Ditemukan 4736893 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Atas nama
Kepemilikan atas tanah
Hak atas tanah
Gugatan atas keputusan
Hak atas waris
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42861/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
130 — 35
130 — 35
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42861/PP/M.V1/99/2013Gugatan PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP209/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 01058/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Desember 2009 yangtidak
disetujui oleh Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP209/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor 01058/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Desember 2009 telahditerbitkan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat(1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Senin tanggal 26Maret 2012;bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor 036
/OGGT/IV/2012 tanggal 9 April 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep209/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Desember 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan
STP PPN Nomor :01058/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP209/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusansanksi administrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor :01058/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 24-11-2011 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43528/PP/M.XII/99/2013 Tanggal 27 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
113 — 30
113 — 30
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43528/PP/M.XII/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1949/WPJ.10/2011 tanggal 25 Oktober2011 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Februari 2008 Nomor: 00192/207/08
/504/11 tanggal 8 April 2011;: bahwa Tergugat mengenakan sanksi administrasi Bunga Pasal 13 ayat (3)Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp122.868.638 berdasarkankoreksi atas Jumlah Pajak yang tidak/kurang dibayar sebesar Rp122.868.638;bahwa atas koreksi Pajak Masukan PT KEBON AGUNG Nomor Faktur Pajak010.000 08.00000006 tanggal 21/01/2008 sebesar Rp123.863.636, Penggugat telahkhilaf mengkreditkan Faktur Pajak tersebut 2 kali yaitu Masa Januari dan Februari2008, atas kesalahan dan kekhilafan
KEBON AGUNG masih tercatat di dalamFormulir Pajak Pertambahan Nilai 1107B walaupun Penggugat telah menginput didalam eSPT Pajak Pertambahan Nilai dengan kode Faktur Pajak 070 (ditanggungpemerintah), jadi hal ini betulbetul di luar kesadaran dan kesengajaan Penggugat,sehingga Penggugat sangat keberatan atas pengenaan sanksi administrasi Pasal 13ayat (3) sebesar 100%, karena Penggugat benarbenar khilaf/tidak sengaja;: bahwa Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai
Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau JasaKena Pajak Nomor: 00192/207/08/504/11 tanggal 8 April 2011 Masa Pajak Februari2008 berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP00043/WPJ.10/KP.0505/RIK.SIS/2011 tanggal 8 April 2011;bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut Penggugat mengajukan SuratPermohonan Pengurangan Sanksi Administrasi dengan Surat tanpa nomor tanggal26 Mei 2011 yang diterima Tergugat tanggal 16 Juni 2011 dan dengan KeputusanTergugat Nomor: KEP1949/WPJ.10/2011 tanggal
Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2008Nomor: 00192/207/08/504/11 tanggal 8 April 2011 atas nama: XXX, NPWP YYY;
Register : 17-10-2012 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43344/PP/M.X/99/2013 Tanggal 20 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
129 — 28
129 — 28
Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP1736/WPJ.07/2012 tanggal 19 September 2012 tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor =:00001/206/09/056/10 tanggal 29 November 2010 Tahun Pajak 2009sebagaimana telah diputuskan dengan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP3255/WPJ.07/2011 tanggal 23 Desember 2011,2.
Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak atas KEP1736/WPJ.07/2012 berdasarkan Pasal 23 ayat 2 huruf c UU KUP, yangmenyatakan bahwa Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadapKeputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Perpajakan, selainyang ditetapkan dalam pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 hanya dapat diajukankepada Badan Peradilan Pajak,4.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 23 merupakan Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf f dan gPeraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Penggugat tidak memenuhiketentuan formal atas objek yang digugat sebagaimana diatur dalam Pasal 37 huruf fdan g Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, sehingga tidak dapatdipertimbangkan lebih lanjut;bahwa sesuai uraian dan ketentuan di atas, Tergugat memohon kepada Majelisuntuk
1), ayat (3), dan ayat (6) serta Pasal 41 ayat (1) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun atas objek gugatan yangdi gugat oleh Penggugat Majelis tidak dapat melakukan pemeriksaan atas materiGugatan yang merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak sesuai Pasal 36ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat
2010 sebagaimana telah diputuskandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP3255/WPJ.07/2011 tanggal23 Desember 2011, atas nama: XXX, NPWP YYY;
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42831/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
172 — 15
172 — 15
Putus : 03-06-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212 K/Pdt/2020 Tanggal 3 Juni 2020 — PT EQUATOR MAJAPURA RAYA (dahulu PT CUBAMAKARYA GRIYA TARUNA), DKK VS Ny. MARIA SOFIAH alias SOPIAH, DKK
568 — 370 — Berkekuatan Hukum Tetap
568 — 370 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepada Penggugat Ill, objek sengketa atas 19 (sembilan belas)berkas atas 19 (sembilan belas) bidang tanah, di Desa Mekarsari,Halaman 23 dari 39 hal. Put.
