikeluarkan olehGereja Isa Al Masih, Surat Pengakuan/Badan Hukum Nomor 164 tahun1988, Jemaat Pasar Minggu, Jakarta Selatan tercatat atas nama SellyBalerina Gozali/Penggugat dan belum pernah dicabut serta dimintakanpembatalannya secara resmi oleh yang bersangkutan;Bahwa, adanya suratsurat Piagam Pernikahan Gerejani No.164/N/GIAMP/VIIV2014 pada tanggal 12 Agustus 2014 dan Petikan Daftar BaptisanAir No. 18/AP/VIIV2014 pada tanggal 8 Agustus

dan saksisaksinya;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1Maret 2018 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Blk,tanggal 1 Maret 2018 dengan dalildalil sebagai berikut:Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah padahari Selasa, tanggal 27 Juli 1993, di Dusun Upasayya, Desa Tamalanrea,Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan AktaNikah Nomor : 164

Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.BIkBahwa, untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alatalat bukti berupa :Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/05/IX/2011, tanggal 9September 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanBontotiro, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya danbermeterai cukup, olen Ketua Majelis diberi kode P;Saksi:Saksi pertama bernama Jusniati Albar binti Abu Lawan, umur 33 tahun,agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,

Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyiperkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat olehPegawai Pencatat Nikah;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugatsecara agama Islam, sesuai kutipan akta nikah nomor 164/05/IX/2011,tanggal 9 September 2011, oleh karenanya Penggugat dan Tergugatmemiliki legal standing dalam perkara a quo sebagaimana

Putusan Nomor 859/Pdt.G/2019/PA.Bknsebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/04/X1/2016tanggal 10 Nopember 2016 ;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jawijawi, Kabupaten Kampar ;3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telahmelakukan hubungan badan dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yangbernama : Havif Ahwal Said, lakilaki berumur 2 (dua) tahun 5 (liama)bulan ;4.

Putusan Nomor 859/Pdt.G/2019/PA.BknBahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alatalat bukti berupa:Bukti SuratFotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/04/X1/2016, tanggal 10 November2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kampar Timur, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh MajelisHakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telahdinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf KetuaMajelis;;ll.

:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta Saksi 1 dan Saksi 2terbukti faktafakta kejadian sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan AktaNikah Nomor 164/04/X1/2016 tanggal 10 November 2016 dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Timur;ZsBahwa sejak Agustus 2017.sampai sekarang Penggugat dan Tergugatsudah pisah tempat tinggal sudah berjalan 2 (dua) tahun karena Tergugattelah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat tersebut

Hal. 3 dari 12 hal.Put.No.051 K/Pdt.Sus/2009Bahwa para Penggugat setuju saja terhadap PHK yang dilakukanTergugat asalkan dengan cara memenuhi dan sesuai dengan Peraturanperundangundangan ketenagakerjaan ;Bahwa akibat PHK secara sepihak yang dilakukan Tergugat terhadappara Penggugat, maka dengan ini para Penggugat mohon PengadilanHubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Banjarmasin menghukumTergugat agar memenuhi hakhak para Penggugat karena di PHK secarasepihak sebagaimana dimaksud pasal 164

beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyaialah : Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBanjarmasin yang memberlakuan ketentuan yang ditujukan kepadaPemohon yaitu pasal 164

terbuktipertimbangan dan putusan yang diberikan oleh judex facti tidak sesuaidengan peraturan hukum dan salah dalam penerapannya oleh karenanyaputusan tersebut harus dibatalkan.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasintelah benar dan tepat dalam putusan sesuai hukum yang berlaku HakPemutusan Hubungan Kerja karena pengusulan rugi terus menerus sesuaiPasal 164

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober1998, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1128/164/X/1998tanggal 19 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dan setelah akad nikahTergugat mengucapkan sighat taklik talak serta pada saat berlangsungnyaperkawinan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanPetarukan, Kabupaten Pemalang Nomor: 1128/164/X/1998 tanggal 19Oktober 1998 (Bukti P.2);Fotocopy surat keterangan Kepala Desa Pegundan,Kecamatan Petarukan,Kabupaten Pemalang Nomor : 140/283/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013(Bukti P.3);Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telahmengajukan saksisaksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahpada pokoknya sebagai berikut:"Saksi pertama : saksi ; 222 nono ne

menjawab dan pembuktian kedua belah pihaktelah diberikankesempatan yang sama;Menimbang, bahwa atas pengakuan Tergugat terhadap seluruhalasan cerai gugat dari Penggugat tersebut, kecuali poin 4.a, MajelisHakim Banding berpendapat bahwa alasan cerai gugat menurutketentuan pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yangdiajukan oleh Penggugat harus dinyatakan terbukti menurut hukum,dibuktikan dengan bukti pengakuan Tergugat karena pengakuantermasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164

Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukundalam sebuah rumah tangga, dibuktikan dengan bukti persangkaanhakim karena persangkaan hakim termasuk alat bukti sebagaimanaditentukan dalam pasal 164 HIR jo. pasal 173 HIR;Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat telah terbuktidan semua upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidakberhasil maka tuntutan Penggugat pada petitum nomor 2 (dua) harusdapat dikabulkan karena

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 2003yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KademanganKota Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/10/VIH/2003 tanggal 06 Julib. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat,selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;c.

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sahmaka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang isinyadipertahankan Penggugat ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Penggugat tidakmelanjutkan perkaranya tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukanbukti suratsurat berupa:e Fotokopi bermaterai cukup dan sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Nomor : 164

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah,menikah pada hari Jumat di Kelurahan Kampung Jati pada tanggal 16Maret 2001 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, denganmas kawin berupa 3 gram emas tunai sebagaimana dicatat dalam BukuKutipan Akta Nikah Nomor 417/164/III/2001 yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan Jati Uwung, Kabupaten Tangerang tertanggal 16 Maret 2001;.

2014 dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapatdilaksanakan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasehatiPenggugatagarrukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor417/164

Bahwa berdasarkan UU No.13 tahun 2013 khususnya pasal 164 (3) secarategas menyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan PemutusanHubungan Kerja terhadap pekerja karena perusahaan tutup mengalamikerugian dua tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(Force Majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuanpekerja berhak atas uang pesangon 2x ketentuan Pasal 156 ayat (2) uangpenggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4)5....ccecsesesssenseneenseeeeceeenenenenees10.11.Bahwa ketentuan

normatif sebagaimana disebutkan dalam pasal 164 ayat(3) diatas masih terdapat hak normatif Penggugat berupa gaji yang tidakdibayar selama 3 bulan (Januari, Pebruari, Maret 2016);..........0.ccceeeeeeeeeeBahwa pada tanggal 24 maret 2016 di panggil oleh pimpinan perusahaanuntuk datang kekantor PT.