Ditemukan 5370908 data
Urut Berdasarkan
Putus : 01-09-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1818 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 1 September 2010 — JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIDIKALANG ; NIKSON PANJAITAN
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIDIKALANG ; NIKSON PANJAITAN
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2009 sampaidengan tanggal 15 Januari 2010 ;Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2010 sampai dengan tanggal 2Februari 2010 ;Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2010 sampai dengantanggal 20 Februari 2010 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2010sampai dengan tanggal 21 April 2010 ;Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2010 sampai dengan tanggal11 Mei 2010 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak
No. 1818 K/Pid.Sus/20102010/MA, tanggal 20 Juli 2010, Terdakwa diperintahkan untuk diperpanjangpenahanannya selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2September 2010 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karenadidakwa :Kesatu :Bahwa ia Terdakwa Nikson Panjaitan pada hari Senin tanggal 16November 2009 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu lain di bulanNovember tahun 2009 bertempat di Jalan Sisingamangaraja, KecamatanSidikalang, Kabupaten Dairi atau pada
tempat lain yang masih termasuk wilayahhukum Pengadilan Negeri Sidikalang, secara tanoa hak, memiliki, menyimpandan/atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan denganCara :Pada hari Senin tanggal 16 November 2009 sekira pukul 18.00 Wib, saksiLongga Douglas Sihombing bertemu dengan saksi Ewil Hardi di Counter HPdi Jin.
(seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan No. 331/PID/2010/PT.MDN, tanggal 10 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1818 K/Pid.Sus/2010 Menerima permintaan banding dari Kuasa Terdakwa ; Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 17/Pid.B/2010/PN.Sdk, tanggal 8 April 2010 yang dimintakan banding tersebut, sekedartentang pidana yang dijatuhnkan, sehingga amar selengkapnya berbunyisebagai berikut :1.
/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Sidikalang mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Juli 2010 dari Jaksa/PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Sidikalang pada tanggal 22 Juli 2010 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan
Putus : 25-08-2008 — Upload : 26-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 684K/PID.SUS/2008 Tanggal 25 Agustus 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ; vs. GUNAWAN
14 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
14 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ; vs. GUNAWAN
Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan paraTergugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram denganputusannya Nomor: 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tanggal 24 Mei 2007 M.bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1428 H. yang amarnya sebagaiberikut : Menyatakan bahwa permohonan banding para Pembanding dapat diterima; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, tanggal 20
Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, Nomor 21/Pdt.G/2007/PT.MTR. yang membatalkanputusan Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Desember 2007, No.130/Pdt.G/2006/ PA.SEL. hanya dengan alasan dan pertimbangan hukumbahwa para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak memilikikapasitas sebagai para Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yangsecara nyata dan jelas salah penerapan hukum acara perdata sebab sangatjelas para Pemohon Kasasi sangat
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalamputusannya tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR yang bunyinya:Hal. 6 dari 9 hal. Put.
para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.
kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Putus : 13-03-2009 — Upload : 30-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2130 K/PID.SUS/2008 Tanggal 13 Maret 2009 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga ; MUHAMAD ARIF,
15 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga ; MUHAMAD ARIF,
PUTUSANNo. 2130 K/Pid/SUS/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama : MUHAMAD ARIF,tempat lahir : Medan,umur /tanggal lahir : 23 tahun/ 22 Juni 1984,jenis kelamin : Lakilaki,kebangsaan : Indonesia,tempat tinggal : Jalan Elang Kota Sibolga,agama : Islam,pekerjaan > Polri;Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri
Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,(seribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 171/Pid.B/2008/PN.Sbg. tanggal 14 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2130 K/Pid/Sus/20081. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ARIF tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki psikotropikasebagaimana dakwaan primair;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;3.