dimaksud;Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan/conservatoir beslagterhadap: Tanahtanah Para Penggugat, + 5.819.378 m?
Keterangan RiwayatTanah, atas masingmasing tanahtanah Para Penggugat, adalahsebagai berikut:a.
(Kurang lebih tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluhdua meter perseg));Penggugat Il sebagai Pemilik yang sah atas objek sengketasebanyak atas 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) bidangtanah, dengan total luas + 3.567.839 m?
Kepada Penggugat Ill, objek sengketa atas 19 (sembilan belas)berkas atas 19 (sembilan belas) bidang tanah, di Desa Mekarsari,Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (dahuluProvinsi Jawa Barat);10.
Register : 18-07-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put- 44014/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
117 — 30
117 — 30
KEP186/PJ.07/2009 tertanggal 14 Desember 2009 jugatelah dikabulkan seluruhnya;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas gugatan diketahui bahwa Penggugatdengan surat Ref nomor: 27/0612/PEN/VAT/2006 tanggal 15 Juni 2012 telah mengirimkansurat permohonan Pengurangan Pembayaran Denda Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari Desember 2006 Nomor 00082/107/06/056/08 tanggal24 September 2008 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga;bahwa atas
Kep 186/PJ.07/2009 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa FebruariDesember 2006No. 00167/207/06/056/08 tanggal 24 September 2008.
Tanggal15 Juni 2012 Produk HukumSurat No.27/0612/PEN/VAT/2006 tanggal 15 Juni 2012 tentangpermohonan pengurangan pembayaran denda pajak atas STP 82 Jumlah Koreksi PPN msh harus dibayar Sanksi Psl. 14 (4) KUP PenjelasanPenggugat mengajukan surat permohonan pengurangan pembayarandenda pajak atas STP 82 ke Kantor Pelayanan Pajak PenanamanModal Asing 3 pada tanggal 15 Juni 2012, karena koreksi DPP PPNsebesar Rp48.051.342.760 telah dibatalkan sehingga denda 2% DPPPPN juga harus dibatalkan.
Wajib pajak tidak mengajukan keberatan; bahwa Penggugat telah mengajukan banding atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP186/PJ.07/2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00167/207/056/08 tanggal24 Septemebr 2008 yang menolak surat keberatan Penggugat atas SKPKB PPN tersebut yangmerupakan dasar pengenaan Surat tagihan Pajak (STP) PPN Masa Pajak Februari s.dDesember 2006, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor
;UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan mengabulkan permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: S00110/WPJ.07/KP.1003/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang PemberitahuanSurat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tidak MemenuhiPersyaratan Formal, atas nama PT.
