., Kepala Sub SeksiSengketa dan Konflik Pertanahan, 3. ROTUA NOVIYANTI, S.H., KepalaSub Seksi Perkara Pertanahan, 4. SAFRIDA AYULITA SIREGAR, S.H.,Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, 5. ROBERT SILALAHI, StafSeksi Sengketa, Konflik dan Perkara, dan 6.

., Staf SeksiSengketa, Konflik dan Perkara, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Medan Jalan Jenderal Abdul HarisNasution Medan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 212/SK12.71/V/2013 tertanggal 22 Mei 2013, selanjutnyadisebut sebagai, TERGUGAT/PEMBANDING, 2 LINAWATY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,Tempat Tinggal di Jalan Mahoni Mas Blok C No. 2 Medan, Dalam halini diwakili oleh kuasa hukumitya ? ++

/ dualisme kepengurusan ) tidakdiperhatikan oleh Tergugat ; Adanya konflik dalam tubuh WAPI dapat diketahui dengan adanyaSurat Tergugat Il Intervensi/Pembanding kepada Menteri dalamNegeri ( Tergugat/Terbanding Il ) yang menginformasikan telahdiselenggarakannya Munaslub WAPI hal ini seharusnya menjadifakta " Conditio Sine bagi Tergugat / Terbanding Il sebelummenerbitkan obyek sengketa, berdasarkan hal ini Tergugat /Terbanding ll seharusnya melakukan verivikasi administrative danHalaman 9 dari 17

yang diajukan Tergugat IlIntervensi / Pembanding Majelis Hakim Peradilan Tingkat Bandingmempertimbangkan halhal yang obersifat eksepsional, denganpertimbangan sebagai berikut ;0 220222 00Menimbang, bahwa yang menjadi permasalah yang akan diujidalam penerbitan objek sengketa in litis aoakah benar objek sengketa in litisditerbitkan dalam keadaan ada konflik kepengurusan atau dualismekepengurusan dalam tubuh DPP IWAPI atau tidak ?

Intv 1);Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat /Terbanding dalam tubuh DPP WAPI terdapat konflik, berdasarkan MunasLuar biasa DPP IWAPI tanggal 4 April 2010 No: 009 / MUNASLUB/WAPVIV/2010 telah menetapkan Sdri. Ir.

Putusan Nomor : 48/B/2011/PT.TUN.JKTsengketa in litis diterbikan Tergugat / Terbanding Il tidak mengetahuiadanya konflik kepengurusan DPP WAPI, Tergugat / Terbanding Il barudiketahui dalam internal DPP IWAPI terjadi konflik kepengurusan sesudahobjek sengketa diterbitkan yaitu tanggal 5 Mei 20103Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Terbanding Il barukemudian mengetahui ada konflik kepengurusan dalam internal DPP IWAPIsetelah objek sengketa diterbitkan ; 2202 2n2 nono==Menimbang, bahwa mengenai

konflik kepengurusan DPP WAPIyang kemudian baru diketahui setelah objek sengketa diterbitkan, Tergugat /Terbanding Il tidak berwenang untuk menentukan kepengurusan yangmana yang sah, sehingga untuk itu para pihak terlebih dahulu harusmenyelesaikan konflik kepengurusan tersebut baik melaui internal ataumelalui pengadilan perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikianPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Desember 2010No: 108/G/2010/PTUN.JKT haruslah dibatalkan

. : Pembina (IV/a) , Jabatan :Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Pada Kantor Pertanahan KotaSurabaya Il,2. Nama BUDI SUSANTO,A.Ptnh,Nip : 19650619 198603 1 002, Pangkat/ Gol : Penata Tk. (Ill/d), Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kantor PertanahanSurabaya Il, 3. Nama TRI WAHYU HADIMARTONO,SH.Nip : 19721023 199203 1 001, Pangkat/ Gol : Penata Tk.

(IIl/b), Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan PerkaraPada Kantor Pertanahan Surabaya Il, 5. Nama : BAMBANG AGUS SUJATMIKO ,Nip 19650731 198903 1 002, Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk. (III/b), Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkarapada Kantor Pertanahan Surabaya Il , Hal. 2 dari 8 hal. putusan Nomor : 92/B/2013/PT.TUN SBY.6. Nama : BUDI WIBOWO,SST,Nip 19750511 199603 1 001, =Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk.

(III/b), Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkarapada Kantor Pertanahan Surabaya Il , Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor PertanahanKota Surabaya Il, berkantor di Jl. Krembangan Barat No. 57SUPaDAY a,

Jabatan Kepala SeksiSengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, KantorPertanahan Kota Makassar ;2. Asih Lestari, SH. Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketadan Konflik, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;3. Nur Hasanah, SH. Staf Seksi Sengketa, Konflik danPerkara Pertanahan, Kantor Pertanahan KotaMakaSSar5 29222 no nen nn nn nen nnn nnonen4. Waliana Mattewakang, S.ST. Staf Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor PertanahanKota. MakasSatl j===

., MSI ; =Kepala Seksi Sengketa Konflik & Perkara ;2 KETUT NGURAH SUTEJA, S.Sos.

,MAP;Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ; 3 BUDI HARSONO, S.H :Kepala Sub Seksi Sengketa & Konflik Petanahan ;4 DANA,.S.S0s 5Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan ;5 ENDANG PONIMAN, S.H ;Staf Sub Seksi Sengketa & Konflik Pertanahan;6 SUTARTI ;222002025Staf Sub Seksi Sengketa & Konflik Pertanahan ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, untuk mewakili KepalaKantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, baik bersamasama maupun masingmasing atau sendidisendiri, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 1403/

konflik antar suku.

Padahal sebenarnya pernyataan Saksi tersebutdimaksudkan untuk meredam pernyataanpernyataan yang dibuat olehsaksi Riwinto agar tidak menyulut konflik antar suku.

Setelah Saksi cermati danternyata ada kalimat yang tidak sesuai dengan pernyataan Saksi,selanjutnya Saksi membuat klarifikasi dengan mengirimkan pesankepada Terdakwa via whatsapp dengan bunyi Mas yang diberitakansempian ini tolong diklarifikasi, Bahasa saya bukan memicu konflik etnis,tetapi jangan sampai memicu konflik etnis itu Bahasa saya.

Jangan sampai terjadi konflik kesukuan, tolongpatuhilah tradisi orang Dayak, ucap Sukirman;2.

Melihat peristiwa kerusuhan di Penajam,kalau konflik suku Bugis dan Dayak terjadi lagi berarti suku Bugis haruskeluar dari pulau Kalimantan. Oleh karena itu saya mengingatkan kalaukonflik lahan ini dapat memicu konflik antar etnis. Saya berharap jangansampai terjadi konflik etnis.

., NIP. 19650525 199203 1 002,Pangkat/(Golongan : Pembina/NVa, Jabatan : Kepala BidangPengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahanpada Kanwil BPN Provinsi Banten ; 2.H.

., NIP. 19670428 199203 1 004,Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I/lll d, Jabatan : Staf SeksiPengkajian dan Penanganan Perkara dan Konflik Pertanahanpada Kanwil BPN Provinsi Banten; 5.Aris Prasetiantoro, S.H., NIP. 19791019 200604 1 006,Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat Vill b, Jabatan StafSeksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Banten; 6.

., NIP. 19680730 201101 1 008,Halaman 2 dari 167 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2012/PTUNSRGPangkat/Golongan : Pengatur/Il c, Jabatan : Staf SeksiPengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahanpada Kanwil BPN Provinsi Banten; Keenamnya memilin alamat di Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan ProvinsiBanten (KP3B) Jalan Syech Nawawi AlBantani, Curug SerangBO TA 9 eens rca reenter eee emerSelanjutnya disebut sebagai ...............

Victor Simanjutak, S.H., M.H., NIP. 19630109 199103 1 002,Pangkat/Golongan : Pembina/IV a, Jabatan : Kepala SeksiSengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada KantorPertanahan Kabupaten Tangerang ; 2. Rahma, S.H., NIP. 19670106 198603 2 002, Pangkat/Golongan:Penata Tingkat Ill d, Jabatan : Kepala Sub. Seksi PerkaraPertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ; 3.

., NIP. 19620404 198903 1 003, Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat Vill b, Jabatan : Staf Sub.Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada KantorHalaman 3 dari 167 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2012/PTUNSRGPertanahan Kabupaten Tangerang ; 4.H. Sudrajat, S.H., NIP. 19601004 198103 1 002, Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat Vill b, Jabatan : Staf Sub.Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada KantorPertanahan Kabupaten Tangerang ; 5. Sumarkan, S.H.

MIKAEL mengalamikesulitan untuk memahami informasi serta tugas yang diberikan, bekerjadengan tempo yang lama jika dibandingkan dengan dewasa lainnyakemudian ia mampu mengingat peristiwa yang dialami secara konkrit, namunmembutuhkan waktu yang lebih lama dalam mengingat peristiwaperistiwayang dialami secara runut lalu terkait konflik kehidupan pernikahan saat inimenampilkan adanya gangguan post traumatic stress (ptsd) sebagai akibatdari konflik kKekerasan rumah tangga yang dialami.

Delima Samosir tampil setidaknya dalam gejalayakni gejala intrusif (kenangan yang tidak menyenangkan yang menggangguybs. secara berulang), suasana hati negatif (amarah, benci, dan sedih padasuami dan konflik yang dialami), sering menghayal (pandangan kosong),perilaku menghindar pada halhal yang berkaitan dengan sumber stress(dalam hal ini suami), serta gejala arousal atau emosi terbangkitkan(kesulitan tidur jika mengenang masalah, konsentrasi menurun.

kehidupan pernikahan saat ini, saksi korbanmenampilkan adanya gangguan post traumatic stress (ptsd) sebagaiakibat dari konflik kekerasan rumah tangga yang dialami dan Gangguanpost traumatic stress disorder pada Sdri.

MIKAEL mengalami kesulitan untukmemahami informasi serta tugas yang diberikan, bekerja dengan tempoyang lama jika dibandingkan dengan dewasa lainnya kemudian ia mampumengingat peristiwa yang dialami secara konkrit, namun membutuhkanwaktu yang lebih lama dalam mengingat peristiwaperistiwa yang dialamisecara runut lalu terkait konflik kKehidupan pernikahan saat inimenampilkan adanya gangguan post traumatic stress (ptsd) sebagaiakibat dari konflik kekerasan rumah tangga yang dialami.

MIKAEL mengalami kesulitan untukmemahami informasi serta tugas yang diberikan, bekerja dengan tempoyang lama jika dibandingkan dengan dewasa lainnya kemudian ia mampumengingat peristiwa yang dialami secara konkrit, namun membutuhkanwaktu yang lebih lama dalam mengingat peristiwaperistiwa yang dialamisecara runut lalu terkait konflik kehidupan pernikahan saat inimenampilkan adanya gangguan post traumatic stress (ptsd) sebagaiakibat dari konflik kekerasan rumah tangga yang dialami.

. , Jabatan KepalaSeksi Sengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan, Kantor Pertanahan KotaMakassar ;2. MUHALLIS, S.SiT.,M.H, Jabatan KepalaSub Seksi Perkara Pertanahan, KantorPertanahan Kota Makassar;3. DEWI SARTIKA, S.H. Kepala Sub SeksiSengketa dan Konflik Pertanahan,Kantor Pertanahan Kota Makassar :4. GHUFRON MUNIF, S.H, Jabatan Staf SeksiSengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan, Kantor Pertanahan KotaMakassar; 5. RATNA.......ke halaman 25.

RATNA KINASIH, Jabatan Staf SeksiSengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan, Kantor Pertanahan KotaMakassar; Kelimanya memilih alamatpada Kantor Pertanahan Kota Makassar,Jalan Andi Pangeran PettaraniMakassar, berdasarkan Surat KuasaKhusus, Nomor : 258/SK.600.1373.71/111/2010, tanggal 17 Maret2010, yang untuk selanjutnya disebutsebagai ~ 252 eee eee TERGUGAT,2. HJ. ST. MAEMUNA DG. SAYU,Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta, beralamat di Jalan Dr.Ir.

rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanyadisebabkan karena rasa cemburu Termohon terhadap Pemohon mempunyaihubungan cinta dengan penumpang taksi yang biasa berlangganan denganPemohon; Bahwa, konflik semakin meningkat tatkala Pemohon berhenti bekerjasebagai sopir taksi, Pemohon yang terkadang bekerja sebagai tukangbangunan atau pemanen sawit penghasilannya sedikit, tidak mencukupikebutuhan seharihari, sehingga memicu pertengkaran antara Pemohondengan Termohon; Bahwa, akibat konflik tersebut

Termohon curiga Pemohon memiliki hubungan cinta denganperempuan yang biasa menumpang taksi Pemohon.Menimbang, bahwa konflik rumah tangga Pemohon dengan Termohonsemakin meningkat ketika Pemohon memutuskan untuk berhenti bekerjasebagai sopir taksi agar konflik rumah tangga tidak terjadi, namun karenapenghasilan Pemohon yang terkadang bekerja sebagai tukang bangunan atausebagai buruh di perkebunan sawit tidak mampu mencukupi kebutuhan rumahtangga, maka pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak

dapatdihindari;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawahsumpah, menerangkan konflik rumah tangga Pemohon dengan Termohon yangdiawali rasa kecemburuan hingga pada permasalahan ekonomi rumah tanggamenyebabkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, kembali ke rumahorang tuanya dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pemahberkumpul kembali.

Hal ini jelas sudah tidak sejalan dengan ketentuan pasal 30UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa Pemohon dan Termohonsebagai suami istri seharusnya bertanggung jawab untuk memikul kewajiban yangluhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmahyang menjadi sendidasar dari susunan masyarakat;Menimbang, bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dennganTermohon masingmasing sudah tidak peduli akan hak

dan kewajibannyasebagai suami istri dan konflik berkepanjangan tersebut tidak dapatdiselesaikan secara damai, sehingga di muka persidangan, Pemohon memilihuntuk bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa terhadap konflik rumah tangga Pemohon denganTermohon tersebut, pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untukmerukunkan, namun upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohonyang sedemikian, maka Majelis Hakim berpendapat, terbukti antara Pemohondan

Amatbersaudara dengan Pemohon dan ia juga sebagai Teungku di Kampung,jadi pada saat konflik ia yang menjadi gqadhi nikah ;Bahwa Tgk. Amat yang menjadi wali nikah Pemohon Il, karena pada saatPemohon dan II menikah, situasi Sedang dalam konflik bersenjata di Acehsehingga KUA tidak berfungsi makanya kami menikah di rumah sehinggaayah Pemohon Il yang bertempat tinggal di Kutacane tidak dapat hadirHalaman 2 dari 10 hal. Pen.

Surat Keterangan Nikah Konflik Nomor Kk.01.04/7/PW.01/234/2015tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA KecamatanIndrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup, bukti P.3 ;4. Surat Keterangan Telah Menikah Nomor 132/2008/2015 tanggal 10Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mesalee,Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup, bukti P.4 ;B. Saksi :1.

Bahwapernikahan Pemohon (Syamsudin H bin Hasbi) dengan Nur Ajijah binti Sani(Pemohon Il) tidak pernah mempunyai bukti tertulis yang sah dari pejabat yangberwenang karena pernikahan antara Pemohon dan Pemohon II tersebutdilaksanakan pada masa terjadinya konflik bersenjata di Nanggroe AcehDarussalam sehingga segala aktifitas di Kantor Urusan Agama pada saat itutidak berjalan/berfungsi sebagaimana mestinya.

di Aceh, padahalpada tanggal 06 November 2004 tersebut adalah pernikahan Pemohon (Syamsuddin H bin Hasbi) dengan isteri pertamanya yang bernama Khairanibukan dengan Pemohon II (Nur Ajijah binti Sani) dan ternyata pernikahanPemohon (Syamsuddin H bin Hasbi) dan Pemohon II (Nur Ajijah binti Sani)bukan di masa konflik di Aceh (tahun 2013), sehingga bukti tersebut telahmemenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiil, sehingga tidakmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

;Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Pemohon dan Pemohon Ilmengenai dalildalil yang di ajukan adalah fakta yang tidak relevan dengan daliyang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Pemohon II, seperti Pemohon danPemohon II mendalilkan bahwa mereka menikah pada tanggal 06 November2004, padahal mereka menikah pada tahun 2013 bukan di masa konflik di Acehdan ternyata Pemohon (Syamsuddin H bin Hasbi) ketika menikah denganPemohon II (Nur Ajijah binti Sani) berstatus duda dengan 1 orang anakbernama Amelia,

Rekening 3060201020178 pada Bank Papua KCP Ransiki atas nama PAULUS SUBAGYO Periode 01/01/2018 s.d. 21/09/2018;

Penanganan Konflik Sosial (TIMDU PKS) Rp. 280. 000. 000. Forum Kerukunan Umat Beragama4. Rp. 200. 000. 000.(FKUB) JUMLAH KESELURUHAN Rp. 720. 000. 000.

Penanganan Konflik Sosial (TIMDU PKS) Rp. 280. 000. 000.4. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Rp. 200. 000. 000.JUMLAH KESELURUHAN Rp. 720. 000. 000.

Sosial (PKS) dilaksanakan padatanggal 15 September 2018 di RM Galeri Otawar Oransbari, dan kegiatantersebut dibuka oleh Bupati Manokwari Selatan;Bahwa pertanggungjawaban Terdakwa terhadap dana kegiatanPenanganan Konflik Sosial (PKS) yang tidak sesuai adalah sebagaiberikut:Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN Mnk Pembayaran honor panitia Penanganan Konflik Sosial (PKS), Kapolresdan Dandim sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), seharusnyaRp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus

dipersidangan dibawah sumpah, mengatakanbahwa mereka tidak pernah meneria dan menandatangani tanda terimatersebut;Bahwa Terdakwa Paulus Subagyo, SE dipersidangan menjelaskan bahwauntuk pertanggungjawaban kegiatan Penanganan Konflik Sosial (PKS)adalah: Pembayaran honor panitia Penanganan Konflik Sosial (PKS), Kapolresdan Dandim sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), seharusnyaRp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Pembayaran honor anggota Penanganan Konflik Sosial (PKS), untukKepala

Penanganan Konflik Sosial (PKS) sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratusdelapan puluh juta rupiah);2. Komunitas Intelien Daerah (Kominda) sebesar Rp.120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah);3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebesarRp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);4.

mencari nafkahsehingga Pemohon' berkeyakinan dan berusaha agar memilikipendapatan untuk menafkahi anak.Benih konflik sejak kerja diluar daerah di Kalimantan Timur, pindahJakarta memang memiliki resiko seperti jarang kKumpul, jarang ketemu,jarang berjumpa, jarang bersamasama.

No.1507 /Pdt.G/2014 /PA Smg12.13.14.menciptakan konflik, sampai tidak lagi melakukan hubungan badan (jima)layaknya hubungan suami istri, sejak konflik terjadi sampai sekarang.Bahwa kemelut / konflik / gonjang ganjing / keadaan rumah tanggayang tidak wajar dan tidak sehat terjadi sudah sejak lama sekali yaknimulainya Pemohon bekerja diluar daerah (Kalimantan dan Jakarta)sampai bertahun tahun sejak tahun 2012, baik konflik dingin maupunkonflik konfrontatif (kelahi terobuka), yang dialami oleh Pemohon

tersebut menjadikan hubungan antara Pemohon danTermohon sejak munculnya konflik sampai saat ini, berakibat hubunganyang tidak harmonis, tidak sewajarnya, sehingga ada semacam jarak /renggangnya ikatan antara Pemohon dan Termohon.

Apalagi sudah masuk pada wilayah, Orang Tua, Kakak,Keluarga Besar dan sebetulnya juga merasakan kemelut konflik, pisahrumah dan pisah ranjang dapat juga ciptakan penderitaan Pemohon danTermohon untuk sesegera mungkin untuk pisah (cerai).

Konsekuensinya pisah rumah dan pisah ranjang yang tidak wajar,tidak lazim, tidak kondisi normal, sering konflik / cekcok yang berlarutlarut, tidak ada titik temu, tidak ada komunikasi yang sehat, tidak adasilaturahmi yang baik, saling acuh tak acuh, cuek, masa bodoh,musuhan.Bahwa melatarbelakangi konflik berkepanjangan karena sudah tidak adakecocokan, ego yang tinggi, cek cok, selisih, konflik, tidak ada titip temusehingga saling diam diri, tidak ada yang mengalah, memang diakui jarakkerja mengakibatkan

Mahmud;Yang masingmasing calon penerima bantuan rumah = yangdibakar akibat konflik tersebut akan mendapatkan bantuansebesar Rp. 34.500.000.

I SAHRUNA, ABU BAKAR, NURHAYATI, MURSYIDdan ISKANDAR dalam hal pengambilan uang sumbangan gunapembangunan rumah korban konflik dari BRA Kabupaten AcehTengah melalui Rekening PT.

FAKHRUDDIN menyuratiseluruh camat yang ada di Kabupaten Aceh Tengah untukmelakukan pendataan terhadap warga masyarakat yang rumahnyaterbakar akibat konflik, atas instruksi tersebut termasuksaksi Drs.

Kelapadua Wetan, Ciracas,MAK TIM 5 aennessneniennennencnennnnnessmnnnnnnsesmmaiiemmnnnsicennnnnSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; KEPALA KANTORMelawan:PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASIJAKARTA PUSAT, berkedudukan di Jalan Tanah Abang , JakartaPusat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:2592/1431.71600/XI/2012 tanggal 1 November 2012,memberikan Kuasa kepada : n2 nono nno nn1.NamaJabatan2.NamaJabatan3.NamaJabatan4,.NamaJabatan5.NamaJabatan: NUR IHWAN, S.H. 2o o>: Kepala Seksi Sengketa, Konflik

dan Perkara ;= SSLUPUCTC,, Ss anna: Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; : SYARIFUDDIN, S.H. : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan PerkaraPertanalian s=ssssssnsenscsnssemseconnnnseemsenstnes= SUG AOD, SA a aman: Staf Seksi Sengketa, Konflik dan PerkaraPGMA ENTE 2ma amma mannan rssenamnanasenn: FENNY NOVITA, S.H. ==: Staf Seksi Sengketa, Konflik dan PerkaraPGHEMANAN 5 =2== 2mm annem mene nnnmnensMasingmasing berkewarganegaraan Indonesia dan beralamatpada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;2. SUTRISNO GINTING, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan; 1 4. SYAFRIDA 85 3. ROTUA NOVITYANTI, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;4. SYAFRIDA AYULITA SIREGAR, S.H., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara; 5. ISMEI SARJONO, S.H.,MH., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;6.