Membebankan biaya perkara kepada Negara;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2008/PN.SBG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2008 Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Sibolga telah mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 2 September 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri
Sibolga pada tanggal 2 September 2008;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkandengan hadirnya Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Sibolga pada tanggal 14 Agustus 2008 dan Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal Sibolga sertamemori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolgapada tanggal 2 September 2008, dengan demikian permohonan kasasi besertadengan
No. 2130 K/Pid/Sus/2008Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 171/Pid.B/2008/PN.Sbg. tanggal 14 Agustus 2008;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Arif terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan atau pemilikan psikotropika secara tidak sah;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhamad Arif selama 1(satu) tahun ;3.
Putus : 26-02-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 26 Februari 2013 — AHMAD GANI ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan
10 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
AHMAD GANI ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan
Rian Giri Sahputra GT. 7 ;Terdakwa berada di dalam tahanan :1Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14Agustus 2012 ;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2012sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012 ;Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengantanggal 1 September 2012 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012 ;Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampaidengan tanggal 18 September
2012 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19September 2012 sampai dengan tanggal 28 September 2012 ;Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2012 sampaidengan tanggal 17 Oktober 2012 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012 ;Hal. 1 dari 9 hal.
Tah.Sus.Ik/PP/2012/MA tanggal 12 Desember 2012Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 10 (sepuluh) hari,terhitung sejak tanggal 22 November 2012 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Perikanan padaPengadilan Negeri Medan karena didakwa :PERTAMA :Bahwa ia Terdakwa AHMAD GANI selaku Nakhoda KM.
Rian Giri SahputraGT.7, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 bertempat di perairan Kwala BelawanWilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (teritorial Indonesia) pada posisi 03 51 30 U dan 98 45 00 T atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa danmengadili perkara ini sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP, setiap orang yang memiliki dan/atau.
kasasi Nomor : 0O1/Akta.Pid.Sus.P/2012/PN.Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak PidanaPerikanan pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2November 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 November 2012 dari Jaksa/ PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Perikanan pada Pengadilan Negeri
Putus : 31-03-2009 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 650K/PIDSUS/2009 Tanggal 31 Maret 2009 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE ; ALI OHOIWUY
33 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE ; ALI OHOIWUY
Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 15 September 2008sampai dengan 14 Oktober 2008 ;3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 15 Oktober 2008sampai dengan tanggal 13 Desember 2008 ;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulteng sejak tanggal 14Desember 2008 sampai dengan tanggal 12 Januari 2009 ;5. Perpanjangan tahap Il Ketua Pengadilan Tinggi Sulteng sejak tanggal 13Januari 2009 sampai dengan 11 Pebruari 2009 ;6.
Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2009 sampai dengan 26Pebruari 2009 ;7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Pebruari 2009sampaid engan 27 April 2009 ;8. Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI selama 50 (lima puluh)hari sejak tanggal 7 April 2009 ;9.
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 27 Januari2009 Nomor : 183/Pid.B/2008/PN.Dgl., yang dimohonkan banding, sebatasmengenai sebagian pertimbangan hukum dan kualifikasinya maupunredaksi amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :Cc. a.
Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara inidalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Akta.Pid/2009/PT.DGL, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 1 April 2009 Penasehat Hukum Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palutersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2009 dari PenasehatHukum
Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Donggala pada tanggal itu juga;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2009 dan PenasehatHukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2009serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegenDonggala pada tanggal 13 April 2009 dengan demikian permohonan kasasibeserta dengan alasanalasannya
Putus : 17-02-2010 — Upload : 28-06-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1269K/PID/2009 Tanggal 17 Februari 2010 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR ; JERO SERUNI
13 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR ; JERO SERUNI
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2009 sampai dengantanggal 07 Agustus 2009 ;5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus2009 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2009 ;6. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07September 2009 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2009 ;7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2009 sampaidengan tanggal 07 Oktober 2009 ;8.
No. 520 K/PID.SUS/20102010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh)hari, terhitung sejak tanggal 08 Januari 2010 ;10.Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RINo. 090/2010/S.043.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 20 Januari 2010Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari,terhitung sejak tanggal 27 Februari 2010 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karenadidakwa :KESATU :Bahwa ia Terdakwa Moh.