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42982/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
117 — 31
117 — 31
.: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00498/207/08/007/11 tanggal 12Januari 2011.bahwa dengan surat Nomor 19/Dir/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012, Penggugattelah mengajukan permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf d atas SKPKB PPN Masa Maret Tahun 2008 Nomor00498/207/08/007/11 tertanggal 12 Januari 2011 karena ketetapan tersebuttelah diterbitkan tanpa melakukan Pembahasan akhir hasil pemeriksaandengan
wajib pajak, sehingga hakhak dari wajib pajak dihilangkan secarapihak oleh pemeriksa pajak sehingga mengakibatkan kerugian secara materiilmaupun in materiil atas diterbitkannya SKPKB tersebut.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S690/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formalyang
merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00498/207/08/007/11 tanggal12 Januari 2011 yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor19/Dir/V1/2012 tanggal 2 Juli 2012, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TatacaraPerpajakan sebagaimana telah diubah
Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Presiden Direktur, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor52/Dir/TX/2012 tanggal 6 September 2012, sesuai dengan Akta NotarisSutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal 31 Juli 2009, tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT XXX berhak menandatanganisurat gugatan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas
Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.bahwa memenuhi permintaan Majelis, Tergugat memberikan DaftarPengiriman Surat Seksi Waskon Satu Kantor Pelayanan Pajak Madya JakartaTimur tanggal 12 Juli 2012, dimana dalam daftar pengiriman tersebut terbuktiSurat Nomor S690/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012 dikirim padatanggal 12 Juli 2012.bahwa atas pengajuan gugatan melebihi ketentuan mengenai jangka waktu 30(tiga puluh) hari, Majelis meminta Penggugat menjelaskan alasan mengapasurat
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42847/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
113 — 27
113 — 27
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42847/PP/M.V1/99/2013Gugatan PPN2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP174/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00539/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Oktober 2008 yang tidak disetujuioleh
EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor: SE02/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 mengenai pengirimanSurat Keputusan yang melewati jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerbitan;bahwa Surat gugatan Penggugat nomor : 022/0GGT/II/2012 tanggal 24 Maret 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep174/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Oktober 2008;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setuju permohonannya diprosesoleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun2983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor : 16 Tahun 2000, karena perihal dalam Surat
STP PPN Nomor :00539/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP174/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 Nomor00539/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 14-11-2012 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43921/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 13 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
107 — 30
107 — 30
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43921/PP/M.XIV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Menurut Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan bandingterhadap penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP232.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober 2012, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakBunga Penagihan, Nomor 000022/109/08/725/11 tanggal 9September 2011 Masa Pajak Mei 2008.: bahwa Keputusan Tergugat Nomor
: KEP232.NK/WPJ.14/2012tanggal 15 Oktober 2012, tentang tentang Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan, Nomor:000022/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa PajakMei 2008, diterbitkan berdasarkan Laporan PenelitianPenghapusan Sanksi Administrasi Nomor: LAP233.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober 2012.bahwa Penggugat mengakui dalam pembayaran utang pajaktersebut tidak tepat waktu sehingga menimbulkan sanksi bungapenagihan, adapun atas keterlambatan pembayaran utang
dengan adanya pencabutan gugatan oleh Penggugatmaka Tergugat menyatakan persetujuannya dalam persidangan.bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap buktibukti danpenjelasan Tergugat dalam persidangan Majelis berkesimpulanmengabulkan permohonan gugatan Penggugat untuk mencabutsurat gugatan Penggugat Nomor: 125/DIRDB/EXT/II/2013tanggal 6 Februari 2013 yang terdaftar dalam Nomor sengketa:990667162008 untuk dihapus dari daftar sengketa.: Surat Gugatan Penggugat, Surat Tanggapan Tergugat, SuratPencabutan Atas
STP Bunga Penagihan Nomor: 125/DIRDB/EXT/II/2013 tanggal 6 Februari 2013, hasil pemeriksaan danpembuktian dalam persidangan serta kesimpulan di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukumyang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan Mengabulkan Permohonan pencabutan atas berkasgugatan Nomor: 990667162008 atas gugatan Penggugatterhadap surat Keputusan Nomor: KEP232.NK/WPJ.14/2012tanggal 15 Okotber 2012 Tentang Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor:000022/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa PajakMei 2008, sehingga gugatan dinyatakan dihapus dari daftarsengketa.
