Ditemukan 92018 data
108 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG BEKASI, dkk
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG BEKASI, berkedudukan di Jalan Sersan Aswan,Nomor 8 D, Bekasi;2. PT BANK VICTORIA INTERNASIONAL, Tbk, CABANGPERMATA HIJAU, berkedudukan di Komplek ITC PermataHijau, Blok E, Nomor 17, Jalan Letjend Soepono, ArteriPermata Hijau, Jakarta Selatan, Cg.
70 — 47
Pemerintah Republik Indonesia Cq Direktur Kekayaan Negara Lain-lain pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan melawan PURWATI, dkk
PUTUSANNomor : 397/Pdt/2015/PT SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara gugatan antara:1Pemerintah Republik Indonesia Cq Direktur Kekayaan Negara Lainlain padaDirektorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan ;Alamat : Gedung Syafrudin Prawiranegaralantai 9 Utara,Jalan Lapangan Banteng Timur No. 24 Jakarta Pusat.Dalam
perkara ini memberi Kuasa kepada Dr Indra Surya,S.H.LL.M dkk, selaku pejabat dan Pegawai, Biro BantuanHukum = Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DirektoratJenderal Kekayaan Negara (DKJN) dan Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, memilihdomisili di Gedung Juanda I Lantai 15 Jalan Dr.
Direktur Kekayaan Negara Lainlain pada DirektoratHal 3 putusan perkara Nomor 397/Pdt/2015/PT SMGJenderal Kekayaan Negara Kementerian Negara, maka sekarangdiwakili oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq Direktur KekayaanNegara Lainlain pada Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraKementerian Negara dahulu sebagai Terlawan IV sekarang sebagaiTergugat III serta Badan Pertanahan Kota Semarang dahulu sebagaiTerlawan III sekarang sebagai Tergugat IV;3 Bahwa terhadap perkara perdata tersebut diatas No. 24 / Pdt
Kemudian berdasarkan SuratKeputusan Direksi Bank IndonesiaNo. 30/240/KEP/DIR tanggal 14 Februari 1998, Bank Intan ditempatkan kedalam program penyehatan yang dilakukan BPPN.17 Bahwa dengan berakhirnya tugas BPPN terhitung mulai tanggal27 Februari 2004 dan/atau dibubarkan BPPN tanggal 30 April2004, maka sesuai Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan PerbankanNasional, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelolaoleh Menteri Keuangan
Terbanding/Penggugat : Ir. ARIANTO MULJA
54 — 24
PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INF. KEMENKEU RI, DIRJEND KEKAYAAN NEGARA
Terbanding/Penggugat : Ir. ARIANTO MULJA
144 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGJEMBER, Dkk vs H. NURSALIM, Dk
PUTUSANNomor 488 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGJEMBER, berkedudukan di Gedung Djuanda KementerianKeuangan Lantai 3 Jalan Dr. Wahidin Raya Jakarta Pusat,cq.
WIDODO SUNARKO SELAKU PEJABAT LELANGPADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG JEMBER, beralamat di Kantor PelayananKekayaan Negara Dan Lelang Jember, Jalan Slamet Riyadi344 A, Jember;2. LUBENAH S.H., selaku~ Notaris/PPAT KABUPATENBANYUWANGI, berkantor di Jalan A.Yani 8, Banyuwangi;3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBANYUWANGI, berkedudukan di Jalan Dr.
Bahwa kemudian oleh Tergugat satu, tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 653dan Sertipikat Hak Milik Nomor 654 tersebut telah dimohonkan kepadaTergugat dua dan Tergugat tiga untuk menjual tanah tersebut dengan caralelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangJember (KPKNL Jember);6. Bahwa untuk pelaksanaan lelang yang dimohonkan oleh Tergugat satutersebut, oleh Tergugat satu PT.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTOR PELAYANAN KEKAYAANHal. 35 dari 37 hal.
untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
SOEHARYO VS MENTERI KEUANGAN RI, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Malino, Nomor 15,Kelurahan Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 05/P.H/K/PTUNJKT/2013,tanggal 17 Juli 2013;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTURJENDERAL KEKAYAAN NEGARA, tempat kedudukan di GedungSyarifudin Lantai 9, Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor 24, JakartaPusat;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 DR. INDRA SURYA, S.H.
Permohonan Pengembalian Tanah Warisan Keluarga kamitersebut akan tetapi tidak ditanggapi oleh Pejabat yang berwenang termasuk Tergugat;3 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 Penggugat kembalimengajukan permohonan Penyelesaian aset Verponding Nomor2638 dan pada tanggal 10 April 2013 Penggugat mendapat surat dariTergugat tertanggal 4 Februari 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwapermohonan penyelesaian aset Verponding Nomor 2638 telah diteruskan kepada KepalaKantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Makassar, kemudianPenggugat melakukan pengecekan di Kantor Kepala Kantor Wilayah XV DirektoratJenderal Kekayaan Negara Makassar pada tanggal 22 April 2013 ternyata Penggugatmendapatkan surat keputusan objek sengketa tersebut;4 Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalahKeputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual danFinal yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehinggamemenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, tentangPerubahan
43 — 24
SOEHARYO;MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
182 — 135
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ; JARINGAN ADVOKASI RAKYAT INDONESIA (JARI)
ArunLNG yang di serahkan kepada Dirjen Kekayaan Negara melaluiLembaga Managemen Aset.4.
Arun LNG yang di serahkan kepadaDirjen Kekayaan Negara melalui Lembaga Managemen AsetNegara;2) Daftar harga sewa aset bergerak dan tidak bergerak bekas PT.Exxon Mobil dan PT. Arun LNG;3) Laporan keuangan penggunaan hasil dari Daftar aset bergerakdan tidak bergerak bekas PT. Exxon Mobil di Aceh dan PT.Arun LNG yang di serahkan kepada Dirjen Kekayaan Negaramelalui Lembaga Managemen Aset.b.
Arun LNG yang di serahkan kepada Dirjen Kekayaan Negara melaluiLembaga Managemen Aset Negara;2) Daftar harga sewa aset bergerak dan tidak bergerak bekas PT. Exxon Mobildan PT. Arun LNG;3) Laporan keuangan penggunaan hasil dari Daftar aset bergerak dan tidakbergerak bekas PT. Exxon Mobil di Aceh dan PT.
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada PemohonInformasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;e.
Pasal 44 ayat (1) hurufb, hurufd, huruf e, hurufh, dan hurufi UU Kearsipan(2)Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabilaarsip dibuka untuk umum dapat:b. mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektualdan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategoridilindungi kerahasiaannya;merugikan ketahanan ekonomi nasional;mengungkapkan rahasia atau data pribadi; danmengungkap memorandum atau suratsurat
25 — 11
.;MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.;
22 — 8
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SEMARANG Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
SingosariUtara I No. 9 NusukanSurakarta ; Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Pebruari 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING, semula PENGGUGAT ; melawan1 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (Cgq.KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARACq. KANTOR WILAYAH IX DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA SEMARANGCq.
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG SURAKARTA, beralamat di Jalan KiMangun Sarkoro Nomor. 141 Surakarta ; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semulaTERGUGAT I i2 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (Cgq.KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARACq.
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG JAKARTA III, beralamat di JalanPrapatan No.10 Jakarta Pusat ; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDI I, semulaTERGUGAT Il ; 3 LIE RUDIANSYAHPekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Pattimura Nomor. 80Surakarta ;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III, semula TERGUGAT ll ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan semua suratsurat yangberhubungan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA :Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan
45 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
NY.Hj.MUSFIAH ; KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA (KPKNL),
., dan kawan, para Advokat , beralamat di Jalan RingRoad Barat (Utara UMY) Ruko Tegal Rejo Rt 02 Taman TirtoKasihan Bantul Yogyakarta,Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;melawan:KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGYOGYAKARTA (KPKNL), berkedudukan di Jalan Kusuma NegaraNo.1011 Yogyakarta,Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai
DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah IX Direktorat JenderalKekayaan Negara Semarang cq.
Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Yogyakarta selaku (Instansi) atasan Tergugat, karena KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya bukan organisasiyang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukumyang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harusdikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut;1 Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakartabukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badanyang merupakan bagian dari
Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah IX DirektoratJenderal Kekayaan Negara Semarang cq. Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Yogyakarta.
Oleh karena itu Tergugat tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata dimukaPeradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya danInstansi atasannya;2 Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat di atas,terbuktilan bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepadaKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakartatanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat.Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini dapat berakibat bahwaterhadap
62 — 15
PT KUMALA BERLIAN lawanKementerian Keuangan Republik Indonesia qq Direktorat Jendral Kekayaan Negara qq Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi
Plg yang untukselanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT; melawan Kementerian Keuangan Republik Indonesia qq Direktorat Jendral KekayaanNegara qq Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dan SistemInformasi yang beralamat Gedung Syafrudin Prawiranegara Il Lantai 9Jl Lapangan Banteng Timur Nomor 24 Jakarta Pusat 10710, yang dalamHalaman 1 dari 31 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2014/PN. Plghal ini diwakili kuasanya 1). Dr. Indra Surya SH., LLM; 2). Dr. Hana SJ.Kartika SH., LLM; 3). M. Lucia C. SH., MH; 4).
SH ; untuksecara bersamasama atau sendiri sendiri mewakili Negara RepublikIndonesia Cq Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian KeuanganRepublik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara CqDirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasiberalamat di Gedung Syafrudin Prawiranegara Jalan Banteng TimurNomor 24 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus No SKU122/MK.1.2014 tanggal 23 Mei 2014, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klas A Khusus Palembang padatanggal
Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.
Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Keputusan presidenNo. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, denganberakhirnya tugas BPPN tanggal 27 Februari 2004 dan/atau dibubarkannya BPPNpada tanggal 30 April 2004, maka segala kekayaan BPPN menjadi kekayaannegara yang dikelola oleh Menteri Keuangan.. Bahwa dengan berakhirnya BPPN, maka penanganan aset yang tidak berperkarayrng berasal dari BPPN diserahkan kepada PT. Perusahaan pengelola Aset (PTPPA).
Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi, tidak ada satupun dalil yang menyebutkandalam surat gugatan Penggugat tentang perbuatan Tergugat yang merugikanPenggugat.2.2. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugatmerupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel).2.3.
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
SOEHARYO VS MENTERI KEUANGAN RI, DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA;
., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Malino Nomor 15,Kelurahan Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 05/P.H/K/PTUNJKT/2013,tanggal 17 Juli 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;melawanMENTERI KEUANGAN REPUBLIK' INDONESIA, DIREKTURJENDERAL KEKAYAAN NEGARA, berkedudukan di Gedung SyarifudinLantai 9, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 24, Jakarta Pusat;Dalam hal ini memberi kuasa
Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 Penggugat kembalimengajukan permohonan Penyelesaian aset Verponding Nomor2638 dan pada tanggal 10 April 2013 Penggugat mendapat surat dariTergugat tertanggal 4 Februari 2013 yang pada pokoknya menyatakanbahwa permohonan penyelesaian aset Verponding Nomor 2638 telahditeruskan kepada Kepala Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal KekayaanNegara Makassar, kemudian Penggugat melakukan pengecekan di KantorKepala Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Makassarpada
197 — 55
Direktur Kekayaan Negara Lain
DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA LAINLAIN,DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Gedung Syafrudinrawiranegara, Lantali 9 12, JalanLapangan Banteng Timur, Jakarta, dalamhal ini memberikan kuasa kepada : 1. SUNGKANA, SH. L.LM., Kepala SubDirektorat Kekayaan Negara Lain LainHalaman 1 dari 88 halaman Putusan Perkara Nomor : 178/G/2009/PTUN JKTIll, Direktorat Kekayaan Negara LainLain, DUAN : = eee sue oes eee DR. PURNAMA T. SIANTURI, S.H. M.Hum.
., KepalaSeksi Kekayaan Negara Lain Lain IIIA,Sub Direktorat Kekayaan Negara LainLain Ill, Direktorat Kekayaan NegaraLain Lain, DJKN; LENY MURTININGRUM, S.H., Kepala SeksiBantuan Hukum I, Sub CODirektoratBantuan Hukum, Direktorat Hukum danInformasi, DJKN; SUMARSONO, S.H., Kepala Seksi BantuanHukum Il, Sub Direktorat BantuanHukum, Direktorat Hukum danInformasi, DJKN; YULIATI DWI PUuJIl HASTUTI, S.H.
JOKO SETIANTO, Pelaksana, SubDirektorat Kekayaan Negara Lain LainIll, Direktorat Kekayaan Negara LainLain, DJKN: ..13. M.
RINTO MUCHSIN, Pelaksana, SubHalaman 3 dari 88 halaman Putusan Perkara Nomor : 178/G/2009/PTUN JKTDirektorat Kekayaan Negara Lain LainIll, Direktorat Kekayaan Negara LainLain, DJKN; Kesemuanyan berkedudukan di GedungSyafrudin Prawiranegara Lantai 9(Utara) Jalan Lapangan Banteng TimurNomor 2 4 Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : SKU01/KN.4/2010,tertanggal 12 Januari 2010, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT2.
Negara LanLain DirektoratJenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI No.S874/KN.4/2009, tertanggal 13 Oktober 2009Perihal : Persiapan Lelang Aset Properti Eks.
68 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT ALAM MULTI SARILawanKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cqDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA danSISTIM INFORMASI
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAHRI, DK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANWIL XDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)MALANG
RANTIJAH, bertempat tinggal di Dusun Boro, RT.002/005,Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru, KabupatenTulungagung, Jawa Timur;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;LawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANWIL XDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)MALANG, berkedudukan di Jalan S.
Nomor 3349 K/Pdt/2017 Bahwa pokok dalam perkara a quo adalah masalah hutang piutang atasdasar Perjanjian Kredit antara Penggugat selaku debitor dengan PT BankDanamon Indonesia, Tbk., cg Unit Danamon Simpan Pinjam Pasar BesarTulungagung selaku kreditor, karena hutang kredit Penggugatmacet/wanprestasi maka sesuai ketentuan undangundang PT BankDanamon Indonesia, Tbk., cg Unit Danamon Simpan Pinjam Pasar BesarTulungagung selaku kreditor memohon kepada Tergugat KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
143 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAc.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG JEMBER, DKK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAc.q) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG JEMBER, berkedudukan di Jalan SlametRiyadi Nomor 334 A, Jember;2. KOPERASI BAYU ARTHA PROVINSI JAWA TIMUR,berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 64, KotaProbolinggo;3. BADRU ZYAMAN, S.H., bertempat tinggal di JalanCandi VI, Tidar View 21, Sukun, Kota Malang;Para Termohon Kasasi:Halaman 17 dari 6 hal. Put.
381 — 220
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
OBJEK GUGATANBahwa yang menjadi objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dimaksudadalah penerbitan Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia No. HKIHI.06.0303, tanggal 15 Pebruari 2018,Hal Pembekuan Merek Pentakosta Terdaftar Nomor IDM000461745, yangditerbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;B.
Bahwa jika kita cermati dengan seksama konteks dari surat tersebutadalah upaya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dalamhal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual untukmembantu menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusangereja Pentakosta. Dimana konflik tersebut berimbas kepadaterganggunya ketertiban umum dalam menjalankan ibadah bagi jemaatGereja Pentakosta.8.
Dikarenakan konflik yang tidak berujung damaimaka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini diwakili olehDirektur Jenderal Kekayaan Intelektual mengambil inisiatif untukmelakukan audiensi kepada pihak yang bertikai.
Bukti T16 : Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI.4HI.06.06.06581/2017, tanggal 21 Desember 2017, halUndangan Audiensi ; (Foto kopi Cap Basah);17. Bukti T17 : Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.1Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI.4HI.06.06.06582/2017, tanggal 21 Desember 2017, halUndangan Audiensi ; (Foto kopi Cap Basah);18.
Menyatakan batal Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan IntelektualDirektorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.HI06.0303 tertanggal 15Februari 2018 Perihal Pembekuan Merek PENTAKOSTA Terdaftar NomorIDM000461745;3.
49 — 14
WILUYO melawan DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX SEMARANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGA, dkk
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX SEMARANGKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGAL, Beralamat di Jl. KS. Tubun Nomor 12 Kota Tegal ; 2. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, DANAMON SIMPAN PINJAMUNIT PASAR PETARUKAN), 7 "7 272Beralamat di Jl. Kartini no. 71A Kecamatan Petarukan, KabupatenPemalang ; 3.
89 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BATAM, dkk.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARACq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) BATAM, berkedudukan diJalan Engku Putri (Depan Gedung Pusat Informasi Haji)Batam Centre, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yangdiwakili oleh Hady Purnomo selaku Diektur Hukum danHubungan Masyarakat Kementeria Keuangan, dalam halini memberi kuasa kepada: 1. Syukri Asyhadhy, KepalaKPKNL Batam, 2. Dedy Christanto, Kepala Seksi Hukumdan Informasi KPKNL Batam, 3.
120 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
WILUYO VS DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX SEMARANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGAL, DKK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTORWILAYAH IX SEMARANG KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGAL, berkedudukandi Jalan KS. Tubun Nomor 12, Kota Tegal ;2. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk., DANAMON SIMPANPINJAM UNIT PASAR PETARUKAN, berkedudukan di JalanKartin) Nomor 71A Kecamatan Petarukan, KabupatenPemalang ;3.
Wiluyo, dan 2.Patriyah selanjutnya disebut Jaminan II ;Bahwa, pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2009 bertempat di KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tegal, Jalan KS TubunNomor 12 KotaTegal, Tergugat menjual lelang Jaminan dan II, namunhanya terjual JAMINAN II, pemenang lelang adalah Tergugat Ill denganharga Rp. 350.100.000,00 (tiga ratus lima puluh juta seratus ribu Rupiah) ;b..4 Bahwa, penjualan lelang tersebut sebagai perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad), yaitu :4.11 Melanggar
Menyatakan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2009 bertempat di KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tegal, Jalan KS TubunNomor 12 Kota Tegal telah menjual lelang Jaminan dan II berdasarkanPengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dikeluarkanPT.