Mojokerto di Mojokerto atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, berdasarkanPasal 84 ayat (2) KUHAP sebagian besar saksi bertempat tinggal di Surabayadan Terdakwa ditahan di Rutan Klas Surabaya, maka Pengadilan NegeriSurabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpakeahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasiandalam pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi harusdilakukan oleh
Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2563/Pid.B/2009/P.N.Sby. tanggal 02 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa Moch.
No. 520 K/PID.SUS/2010Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Januari 2010 dariJaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Januari 2010 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2009dan Jaksa
Putus : 16-11-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 933 K/PID/2016 Tanggal 16 Nopember 2016 — PENUNTUT UMUM
PADA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK; ANDI JATMIKO; WARNO;
54 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENUNTUT UMUMPADA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK; ANDI JATMIKO; WARNO;
Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengantanggal 10 Desember 2015;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2015sampai dengan tanggal 08 Februari 2016;Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 933 K/PID/20166. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 Februari 2016sampai dengan tanggal 03 Maret 2016;7.
Pengadilan Negeri Gresik tanggal 01 Februari 2016Nomor 409/PID.B/2015/PN.Gsk yang dimintakan banding tersebut dan;MENGADILI SENDIRI1.
Membebankan biaya perkara kepada Negara;Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 409/Pid.B/2015/PN.Gsk joNomor 130/Pid./2016/PT.SBY yang dibuat oleh Wakil Panitera padaPengadilan Negeri Gresik yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 April 2016 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Gresik sebagai Pemohon Kasasi yang diterima diKepaniteraan
Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 8 April 2016;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik padatanggal 17 Maret 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasipada tanggal 28 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 8 April 2016 dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukandalam tenggang
Negeri Gresik terhadap kepemilikan pabrik / gudangPT.
Putus : 28-11-2006 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523K/PID/2006 Tanggal 28 Nopember 2006 — Abdullah Faqih; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi
25 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abdullah Faqih; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi
No. 523 K/Pid/2006Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nonor : 08/Pid.B/2003/PN.Bwi. tanggal 5 September 2003 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa KH. ABDULLAH FAQIH tersebut diatas, tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair melanggar pasal 53 huruf d jo pasal 23 (2)huruf d UndangUndang No.22 tahun 2001 ;.
Tinggi Surabaya No. 176/Pid/2004/PT.Sby. tanggal 08 Juli 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 5 September2003 Nonor : 08/Pid.B/2003/PN.Bwi. yang dimohonkan banding tersebut ;MENGADILI SENDIRIMenyatakan bahwa Terdakwa KH.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut dalam keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 051/KAS/Akta.Pid/2005/PN.Bwi. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangiyang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Februari 2005 dan 25 Februari2005 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori
kasasi tanggal 04 Maret 2005 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan NegeriBanyuwangi pada tanggal 04 Maret 2005 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11Februari 2005 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21Februari 2005 serta memori kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 4 Maret
Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2005 dan Terdakwamengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2005 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi padatanggal 4 Maret 2005 dengan demikian permohonan kasasi Terdakwa besertaHal. 7 dari 11 hal.
Putus : 25-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212 K/Pid/2017 Tanggal 25 April 2017 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar ; INDRA ANDI NAKKO
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar ; INDRA ANDI NAKKO
Negeri sejak tanggal 21 Desember 2015 sampaidengan tanggal 19 Januari 2016; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karenadidakwa dengan Dakwaan:Pertama:Bahwa ia Terdakwa INDRA ANDI NAKKO bersamasama dengan SdriMILDA TANJUNG SARI, SE (diajukan dalam berkas perkara terpisah), padasekitar bulan Oktober 2014 s/d bulan Januari 2015 atau setidaktidaknya waktulain pada tahun
Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan dirumah Sdr ZUHRIYAH ROSMAWATI, SE, di Jalan Pelanduk Nomor 31Makassar, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan denganmaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, dengan memakai nama palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaianHal. 1 dari 10 hal. Put.
Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya sebesar Rp2.000,00 (dua riburupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1886/Pid.B/2015/PN.Mk s tanggal 23 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa INDRA ANDI NAKKO tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakanHal. 4 dari 10 hal. Put. No. 212 K/Pid/2017kepadanya baik dalam Dakwaan Alternatif Kesatu maupun DakwaanAlternatif Kedua penuntut umum;2.