., Staf Seksi Sengketa, Konflik danPerkara; Masingmasing kewarganegaraan Indonesia, berkantor pada KantorPertanahan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :3448/SK.12.71/X/2011, tanggal 19 Oktober 2011, yang untukselanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT/TERBANDING 1; 2. LIGAT; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal diJalan Binjai Km 9 No. 453B Kelurahan Lalang, Kecamatan MedanSunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada; 1. AZWIR AGUS, SH.

Kepala Bidang Pengkajian danPenanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan padaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi JawaMASYSYARIF SOEDIBJO, SH. Kepala Seksi Pengkajiandan Penanganan Sengketa Pertanahan, BidangPengkajian dan Penanganan Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Timur ; EKO WIDIYANTO, SST., Plt.

Kepala Seksi Pengkajian danPenanganan Perkara Pertanahan, Bidang Pengkajian danPenanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan padaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi JawaHADI SUPENO, SH., MH., Staf Bidang Pengkajian danPenanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan padaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi JawaWUNANIUS R.

., Staf Bidang Pengkajiandan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan padaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi JawaLINDA FALENTINA PURNAMA, SSIiT., MEng., Staf BidangPengkajian dan Penanganan Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Timur ; 7.SULISTYO......7. SULISTYO HADI NUGROHO, SH., Staf BidangPengkajian dan Penanganan Sengketa dan KonflikPertanahan pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Timur ; 8.

., Staf Bidang Pengkajian danPenanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan padaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi JawaTear mma9.

., Staf Bidang Pengkajian danPenanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan padaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi JawaTimur; =22 soe nnn nnn ence cae ee nec cee ence cence cence10.DESI IKA NATALIA, SH., Staf Bidang Pengkajian danPenanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan padaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi JawaTTR 9 = seeeneesee canner srerenenenen renee eine STKesemuanya beralamat di Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Timur, Jalan Gayung KebonsariNomor

Kesbang dan Linmas ProvinsiNAD telah mengirimkan uang ke rekening Kas Dana Diyat Kabupaten Pidiesebesar Rp. 3.089.000.000, untuk bantuan korban Konflik pola Diyatdengan rincian peruntukkan sebagai berikut :1.

Korban Konflik Pola Diyat Tahun 2005, tanpaLampiran9) 1 (Satu) Eks Surat Asli Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,tanggal 25 Nopember 2005, Perihal Petunjuk Tehnis PenyaluranBantuan Korban Konflik Pola Diyat Tahun 2005.Hal. 9 dari 30 hal.

Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:1)2)1 (satu) exemplar fotocopy Surat Petunjuk Juknis Penyaluran Danabantuan korban konflik Pola Diyat tahun 2005.1 (satu) exemplar fotocopy Surat dari Gubernur NAD No: 330/27080 tgl19 Desember 2005.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Kiriman Uang BantuanKorban Konflik sebesar Rp. 3.089.000.000, oleh Pemegang KasBadan kesbang Banda Aceh dari BPD ACEH tanggal 28 Nopember2005.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Kiriman Uang BantuanBiaya Operasional

Pola Diyat Tahun 2005 sertaLampirannya.1 (Satu) lembar Asli Surat Gubernur Provinsi Nanggroe AcehDarussalam, Nomor: 330/ 27080, tanggal 19 Desember 2005, PerihalPenyaluran Bantuan Korban Konflik Pola Diyat Tahun 2005, tanpaLampiran1 (Satu) Eks Surat Asli Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,tanggal 25 Nopember 2005, Perihal Petunjuk Tehnis PenyaluranBantuan Korban Konflik Pola Diyat Tahun 2005.10) 1(Satu) lembar Asli Surat Bupati Pidie Nomor: 400/6978, tanggal 30 Mei2006, perihal mohon Pengembalian

No. 2078 K/Pid.Sus/2014Perihal Penyaluran Bantuan Korban Konflik Pola Diyat Tahun 2005serta Lampirannya.8) 1 (Satu) lembar Asli Surat Gubernur Provinsi Nanggroe AcehDarussalam, Nomor: 330/ 27080, tanggal 19 Desember 2005,Perihal Penyaluran Bantuan Korban Konflik Pola Diyat Tahun 2005,tanpa Lampiran9) 1 (Satu) Eks Surat Asli Gubernur Provinsi Nanggroe AcehDarussalam, tanggal 25 Nopember 2005, Perihal Petunjuk TehnisPenyaluran Bantuan Korban Konflik Pola Diyat Tahun 2005.10) 1(Satu) lembar Asli Surat

. ; 22222: Kepala Bidang Pengkajian dan PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan ; : MASYSYARIF SOEDIBJO, S.H. ; : Kepala Seksi Pengkajian dan PenangananSengketa Pertanahan, Bidang Pengkajian danPenanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ;: EKO WIDIYANTO, S.ST. ; : Kepala SeksiPengkajian dan PenangananPerkara Pertanahan, Bidang Pengkajian danHal. 3 dari 15 hal.

Putusan Nomor : 126/B/2015/PT.TUN SBY.Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ;: HADI SUPENO, S.H., M.H. 3 2222222=: Staf Bidang Pengkajian dan PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan ; : WUNANIUS R. KOGOYA, S.H. ; 2: Staf Bidang Pengkajian dan PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan ; : SULISTYO HADI NUGROHO, S.H.; : Staf Bidang Pengkajian dan PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan ; : SUKO MULYONO, A.Ptnh.; : Staf Bidang Pengkajian dan PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan ; 8.

. ; Jabatan : Staf Bidang Pengkajian dan PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan ; 9.

. ; Jabatan : Staf Bidang Pengkajian dan PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan ; 10.Nama : SUCI RAHAYU, S.H.; Jabatan : Staf Bidang Pengkajian dan PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan; Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/Sk35/1X/2014,tanggal 29 September 2014 ; Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT Il / TERBANDING ;Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor : 126/B/2015/PT.TUN SBY.lil.

Nama =: KUNCOROBHAKTI HANUNG P, S.H. ; Jabatan :Kepala Seksi Sengketa Konflik dan PerkaraPSP EIGI ~ mmm mn mmr2. Nama: BAMBANG UJIYONO, S.H. ; 220222Jabatan :Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan ; 3. Nama =: NANANG HARIYANTO, S.H. ; Jabatan :Kepala Sub. Seksi Sengketa konflik Pertanahan;4. Nama : NUGROHO IMAM SANTOSO, SH. ;Jabatan :Staf Sub. Seksi Perkara ; 5. Nama : MUCH. MUDZAKIR, AMD ;Jabatan :Staf Sub.

., (Kepala SeksiSengketa, Konflik dan Perkara);2. Suwarto, S.Sos, (Kepala Sub Seksi PerkaraPertanahan) ;3. Agus Riduan, S.H., (Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik Pertanahan); Stas ==4. Sudarna, S.H., (Staf Sub SePertanahan); y65#5. Yuniarto, S.H., M.H., Sub Seksi PerkaraPertanahan); mete in nccnrccnrcnnnncnnscnncncnnscns6. Dedi Sudadi , M.H., (Staf Sub SeksiSengket Konflik Pertanahan); S.SIT., MAP.

(Staf Sub Seksi, Inne Dhian Ratnaningsih (Staf Sub SeksiSengketa dan Konflik Pertanahan) ;Kedelapannya adalah Warga Negara Indonesia,Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 463/Sk31.72600.13/X1/2016, Tanggal 16 Nopember 2016;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING:beralamat di Jalan Mangga Besar VI No. 30. Rt.009/ Rw. 001, Taman Sari Jakarta Barat, dalamHal 2 dari 11 hal. Put.