Ditemukan 91565 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Pengawasan tenaga kerja
Lalai melakukan pengawasan
Memperjualbelikan barang dalam pengawasan
Pengawasan obat dan makanan
Pelayanan kesehatan
Menyalahgunaan kewenangan
Pengawasan keuangan daerah
Pelunasan angsuran kredit
Jarot budi prabowo vs kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp);
Surat keputusan kepala badan pengawasan
obat dan makanan no. hk.00.06.4.41.184
Kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan provinsi sulawesi selatan vs hendrik wijaya;
H. sugianto vs kepala perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan provinsi jawa timur;;
Dengan sengaja secara tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi
Register : 02-01-2019 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 4/B/2019/PT.TUN.JKT Tanggal 30 Januari 2019 — DKK
Terbanding/Tergugat : PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
29 — 6
Terbanding/Tergugat : PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
29 — 6
DKK
Terbanding/Tergugat : PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Register : 11-03-2011 — Putus : 19-05-2011 — Upload : 23-10-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 54/B/2011/ PT.TUN.JKT. Tanggal 19 Mei 2011 — KETUA BADAN PENGAWASAN PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK);
PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES;
289 — 39
289 — 39
KETUA BADAN PENGAWASAN PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK);PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES;
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : KETUA BADAN PENGAWASAN ~ PASAR MODAL DANLEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAMLK),berkedudukan di Gedung Departemen Keuangan R.I No. 14,Jalan Lapangan Banteng Timur Raya, Jakarta Pusat 10710,dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DUDI KARNELA ;KHOIRUL MUTTAQIEN; SABAR WAHYONO ;ISKANDARSYAH
Register : 20-09-2010 — Putus : 18-01-2011 — Upload : 13-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 137/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 18 Januari 2011 — Ariobimo Laguna Perkasa;Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi Dki Jakarta
78 — 57
78 — 57
Ariobimo Laguna Perkasa;Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi Dki Jakarta
Putus : 21-06-2012 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 K/TUN/2012 Tanggal 21 Juni 2012 — KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI vs PHOENIX COMMODITIES Pvt. Ltd
65 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI vs PHOENIX COMMODITIES Pvt. Ltd
(willekeur).f Bertentangan dengan hak yang dimiliki Penggugat secara sah atas bukti hak danmenurut ketentuan Perundanganundangan.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (KepalaKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (dahulu ) Tipe A2Makassar (sekarang) Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan
LatuharhariNo. 19 Menteng, Jakarta untuk dan atas nama Hukum PhonixCommodities Pvt.Ltd.;3 Memerintahkan Kepada Tergugat (Kepala Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai (dahulu) Tipe A2 Makassar (sekarang ) KepalaKantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya PabeanMakassar) untuk mencabut Surat Keputusan No. S1238/WBC.15/KPP.O1/ 2010, tertanggal 26 Oktober 2010, Hal: Permohonan Reeksportatas gula = yang ditimbun di Gudang JI. Ir.
Oleh karena itu Tergugat memohonkepada Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus terlebih dahulueksepsi kompetensi absolut yang Tergugat ajukan.Bahwa sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam gugatan Penggugattertanggal 13 Januari 2011, bahwa Penggugat pada pokoknyamempermasalahkan mengenai surat Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe A2 Makassar (sekarang Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe Madya Pabean Makassar) Nomor S 1238/WBC.15/KPP.01/2010 tanggal 26 Oktober
danPelayanan Bea dan Cukai (dahulu) Tipe A2 Makassar (sekarang) KepalaKantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya PabeanMakassar) No.
Ltd. ;4 Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai (dahulu) Tipe A2 Makassar (sekarang) Kepala KantorPengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Makassar),untuk menerbitkan Surat Keputusan melakukan Reeksport atas gula milikPhonix Commodities Pvt.Ltd. yang ditimbun di Gudang JI. Ir.
Register : 25-09-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 16-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 269/B/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 4 Nopember 2014 — .;
KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.;
58 — 15
58 — 15
.;KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.;
,keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat danPengacara, beralamat di Jalan Petojo VIY VII Nomor 9 CidengJakarta Pusat 10150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;LAWAN:KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNANKOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, berdudukan diJalan Raya Kembangan Gedung Walikota Jakarta Barat Blok B.Lt.2, Jakarta Barat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :1. SITISUMIYATI,, S.H.; 2.
Register : 20-03-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 64/G/ KI/2020/PTUN.JKT Tanggal 16 Juni 2020 — Penggugat:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Tergugat:
Egi Primayoga
282 — 431
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Tergugat:
Egi Primayoga
282 — 431
M E N G A D I L I
- Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;--------------
- Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Putusan: 005/I/KIP-PS-A/2019 tertanggal 3 Maret 2020 ;--------------------------------------------------------------------
- Memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik ;------------------------------------------
Penggugat:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Tergugat:
Egi PrimayogaDevina,S.I.P. : NIP 198607042014022004Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkedudukan diJI. Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dariSekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)dengan Nomor: SKK/05/SU04/2/2020 tanggal 13 Maret 2020, untuk selanjutnyadisebut sebagai PEMOHON KEBERATAN / dahulu TERMOHON INFORMASI;MELAWANSDR.
Bahwa Pemohon Keberatan (Semula Termohon) dalam keterangan dipersidangan maupun dalam Kesimpulan tertulis pada persidangan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat telah menjelaskan secaralengkap mengenai pihak yang melakukan audit (pengawasan eksternal)terhadap entitas BPJS Kesehatan.
Berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan JaminanSosial, dinyatakan bahwa:1) Pasal 37 ayat (1):BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaantugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporankeuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepadaPresiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30Juni tahun berikutnya.2) Pasal 39:(1) Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara eksternal daninternal.(2) Pengawasan internal
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada PemohonInformasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembagakeuangan lainnya;b.
Pemohon keberatan dalam sengketa a quo telah melakukanpengujian konsekuensi sebagaimana terdapat di dalam bukti T 5 berupaLembar Pengujian Konsekuensi Nomor: KET: 1260/SU/04/2017 tertanggal 7Juli 2017, yang mengkualifisir informasi berupa Laporan Hasil Pengawasan(LHP) dan Kertas Kerja Pengawasan (KKP) dengan mendasarkan padaHalaman 36 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUNJKTketentuan Pasal 17 huruf a, e, , UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;2.
Register : 12-01-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 13-06-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 12 / B / 2016 / PT.TUN.SBY. Tanggal 10 Maret 2016 — BERNARDUS BEDA MORON, S.Si, VS KEPALA BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN di Kupang
62 — 22
62 — 22
BERNARDUS BEDA MORON, S.Si, VS KEPALA BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN di Kupang
Put.12/B/2016.PT.TUN.SBYNama Jabatan : KEPALA BALAI PENGAWASAN OBATDAN MAKANAN di Kupang ; Tempat Kedudukan : = JI.R.A.Kartini Kelurahan Kelapa Lima KotaKupang ;Selanjutnya disebut sebagaiao TERGUGAT / TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :12/Pen/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 1 Februari 2016 tentang PenunjukanMajelis hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; 2.
Register : 23-04-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 05-10-2015
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 01/G/2015/PTUN-BKL Tanggal 17 September 2015 — ADE FERIWAN, SE Melawan
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROPINSI BENGKULU
153 — 65
153 — 65
ADE FERIWAN, SE Melawan KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROPINSI BENGKULU
Parman No. 18 A Kota Bengkulu (depan kantorKEJATI Bengkulu), berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 15 April 2015 ;Untuk selanjutnya disebut sebagai .............0. 0.0.00. eee eee Penggugat;MELAWAN :KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI BENGKULU, berkedudukan di jalan Pembangunan No.14 Kota Bengkulu 5 2+ 22 20 nnn nnn nnn nnn nnn non nen nnn nen neeDalam hal ini memberi kuasa kepada :1. Triyono Haryanto, S.H., M.H.2. M. Muslihuddin, S.H., M.H.3.
Dedi Sudjarwadi, S.H.13.Eny Suryawati, S.H14.Beni Subarjo, S.H15.lrawan Amin Nugroho, S.H16.Yudha Prasetia Bhakti, S.H17.Nasarudin, S.H18.Widya Castrena Budi Dharma, S.HKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 dan Jalan PembangunanNomor 14 Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKK 13/SU04/2/2015 tanggal 11 Mei 2015 jnnnnnneaene nnnUntuk selanjutnya
Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalamFORSTTRELN a, FN mr A ITENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23April 2015, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu pada tanggal 23 April 2015, dalam Register Perkara Nomor01/G/2015/PTUNBKL dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Mei 2015, denganmengemukakan alasanalasan sebagai berikut ;Adapun yang menjadi objek gugatan adalah sebagai berikut : .............Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan
Bahwa, Surat Keputusan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Bengkulu Nomor : SR2136/PW06/5/2014,Tanggal 30 Oktober 2014, Perihal : Laporan hasil Audit dalam rangkaPenghitungan kerugian negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Putusan Perkara Nomor : 01/G/2015 /PTUNBKL halaman 4Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksiKecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, diterbitkan Tergugat termasuksebagai obyek
Bahwa apabila Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR2136/PW06/5/2014, Tanggal 30 Oktober 2014, Perihal : Laporan hasil Auditdalam rangka Penghitungan kerugian negara atas perkara dugaan TindakPidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalansentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada DinasPekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, tidak ditundapelaksanaannya maka perhitungan kerugian negara tersebut
Putus : 21-02-2006 — Upload : 05-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21K/TUN/2002 Tanggal 21 Februari 2006 — FARDI THOMAS DAN ONDIR THOMAS ; KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA ; ERWIN SALIM
63 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
FARDI THOMAS DAN ONDIR THOMAS ; KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA ; ERWIN SALIM
Register : 14-01-2011 — Putus : 11-01-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 7/G.TUN/2011/P.TUN Mks Tanggal 11 Januari 2011 — PENGGUGAT
GAURAV DHAWAN
TERGUGAT
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ( dahulu ) TIPE A2 MAKASSAR ( sekarang ) KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN MAKASSAR
77 — 36
77 — 36
PENGGUGATGAURAV DHAWANTERGUGATKEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ( dahulu ) TIPE A2 MAKASSAR ( sekarang ) KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN MAKASSAR
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI( dahulu ) TIPE A2 MAKASSAR (sekarang )KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEADAN CUKAI TIPE MADYA PABEANberkedudukan di Jalan HattaMakassarMAKASSAR,Nomor 2.>Dalam hal ini diwakili kuasahukumnya masing masing bernama :1.HANA S.J.KARTIKA,SH.LLM ;2. INDRA ADIWIJAYA, SH ;4. SULWAN KOJAR ;6. PRISKILA SURA L.A.SH ;7. ASRSY FEBRIA WARDANI, SH;8. NELY HIDAYATI, SH ;9.
Bahwa sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam gugatanPenggugat tertanggal 13 januari 2011, bahwa Penggugatpada pokoknya mempermasalahkan mengenai surat kepalakantor pengawasan dan peleyanan bea dan cukai Tipe A2Makassar ) sekarang kantor pengawasan dan pelayananBea dan Cukai Tipe Madya pabean Makassar ) Nomor : S1238/WBC.15/KPP.01/2010 tanggal 26 Oktober 2010( selanjutnya disebut objek gugatan cy) ;4.
Putus : 27-07-2011 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/TUN/2010 Tanggal 27 Juli 2011 — DONGBANG DEVELOPMENT, ; DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.,
42 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
DONGBANG DEVELOPMENT, ; DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.,
DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAANDEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.1.,berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot SubrotoKav. 51, Jakarta 12048, yang dalam hal inidiwakili oleh kuasanya : 1. Sunarno, SH.,MH.,pekerjaan Kepala Biro WHukum Depnakertrans, 2.Sahat, SH.,MH., pekerjaan Kabag Penyuluhan danBantuan Hukum, Biro Hukum, Depnakertrans, 3.Parwito, SHigM OT 5 Kabag Hukum dan KLNSetditjen. PPK, Depnakertrans, 4.
,Penggugat menyatakan menolak dan telah Penggugatsampaikan kepada Pengawas' Ketenagakerjaan DirektoratJenderal Pembinaan Pengawasan Ketenaga kerjaanDepartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl, JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta 12048, melaluiSurat No. 030/BR/IV/07 tertanggal 25 April 2007 (BuktiHal. 11 dari 21 hal. Put.
Pengertian Keputusan TUN (Tata UsahaNegara) berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 1986Pasal 1 angka 3 adalah suatu penetapan tertulisyang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negarayang berdasarkan peraturan perundang undangan yangberlaku, yang bersifat konkrit, individual danfinal, yang menimbulkanakibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata.Karena obyek yang menjadi sengketa adalah tentangkeabsahan Penetapan Pengawasan Ketenaga kerjaanPenetapan
Bahwa = Penetapan dari Pegawai Pengawas dariDepartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia (Depnakertrans Rl) Nomor : 95/PPKNK/IV/2007 yang diterbitkan oleh TermohonPeninjauan Kembali a/n Termohon PeninjauanKembali II (Yulianus Rumaketty , dkk), bahwaPenetapan Ulang Pengawasan KetenagakerjaanDepnakertrans RI Nomor : 95/PPKNK/IV/2007 yangditerbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali Hal. 19 dari 21 hal. Put.
No. 28PK/TUN/201020ditetapkan semula tanpa tanggal, akan tetapisetelah Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikanSurat No. 030/BR/IV/07 tertanggal 25 April 2007 danditerima tanggal 26 April 2007, kemudian' sejakditerimanya Surat dari Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 26 April 2007 Pengawasan KetenagakerjaanDepnakertrans RI menyampaikan kembali penetapantersebut yang telah diberi atau dibubuhi tanggalsurat dengan No. 57/PPKNK/IV/2007 tertanggal 26April 2007 +Perihal Klarifikasi Penetapan UlangPengawasan
Register : 03-04-2017 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 98/PDT/2017/PT. MDN Tanggal 16 Juni 2017 — pengawasan yayasan perguruan rakyat pancurbatu,dk x pembina yayasan perguruan rakyat pancurbatu, dk
37 — 34
37 — 34
pengawasan yayasan perguruan rakyat pancurbatu,dk x pembina yayasan perguruan rakyat pancurbatu, dk
Putus : 05-02-2008 — Upload : 25-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 367K/TUN/2005 Tanggal 5 Februari 2008 — KEPALA SUB DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN, DINAS BANGUNAN, PEMERINTAH KOTA SURABAYA ; ANITA
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA SUB DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN, DINAS BANGUNAN, PEMERINTAH KOTA SURABAYA ; ANITA
Register : 09-03-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204 K/TUN/KI/2018 Tanggal 2 Mei 2018 — BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH VS FAKHRUR RAZIE;
139 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH VS FAKHRUR RAZIE;
PUTUSANNomor 204 K/TUN/KI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSIKALIMANTAN TENGAH, tempat kedudukan di Jalan AdonisSamad Nomor 18, Palangka Raya 73111;Dalam hal ini diwakili oleh Syaifudin Tagamal, S.H. dankawankawan, dan Parluhutan Sinaga, S.E., C.A. CfrA.
Bahwa Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak termasuk dalamkategori informasi yang dikecualikan karena proses penyelidikan danHalaman 3 dari 7 halaman.
Putusan Nomor 204 K/TUN/KI/2018ditentukan UndangUndang Komisi Informasi Publik juncto PeraturanPemerintah Nomor 61 tahun 2010 juncto UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tersebut di atas, maka Laporan Hasil Audit BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan NomorSR617/PW15/4/2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak termasukkategori informasi yangg dikecualikan;5.
Register : 26-08-2009 — Putus : 08-12-2009 — Upload : 07-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2009/PTUN-JKT Tanggal 8 Desember 2009 — Yayasan Panti Rahardja;Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
84 — 55
84 — 55
Yayasan Panti Rahardja;Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Dasar GugatanObyek Sengketa dalam Gugatan adalah merupakan keputusanTUNHalaman 3 dari 57 halaman Putusan No. 136/G/2009/PTUN JKT1.Bahwa obyek sengketa di dalam gugatan aquo adalahSurat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Tergugatsebagai badan atau penjabat yang melaksanakan urusanpemerintahan di bidang pengawasan dan penertibanbangunan untuk daerah Provinsi DKI, yakni SK KepalaDinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta No. 88/2009 tertanggal30 Juli 2009 tentang Pencabutan
Peraturan Gubernur Provinsi DKI JakartaNomor 123 Tahun 2009 tentang Organisasi dan TataKerja Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan TIDAKADA SATU KETENTUAN/PASAL YANG MENYATAKAN' BAHWAKEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PENCABUTAN IJIN PENGGUNAANBANGUNAN ADA PADA KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DANPENERTIBAN KOTA ADMINISTRASI C.Q. JAKARTA PUSAT.18.
BAHWA KETENTUAN MENGENAIKEWENANGANPENGGUNAAN BANGUNAN DIMILIKIyang diterbitkanPenataantanggalGubernurdalam7 ~~ TahunPengawasanAdministrasimaka secarakewenangandan Tata Kerja Dinas Pengawasan danUNTUK MELAKUKANOLEHJAKARTA SEHINGGA TERGUGAT DALAM2009DKI JAKARTA.atas, Ijin Menggunakandengan sesuai Keputusandan Pengawasan Bangunan3 Desember 2008 adalahProvinsi DKI Jakartaketentuan pasal 71991 dan bukandan PenertibanJakarta Pusat sehinggahukum hal tersebutGubernur Provinsi DKIKEWENANGAN TERSEBUT SECARAJELAS
Menteng,Jakarta Pusat ; (Foto copy sesuai denganaslinya) ;Halaman 49 dari 57 halaman Putusan No. 136/G/2009/PTUN JKTP 3P 4P5Surat Kepala Suku Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Kota AdministrasiJakarta Pusat Nomor 694/1.785 tanggal 13Juli 2008 serrihal Peringatan PenggunaanBangunan Berubah Fungsi ; (Foto copy sesualidengan aslinya) ;Surat AHP Nomor 141/AHP/JHA BYSDA/VI11/2009 tanggal 14 Agustus 2009perihal Tanggapan terhadap Surat KeputusanKepala Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan Provinsi
Pemberian Izin dimaksud disesuaikan dengan IzinHalaman 67 dari 57 halaman Putusan No. 136/G/2009/PTUN JKTPenggunaan Bangunan sebagai Rumah Sakit yang berakhirpada tanggal 14 Desember 2008 ;Bahwa, kemudian terbit Izin Penggunaan Bangunan Nomor3083/IPB/2008 tanggal 03 Desember 2008 oleh KepalaSuku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan KotaAdministrasi Jakarta Pusat (Bukti P2) ;Bahwa, bukti T17 berupa Surat Pemberitahuan KepalaSuku Dinas Pengawasan kepada Penggugat bahwa akandilaksanakan pemeriksaan
Register : 28-11-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 219/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 16 Desember 2013 — HERU SOKOCO;KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
27 — 16
27 — 16
HERU SOKOCO;KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Hamka No. 1,Larangan Utara, Larangan, KotaTangerang, Banten, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 18 NopemberHalaman 1 dari5 halaman Penetapan Nomor : 219/G/2013/PTUNJKT.2013, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ; =MELAWAN:KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBANBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,berkedudukan di Jalan Prapanca RayaNomor 9, Blok B, Lantai 7, JakartaSelatan, selanjutnya disebut sebagaiTERIGUGAT 9 essctesconst seaman enemaensPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Putus : 30-11-2005 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3550K/PDT/2002 Tanggal 30 Nopember 2005 — Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan di Jakarta cq. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Propinsi Jawa Barat di Bandung; Antonius Mulyadi alias Mulyadi Adi
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan di Jakarta cq. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Propinsi Jawa Barat di Bandung; Antonius Mulyadi alias Mulyadi Adi
Register : 02-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 3/B/2019/PT.TUN.JKT Tanggal 26 Februari 2019 — DKK
Terbanding/Tergugat : PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
36 — 6
Terbanding/Tergugat : PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
36 — 6
DKK
Terbanding/Tergugat : PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Register : 01-09-0201 — Upload : 03-12-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 56/PDT/2018/PT PLK Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah, dkk.
69 — 44
69 — 44
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah, dkk.
Pengawasan intern terhadap perencanaan danpelaksanaan pemanfaatan aset negara/ daerah, d. Pemberiankonsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dantata kelola terhadap instansi/ badan usaha/ badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis, e.
Pengawasan terhadapperencanaan dan pelaksanaan program dan/ atau kegiatan yang dapatmenghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga,audit klaim, audit investigatif terhadap kasuskasus penyimpangan yangberindikasi merugikan keuangan negara/ daerah, audit penghitungankerugian keuangan negara/ daerah, pemberian keterangan ahli, danupaya pencegahan korupsi, f.
Pengoordinasian dan sinergipenyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangannegara/ daerah dan pembangunan nasional bersamasama denganaparat pengawasan intern pemerintah lainnya, g. Pelaksanaan reviu ataslaporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat, h.
Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkanpenugasan Pemerintah sesuai peraturan perundangundangan, j.Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasijabatan fungsional auditor, k. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan,penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistempengendalian intern pemerintah, .
Pembangunan dan pengembangan,serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan ataspenyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/ Lembagadan Pemerintah Daerah, m. Pelaksanaan pengawasan intern terhadappelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP, dan n. Pembinaan danpelayanan adminisirasi umum di bidang perencanaan umum,ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan,kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumahtangga;20.
Register : 24-05-2021 — Putus : 11-06-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PN WATES Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wat Tanggal 11 Juni 2021 — Pemohon:
KHOIRU
Termohon:
Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Yogyakarta
126 — 43
KHOIRU
Termohon:
Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Yogyakarta
126 — 43
Pemohon:
KHOIRU
Termohon:
Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Yogyakarta