Membebankan biaya perkara kepada negara;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1886/Pid.B/2015/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassaryang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 April 2016 Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Negeri tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2016 dari PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Makassar pada tanggal 13
April 2016;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkandengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2016 dan PenuntutUmum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2016 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar padatanggal 13 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta denganalasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caramenurut undangundang, oleh karena
Putus : 23-03-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1510 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 23 Maret 2011 — HUD ARFA ; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate
19 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
HUD ARFA ; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate
Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejaktanggal 02 Juli 2009 sampai dengan tanggal 31 Juli 2009 ;4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 31 Juli 2009sampai dengan tanggal 29 Agustus 2009 ;5. Dibantar oleh Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2009 sampaidengan tanggal 17 Agustus 2009 ;6.
Pengalihan jenis tahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota diTernate sejak tanggal 18 Agustus 2009 ;Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ternante karenadidakwa :KESATUBahwa ia terdakwa Hud Arfa (selaku Pegawai Negeri Sipil) denganpangkat Pengatur Muda golongan Il/c Nip.010070599, dengan jabatan KepalaSeksi Hak Tanah dan Pendaftaran berdasarkan Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.217.221.24195 tanggal25 Juli 2006 pada tanggal 2 Januari
Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.06/Akta.Pid/2010/PNTte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriTernate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2010 Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Ternate telah mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 07 Mei 2010 dari JaksaPenuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Ternate
pada tanggal 07 Mei 2010 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkandengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Ternate pada tanggal 14 #7=April 2010 dan PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26April 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan PengadilanNegeri Ternate pada tanggal 07 Mei 2010, dengan demikian permohonankasasi beserta alasanalasannya telah
(enam ratus ribu) /sertifikat bagi tanahyang sudah ada akta jual belli.1.2.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam putusannya telahHal. 20 dari 30 hal. Put. No. 1510 K/Pid.Sus/2010salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya :Majelis Hakim dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukumPasal 197 Ayat (1) Huruf d.
Putus : 02-08-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1369 K/PID.SUS/2012 Tanggal 2 Agustus 2013 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan ; HENDRA YANTO
19 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan ; HENDRA YANTO
Medan sejak tanggal 04 Juli2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 ;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Juli 2011sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak, tanggal11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2011 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke (pertama), sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 08November 2011 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke Il(kedua
Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.000,00 (seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 678/Pid/2011/PT.MDN tanggal 13 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikute Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum KejaksaanNegeri Medan ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Oktober 2011Nomor 1.852 /PID.B/2011/PN.MDN. tersebut ;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan, yang dalam
Pid.B/2012/PN.Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada PengadilanNegeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 21 Februari 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Februari 2012 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan
Negeri Medan telah tepat danbenar menurut hukum ;Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Medan di dalam pertimbanganhukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyebutkan bahwa darisaku Terdakwa ditemukan 1 (bungkus) rokok Sampoerna Mild berisi 3 (tiga)bungkus plastik kecil berisi Narkotika Gol. 1 jenis shabushabu dan 1 (satu)buah pipet warna putih dengan tutup warna kuning ;Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyebutunsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tidak
terbukti ;Bahwa jelas pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebuttelah keliru dan tidak menerapkan suatu peraturan hukum yaitu UU No 35Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Negeri Medan tersebut malahan dikuatkan oleh Majelis HakimHal. 7 dari 9 hal.
Putus : 21-09-2004 — Upload : 11-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1426K/PID/2003 Tanggal 21 September 2004 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI
GRESIK ; SAKEH ; WAKIB
25 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERIGRESIK ; SAKEH ; WAKIB
beralamat di Ngiri RT. 01 RW. 02,Kelurahan Karangawen, Kecamatan Karangawen,Kabupaten Demak;14.SUCIPTO, beralamat di Karangawen RT. 02 RW. 07,Kelurahan Karangawen, Kabupaten Demak;Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat surat yang bersangkutan;Menimbang bahwa, dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Termohon Kasasi sebagai Para Penggugat telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Semarang padapokoknya atas dalildalil :Bahwa Para Penggugat bekerja di Tergugat, yaitu : Penggugat 1 bekerja sejak tahun 2004 pada bagian Fingger Joint; Penggugat 2 bekerja sejak tahun 2006 pada bagian Fingger Joint; Penggugat 3 bekerja sejak 16 Mei 2005 pada bagian Fingger Joint; Penggugat 4 bekerja sejak 7 Mei 2004 pada bagian Fingger Joint; Penggugat 5 bekerja sejak tahun 2006 pada bagian Mesin Potong; Penggugat 6 bekerja sejak tahun 2004; Penggugat 7 bekerja sejak Agustus 2004 pada bagian
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarangsupaya memberikan putusan sebagai berikut :Dalam Pokok Perkara :1.
Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini lebih dahulu,meskipun diajukan perlawanan atau kasasi;ATAU:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusanNo. 105/G/2008/PHI.SMG. tanggal 2 Desember 2008 yang amarnya sebagaiberikut :1.
Negeri Semarang, permohonan manakemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri tersebut pada tanggal 30 Desember 2008;Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat yang pada tanggal 5 Januari2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat namun tidakdiajukan jawaban memori kasasi;Hal. 4 dari 8 hal.
Putus : 14-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 771 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 14 Agustus 2012 — HANDOKO SOELAYMAN ; JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
15 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
HANDOKO SOELAYMAN ; JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
Putus : 02-04-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1314 K/PID.SUS/2014 Tanggal 2 April 2015 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ; Yoshida Halim
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ; Yoshida Halim
Asia Trading Company;Terdakwa diluar tahanan:Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Baratkarena didakwa:KESATU:Bahwa Terdakwa Yoshida Halim selaku Direktur CV.
No. 1314 K/PID.SUS/2014 Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:1666/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 2 April 2013 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1.
Membebankan biaya perkara kepada Negara;Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor:1666/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanNegeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2013,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukanPermohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barattersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 April 2013 dariJaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan
No. 1314 K/PID.SUS/2014Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebuttelah dibacakan di persidangan dengan kehadiran Penuntut Umum padatanggal 2 April 2013 dan Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasipada tanggal 12 April 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 April 2013,dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasanalasannya telahdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, olehkarena
No. 1314 K/PID.SUS/2014tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 jumlah kerugian pada pendapatanNegara berjumlah Rp6.133.093.760,00 (enam miliar seratus tiga puluh tigajuta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);Dengan demikian majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telahsalah melakukan, Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya yakni dalam hal:Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memutuskanperkara ini tidak mempertimbangkan
Putus : 14-02-2007 — Upload : 27-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 611K/Pid/2006 Tanggal 14 Februari 2007 — Jaksa penuntut umum kejaksaan negeri banyumas; Martojoewono alias Warmono
73 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa penuntut umum kejaksaan negeri banyumas; Martojoewono alias Warmono
Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan paraTergugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram denganputusannya Nomor: 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tanggal 24 Mei 2007 M.bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1428 H. yang amarnya sebagaiberikut : Menyatakan bahwa permohonan banding para Pembanding dapat diterima; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, tanggal 20
Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, Nomor 21/Pdt.G/2007/PT.MTR. yang membatalkanputusan Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Desember 2007, No.130/Pdt.G/2006/ PA.SEL. hanya dengan alasan dan pertimbangan hukumbahwa para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak memilikikapasitas sebagai para Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yangsecara nyata dan jelas salah penerapan hukum acara perdata sebab sangatjelas para Pemohon Kasasi sangat
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalamputusannya tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR yang bunyinya:Hal. 6 dari 9 hal. Put.
para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukumsebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat ;Hal. 7 dari 9 hal.
kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Putus : 16-09-2008 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1005 K/PID.SUS/2008 Tanggal 16 September 2008 —
54 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan ; NARTO ; dkk.
Pacitan ;SLTA ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pacitan karenadidakwa :PRIMAIR :Bahwa mereka Terdakwa 1. NARTO, 2. SOEGNO, 3. Dra. ALFIAH,4. LUKMAN AL HAKIM, 5. SUHARTO, 6. AGUS SADIANTO, 7. SOEWAHAB, 8.DJOEMARI, dan 9.
No.1005 K/PID.SUS/2008Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan PenasehatHukum para Terdakwa ;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 26 Juni 2007,No. 65/Pid.B/2006/PN.Pct yang dimintakan banding sekedar, mengenailamanya pidana penjara yang dijatunkan pada para Terdakwa, sedangkanselebihnya putusan Pengadilan Negeri Pacitan dapat dikuatkan, sehinggaamar lengkapnya menjadi sebagai berikut :1.Menyatakan para Terdakwa 1. Narto, 2. Soegijo, 3. Dra. Alfiah, 4.
Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesarRp.5.000,(lima ribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/2008/PN.Pct. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pacitan yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 24 April 2008 Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Pacitan dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan Memori Kasasi dari
Pemohon Kasasi /Jaksa / PenuntutUmum tertanggal 5 Mei 2008 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPacitan pada tanggal 5 Mei 2008 ;Memperhatikan pula Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi V/Terdakwatertanggal 24 April 2008 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitanpada tanggal 24 April 2008 ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 16April 2008, Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi
Pembuktian Dakwaan Primair ;Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukumdan penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang padapokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan penerapanhukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk seluruhnya mengingat telahterjadi penerapan hukum yang keliru dalam penjatuhan hukum dan dalampertimbangan hukumnya khususnya terhadap penerapan hukum :Hal 65 dari 68 hal. Put.
Putus : 30-04-2015 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 210/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby Tanggal 30 April 2015 — TIMBUL JOKO UTOMO, ST Bin DJUWANDI
KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI
43 — 20
43 — 20
TIMBUL JOKO UTOMO, ST Bin DJUWANDIKEJAKSAAN NEGERI KEDIRI
PUTUSANNomor : 210 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah mengambilPutusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : TIMBUL JOKO UTOMO, ST Bin DJUWADI;Tempat lahir : Pacitan;Umur atau tanggal lahir 37 Tahun, / 24 Apustas 1977: nennnnJenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia
Manisrenggo, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Januari2015 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya, tanggal: 19 Desember 2014 Nomor : 210 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Surabaya, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 210 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
SAS) (dalam berkas perkara lain) pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulandesember 2012 atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2012 bertempat di Jl.Medang Kamulan Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kota Kediri atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2)Undangundang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Negeri rusTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kediri statusnya akan dinyatakan dalam diktumputusan ini ; Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perbahan AtasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut dengandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS,DR. SAIPUDIN ZAHRI, SH, MH ANTONIUS SIMBOLON, SH, MH Hal. 111 dari 112 Putusan No. 210 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby112SAMHADI, SH., MHPANITERA PENGGANTI,ARIS WIBOWO, SH, MH.
Putus : 30-01-2008 — Upload : 06-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1311K/PID/2006 Tanggal 30 Januari 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI vs. SRAGEN MULYONO
20 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI vs. SRAGEN MULYONO
beralamat di Ngiri RT. 01 RW. 02,Kelurahan Karangawen, Kecamatan Karangawen,Kabupaten Demak;14.SUCIPTO, beralamat di Karangawen RT. 02 RW. 07,Kelurahan Karangawen, Kabupaten Demak;Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat surat yang bersangkutan;Menimbang bahwa, dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Termohon Kasasi sebagai Para Penggugat telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Semarang padapokoknya atas dalildalil :Bahwa Para Penggugat bekerja di Tergugat, yaitu : Penggugat 1 bekerja sejak tahun 2004 pada bagian Fingger Joint; Penggugat 2 bekerja sejak tahun 2006 pada bagian Fingger Joint; Penggugat 3 bekerja sejak 16 Mei 2005 pada bagian Fingger Joint; Penggugat 4 bekerja sejak 7 Mei 2004 pada bagian Fingger Joint; Penggugat 5 bekerja sejak tahun 2006 pada bagian Mesin Potong; Penggugat 6 bekerja sejak tahun 2004; Penggugat 7 bekerja sejak Agustus 2004 pada bagian
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarangsupaya memberikan putusan sebagai berikut :Dalam Pokok Perkara :1.
Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini lebih dahulu,meskipun diajukan perlawanan atau kasasi;ATAU:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusanNo. 105/G/2008/PHI.SMG. tanggal 2 Desember 2008 yang amarnya sebagaiberikut :1.
Negeri Semarang, permohonan manakemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri tersebut pada tanggal 30 Desember 2008;Bahwa setelah itu olen Para Penggugat yang pada tanggal 5 Januari2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat namun tidakdiajukan jawaban memori kasasi;Hal. 4 dari 8 hal.
Putus : 16-01-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2346 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 16 Januari 2013 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan ; Luhut Sinaga
10 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan ; Luhut Sinaga
Negeri sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 23Mei 2012 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2012 sampaidengan tanggal 22 Juli 2012 ;Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 9Agustus 2012 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampaidengan tanggal 8 Oktober 2012 ;Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.
Sus/PP/2012/MA tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 November 2012 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :PERTAMA :Bahwa Terdakwa Luhut Sinaga pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2011 sekirapukul 17.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012,bertempat di Jalan Mandala By Pass Gg.
No. 2346 K/Pid.Sus/20126 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor : 480/PID/2012/PTMDN., tanggal 17 September 2012 yang amar lengkapnya sebagaiberikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juli 2012Nomor : 1005/Pid.B/2012/PNMdn yang dimintakan banding tersebut ;e Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di
kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500, (dua ribu limaratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 105/Akta.Pid/ 2012/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan,bahwa pada tanggal 8 Oktober 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMedan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Oktober 2012 dari Jaksa/ PenuntutUmum sebagai Pemohon
Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMedan pada tanggal 11 Oktober 2012 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukankepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2012 dan Jaksa/Penuntut Umummengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2012 serta memori kasasinyatelah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Oktober 2012dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya
Register : 15-09-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 219/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 21 Desember 2016 — PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
64 — 40
64 — 40
PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JULIANTO DIMAS SAPUTRO, S.H., Jabatan JFU Subbag.Wilayah Ill Bag Advokasi Hukum Pada Biro HukumKemdagri, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka UtaraNomor : 7, Jakarta Pusat ; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, dan berdasarkan SuratKuasa Khusus dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,Nomor : 183/3876/SJ, tanggal 18 Oktober 2016, selanjutnyadisebut SCDaQal .......... cece eee eseeeeeees LTERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebult : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara JakartaNomor : 219/PENDIS/2016/PTUNJKT tertanggal 16 September 2016tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 219/PENMH/2016/PTUNJKT tertanggal 16 September 2016,Halaman 3 dari 58 halaman, Putusan Nomor 219/G/2016/PTUNJKTtentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa yang bersangkutan ; 22 == 22222 22 noeTelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 219/G/2016
/PTUNJKT tanggal 16 September 2016,tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 219/PENPP/2016/PTUNJKT tanggal 19September 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor219/G/2016/PTUNJKT tertanggal 11 Oktober 2016 tentang hari sidangpada tanggal 18 Oktober 2016 ; nn nnn ne non nnn necesTelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 219/G/2016
Bahwa karena kedudukan hukum TERGUGAT di DKI Jakarta, makaberdasarkan Pasal 54 ayat (1) UndangUndang Nomo 5 tahun 1986,Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksaDErkAra & QUO ; = === nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn ene nnn nn cen ennTENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN1.
Sebagaimana ketentuanLampiran angka huruf A huruf b) angka (1) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas dilingkunganKementerian Dalam Negeri menyatakan : Naskah Dinas Penetapan (keputusan) merupakan naskah dinasyang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifatmengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan dalam bentukKeputusan Menteri Dalam Negeri, digunakan untuk : (a) Menetapkan / mengubah status kepegavuaian / personal/keanggotaan / material / peristiwa