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42860/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
116 — 31
116 — 31
V1/99/2013Gugatan PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP208/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 01057/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak November 2009 yangtidak disetujui oleh Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP208/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan
Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor01057/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak November 2009 telah diterbitkantepat waktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012;bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor 035/OGGT/IV/2012 tanggal 9 April 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c
UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep208/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Nopember 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setuju permohonannya diprosesoleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undangundang
STP PPN Nomor :01057/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP208/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak November 2009 Nomor01057/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 atas Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 07-09-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43530/PP/M.XII/99/2013 Tanggal 27 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
117 — 34
117 — 34
dengan Desember 2009;Materi:Pengenaan sanksi Administrasi Bunga Pasal 9 Ayat (2a) Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan karena menurut Tergugat saat terutang Pajak Penghasilan Pasal23 atas bunga pada saat pengakuan biaya sedangkan menurut Penggugat padasaat jatuh tempo pembayaran bunga;: bahwa Keputusan Tergugat Nomor: KEP1120/WPJ.19/2012 tanggal 13 Agustus2012 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak termasukkeputusan yang tidak dapat diajukan gugatan sebagaimana diatur dalam
Surat TagihanPajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor: 053/MLKPP/II/2012 tanggal 22 Februari2012 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 23 Februari 2011 yang padaintinya menyampaikan Pembatalan atas Surat Tagihan Pajak Pajak PenghasilanPasal 23 yaitu: atas sanksi administrasi bunga Pasal 9 Ayat (2a) Kententuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp411.127.531,00 tersebut agar dibatalkan;bahwa Penggugat tidak setuju dengan koreksi yang masih dipertahankan olehTergugat bahwa saat terhutangnya Pajak
Penghasilan Pasal 23 atas Bunga adalahpada saat pengakuan biaya karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yangberlaku di mana menurut Penggugat, Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bungaterutang pada saat jatuh tempo pembayaran bunga;: bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00050/103/09/063/1 1tanggal 24 November 2011 dengan menetapkan sanksi administrasi bunga pasal 9ayat (2a) Undangundang Kententuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebesarRp411.127.531,00;bahwa atas Surat Tagihan Pajak tersebut Penggugat mengajukan SuratPermohonan Pengurangan Sanksi Administrasi Nomor: 053/MLKPP/II/2012 tanggal22 Februari 2012 yang diterima Tergugat tanggal 23 Februari 2012 dan denganKeputusan Tergugat Nomor: KEP1120/WPJ.19/2012 tanggal 13 Agustus 2012,Tergugat menyatakan menolak permohonan Penggugat, sehingga dengan SuratNomor: 276/MLPP/IX/2012 tanggal 3 September 2012 Penggugat mengajukangugatan;bahwa atas sengketa
Pasal 23 Nomor: 00050/103/09/063/1 1tanggal 24 November 2011 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 990652452009 atas nama XXX,NPWP YYY;
Register : 05-07-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44000/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
137 — 38
137 — 38
/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak Pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2008 Nomor: 00121/207/08/603/10 tanggal 06 September 2010diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat berdasarkanLaporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP:233/WPUJ.24/KP.0105/2010 tanggal 2010;: bahwa atas
Bunga Pasal 13(2) UU KUP 4.305.019 + 4.305.019Jumlah Sanksi Administrasi 4.305.019 + 4.305.0193: Jumlah yang masih harus dibayar 13.273.809 + 13.273.809 : bahwa menurut Penggugat dengan menggunakan dasar tersebut maka perhitungankewajiban pajak Penggugat menjadi :Koreksi atas penyerahan BKP Rp. 89.687.900,00PPN yang Terutang (tariff 2 %) Rp 1.793.754,00Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 861.004,00PPN yang masih harus dibayar Rp. 2.654.762,00: bahwa Surat Gugatan Nomor : 006/JJG/VII/2012
Pasal 40 ayat (3) disebutkan "Jangka waktu untuk mengajukanGugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat" sehinggapengertian Penggugat adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal stempel pospengiriman atau diserahkannya Keputusan tersebut kepada Penggugat dan jugatelah sesuai dengan cara perhitungan sebagaimana yang telah Penggugatsampaikan kepada Majelis pada persidangan tanggal 04 Februari 2013 atas
tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidakdapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat'Pasal 40 ayat (5) disebutkan "Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaandiluar kekuasaan Penggugat'Penjelasan Penggugat :bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasarbenlakunya suatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalammengambil sikap atau tindak lanjutnya atas
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Pasal 40 ayat (4) dan ayat(5) telah memberikan sarana pertimbangan hukum dalam pemenuhan ketentuanformal pengajuan Gugatan.bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan alasan force majeur yangmenyebabkan gugatan diajukan lewat jangka waktu 30 (enam puluh) hari yaitukarena Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasarbenlakunya suatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalammengambil sikap atau tindak lanjutnya atas
Register : 27-12-2011 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42998/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
121 — 32
121 — 32
Namun demikian, Tergugat (KPP Pratama Jember melaluiAccount Representative) telah aktif melakukan himbauan kepada Penggugatuntuk menyampaikan SPT dan/atau melakukan pembetulan atas kewajibanperpajakannya.bahwa menurut Tergugat, di sisi lain Tergugat juga mendapatkan keterbatasanruang lingkup pemeriksaan hanya pada satu tahun saja sedangkan potensipajak tersebut melingkupi beberapa tahun sehingga pemeriksa demi potensipenerimaan pajak yang lebih optimal berkesimpulan agar diupayakan melaluipihak AR
XXX yangdianggap Tergugat sebagai penyerahan yang dilakukan oleh Penggugat yangbelum dilaporkan oleh Penggugat, ternyata data tersebut adalah milikPemohon Banding NPWP: 02.884.004.9626.000.bahwa menurut Penggugat kesalahan pencantuman nama tersebut adalahmerupakan kesalahan administrasi pencantuman identitas dan mengenai haltersebut sudah dilaporkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dan sudahdisetujuinya;bahwa atas PEB tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dan SPTMasa PPN atas nama Pemohon
pemeriksaan harusmemberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok WajibPajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadiatau 12 (dua betas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggalpermohonan diterima secara lengkap".
atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan ini.: Menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2314/WPJ.12/2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan PajakPajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor00061/106/09/626/11 tanggal 24 Juni 2011.
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43756/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
120 — 25
120 — 25
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put43756/PP/M.X V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP413/WPJ.14/BD.06/2011tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Mei 2007 Nomor: 00430/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember2009;: bahwa kepada Penggugat
telah diterbitkan SKPKB Pajak PertambahanNilai Nomor: 00430/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;: bahwa mengajukan gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak (KepalaKanwil DJP Kalimantan Timur) No.
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43742/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
107 — 22
107 — 22
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut43742/PP/M.X V1/99/2013Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan Gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP399/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2007 Nomor:00236/203/07/725/09 tanggal 23 Nopember
2009;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor KEP399/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2007Nomor: 00236/203/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP399/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;Memutuskan : Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP399/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2007 Nomor: 00236/203/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009 atas nama PT XXX, Tidak Dapat Diterima;
Register : 23-08-2012 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42760/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 31 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
176 — 16
176 — 16
Register : 14-11-2012 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43923/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 13 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
163 — 11
163 — 11
Register : 08-12-2010 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42546/PP/M.I/99/2013 Tanggal 7 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
142 — 546
142 — 546
September 2008 nomor 00092/107/08/057/10 tanggal 6 Mei 2010diterbitkan karena adanya koreksi positif pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP)PPN sebesar Rp23.118.669.044,00 dengan perincian sebagai berikut : Koreksi atas DPP PPN Ekspor yang belum dilaporkan IRp 22.310.300.206, Koreksi atas penyerahan yang tidak dibuat faktur pajak Rp 113.250.000, Koreksi atas pendapatan lainnya yang tidak dibuat faktur Rp 695.118.838, Total Koreksi Rp 23.118.669.044, bahwa atas koreksi tersebut oleh KPP PMA Empat telah diterbitkanketetapannya
Koreksi atas DPP PPN Ekspor yang belum dilaporkan sebesarRp.22.310.300.206,00,Penggugat tidak setuju dikenakan sanksi denda karena menurutPenggugat pada saat ekspor tidak diperlukan lagi Faktur Pajak Standarkarena PEB diperlakukan sama dengan Faktur Pajak;2. Koreksi atas penyerahan yang tidak dibuat faktur pajak sebesarRp.113.250.000,00,Penggugat setuju dikenakan sanksi denda 2% karena tidak membuatfaktur pajak;3.
Koreksi atas pendapatan lainnya yang tidak dibuat faktur pajak sebesarRp.695.118.838,00,Penggugat setuju dikenakan sanksi denda 2% karena tidak membuatfaktur pajak;bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalanSurat Tagihan Pajak yang Tidak Benar ke Tergugat dengan alasan karenakekhilafan atau ketidaksengajaan terdapat Pemberitahuan Ekspor Barang(PEB) yang belum dilaporkan dalam SPT PPN masa Januari s.d.
