Bahwa, antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dantidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupunperundangundangan yang berlaku;. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut para Pemohon tidakpernah bercerai dan tetap dalam akidah islam dan tidak menikah lagidengan orang lain serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahantersebut;.

Baharman, yangmenjadi saksi adalah Syawaluddin dan Daeng Sasi sedangkan mas kawin yangdiserahkan berupa cincin emas 1 (Satu) gram;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II dalam permohonannyamendalilkan bahwa sebelum menikah pemohon berstatus perjaka danpemohon Il berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungannasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidakada larangan untuk melangsungkan pernikahan;Menimbang, bahwa saksi dan saksi II para pemohon menerangkanbahwa

Ilberstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidakada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada laranganuntuk melangsungkan pernikahan;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi dan IIpara pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwapada saat menikah pemohon berstatus perjaka dan pemohon II berstatusperawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak adahubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan

Sara berstatus perawan serta antara keduanyatidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telahmemenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Pemohon II hidup rukun danharmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 2 (dua)orang anak dan sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai dan tidak adayang murtad;Menimbang, bahwa pernikahan pemohon Nasdi bin Sikki danpemohon Il Maryam binti Dg.

perlumengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut TholibinIV : 264 kemudian diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :J9rF srplirg woArtinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah denganseorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahandahulu dan syaratsyaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksiyang adil "Menimbang, bahwa karena pernikahan pemohon telah memenuhirukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenaihalangan/larangan

dan Ambo Rappe dengan Maskawinnya berupa sawah sebanyak 2 (dua) petak dibayar tunai sertaada ijab dan qobul;Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang,dan Pemohon II berstatus gadis;Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Pemohon Iltidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, danpada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikatpernikahan dengan pihak lain;Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.SjBahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan

sebagaiSaudara kandung Pemohon II Pemohon Il, dihadiri oleh saksisaksiantara lain bernama Rusman dan Ambo Rappe dengan MasHalaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Sjkawinnya berupa berupa sawah sebanyak 2 (dua) petak dibayartunai serta ada ijab dan gobul; Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang,dan Pemohon II berstatus gadis; Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dan Pemohon IIdilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam; Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:KMA/032/SK/V1/2006 tanggal 4 April 2006;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidakada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkutpermohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonanPara Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadidalam pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan Pemohon II tersebut apakahsudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam, dan tidakmelanggar larangan

Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan PemohonIl dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinanmereka;8.

bertempat tinggal di wilayahyuridiksi Pengadilan Agama Sinjai;Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahannikah;Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il telah menikah menurut syariatAgama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukunpernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturanperundangundangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam halpernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatansetempat xxxXXXXXX XXXXXX;Bahwa tidak ada larangan

Pemohon II pada 03021998 di DesaGamlamo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai;Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Adnan Mojo;Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Pemohon Iladalah Sahidi Sumai dan Tamrin Tuang;Bahwa maharnya berupa Uang Sejumlah Rp.5.000;Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah,semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan

perkawinan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon menikahi Pemohon II pada tanggal 03021998 di DesaGamlamo Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai;Bahwa Adnan Mojo sebagai wali nikah pada perkawinan Pemohon danPemohon II dan akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;Bahwa saksi pernikahan Pemohon dengan Pemohon II adalah SahidiSumai dan Tamrin Tuang sedangkan maharnya berupa Uang SejumlahRp.5.000;Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan;Bahwa tidak ada larangan

keterangan kedua orang saksi Pemohon danPemohon II tersebut pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 5 / 10 Penetapan No. 775/Pdt.P/2016/PA MORTB Bahwa Pemohon dan Pemohon Il menikah pada 03021998 namun tidaktercatat di Kantor Urusan Agama ; Pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan; Bahwa wali nikahnya Adnan Mojo, dan maharnya Uang Sejumlah Rp.5.000,dua orang saksi perkawinan adalah Sahidi Sumai dan Tamrin Tuang; Bahwa di antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada larangan

segenap pertimbangan tersebut, makaMejelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada tanggal 03021998namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan; Pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan; Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia, wali nikahnya AdnanMojo dan maharnya Uang Sejumlah Rp.5.000, dua orang saksi perkawinanadalah Sahidi Sumai dan Tamrin Tuang; Bahwa di antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan

selama pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai 4orang anak; Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan ataumerasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkapperistiwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II berdasarkan HukumIslam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukunperkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telahterpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan

Kabupaten Pulau Morotai;Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ika Nasiu;Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Pemohon Iladalah lbrahim Kira dan Hamja Baba;Bahwa maharnya berupa Uang Sejumlah Rp. 20.000;Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor NOPERKARA/Pdt.P/2016/PA MORTB Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah,semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan

perkawinan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon menikahi Pemohon II pada 21 Januari 2000 di DesaDaruba Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai; Bahwa Ilka Nasiu sebagai wali nikah pada perkawinan Pemohon danPemohon II dan akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia; Bahwa saksi pernikahan Pemohon dengan Pemohon II adalah IbrahimKira dan Hamja Baba sedangkan maharnya berupa Uang Sejumlah Rp.20.000; Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan; Bahwa tidak ada larangan

sesuaidengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon danPemohon Il tersebut pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada 21 Januari 2000 namuntidak tercatat di Kantor Urusan Agama; Pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan; Bahwa wali nikahnya Ika Nasiu, dan maharnya Uang Sejumlah Rp. 20.000,dua orang saksi perkawinan adalah lbrahim Kira dan Hamja Baba; Bahwa di antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada larangan

hukum sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada 21 Januari 2000 namuntidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan; Pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan; Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia, wali nikahnya Ika Nasiudan maharnya Uang Sejumlah Rp. 20.000, dua orang saksi perkawinanadalah lbrahim Kira dan Hamja Baba;Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor NOPERKARA/Pdt.P/2016/PA MORTB Bahwa di antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada larangan

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai 3anak; Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan ataumerasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkapperistiwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II berdasarkan HukumIslam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukunperkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telahterpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan

dihadiri oleh saksisaksiantara lain bernama Teguh dan Mursal dengan Mas kawinnyaseperangkat alat sholat dan cincin emas dibayar tunai serta ada ijabdan qobul; Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatusJejaka, dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati; Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Pemohon IItidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, danpada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikatpernikahan dengan pihak lain; Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan

yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Riko sebagaiadek kandung Pemohon II Pemohon Il, dihadiri oleh saksisaksiantara lain bernama Teguh dan Mursal dengan Mas kawinnyaberupa seperangkat alat sholat dan cincin emas dibayar tunai sertaada ijab dan gobul; Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatusJejaka, dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati; Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dan Pemohon IIdilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam; Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan

merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidakada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkutpermohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonanPara Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadidalam pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan Pemohon II tersebut apakahsudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam, dan tidakmelanggar larangan

Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon denganPemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan denganperkawinan mereka;8. Bahwa selama masa pernikahanannya Pemohon dengan Pemohon Ilbelum pernah bercerai dan Pemohon dan Pemohon II tetap beragamaIslam;1.

Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon denganPemohon II serta tidak ada halhal yang merusak pernikahan keduanya;1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohonadalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk mendapatkanpengesahan atas pernikahan Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapatmengkonstituir sebagai berikut:1.

Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidakpernah sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupunperaturan perundangundangan yang berlaku.4. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimanalayaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan 8 (delapan) oranganak.5.

Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahanPara Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatandengan perkawinan tersebut. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami istri yang sudah dikaruniai 8(delapan) orang anak dan selama ini Para Pemohon belum pernahbercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam.

Bahwa, tidak terbukti adanya larangan dalam pernikahan Para Pemohondan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinanmereka.Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0085/Padt.P/2018/PA.Rks6. Bahwa selama masa pernikahan, Para Pemohon belum pernah berceraidan Para Pemohon tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 8 (delapan)orang anak.7.

Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Para Pemohon serta tidakada halhal yang merusak pernikahan Para Pemohon.4.

MSJthyaitu saksi sendiri dan Hasan Basri, Maharnya dalam bentuk emas2 (dua) mayam dibayar tunal;Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah jejaka, dan Pemohonberstatus perawan ;Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II selama perkawinantersebut belum pernah terjadi perceraian sampai saat ini, rumah tanggamereka tetap rukun dan harmonis serta telah mempunyai satu oranganak ;Bahwa Pemohon tidak ada isteri lain selain Pemohon II;Bahwa untuk pernikahan tersebut, antara Pemohon dengan PemohonIl tidak terdapat larangan

saksi sendiri dan Hamdan, Maharnya dalam bentuk emas2 (dua) mayam dibayar tunai;o Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah jejaka, dan PemohonIl berstatus perawan ;o Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II selama perkawinantersebut belum pernah terjadi perceraian sampai saat ini, rumah tanggamereka tetap rukun dan harmonis serta telah mempunyai satu oranganak ;o Bahwa Pemohon tidak ada isteri lain selain Pemohon II;o Bahwa untuk pernikahan tersebut, antara Pemohon dengan PemohonIl tidak terdapat larangan

Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupunperaturan perundangundangan yang berlaku dan tidak ada pihak ketigayang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Pemohon Il;5.

Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa telah terbukti juga bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalampinangan orang lain, hal mana menunjukkan Pemohon dan Pemohon II tidakterikat perkawinan dengan orang lain, karenanya telah ternyata antaraPemohon dan Pemohon II juga tidak terdapat larangan untuk melangsungkanperkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 9 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Jo.

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untukmelangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 42 sampai denganPasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, telah terbukti perkawinan Pemohon dan Pemohon Il telah dilaksanakansesuai dengan syariat Islam sebagai agama yang dianut Pemohon danHalaman 8 dari 11 hal. Pen.

September 1984di Desa Sangowo Induk Kecamatan Morotai Timur Kabupaten PulauMorotai;Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Hakim Luange;Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Pemohon Iladalah Hamid Karim dan Zailan Sosudo;Bahwa maharnya berupa Uang Sejumlah Rp. 1,000;Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah,semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan

dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon menikahi Pemohon II pada tanggal 24 September 1984di Desa Sangowo Induk Kecamatan Morotai Timur Kabupaten PulauMorotai;Bahwa Hakim Luange sebagai wali nikah pada perkawinan Pemohon dan Pemohon II dan akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;Bahwa saksi pernikahan Pemohon dengan Pemohon II adalah HamidKarim dan Zailan Sosudo sedangkan maharnya berupa Uang SejumlahRp. 1,000;Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan;Bahwa tidak ada larangan

608/Pdt.P/2016/PA MORTBMenimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon danPemohon II tersebut pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pemohon dan Pemohon Il menikah pada 24 September 1984namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ; Pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan; Bahwa wali nikahnya Hakim Luange, dan maharnya Uang Sejumlah Rp.1,000, dua orang saksi perkawinan adalah Hamid Karim dan Zailan Sosudo; Bahwa di antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan

pertimbangan tersebut, makaMejelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 September1984 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan; Pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan; Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia, wali nikahnya HakimLuange dan maharnya Uang Sejumlah Rp. 1,000, dua orang saksiperkawinan adalah Hamid Karim dan Zailan Sosudo; Bahwa di antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan

selama pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai 7orang anak; Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan ataumerasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkapperistiwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II berdasarkan HukumIslam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukunperkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telahterpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan

II pada 05 October 2000 diDesa Sopi Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai;Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ahmad Ismail;Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Pemohon Iladalah Bakir Lukman dan Idrus Idin;Bahwa maharnya berupa Uang Sejumlah Rp. 5.000;Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan

perkawinan Pemohon dan Pemohon II; Bahwa Pemohon menikahi Pemohon II pada tanggal 05 October 2000 diDesa Sopi Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai; Bahwa Ahmad Ismail sebagai wali nikah pada perkawinan Pemohon danPemohon II dan akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia; Bahwa saksi pernikahan Pemohon dengan Pemohon II adalah BakirLukman dan Idrus Idin sedangkan maharnya berupa Uang Sejumlah Rp.5.000; Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan; Bahwa tidak ada larangan

kedua orang saksi Pemohon danPemohon Il tersebut pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada 05 October 2000 namuntidak tercatat di Kantor Urusan Agama ; Pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan;Halaman 5 / 10 Penetapan No. 1013/Pdt.P/2016/PA MORTB Bahwa wali nikahnya Ahmad Ismail, dan maharnya Uang Sejumlah Rp.5.000, dua orang saksi perkawinan adalah Bakir Lukman dan Idrus Idin; Bahwa di antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada larangan

pertimbangan tersebut, makaMejelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 October 2000namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan; Pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan; Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia, wali nikahnya AhmadIsmail dan maharnya Uang Sejumlah Rp. 5.000, dua orang saksi perkawinanadalah Bakir Lukman dan Idrus Idin; Bahwa di antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan

selama pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai 2orang anak; Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan ataumerasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkapperistiwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II berdasarkan HukumIslam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukunperkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telahterpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan

Haidir bin Dimang, umur 2 tahun.Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidaksesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkanpernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugatpernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itupula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.Bahwa

Haidir bin Dimang.Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 100/Pdt.P/2015/PA.PwlBahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidakpernah sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk dinikahkan menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yangberlaku.Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan atas status Pemohon I danPemohon II sebagai suamiistri.Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah,karena Imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon

Haidir bin Dimang.e Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidakpernah sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk dinikahkan menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yangberlaku.e Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan atas status Pemohon I danPemohon II sebagai suamiistri.e Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah,karena Imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon Idan Pemohon II disebabkan Pemohon I dan Pemohon

Pua Pudding.Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon IIberstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan danhalangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yangkeberatan atas pernikahannya dan keduanya telah dikaruniai satu oranganak.Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena Imamyang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkanpernikahan

dan Pemohon II, paman kandung (saudara kandung ayah PemohonII) sebagai wali yang paling berwenang langsung bertindak sebagai wali Pemohon IIsekalipun pelaksanaan ijab kabul diwakilkan kepada P3NR, sementara mahar telahdiserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada hari akad nikah tersebut,serta dihadiri dua orang saksi lakilaki dewasa beragama Islam, oleh karena itu Majelismeyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.Menimbang, bahwa mengenai larangan

Kabupaten Pulau Morotai;Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Hairun Boleu;Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Pemohon Iladalah Mokhtar Gani dan Umar Kautjil;Bahwa maharnya berupa Seperangkat Alat Sholat;Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan;Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor NOPERKARA/Pdt.P/2016/PA MORTB Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah,semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan

Pemohon dan Pemohon II; Bahwa Pemohon menikahi Pemohon II pada 09 Oktober 1998 di DesaSabatai Tua Kecamatan Morotai selatan Kabupaten Pulau Morotai; Bahwa Hairun Boleu sebagai wali nikah pada perkawinan Pemohon danPemohon II dan akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia; Bahwa saksi pernikahan Pemohon dengan Pemohon II adalah MokhtarGani dan Umar Kautjil sedangkan maharnya berupa Seperangkat AlatSholat; Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan; Bahwa tidak ada larangan

sesuaidengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon danPemohon II tersebut pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada 09 Oktober 1998 namuntidak tercatat di Kantor Urusan Agama; Pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan; Bahwa wali nikahnya Hairun Boleu, dan maharnya Seperangkat Alat Sholat,dua orang saksi perkawinan adalah Mokhtar Gani dan Umar Kauijil; Bahwa di antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada larangan

segenap pertimbangan tersebut, makaMejelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada 09 Oktober 1998 namuntidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan; Pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan; Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia, wali nikahnya HairunBoleu dan maharnya Seperangkat Alat Sholat, dua orang saksi perkawinanadalah Mokhtar Gani dan Umar Kautijil; Bahwa di antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai 1anak; Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan ataumerasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkapperistiwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II berdasarkan HukumIslam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukunperkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telahterpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan

Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dantidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupunperaturan perundangundangan yang berlaku;5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Pemohon II tinggaldi Banda Uijaya. dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang masingmasing bernama:5.1. Asra Borut bin Rakib Borut, umur 13 Tahun;5.2.

Meskipun maharbukan merupakan rukun perkawinan akan tetapi kewajiban memberikanmahar kepada calon isteri tetap harus dilaksanakan dan hal tersebut telahdipenuhi oleh Pemohon kepada Pemohon Il;Menimbang, bahwa larangan perkawinan dalam hukum Islamsebagaimana dalam Quran an Nisa ayat 22, 23, 24 membagi laranganperkawinan tersebut kepada dua bagian yaitu:1.

Larangan yang bersifat untuk selamalamanya apabila calon suami ataucalon isteri masih terikat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, danpertalian sepersusuan;Penetapan No. 0343/Pdt.P/2017/PA TI. Hal 8 dari 12 hal.2.

Larangan yang bersifat sementara waktu diantaranya mengumpulkan duaperempuan bersaudara sekaligus, perempuan masih terikat perkawinandengan pria lain, perempuan yang masih dalam masa iddah pria lain,perempuan yang tidak beragama Islam;Menimbang, bahwa secara yuridis antara Pemohon dan Pemohon IItidak memiliki hubungan sebagaimana yang termaktub dalam ketentuanhukum Islam dan peraturan di atas, sehingga Pengadilan berkesimpulanantara Pemohon dan Pemohon Il tidak memiliki halangan baik yangbersifat

Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa antara Pemohon danPemohon II tidak memiliki larangan untuk terikat sebagai pasangan suamiisteri, Sehingga dinilai juga telah memenuhi maksud dari Pasal 7 ayat (3)huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa Isbat yangdapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai halhal yangberkenaan dengan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian perkawinanantara Pemohon dan Pemohon II yang

Pemohon II pada 16 August 2012 diDesa Hapo Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai;Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Abaek Ahmad;Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Pemohon Iladalah Arif Turege dan Jamal Taher;Bahwa maharnya berupa Dau Gram Emas Kalung;Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah,semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan

perkawinan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon menikahi Pemohon II pada tanggal 16 August 2012 diDesa Hapo Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai; Bahwa Abaek Ahmad sebagai wali nikah pada perkawinan Pemohon danPemohon II dan akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia; Bahwa saksi pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il adalah ArifTurege dan Jamal Taher sedangkan maharnya berupa Dau Gram EmasKalung; Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan; Bahwa tidak ada larangan

keterangan kedua orang saksi Pemohon danPemohon II tersebut pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 5 / 10 Penetapan No 1028/Pdt.P/2016/PA MORTB Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada 16 August 2012 namuntidak tercatat di Kantor Urusan Agama ; Pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan; Bahwa wali nikahnya Abaek Ahmad, dan maharnya Dau Gram EmasKalung, dua orang saksi perkawinan adalah Arif Turege dan Jamal Taher; Bahwa di antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan

segenap pertimbangan tersebut, makaMejelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 August 2012namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan; Pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan; Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia, wali nikahnya AbaekAhmad dan maharnya Dau Gram Emas Kalung, dua orang saksi perkawinanadalah Arif Turege dan Jamal Taher; Bahwa di antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan

selama pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai 1orang anak; Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan ataumerasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkapperistiwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II berdasarkan HukumIslam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukunperkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telahterpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan

Halangan perkawinan itu disebutjuga dengan larangan perkawinan. Larangan perkawinan dalam hukum Islamterbagi dua yaitu : (1) larangan perkawinan yang sifatnya selamalamanya(muabbad) yakni tersebut meliputi larangan karena adanya hubungannasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan sebagaimanaketentuan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 39Kompilasi Hukum Islam; (2) larangan perkawinan yang sifatnya sementara(muaqgat) atau terikat pada keadaan tertentu sebagaimana diatur dalamPasal 40 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa ketentuan lain yang harus diperhatikan dalampermohonan pengesahan nikah adalah apakah kedua belah pihak saatmelangsungkan akad nikah masih terikat dengan perkawinan sebelumnya,hal ini bertujuan untuk menghindari adanya penyulundupan hukum sekaligusmelindungi pihak lain yang kemungkinan dirugikan dengan adanyaperkawinan

pada 03 February 1992 diDesa Mira Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai;Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Yahya Samanau;Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Pemohon Iladalah Lutfi Yusup dan Hadi Usman;Bahwa maharnya berupa Uang Sejumlah Rp.5.000;Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah,semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan

Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon menikahi Pemohon II pada tanggal 03 February 1992di Desa Mira Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai; Bahwa Yahya Samanau sebagai wali nikah pada perkawinan Pemohon dan Pemohon II dan akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia; Bahwa saksi pernikahan Pemohon dengan Pemohon II adalah LutfiYusup dan Hadi Usman sedangkan maharnya berupa Uang SejumlahRp.5.000; Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan; Bahwa tidak ada larangan

keterangan kedua orang saksi Pemohon danPemohon II tersebut pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 5 / 10 Penetapan No. 900/Pdt.P/2016/PA MORTB Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada 03 February 1992 namuntidak tercatat di Kantor Urusan Agama ; Pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan; Bahwa wali nikahnya Yahya Samanau, dan maharnya Uang SejumlahRp.5.000, dua orang saksi perkawinan adalah Lutfi Yusup dan Hadi Usman; Bahwa di antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada larangan

pertimbangan tersebut, makaMejelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 February 1992namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan; Pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan; Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia, wali nikahnya YahyaSamanau dan maharnya Uang Sejumlah Rp.5.000, dua orang saksiperkawinan adalah Lutfi Yusup dan Hadi Usman; Bahwa di antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan

selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah dikaruniai 1orang anak; Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan ataumerasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkapperistiwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II berdasarkan HukumIslam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukunperkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telahterpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan

pada 01 November 1991di Desa Mira Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai;Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Tahrun Sidul;Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Pemohon Iladalah Hadi Usman dan Lutfi Yusup;Bahwa maharnya berupa Uang Sejumlah Rp.10.000;Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah,semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan

Pemohon dan Pemohon II; Bahwa Pemohon menikahi Pemohon Il pada tanggal 01 November 1991di Desa Mira Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai; Bahwa Tahrun Sidul sebagai wali nikah pada perkawinan Pemohon danPemohon II dan akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia; Bahwa saksi pernikahan Pemohon dengan Pemohon II adalah HadiUsman dan Lutfi Yusup sedangkan maharnya berupa Uang SejumlahRp.10.000; Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan; Bahwa tidak ada larangan

kedua orang saksi Pemohon danPemohon Il tersebut pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada 01 November 1991 namuntidak tercatat di Kantor Urusan Agama ; Pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan;Halaman 5 / 10 Penetapan No. 895/Pdt.P/2016/PA MORTB Bahwa~ wali nikahnya Tahrun Sidul, dan maharnya Uang SejumlahRp.10.000, dua orang saksi perkawinan adalah Hadi Usman dan Lutfi Yusup; Bahwa di antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan

pertimbangan tersebut, makaMejelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 November1991 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan; Pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan; Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia, wali nikahnya TahrunSidul dan maharnya Uang Sejumlah Rp.10.000, dua orang saksi perkawinanadalah Hadi Usman dan Lutfi Yusup; Bahwa di antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan

selama pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai 5orang anak; Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan ataumerasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkapperistiwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II berdasarkan HukumIslam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukunperkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telahterpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan

Ramli dan Sudirman yang keduanya beragama Islamdan sudah dewasa; Bahwa mengenai mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon Iladalah berupa sawah 1 petak dibayar tunai; Bahwa setahu saksi status Pemohon adalah jejaka dan Pemohon Iladalah perawan; Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada larangan untukmenikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudarasedarah/muhrim, Semenda maupun sesusuan; Bahwa selama menikah Pemohon dengan Pemohon II dikaruniai 3 oranganak dan belum pernah salah

Ramli dan Sudirman yang keduanya beragama Islam dansudah dewasa; Bahwa mengenai mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon IIadalah berupa sawah 1 petak dibayar tunai; Bahwa setahu saksi status Pemohon adalah jejaka dan Pemohon Iladalah perawan; Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada larangan untukmenikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudarasedarah/muhrim, Ssemenda maupun sesusuan; Bahwa selama menikah Pemohon dengan Pemohon II dikaruniai 3 oranganak dan belum pernah salah

perkawinanyang sah dan dalam hukum Islam perkawinan dinilai sah bila memenuhi rukun dansyarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan para Pemohon danketerangan saksisaksi telah nyata terbukti perkawinan antara Pemohon denganPemohon Il telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara syariat Islamsebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam danperkawinan tersebut tidak melanggar larangan

Kim Luange;Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Pemohon Iladalah Naji Pila dan Mur Karim;Bahwa maharnya berupa Uang Sejumlah Rp. 5,000;Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Janda;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah,semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan perkawinan;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal diDesa Sangowo Induk Kecamatan Morotai Timur

Kim Luange sebagai wali nikah pada perkawinan Pemohon dan Pemohon II dan akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;Bahwa saksi pernikahan Pemohon dengan Pemohon II adalah Naji Piladan Mur Karim sedangkan maharnya berupa Uang Sejumlah Rp. 5,000;Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Janda;Bahwa tidak ada larangan perkawinan dan tidak ada hubungan darah,semenda maupun sesusuan antara Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal

Kim Luange, dan maharnya Uang Sejumlah Rp.5,000, dua orang saksi perkawinan adalah Naji Pila dan Mur Karim; Bahwa di antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan untukmenikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupunsesusuan / halal nikah; Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon II telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatussebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindahagama, juga Pemohon tidak lagi memiliki

KimLuange dan maharnya Uang Sejumlah Rp. 5,000, dua orang saksiperkawinan adalah Naji Pila dan Mur Karim; Bahwa di antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan untukmenikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupunsesusuan / halal nikah ; Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami isteri,hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernahbercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon tidak lagi memilikiistri selain Pemohon Il, Pemohon Il juga

selama pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai 1orang anak; Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan ataumerasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkapperistiwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II berdasarkan HukumIslam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukunperkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telahterpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkanpernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor UrusanAgama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes pada hari Sabtu tanggal31 Maret 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor0298/004/IV/2018 tanggal 02 April 2018;2. Bahwa setelah terjadi akad nikah antara Penggugat dan Tergugat padatanggal tersebut, Tergugat ada mengucapkan sighot talik talak;Hal. 1 dari 10 Hal. Put.

semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namunsejak bulan Juni 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangpenyebabnya : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepadaPenggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk mencukupikebutuhan seharihari terpaksa Penggugat memenuhinya dengan bekerjasendiri, yang akhirnya pada tanggal O02 Juli 2018 Tergugat pergimeninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiridi RT.004 RW.002 Desa Kamal, Kecamatan Larangan

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Larangan,Kabupaten Brebes Nomor 0298/004/IV/2018 tanggal 2 April 2018, yangbermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);B. Saksi:1. Nama XXXXX umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempattinggal di XXXXXXX , Kabupaten Brebes sebagai Tetangga Penggugat, Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagaiTetangga Penggugat; Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalahHal. 3 dari 10 Hal. Put.

No. 1714/Pdt.G/2019/PA.Bbssuami istri yang menikah pada tahun 2018;Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersamadi rumah orang tua Penggugat di Desa Kamal, KecamatanLarangan, Kabupaten Brebes selama 3 bulan;Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;Bahwa sejak Juli 2018 Tergugat sudah pergi meninggalkanPenggugat;Bahwa Tergugat pergi ke orang tua Tergugat sendiri di DesaKamal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes;Bahwa

Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalahsuami istri yang menikah pada tahun 2018;Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersamadi rumah orang tua Penggugat di Desa Kamal, KecamatanLarangan, Kabupaten Brebes selama 3 bulan;Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;Bahwa sejak Juli 2018 Tergugat sudah pergi meninggalkanPenggugat;Bahwa Tergugat pergi ke orang tua Tergugat sendiri di DesaKamal, Kecamatan Larangan

orang saksi masingmasing bernama Dina danEno dengan maskawin uang tunai sebesar Rp. 20.000, dan ijab qabul danpada saat pernikahan tidak dihadiri olen Pegawai Pencatat Nikah setempatdan pernikahan tersebut tidak dicatat pula oleh Pegawai Pencatat Nikah KUAKecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi;Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Pernaka sedangkanPemohon II berstatus perawan;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dantidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan

nikahnya adalah Bapak Asep sebagaiwali tahkim Pemohon II dengan disaksikan 2 orang saksi nikah masingmasing bernama Bapak Dirja dan Bapak Eno, dengan mas kawinnya berupaUang tunai sebesar Rp. 20.000,dibayar tunal; Bahwa saksi yakin pernikahannya telah sah yang dilaksanakan sesuaisyariat agama Islam; Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka danPemohon II berstatus perawan; Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluargabaik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan

menjadi wali nikahnya adalah wali tahkim yangbernama bapak Asep disaksikan 2 orang saksi nikah masingmasingbernama bapak Dirja dan Bapak Eno, dengan mas kawinnya berupa Uangtunai sebesar Rp. 20.000,dibayar tunal;Bahwa saksi yakin pernikahannya telah sah yang dilaksanakan sesuai syariatagama Islam;Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka danPemohon II berstatus perawan;Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluargabaik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan

dengan Pemohon Il telahmelangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada 29 September 2005diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi denganwali nikahnya adalah wali tahkim yang bernama bapak Asep dengan disaksikan 2orang saksi nikah masingmasing bernama bapak Dirja dan Bapak Eno, denganmas kawinnya berupa Uang tunai sebesar Rp. 20.000, dibayar tunai, akad nikahdilangsungkan antara Pemohon dengan wali nikah tersebutserta antaraPemohon dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan

10 halaman Penetapan Nomor0090/Pdt.P/2019/PA.Smi.Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Puyuh KotaSukabumi, walinikahnya adalah wali tahkim yang bernama bapak Asep dengan disaksikan 2orang saksi nikah masingmasing bernama bapak Dirja dan Bapak Eno,dengan mas kawinnya berupa Uang tunai sebesar Rp. 20.000,dibayar tunaiakad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon dengan wali nikah tersebut; Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah,bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan