Eurocapital Peregrine Securities;Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)

PutusanNo.115/G/2010/PTUN.JKT.KETUAtertanggal 12 Agustus 2010, selanjutnyadisebut SeDagal, ramenceceeceaeeeseeteteeeeereeeeeeesPENGGUGAT ; LAWAN :BADAN PENGAWASAN PASAR MODAL DANLEMBAGAKEUANGAN (BAPEPANLK)., berkedudukan di Gedung BaruPengadilanDepartemen Keuangan R.I, No. 14, JalanLapangan Banteng Timur Raya, Jakarta Pusat10710, dengan ini memberi kuasa kepada DudiKarnela., Khoirul Muttagien., SabarWahyono., Iskandarsyah., Endan Sujati.,Tri Herdianto., Akmal = Sukrizal., PujoDamaryono., R.

Penggugat:
ISKANDAR HADIPRIATNA
Tergugat:
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai

Risalah Lelang No. 189/01/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang telahditerbitkan oleh Pejabat Lelang sebagai tindak lanjut Suratpermohonan lelang berikut lampiran kelengkapan administrasilelang oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh, yaitu:1) Surat Nomor S245/WBC.01/KPP.MP.02/2017 PerihalPermintaan Pelaksanaan Lelang Kedua terhadap Barang yangMenjadi Milik Negara (BMN) pada Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh Tanggal 28November 2017;Halaman 19 dari 49 HalamanPerkara Nomor: 24

/G/2019/PTUN.BNA2) Nota Dinas Nomor 95/WBC.01/KPP.MP/2019 PerihalPenegasan Kembali atas Permintaan Pelaksanaan LelangKedua Terhadap Barang yang Menjadi Milik Negara (BMN)pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMPC Banda Aceh Sesuai dengan Surat Nomor: S245/WBC.01/KPP.MP.02/2017 Tanggal 16 April 2019;Bahwa objek gugatan Penggugat bukanlah objek Tata UsahaNegara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Acehtidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;Bahwa objek gugatan Penggugat

Perry C Parluhutan sebagaiHalaman 27 dari 49 HalamanPerkara Nomor: 24/G/2019/PTUN.BNApemenang lelang atas 30 unit mobil (Lot 2) yang menurut Penggugatbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah lelang tersebut dilaksanakanatas permohonan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan BeaCukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh guna melaksanakan SuratPersetujuan Menteri Keuangan No.

Dan Pelayanan Beadan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, yang menyerahkanbarang terhadap pemenang lelang atau statusnya sebagai penjual, sehinggaberdasarkan keterangan tersebut, maka Majelis Hakim menyampaikankepada Penggugat, dikarenakan yang menerbitkan objek sengketa bukanlahyang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya namun Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, sedangkanKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe MadyaPabean C Banda Aceh

Apabila lelangtersebut tidak dibatalkan, maka Penggugat akan melakukan upaya hukumdengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Banda Aceh (videData awal/Surat Keberatan Penggugat);Menimbang, bahwa dapat diketahui dari Surat keberatan yangditujukan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe Madya Pabean C Banda Aceh di Banda Aceh apabila dihubungkandengan terbitnya objek sengketa serta subjek dalam gugatan Penggugatsetelah diperbaiki, maka dapat diketahui keberatan tersebut

SAMSUL HUDI melawan KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG

dan Pelayanan Bea dan Cukai TipeMadya Cukai Malang Nomor : KEP4165/WBC.11/KPP.MC.01/2011 tanggal01 Desember 2011 Tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas namaSurat Keputusan Kepala kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TipeMadya Cukai Malang Nomor : 2623/WBC.11/KPP.MC.01/2012 tanggal 03Agustus 2012 Tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk MerekBaru atas nama PR.

Surat Keputusan Kepala kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe Madya Cukai Malang Nomor : KEP4165/WBC.11/KPP.MC.01/2011tanggal 01 Desember 2011 Tentang Penetapan Tarif Cukai HasilTembakau atas nama SUMBER AGUNG, PR.;2.2. Surat Keputusan Kepala kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe Madya Cukai Malang Nomor : 2623/WBC.11/KPP.MC.01/2012tanggal 03 Agustus 2012 Tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakauuntuk Merek Baru atas nama PR.

Surat Keputusan Kepala kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe Madya Cukai Malang Nomor : KEP4165/WBC.11/KPP.MC.01/2011tanggal O01 Desember 2011 Tentang Penetapan Tarif Cukai HasilTembakau atas nama SUMBER AGUNG, PR.;=3.2. Surat ...163.2. Surat Keputusan Kepala kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe Madya Cukai Malang Nomor : 2623/WBC.11/KPP.MC.01/2012tanggal 03 Agustus 2012 Tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakauuntuk Merek Baru atas nama PR.

SUMBER AGUNG:;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan KepalaKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malangsesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PMK No. 190/PMK.011/2010sebagai pengganti Surat Keputusan yang dijadikan obyek sengketa;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menyediakan pita cukai sesuai dengan SuratKeputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TipeMadya Cukai Malang Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang diterbitkansebagai

Bukti P3 =: Fotokopi sesuai dengan Asli, Nomor Pokok Pengusaha BarangKena Cukai (NPPBKC) 0706.1.3.0692 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TipeMadya ...z24.

DHARIKSA APROBAJA VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KALIMANTAN BARAT;

;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai NegeriSipil (PNS)pada Badan Pengawasan Keuangan' danHalaman 1 dari 71 Halaman.

Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas danfungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitaskeuangan negara, dan;b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP;Menurut Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;(1)Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47ayat(2) huruf a dilakukan oleh Aparat Pengawasan InternPemerintah;Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan internmelalui:a. Audit;b. Review;c. Evaluasi;d. Pemantauan;e.

Kegiatan pengawasan lainnya;Menurut Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008:Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:a.b.CG.d.BPKP;Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secarafungsional melaksanakan pengawasan intern;Inspektorat Propinsi;Inspektorat Kabupaten/Kota;Menurut Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;(1)(2)Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparatpengawasan intern pemerintah, disusun standar

Yang dimaksud dengan standar audit adalah kriteria atauukuran mutu untuk melakukan kegiatan audit yang wajibdipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;2.

Putusan Nomor 197 K/TUN/2017Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan InternPemerintahan khususnya: 1100.

Kasdu, DKK;Kepala Suku Dinas Penataan Dan Pengawasan Bangunan Kotamadya Jakarta Pusat

Mampang Prapatan RayaNo. 17 IJ Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2010, selanjutnyadisebut PARAPENGGUGAT; MELAWANKEPALA SUKU DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN KOTAMADYAJAKARTAPUSAT; Berkedudukan di Jalan Tanah Abang Blok B Lt. 1,Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasakepada :1. JOKO PUJIYANTO,S. H.j eee re ree ce ee eee eee eee ee eeeHalaman 9 dari 25 halaman Putusan No. 107/G/20 10/PTUNJKT102. M RASID, S. H ;3. JOHAN ARIFIN,S.

MENTERI DALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA BADANPENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIKINDONESIA DI JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR BADANPENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI ACEH vs BACKHTIAR SYARBINI

KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembalidihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauankembali ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang

KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGANDAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon KasasiHalaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 870 PK/Pdt/2017I/Tergugat V/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlahRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 oleh H.

ROZALI DJAFRI VS BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI BENGKUIUdiwakili oleh Bram Brahmana, Ak., M.Acc selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

., dan kawankawan Para Advokat pada Azi Ali Tjasa,Sohari & Partners, beralamat di Jalan Semarak Nomor 1 RT 17,Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, KotaBengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari2018;Pemohon Kasasi;LawanBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANREPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ. BADAN PENGAWASANKEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILANPROPINS!

,M.Acc selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, dalam halini memberi kuasa kepada Syaifudin Tagamal, S.H., dan kawankawan, Para Pegawai pada BPKP (Badan Pengawasan KeuanganDan Pembangunan), beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakartadan Jalan Pembangunan Nomor 14, Kota Bengkulu, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2017;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan

Nomor 1925 K/Pdt/2018Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan perbuatan melawanhukum;Menyatakan menurut hukum Laporan Hasil Audit dari Tergugat Nomor SR0516/PW06/5/2015 tanggal 23 Desember 2015 batal demi hukum dengansegala akibat hukumnya;Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugatsebesar Rp7.334.290.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta duaratus

Menyatakan Tergugat/Terbanding Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukanperbuatan melawan hukum;3. Menyatakan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara(LHAPKKN) dari Tergugat/Terbanding No.SR0516/PW06/5/2015 tanggal 23Desember 2015 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;4.

UDAR PRISTONO, M.T;DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI,

PENGGUGAT ;Melawan :DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI, berkedudukan di JalanPramuka Nomor 33, Jakarta Timur. 13120. Dengan ini memberiKuasa kepada Triyono Haryono, SH.,MH, M. Muslihuddin,SH.,MH, Irham, Ak.,CFE, Rahmat Syaban N.Y, SH.,MH,Mufti Marga Santoso, SH, Subroto, AK.,CFE.,DfrA,CA, HotmaMaya Marbun, SH, Yani Nurapriyani Mulyani, SH.,MH, TriEndang Mudiastuti, SH.,MSi, Dedi Sudjarwadi, SH, EnySuryawati, SH.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP ;Bahwa, TERGUGAT menjadi Pejabat TUN berdasarkan KeputusanPresiden Nomor 103 adalah Badan Tata Usaha Negara dibentuk olehpasal 34 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 103 Tahun2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I LembagaPemerintah Non Departemen yang berbunyi : BPKP terdiri dari : Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosialdan Keamanan; Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas; Deputi

Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;Deputi Bidang Akuntan Negara; Deputi Bidang Investigasi; Bahwa, TERGUGAT dengan jabatan Kepala c/q Deputi BidangInvestigasi pada Lembaga Pemerintah Non Departemen yangmelaksanakan urusan pemerintahan; Bahwa, Tim Audit yang membuat Lampiran objek sengketaLHPKKN adalah pegawai BPKP dan melaksanakan penghitunganberdasarkan Surat Tugas Direktur Investigasi Instansi PemerintahNomor : ST232/D601/2014, tanggal 25 September 2014, denganSurat Pengantar Deputi

Pengawasan Pengadaan Armada BusBusway dan Bus sedang (Medium) Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta tertanggal 7 Januari 2013;b Bahwa, kekeliruaan TERGUGAT dalam memaknai swakelola antaraDinas Perhubungan dengan BPPT harus dilakukan melalui pelelangan;c Bahwa, pembentukan Tim Teknis, Tim Pengendali Teknis, dan TimPendamping Pengendali Teknis merupakan Peraturan Gubernur dan olehTERGUGAT peraturan tersebut telah diabaikan; d Bahwa, audit kerugian keuangan Negara oleh TERGUGAT dilakukansetelah BPK

Menyatakan batal Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (Tergugat) Nomor: SR-71/PW14/5/2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010, tanggal 10 Maret 2014;3.

Memerintahkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (Tergugat) untuk mencabut Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor SR-71/PW14/5/2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010, tanggal 10 Maret 2014;4.

HARI LIEWARNATA MELAWAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PARA PENGGUGAT;KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSIKALIMANTAN BARAT, bertempat kedudukan di JalanJend. A Yani Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa1.. M.Muslihuddin, SH, MH/NIP 19740710 199903 1 001Sugiharto, SE, Ak, CfrA, CA/NIP 19611216 198302 1. Hasoloan Manalu, SE/NIP 19691230 199803 1 001Rahmat Syaban N. Y, SH,MH/NIP 19730913 199803Wahyu Wibawa, SH, Msi/NIP 19740412 199903 1 001Mufti Marga Santoso, SH/NIP 19721012 1999031 18.

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secarafungsional melaksanakan pengawasan intern;c. Inspektorat Provinsi; dan d. Inspektorat Kabupaten/kKota.

Bahwa sesuai Pasal 49, Ayat (1) PP Nomor 60 Tahun2008 tersebut diatas maka BPKP adalah AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP).Bahwa Pasal 53 PP Nomor 60 Tahun 2008menyebutkan:.(1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakanaparat pengawasan intern pemerintah, disusunstandar audit. (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalamPasal 51 ayat (1) wajib melaksanakan auditHal. 17 dari 212 halaman Putusan Perkara No. 12/G/2015/PTUNPTK14.1.4sesuai dengan standar audit sebagaimanadimaksud pada ayat

Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat,Nomor SR71/PW14/5/2014 tanggal 10 Maret 2014, Perihal :Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Penyimpangan pada PekerjaanPembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi JangkangKompleks Kabupaten Sanggau Tahun AnggaranDALAM PENUNDAAN (SCHOORSING):1.Menerima permohonan PARA PENGGUGAT untuk menundapelaksanaan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi

Memerintahkan TERGUGAT mencabut Surat Kepala PerwakilanBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Kalimantan Barat, Nomor : SR71/PW14/5/2014 tanggal 10Hal. 43 dari 212 halaman Putusan Perkara No.12/G/2015/PTUNPTKMaret 2014, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan padaPekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi JangkangKompleks Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010.4.

Wong Ivonne Emmy;Kepala Suku Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Barat

(Fotocopy sesuai dengan asli);: Segel Nomor: 1027/SP/JB/11, tanggal 27122011, yang dikeluarkan olehKepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan KotaAdministrasi Jakarta Barat di lokasi Jl. Mangga Besar V No.55, RT.001,RW.05, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, KotaAdministrasi Jakarta Barat.

(Fotocopy sesuai dengan asli);Surat Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan KotaAdministrasi Jakarta Barat kepada Penggugat, Nomor : 1923/1.785.,tanggal 25 Oktober 2011, Hal Peninjauan Bangunan. (Fotocopy dari fotocopy);Berita Acara Survey dari Kepala Suku Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Barat dari HasilPemeriksaan Pengawasan Pelaksanaan Bangunan, tanggal 26 OktoberHal 21 dari 31 hal, Putusan No.01/G/2012/PTUNJKT2011. (Fotocopy dari fotocopy);7.

Bukti T7 : Surat Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan KotaAdministrasi Jakarta Barat kepada Kepala Suku Dinas Pengawasandan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Barat kepadaPenggugat, Nomor : 051/1.785., tanggal 26 Oktober 2011, HalLaporan Survey Lapangan. (Fotocopy darifotocopy );8.

BuktiT8 : Surat Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan KotaAdministrasi Jakarta Barat kepada Kepala Suku Dinas Pengawasandan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Barat kepadaPenggugat, Nomor : 060/1.785., tanggal 28 Oktober 2011, HalLaporan Survey Lapangan.

Mangga Besar,Kec.Taman Sari, Kota Administrasi JakartaBarat (Bukti Surat T5); Hal 27 dari 31 hal, Putusan No.01/G/2012/PTUNJKT Bahwa, berdasarkan Surat Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan Bangunan SDPPBJakartaBarat, Nomor: 051/1.785, tanggal 26 Oktober 2011, yang ditujukan kepadaKepala Suku Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Kota AdministrasiJakartaBarat, telah dilaksanakan Survey Lapangan pada tanggal 26 Oktober 2011,dengan hasil Pemeriksaan bahwa, bangunan milik Penggugat tidak sesuai dengan

.;KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.;

PENGGUGAT/PEMBANDING $: MELAWANKEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT, TempatKedudukan di Jalan A. Yani Pontianak ;Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada : 1. Triyono Haryanto, S.H., M.H. NIP. 19591002 198201 1 0012. M. Muslihuddin, S.H., M.H. NIP. 19740710 199903 1 OO13. Nasrul Wathon, Ak, M.Si.,CFE, CFr. A. NIP. 19670706 198803 1 0014. Hasoloan Manalu, S.E. NIP. 19691230 199803 1 O015. Rahmat Syaban N.Y, S.H., M.H.

NIP. 19861128 201012 1 O01Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berkantor diJalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 dan Jalan Jenderal Ahmad YaniPontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK17/SU04/2/2014tertanggal 17 April 2014, Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT /TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; Telah membaca : 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

ZAERON UL ANSOR vs KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Jerry V.Hutabarat & Rekan, beralamat di Jalan Gunung Sahari Nomor 57 CD, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2014;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Pengggugat;melawan:KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBANBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, berkedudukandi Gedung Walikota Jakarta Barat, Blok B Lt. 2, Jalan Raya Kembangan, JakartaBarat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Siti Sumiyati, SH., 2.

Bahwa didalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2006tentang Pelimpahan Wewenang Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dariGubernur Kepada Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi, Camat dan Lurah padaPasal 20 huruf b disebutkan "Wewenang Walikotamadya/Bupati KabupatenAdministrasi dibidang Penataan dan Pengawasan Bangunan adalahmenandatangani Surat Perintah Bongkar terhadap kegiatan: a.

Seksi Peneriban untuk ditandatangani oleh Kepala SukuDinas Pengawasan pembangunan Kota/Walikotamadya" dan pada ayat "(5) SPByang ditandatangi oleh Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini terhadap kegiatan membangun tanpaizin yang belum dihuni dan tidak dalam sengketa,tidak termasuk bangunan Pemerintah atau bangunan sosial ibadah ........ "5Bahwa demikian juga didalam Pasal 18 ayat (6) Keputusan Gubernur KepalaDaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1068

Tahun 1997 tentang PetunjukPelaksanaan Penertiban Kegiatan Membangun dan Menggunakan Bangunan diDaerah Khusus Ibukota Jakarta, disebutkan "(6) SPB yang ditandatanganiWalikotamadya setelah diparaf oleh Kepala Suku Dinas Pengawasan PembangunanKota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini terhadap kegiatan: b.Membangun tanpa izin dan sudah dihuni";Bahwa seharusnya ketika tahap kegiatan pembangunan dikerjakan, TermohonKasasi/Pembanding/Tergugat menegur Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugatdengan

Pembangunan (SP4)sebagaimana disebutkan pada Pasal 16 ayat (1) Keputusan Gubernur KepalaDaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1068 Tahun 1997 tentang PetunjukPelaksanaan Penertiban Kegiatan Membangun dan Menggunakan Bangunan DiDaerah KhususIbukota Jakarta "(1) terhadap kegiatan membangun tanpa izin mulai daritahap persiapan sampai dengan tahap sebelum pondasi dikenakan SP4 sedinimungkin" dan pada ayat (4) disebutkan "(4) SP4 dipersiapkan oleh Seksi PPKKecamatan dan ditandatangani Kepala Suku Dinas Pengawasan

Pembanding/Penggugat : JAROT BUDI PRABOWO
Terbanding/Tergugat : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP

., keduanya warga negara Indonesia, pekerjaanadvokat/penasehat hukum pada Lembaga Konsultasidan Bantuan Hukum KORPRI Nasional (LKBHKORPRI), beralamat di Komplek Duta Merlin Blok C33, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANMELAWANKEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP), berkedudukan di Jalan Pramuka No.33,Jakarta Pusat12120, dalam perkara ini telah memberikKuasa Ke Pada; 2 0220222 e nn en nn

No. 212/B/2019/PT.TUN.JKT.2.Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk menaguhkan/menundapelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No.

Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;2.Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan NoKEP197/K/SU/2018 tertanggal 6 September 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama JarotBudi PrabOW0: 2922 n nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nee3.

Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding mencabut Keputusan KepalaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No KEP197/K/ S /2018 tertanggal 6 September 2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Jarot Budi Prabowo;4.Mewajibkan kepada TERGUGAT/TERBANDING mengembalikan harkatdan martabat PENGGUGAT/PEMBANDING sebagai Aparatur Sipil Ne5.

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Nomor: SR-128/PW 04/5/2011 tanggal 21 April 2011 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau tentang : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugiaan Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintahan Kota Batam, Pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 ;-------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Nomor: SR-128/PW 04/5/2011 tanggal 21 April 2011 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau tentang : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugiaan Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalah gunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintahan Kota Batam, Pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 ;----------------------------------------------

ERWINTA MARIUS, Ak.MM Dkk MelawanKEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU

Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, yaitu:1) Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempattempat penimbunan, dan sebagainya.2) Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, bukuperhitungan, suratsurat bukti, notulen rapat panitia dansejenisnya, hasil survei laporanlaporan pengelolaan, dan suratsurat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan.3) Pengawasan Kas, suratsurat berharga, gudang persediaan danlainlain.4) Meminta keterangan tentang

tindak lanjut hasil pengawasan, baikhasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasanBadan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga Pengawas pegawasanlainnya.11Bahwa berdasarkan Kepres No. 103 Tahun 2001 tersebut, BPKPtidak lagi bertugas, tidak berfungsi atau tidak berwenang untukmelakukan pemeriksaan (audit) terhadap keuanganNegara/Daerah baik pemeriksaan umum maupun pemeriksaantertentu atau investigasi terhadap adanya dugaan penyimpanganterhadap keuangan Negara/Daerah.

Pasal 218:Ayat (1): Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahandaerah dilaksanakanoleh Pemerintah yang meliputi:a. Pengawasan atas pelaksanaanurusanpemerintahan di daerah;b. Pengawasan terhadap peraturan daerahdanPCTAMUTAN,.......0006519peraturan kepala daerah.Ayat (2): Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawasintern Pemerintah sesuai peraturan perundangundangan.

dalammelaksanakan tugas pemerintahan dibidang Pengawasan keuangan danPembangunan tersebut antara lain adalah ;2.1.

tindak lanjut hasilpengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupunhasil pengawasan Badan Pemeriksa K hasillembaga pegawasan lainnya.

EFFENDY vs KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA, dk

. & Rekan,beralamat di Jalan Mandala Barat V/16, Tomang, Jakarta Barat11440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juli 2012;Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat;1.melawanKEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBANBANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA, tempat kedudukandi Jalan Taman Jatibaru Nomor 1, Jakarta Pusat;Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. AGUSDIN SUSANTO, S.H.;2. ENDANG SUMARDI, S.H., M.H.;3. YAYAN YUHANAH, S.H., M.H.;Halaman 1 dari 31 halaman.

Putusan Nomor 447 K/TUN/2012OBJEK SENGKETABahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalahSurat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban BangunanPropinsi Daerah Khusus lou Kota Jakarta Nomor 11580/IMB/2010 tanggal13 Oktober 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untukpenggunaan SPBU di Jalan Kemanggisan Utama Raya Nomor 52 A RT 002RW 007, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat,atas nama PT.

ALASANALASAN DIAJUKANNYA GUGATANV.1.V.2.Bahwa Tergugat telah mengeluarkan obyek gugatan berupa SuratKeputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban bangunanPropinsi Daerah Khusus lou Kota Jakarta Nomor 11580/IMB/2010tanggal 13 Oktober 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)untuk penggunaan SPBU di Jalan Kemanggisan Utama Raya Nomor52 A RTI 002 RW 007, Kelurahan Kemanggisan, KecamatanPalmerah, Jakarta Barat, atas nama PT.

Final, karena sudah definitif dan menimbulkan akibat hukumserta tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan;Bahwa Surat Keputusan a quo telah menimbulkan akibat hukum,karena telah melahirkan hubungan hukum atau setidaknyamenetapkan suatu status baru dalam bentuk keluarnya SuratKeputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban BangunanPropinsi Daerah Khusus ibu Kota Jakarta Nomor 11580/IMB/2010tanggal 13 Oktober 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)untuk penggunaan SPBU di Jalan Kemanggisan

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, Nomor11580/IMB/2010, tanggal 13 Oktober 2010 tentang jin MendirikanBangunan Bersyarat untuk penggunaan SPBU/SPBG dan fasilitasnya,di Jalan Kemanggisan Utama Raya Nomor 52 A, RIT 002/007,Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, atasnama PT. Aloha Kumala Wardhana/Ping Astono & Helen Soewignyo;3.

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG tersebut;

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG VS Hi. SATONO, S.H., S.P

PUTUSANNomor 571 PK/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG, berkedudukandi Jalan Basuki Rahmat Nomor 33, Telukbetung, BandarLampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Yuniwati, S.H.

Bahwa Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang dilakukan olehTergugat selama ini dengan berdasarkan pada Nota Kesepahaman antaraKejaksaan R.I., Kepolisian Negara R.I. dan Badan Pengawasan KeuanganHal. 8 dari75 hal. Put.

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraanotonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman,bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidangnya;e. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dansertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatandi bidangnya;f.

lanjut hasilpengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendirimaupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangandan Lembaga Pengawasan lainnya;3.

Seperti diketahui Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) dibentuk berdasarkan Keputusan PresidenNomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) yang mengubah Keputusan PresidenNomor 26 Tahun 1968. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhanadanya suatu Lembaga Pengawasan Intern Pemerintah yangindependen dari Manajemen Pemerintahan di setiap InstansiPemerintah (Departemen dan Lembaga Pemerintah NonDepartemen).

MENTERI DALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA BADANPENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIKINDONESIA DI JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR BADANPENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI ACEH vs ZARKASYI

., dan kawankawan, Para PegawaiNegeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan Perwakilan Provinsi Aceh, beralamat di Jalan Tgk.Panglima Nyak Makam, Banda Aceh, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 5 September 2017;Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi II/TergugatV/Pembanding ;LawanZARKASYI, Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Arifa Sentosa,bertempat tinggal di Jalan Medan Aceh Nomor 66 Blang PuloLhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.

KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN' DANPEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan KembaliHalaman 8 dari 10 hal. Put.

KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGANDAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon KasasiIl/Tergugat V/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlahRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 oleh H.

Pemohon:
Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia
Termohon:
Jaksa Agung Republik Indonesia

KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ; PT. ARIOBIMO LAGUNA PERKASA,

PUTUSANNo 105 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBANBANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Taman Jatibaru No. 1,Jakarta Pusat;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. Agusdin Susanto, SH.;Made Suarjaya, SH.;Yayan Yuhanah, SH., MH.;Endang Sumardi, SH., MH.;Budi Hartono, SH.;Radiah, SH.

ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Pembanding dimukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:Objek Sengketa:Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan yang diterbitkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berupa:Surat Keputusan No. 84 Tahun 2010 tanggal Juli 2010 tentang PembekuanSurat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan

KAAMDAL Renovasi Taman Ria dan Fasilitasnya;Bahwa atas dasar ijinijin tersebut di atas, Penggugat telah mulaimelaksanakan pekerjaan pembangunan dan renovasi di atas tanahtermaksud;Bahwa, akan tetapi, pada tanggal 27 Juli 2010, Tergugat telah menerbitkanSurat Keputusan yang isinya membekukan Surat Keputusan Kepala DinasP2B Provinsi DKI Jakarta (Tergugat) No. 39/IPSTR/VI/2010 tanggal 23Juni 2010, yaitu Surat Keputusan No. 84 Tahun 2010 tanggal Juli 2010tentang Pembekuan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan

Seperti yang dapat dilihat di bawah ini:Bahwa objek sengketa mencantumkan demikian:*Surat Keputusan No. 84 Tahun 2010 tanggal Juli 2010 tentangPembekuan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.39/IPSTR/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Izin PendahuluanStruktur Menyeluruh a.n.

Ariobimo Laguna PerkasaBerlokasi di Jalan Gerbang Pemuda, Kelurahan Gelora, Kecamatan TanahAbang, Jakarta Pusat;Mewajibkan Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa keliru dan tidak tepat dalil Penggugat yang menyatakan suratTergugat tanggal 28 Juli 2010 No. 84 Tahun 2010 tentangPembekuan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan Provinsi Daerah

Pembanding/Tergugat : KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT Diwakili Oleh : KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT
Terbanding/Penggugat : HARI LIEWARNATA, Dkk