September2008.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena tidak setuju atas pengenaansanksi 2% atas koreksi DPP PPN berupa Ekspor yang belum dilaporkansebesar Rp.22.310.300.206,00, karena menurut Penggugat :1. Pada transaksi ekspor tidak perlu Faktur Pajak Standar, dan2.
dari DPP yang dilakukan Tergugat, sudah tepat.bahwa atas koreksi atas penyerahan sebesar Rp.113.250.000,00 dan koreksiatas pendapatan lainnya sebesar Rp.695.118.838,00, Penggugat setujudikenakan sanksi denda 2% karena Penggugat tidak membuat faktur pajak.MemperhatikanMengingatMemutuskanbahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berkesimpulan untuk menolakgugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP1215/WPJ.07/2010 tanggal 11 Nopember 2010 mengenai Pengurangan atauPembatalan Surat Tagihan
Register : 11-02-2011 — Putus : 04-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43116/PP/M.I/99/2013 Tanggal 4 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
131 — 22
131 — 22
Setelah Penggugat menelusuri lebih lanjut kepada daftarpenjualan material, atas transaksitransaksi yang menimbulkan kerugian dapat diidentifikasisebagai berikut:Tabel 2 Identifikasi Transaksi Penjualan Material yang Menunjukkan Kerugian .
Adapun hasilpenelusuran Penggugat atas transaksitransaksi yang menimbulkan kerugian adalah sebagaiberikut:1. Terdapat beberapa transaksi penjualan material ke Wirya Mandiri yang menunjukkankerugian sebesar Rp 73,895,538,00 dimana hal tersebut timbul karena material yang dijualsudah mengalami kerusakan (berkarat). Dalam kondisi barang seperti itu kerugian yangtimbul merupakan hal yang wajar.
Perlu diperhatikan pula bahwa transaksi ini dilakukandengan pihak independen (tidak mempunyai hubungan istimewa) sehingga seharusnyaTergugat tidak dapat melakukan koreksi atas harga jual tersebut;2. Dari tabel 2 di atas, angka penjualan atas transaksi No. 4 s/d 8 dengan MKM dinyatakanangka penjualannya nol. Hal ini dikarenakan pada saat pemeriksaan nilai transaksi tersebutbelum dapat ditelusuri.
Setelah penelusuran lebih lanjut, jumlah penjualan atas transaksi No.4 s/d 8 tersebut seharusnya adalah sebesar Rp 363,657,158,00.
dan JasaPenyerahan BKP dan / atau JKP Masa Pajak Desember 2008 Nomor : 00064/107/08/055/10tanggal 6 April 2010, atas nama: PT.
Register : 14-08-2012 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.44199/PP/M.II/99/2013 Tanggal 28 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
128 — 32
128 — 32
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut.44199/PP/M. 11/99/2013Gugatan2010bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitan KeputusanTergugat nomor: KEP1092/WPJ.10/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November2010 Nomor : 00008/107/10/505/12 tanggal 13 Januari 2012 berupa Sanksi AdministrasiDenda Pasal 14 ayat
(4) UU KUP sebesar Rp.90.930,00;bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tersebut, Tergugatberpendapat bahwa KEP1092/WPJ.10/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang permohonanpengurangan atau penghapusan sanksi administrasi denda Pasal 14 (4) KUP atas STP PPNMasa Pajak November 2010 nomor 00008/107/10/505/12 tanggal 13 Januari 2012 tidak dapatdiajukan gugatan oleh Penggugat dengan menggunakan Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP;bahwa dalam hal gugatan yang diajukan Penggugat adalah
Demikian pula bagi Pengusaha KenaPajak yang membuat faktur pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, dikenai sanksi yangsama".bahwa dalam Pasal 11 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 2009 diatur bahwa Dalam halpembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan JasaKena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan
sebelum dimulainya pemanfaatan BarangKena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnyapajak adalah pada saat pembayaran;bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahsebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 2009 dinyatakan :Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimanadimaksud dalam
Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena PajakTidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimna dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d,atau sebelum dimulainya pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, saat terutangnya pajak adalah saat pembayaran;bahwa dalam Pasal 13 ayat (la) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas