Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA;

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 162/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA, beralamat diGedung Sampoerna Strategic Square, South Tower Lantai317, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 4546, KaretSemanggi, Jakarta Selatan, diwakili oleh Colin Peter Startupdan Apriliani T.

amarPUT089033.16/2011/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur KEP1868/WP4J.06/2014 13November 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangJenderal Pajak Nomor tanggalBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2011 Nomor 00308/207/11/073/13 tanggal 5 September 2013, atasnama: PT Asuransi Jiwa

Putusan Nomor 162/B/PK/Pjk/2019biaya pemeliharaan polis termasuk di dalamnya biaya pengelolaaninvestasi dari polis asuransi jiwa unit link di jJasa asuransi bukanmerupakan bagian dari polis asuransi dari asuransi jiwa yang terutangPPN dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karenatelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga UndangUndang

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M.

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

/PJK/2016Produk Unit Link adalah produk asuransi jiwa yang memenuhi kriteria sebagaiberikuta.

disebutkan bahwausaha asuransi jiwa merupakan suatu sistem proteksi menghadapi risikokeuangan atas hidup atau meninggalnya seseorang dimana premi merupakanpendapatan perusahaan asuransi, disamping hasil investasi yang takterpisahkan dari usaha asuransi jiwa.

Berdasarkan Keputusan Ketua BapepamLK, menyatakan bahwaProduk Unit Link adalah produk asuransi jiwa.

Produk asuransi jiwa unit link yang dimiliki oleh Pemohon PeninjauanKembali telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu BapepamLK) sebagai produk asuransi jiwa.

Polis asuransi jiwa unit link tersebut memberikan manfaatpertanggungan dan manfaat nilai polis (bila ada) yang merupakan satukesatuan yang tidakdapat dipisahkan pada polis asuransi jiwa unit link. Berdasarkan butir (5) huruf (a) poin (4) Keputusan Ketua BapepamLKmewajibkan perusahaan asuransi jiwa untuk memuat secara transparaninformasi rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada pemegangpolis antara lain terdiri dari biaya akuisisi, biaya pengelolaan dan biayamortalita.

ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA dinyatakan PAILIT dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 27/Pdt.sus/PKPU/2015/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA (Dalam Pailit) >< PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA, Dkk.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA;

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 158/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA, beralamat diGedung Sampoerna Strategic Square, South Tower Lt. 3 17 Jalan Jend. Sudirman Kav. 45 46, Karet Semanggi,Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Colin Peter Startup danApriliani T.

Putusan Nomor 158/B/PK/Pjk/201914 November 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2011 Nomor 00313/207/11/073/13 tanggal 5 September 2013, atas namaPT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, NPWP 01.382.515.3073.000,beralamat di: Gedung Sampoerna Strategic Square, South Tower Lt. 3 17Jalan Jend.

Putusan Nomor 158/B/PK/Pjk/2019menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu biayapemeliharaan polis termasuk di dalamnya biaya pengelolaan investasidari polis asuransi jiwa unit link di jasa asuransi bukan merupakanbagian dari polis asuransi dari asuransi jiwa yang terutang PPN dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Putusan Nomor 1282/B/PK/PJK/2016dasarnya Produk Unit link adalah produk asuransi jiwa yangmengandung pertanggungan risiko kematian alami untuk memberikanmanfaat proteksi jiwa bagi pemegang polis atau orang yangdipertanggungkan;bahwa pendapat Pemohon Banding ini diperkuat oleh Terbandingsendiri melalui Surat Nomor S492/PJ.031/2009 ("S492") tanggal 18Mei 2009 sebagai Jawaban Terbanding atas Surat Ketua UmumAsosiasi Asuransi Jiwa Indonesia tanggal 15 Oktober 2008 dan TindakLanjut Pertemuan yang Membahas

Putusan Nomor 1282/B/PK/PJK/2016asuransi jiwa.

Selain itu juga, seperti yangsudah kami sampaikan sebelumnya, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) yang merupakan perusahaan asuransi jiwatidak diijinkan untuk melakukan kegiatan usaha seperti yang dilakukanoleh perusahaan jasa keuangan lainnya, seperti perusahaan manajerinvestasi.Produk asuransi jiwa unit link yang dimiliki oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) adalah Produk Asuransi Jiwa;Produk asuransi jiwa unit link adalah merupakan produk asuransi jiwakarena:

Berdasarkan Keputusan Ketua BapepamLK, menyatakan bahwaProduk Unit link adalah produk asuransi jiwa.

Produk asuransi jiwa unit link yang dimiliki oleh Pemohon PeninjauanKembali telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu BapepamLK) sebagai produk asuransi jiwa. Polis asuransi jiwa unit link yang merupakan perjanjian antaraPemohon Peninjauan Kembali sebagai penanggung dengan nasabahHalaman 23 dari 29 halaman. Putusan Nomor 1282/B/PK/PJK/2016sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung memuat pengalihanrisiko dari Pemegang Polis dan/atau.

ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3028/PJ/2019, tanggal 11 Juli 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ASURANSI JIWA

Putusan Nomor 2668 B/PK/Pjk/20203. 2.3. 3.3. 4.Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1872/WPJ.06/2014 tanggal 13 November 2014,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor0001 1/206/11/073/13 tanggal 5 September 2013, atas nama PTAsuransi Jiwa Manulife Indonesia, NPWP 01.382.515.3073.000,alamat Gedung Sampoerna Strategic Square, South Tower Lt. 317, Jalan Jend.

Sudirman Kav. 4546, Karet Semanggi, SetiabudiJakarta Pusat terkait sengketa a quo, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 #Nomor0001 1/206/11/073/13 tanggal 5 September 2013, atas nama PTAsuransi Jiwa Manulife Indonesia, NPWP 01.382.515.3073.000,alamat Gedung Sampoerna Strategic Square, South Tower

melakukan koreksi fiskal ataspendapatan investasi yang telah dibiayakan dalam akun cadangan(increase in liabilities for future policy benefits) atau dalam perpajakanyang sehat maka pembentukan cadangan biaya yang tidak sesuaidengan prinsip perpajakan di Indonesia dan secara eque/brium harusdilakukan penyesuaian fiskal pada saat dilakukan perhitungan PPh dansifat dasarnya in casu memiliki resiko sangat tinggi terjadi penurunankemampuan ekonomis, termasuk didalamnya usaha jasa pertanggunganAsuransi jiwa

Di samping itu, dana unit link yang diperoleh perusahanAsuransi jiwa, yang akan ditempatkan dala portfolio investasi yangmenghasilkan penghasilan yang bersifat final yang selurunnya akandiserahkan kembali kepada para pemegang polis.

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1606/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA, beralamat diGedung Sampoerna Strategic Square, South Tower Lantai317 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 4546, KaretSemanggi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Colin PeterStartup dan Apriliani T.

Siregar, jabatan masingmasingDirektur pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh = Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3222/P J/2018, tanggal 16 Juli 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca

Menimbang, bahwa amarPUT089043.16/2011/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMenyatakan menolak banding Pemohon BandingKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1871/WPJ.06/2014, tanggal13 November 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangterhadapBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2011 Nomor 00318/207/11/073/13, tanggal 5 September 2013,PT Jiwa

Putusan Nomor 1606/B/PK/Pjk/2019biaya pemeliharaan polis termasuk di dalamnya biaya pengelolaaninvestasi dari polis asuransi jiwa unit link di jJasa asuransi bukanmerupakan bagian dari polis asuransi dari asuransi jiwa yang terutangPajak Pertambahan Nilai dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H.M.

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

/PJK/2016Produk Unit Link adalah produk asuransi jiwa yang memenuhi kriteria sebagaiberikuta.

disebutkan bahwausaha asuransi jiwa merupakan suatu sistem proteksi menghadapi risikokeuangan atas hidup atau meninggalnya seseorang dimana premi merupakanpendapatan perusahaan asuransi, disamping hasil investasi yang takterpisahkan dari usaha asuransi jiwa.

Berdasarkan Keputusan Ketua BapepamLK, menyatakan bahwaProduk Unit Link adalah produk asuransi jiwa.

Produk asuransi jiwa unit link yang dimiliki oleh Pemohon PeninjauanKembali telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu BapepamLK) sebagai produk asuransi jiwa.

Polis asuransi jiwa unit link tersebut memberikan manfaatpertanggungan dan manfaat nilai polis (bila ada) yang merupakan satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada polis asuransi jiwa unit link. Berdasarkan butir (5) huruf (a) poin (4) Keputusan Ketua BapepamLKmewajibkan perusahaan asuransi jiwa untuk memuat secara transparaninformasi rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada pemegangpolis antara lain terdiri dari biaya akuisisi, biaya pengelolaan dan biayamortalita.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA;

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 160/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA, beralamat diGedung Sampoerna Strategic Square, South Tower Lt. 3 17 Jalan Jend. Sudirman Kav. 45 46, Karet Semanggi,Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Colin Peter Startup danApriliani T.

Putusan Nomor 160/B/PK/Pjk/2019Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1870/WPJ.06/2014 tanggal13 November 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2011 Nomor 00316/207/11/073/13 tanggal 5 September 2013,atas nama PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, NPWP:01.382.515.3073.000, beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Square,South Tower Lt. 3 17 Jalan Jend.

Putusan Nomor 160/B/PK/Pjk/2019dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi telah diperiksa, diputusdan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehinggaMajelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu biayapemeliharaan polis termasuk di dalamnya biaya pengelolaan investasidari polis asuransi jiwa unit link di jasa asuransi bukan merupakanbagian dari polis

asuransi dari asuransi jiwa yang terutang PPN danoleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjuncto Pasal 4A ayat (3) huruf e UdangUndang Pajak PertambahanNilai:.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ASURANSI JIWA KRESNA tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BDG., tanggal 27 Agustus 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

PT ASURANSI JIWA KRESNA VS SAKTI ARITONANG, DK

PUTUSANNomor 1163 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT ASURANSI JIWA KRESNA, diwakili oleh KurniadiSastrawinata, selaku Direktur Utama, berkedudukan di 18Parch Place SCBD Tower C Lantai 3, Jalan Jenderal SudirmanKav. 5253, Jakarta Selatan12190, dalam hal ini memberikuasa kepada Fadjar Rachmat S, Legal Manager PT.

KURNIADI SASTRAWINATA, selaku Direktur PTAsuransi Jiwa Kresna, bertempat tinggal di Jalan TamanSari Raya Nomor 56 S$ RT.012/RW.004, Kelurahan TamanSari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta11 150:2. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Gedung SoemitroDjojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 24,Jakarta10710;Para Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 17 dari 9 hal.

Asuransi Jiwa Kresna di 18 Parch Place SCBD,Tower C Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5253, Jakarta 12190,Indonesia;7. Menyatakan Turut Tergugat tidak cakap menjadi Direktur Tergugatkarena itu tidak layak untuk di contoh atau ditiru;8. Memerintahkan Turut Tergugat II agar Turut Tergugat selaku DirekturTergugat dapat ditinjau kembali atau diganti;9.

Sehingga Penggugat hanya mendapatkanhakhak Penggugat karena pensiun sejumlah Rp68.425.000,00 (enampuluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandungdalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PTASURANSI JIWA KRESNA tersebut harus ditolak:Menimbang, bahwa oleh karena

NADIAR vs ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912,

Inkopol Jalan Singaraja BlokE 1 No. 2 Rt. 09/05, Kranji, Bekasi,Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;melawan:ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912,berkedudukan di Wisma Bumiputera Lt. 21, Jalan JenderalSudirman Kav.75, Jakarta Selatan,Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;dan:1. SABAR, bertempat tinggal di Komp. Inkopol JalanSingaraja Blok E 1 No. 2 Rt. 09/05, Kranji, Bekasi,2.

Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidangAsuransi yang didirikan menurut Hukum Negara RepublikIndonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sidang LuarBiasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa BersamaHal. 1 dari 10 hal. Put. No.2842 K/Pdt/2012Bumiputera 1912 Nomor : 70 tanggal 30 Mei 2008 dihadapanNotaris, Agus Madjid, SH., di Jakarta (Bukti P1);2.

ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA;

ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA, beralamat diGedung Sampoerna Strategic Square, South Tower Lantai 317, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45 46, Karet,Semanggi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Apriliani T.Siregar, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta :Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan

Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, NPWP: 01.382.515.3073.000,beralamat di: Gedung Sampoerna Strategic Square, South Tower Lt. 3 17Jalan Jend. Sudirman Kav. 45 46, Karet Semanggi, Jakarta Selatan:diberitahukanMenimbang, bahwa sesudah putusan terakhir iniHalaman 2 dari 7 halaman.

Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi telahdiperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalin pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casubiaya pemeliharaan polis termasuk di dalamnya biaya pengelolaaninvestasi dari polis asuransi jiwa

unit link di jasa asuransi bukanmerupakan bagian dari polis asuransi dari asuransi jiwa yang terutangHalaman 4 dari 7 halaman.

ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.M., Hary Djatmiko,S.H., M.S dan Dr. H.

ASURANSI JIWA EKA LIFE PUSAT,VS. NY. ROSITA

ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE;

ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE, tempat kedudukan Gedung SequisCentre Lt.6 d/h S Widjojo, Jl. Jend.

Putusan Nomor 377/B/ PK/PJK/2014Put.36249/PP/M.1/12/2012, Tanggal 25 Januari 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP220/PJ/2010 tanggal 10 Mei 2010mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Nomor: 00012/203/07/062/09 tanggal 16 Maret 2009Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 atas nama PT.Asuransi Jiwa Sequis Life, NPWP

Asuransi Jiwa Sequis Life, NPWP: 01.390.922.1062.000, alamat Gedung Sequis Center, Lt. 6 D/H S Widjojo, Jl. Jend.Sudirman No. 71, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tidakmemperhatikan atau) mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusanyang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yangberlaku di Indonesia.4.

paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undangundang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan sebagai berikut :Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggalfaksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggalpada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.36249/PP/M.1/12/2012 tanggal 25 Januari 2012, atas nama : PT.Asuransi Jiwa

Asuransi Jiwa Sequis Life, NPWP: 01.390.922.1062.000,alamat Gedung Sequis Center, Lt. 6 D/H S Widjojo, JI. Jend. SudirmanNo. 71, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehinggaperhitungan PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2007 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagaimana tersebut diatas, adalah tidak benar sama sekali serta telah nyatanyatabertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku.Vil.

ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 >< Drs.H.SUPARWANTO, MBA CS

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

yang merupakan satu kesatuan di dalam Produk Unit Link olehPerusahaan asuransi jiwa tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai;4.

Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) adalah merupakan perusahaanasuransi jiwa dan tidak memberikan jasa pengelolaan investasiBahwa Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) adalah perusahaanasuransi jiwa yang menyediakan jasa asuransi jiwa sebagaimana yangdimaksud oleh UndangUndang Usaha Perasuransian dan ditegaskan olehketentuan perundangundangan perpajakan, bahwa jasa asuransi atau jasadi bidang asuransi adalah jasa yang tidak dikenakan PPN sesuai Pasal 4Aayat 3 huruf e UU PPN.Bahwa Pemohon PK (dahulu

Produk asuransi jiwa unit link yang dimiliki oleh Pemohon PK (dahuluPemohon Banding) adalah Produk Asuransi JiwaProduk asuransi jiwa unit link adalah merupakan produk asuransi jiwakarena: Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan No.104/BL/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentangProduk Unit Link (Keputusan Ketua BapepamLK) menyatakan bahwaProduk Unit Link adalah produk asuransi jiwa.

Produk asuransi jiwa unit link yang dimiliki oleh Wajib Pajak telahterdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu BapepamLK) sebagaiproduk asuransi jiwa.

Polis asuransi jiwa unit link tersebut memberikan manfaat pertanggungandan manfaat nilai polis (bila ada) yang merupakan satu kesatuan yangtidak dapat dipisahkan pada polis asuransi jiwa unit link.

Asuransi Jiwa Starinvestama Diwakili Oleh : PT. Asuransi Jiwa Starinvestama
Terbanding/Penggugat : PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 240/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Januari 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 VS Drs. SUTEKAD, M.M

PUTUSANNomor 897 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA $1912,berkedudukan di Gedung Wisma Bumiputera lantai 1721,Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 75, Jakarta Selatan yangdiwakili olen Sutikno Widodo Sjarif, selaku Direktur Utamadan Yusuf Budi Baik, selaku Direktur Bisnis dan Pemasaran,dalam

yang diderita oleh PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi dan siapa saja yang harus bertanggungjawabatas kerugian tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harusmengajukan gugatan perdata di pengadilan negeni;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi ASURANSI JIWA

SUKU JIWA INDAH, dk

SUTEKAD, MM >< ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912

Gedung Wisma Bumiputeralantai 17 21 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 75, yangdiwakili oleh Sriyanto Muntasram selaku WakilKoordinator Pengelola Statuter Asuransi Jiwa BersamaBumiputera 1912 dalam perkara ini memberikan Kuasakepada Siti Arum Adinindyah, S.H., M.H., AAAIJ., JefryRasyid, SH., CLA, Med.

Asuransi Jiwa Bumiputera karena terdapatpegawai yang masih dalam proses audit dan klarifikasi, danPutusan No.240/Pdt.

Asuransi Jiwa Bumiputera nomor 124/PS/IX/2017 tertanggal 20September 2017 perihal Tindak Lanjut Penyimpangan Premi Anuitas diKantor Pemasaran Regional Jakarta II, diberi tanda T43 ;Foto copy Surat Pengelola Statuter kepada Agency Director Jakarta IIPT.

Bumiputera dan PerjanjianBersama Pengakhiran Hubungan Kerja intinya bahwa Penggugat sebagaipegwai perusahaan Asuransi Jiwa Bersama 1912 yang ikut pindah(migrasi) d PT.

Asuransi Jiwa Bersama (AJB), berhak mendapatkan HakPutusan No.240/Pdt.