Ditemukan 4745870 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Atas nama
Kepemilikan atas tanah
Hak atas tanah
Gugatan atas keputusan
Hak atas waris
Register : 05-11-2012 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44353/PP/M.VIII/99/2013 Tanggal 3 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
125 — 34
125 — 34
PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 TentangPerubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan.
STP PPN untuk Masa Pajak Agustus 2008 mengingatUndang7Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga AtasUndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa DanPajak Penjualan Atas Barang Mewah mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010, sehinggaberdasarkan ketentuan di atas ketentuan atau peraturan yang sesuai dengan Tahun/Masa Pajakdari Wajib Pajak yang dikenakan STP adalah UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;bahwa berdasar uraian di atas, Majelis berpendapat dasar hukum yang digunakan Tergugatsudah tepat;bahwa yang diajukan dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor :KEP1023/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat Tagihan PajakSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor:00011/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Agustus
Keputusan TergugatNomor : KEP1023/WPJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 berdasarkan Pasal 36 ayat (1)c;bahwa atas penolakan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum lagi atas permohonanPembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00011/107/08/735/11tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Agustus 2008;bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat gugatan dandokumen yang diserahkan Penggugat di persidangan, diketahui bahwa Penggugat mengajukanPermohonan
STP PPN Nomor :00011/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Agustus 2008 atas nama PT XXXtidak dapat diterima.
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42984/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
110 — 29
110 — 29
.: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Mei 2008 Nomor 00506/207/08/007/11 diterbitkantanggal 12 Januari 2011.bahwa dengan surat Nomor 21/Dir/V1I/2012 tanggal 2 Juli 2012, Penggugattelah mengajukan permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf d atas SKPKB PPN Masa Mei Tahun 2008 Nomor00506/207/08/007/11 tertanggal 12 Januari 2011 karena ketetapan tersebuttelah diterbitkan tanpa melakukan Pembahasan akhir hasil pemeriksaandengan
wajib pajak, sehingga hakhak dari wajib pajak dihilangkan secarapihak oleh pemeriksa pajak sehingga mengakibatkan kerugian secara materiilmaupun in materiil atas diterbitkannya SKPKB tersebut.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S691/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formalyang
merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2008 Nomor 00506/207/08/007/11 tanggal12 Januari 2011 yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor21/Dir/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TatacaraPerpajakan sebagaimana telah diubah
Mario Alisjahbana, jabatan Presiden Direktur, selakupenandatangan Surat Gugatan Nomor 54/Dir/IX/2012 tanggal 6 September2012, sesuai dengan Akta Notaris Sutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal31 Juli 2009, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT XXX berhak menandatangani surat gugatan sehingga memenuhi ketentuanPasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas S691/WPJ.20/KP.0706/2012tanggal 9 Juli 2012 tentang Pemberitahuan
Surat Permohonan PembatalanKetetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.bahwa atas pengajuan gugatan melebihi ketentuan mengenai jangka waktu 30(tiga puluh) hari, Majelis meminta Tergugat memberikan daftar pengirimanSurat Tergugat Nomor S691/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak YangDilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.bahwa
Register : 31-07-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43000/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
131 — 34
131 — 34
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.43000/PP/M.XITI/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Pendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah gugatan terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP1208/WPJ.11/2012 tentang Pengurangan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008Nomor 00195/107/08/611/11 tanggal 01 April 2011.: bahwa Tergugat menolak permohonan Penggugat dengan pertimbanganbahwa ketidaktahuan
setiap awal tahun, tetapi Penggugat mengurutkanterus dari nomor terakhir tahun 2007, sehingga Faktur Pajak KeluaranPenggugat dianggap cacat dan Penggugat dikenai sanksi.: bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008Nomor 00195/107/08/611/11 tanggal O01 April 2011 diterbitkan olehTergugat dengan perhitungan sebagai berikut :Pajak yang harus dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi : (Denda Pasal 14 (4) UU KUP) Rp 56.024.701,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 56.024.701,00bahwa atas
itu dicantumkan dalam PP Nomor 74 Tahun 2011 danfaktanya sampai dengan saat ini tidak ada yang melakukan uji materi terhadapPP Nomor 74 Tahun 2011 tersebut.bahwa menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 14 tahun 2002: Keputusan adalahsuatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabatyang berwenang berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakandan dalam rangka pelaksanaan Undangundang Penagihan Pajak denganSurat Paksa.bahwa menurut Majelis sesuai dengan ketentuan tersebut di atas
Jenis barang atau jasa, jumlah harga Jual atau Penggantian dan potonganharga,Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut,Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut,Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur pajak,Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktupajak."
Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43759/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
118 — 43
118 — 43
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut43759/PP/M.X V1/99/2013Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP416/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKB PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2007 Nomor: 00433/207/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009;bahwa Tergugat
menerbitkan Keputusan Nomor: KEP416/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2007 Nomor: 00433/207/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009;Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP416/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus2007
Nomor: 00433/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketagugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal sebagaiberikut:Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan:1.
Perpajakansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007;UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008;Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP416/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Agustus 2007 Nomor: 00433/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009 atas namaPT XXX, Tidak Dapat Diterima;
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42841/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
120 — 19
120 — 19
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42841/PP/M.VI/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP168/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00533/107/08/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak April 2008;: bahwa Penggugat tidak konsisten dalam pengajuan
Surat Keputusan Pengurangan dan/atau Penghapusan SanksiAdministrasi tidak dapat diajukan sebagai Obyek Gugatan.: bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep167/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Maret 2008.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun
STP PPN Nomor : 00532/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP167/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor : 00532/107/08/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 22-05-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43222/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 12 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
143 — 122
143 — 122
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut.43222/PP/M.XIII/99/2013Gugatan2010bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP805/WPJ.07/2012 tanggal 23 April 2012 mengenai Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal26 Tahun Pajak 2010 yang tidak disetujui oleh Penggugat;bahwa STP PPh Pasal 26 Nomor 00010/104/10/154/11 tanggal
11 Nopember 2011 MasaPajak Januari 2010 sebesar Rp 4.246.264.726,00 diterbitkan terkait penyampaian SPT PPhPasal 23/26 Masa Pajak Januari 2010 ( Pembetulan I ) tanggal 18 Oktober 2011 yangmelampirkan Surat Keterangan Domisili atas nama DB Internasional (Asia) LimitedSingapore yang mencantumkan tanggal 01 Desember 2010, sehingga pajak yang harusdibayar dikenakan tarif 20% dari jumlah pembayaran bunga Masa Pajak Januari 2010;bahwa Objek PPh Pasal 26 yang Penggugat laporkan di dalam Surat Pemberitahuan
biaya bunga yang dilaporkan Oleh Penggugat di dalam SPT Masa PPh Pasal 26dikoreksi oleh Tergugat menjadi sebesar 20% sehingga terdapat PPh Pasal 26 yang kurangdibayar sebesar Rp 2.270.729.800,00 (Rp 22.707.298.000,00 x (20% 10%);bahwa atas kekurangan bayar sebesar Rp 2.270.729.800,00 tersebut Tergugat mengenakansanksi administrasi berupa bunga sesuai Pasal 14 ayat (3) UU KUP sebesar Rp999.121.112,00 dan sanksi keterlambatan bayar sesuai Pasal 9 ayat (2a) KUP ; sebesar Rp976.413.814,00;bahwa menurut
biaya bunga ke DB International (Asia)Limited sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Majelis berpendapat tidak terdapat PPhPasal 26 yang kurang dibayar sebesar Rp 2.270.729.800,00;bahwa dengan demikian Majelis berpendapat kepada Penggugat tidak seharusnya dikenakansanksi administrasi berupa bunga Pasal 14 (3) UU KUP atas pajak yang kurang dibayarsebesarRp 999.121.112,00;bahwa Majelis berpendapat terhadap Penggugat hanya dapat dikenakan sanksi administrasiberupa denda keterlambatan sesuai Pasal
Surat TagihanPajak Pajak Penghasilan Pasal 26, atas nama : PT.
Putus : 22-03-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3804 K/Pdt/2016 Tanggal 22 Maret 2017 — B. SUS VS 1. ABDUL AZIS, dkk. dan ANDIEK
146 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa sebagian tanah dari keseluruhan tanah yang tercatat di Buku Letter C Desa Nomor 231, Persil Nomor 49b, Klas DII, Luas : 0,172 ha, yang terletak di Desa Maesan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso atas Nama P. Patima Suki yang di atasnya terdapat rumah yang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu seluas 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : Pekarangan Halil; Selatan : Sungai/Jalan; Barat : Pekarangan G.
Menghukum dan atau memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapapun saja yang menguasai dan menempati objek sengketa tersebut untuk segera mengembalikan objek sengketa (tanah dan rumah) tersebut di atas dalam keadaan kosong selanjutnya untuk diserahkan kepada Para Penggugat serta memerintahkan kepada siapapun saja yang menguasai objek sengketa (tanah dan rumah) tersebut baik izin maupun tanpa izin dari siapapun saja tanpa ada ganti rugi atau persyaratan apapun dan apabila perlu dengan bantuan
Lutfi;Timur : Jalan;Selanjutnya disebut sebagai objek harta peninggalan;Bahwa atas sebidang tanah pekarangan yang tercatat di Buku Letter CDesa Nomor 231, Persil Nomor 49b, Klas: DII, Luas: 0,172 ha, yangterletak di Desa Maesan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowosotersebut di atas, P.
Umi/Abdul Azis:Timur : Jalan;telah ditempati dan dikuasai Para Tergugat dengan tanpa alas hak yang sahdan dengan cara melawan hukum dan di atas objek sengketa tersebut ParaHalaman 2 dari 19 hal. Put.
Nomor 3804 K/Pdt/2016Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar memberikan putusansebagai berikut:Dalam Provisi1. Menyatakan sah dan berharga atas objek sengketa berupa sebagiantanah kirakira seluas 400 m? dari keselurunan tanah pekarangan yangtercatat di Buku Letter C Desa Nomor 231, Persil Nomor 49b, Klas: DIl,Luas: 0,172 ha, yang terletak di Desa Maesan, Kecamatan Maesan,Kabupaten Bondowoso atas Nama P.
Patima Suki:Menyatakan menurut hukum bahwa orang tua Tergugat (B.Rustina) adalah menumpang di atas tanah objek sengketa milik P.Patima Suki;Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Il membangunrumah gedek di atas tanah objek sengketa tidak seizin danmemberitahu kepada Para Penggugat merupakan perbuatanmelawan hak:Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat bukanlah ahliwaris P.
Patima Suki dan tidak ada ikatan keperdataan;Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa tercatatdi Buku Desa atas nama P.
Putus : 02-06-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K/Pdt/2020 Tanggal 2 Juni 2020 — PT. HUMA INDAH MEKAR (HIM) VS AHMAD SALEH BIN UMAR;
295 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
295 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 16 atas namaTergugat tidak mempunyai kKekuatan hukum mengikat sebagai alas hakmilik sepanjang (khusus) yang masuk tanah milik Penggugat terletak diDesa Gunung Sakti atau tanah tersebut terletak di antara Umbul BawangKuk dan Umbul Jaga Urip dengan luas kurang lebih 18 Ha (180.000 m?)
Menghukum Tergugat II dan untuk memasukkan nama Penggugat kedalam daftar nominatif sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkanuang ganti rugian (UGR) atas tanah a quo yang terkena ProyekPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera(JTTS) Terbanggi BesarPematang Panggang yaitu tanah yang terletak diDesa Gunung Sakti atau tanah tersebut terletak di antara Umbul BawangKuk dan Umbul Jaga Urip dengan luas kurang lebih 18 Ha (180.000 m7?)
Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha (GHGU) Nomor 16 atas namaTergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai alas hakmilik sepanjang (khusus) yang masuk tanah milik Penggugat terletak diDesa Gunung Sakti atau tanah tersebut terletak di antara Umbul BawangKuk dan Umbul Jaga Urip dengan luas kurang lebih 18 Ha (180.000 m7?)
Nomor 51 K/Pdt/2020(vide bukti P.1, P.2, P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwaobjek sengketa adalah milik Penggugat tetapi sudan masuk kedalam SHGUNomor 16 tanggal 4 Juli 1994 atas nama PT HIM (Tergugat 1), Surat IzinUsaha Perkebunan Nomor 292/T/Perkebunan/2001 tanggal 18 Juli 2001bahkan telah dilakukan perpanjangan terhadap SHGU tersebut atas namaPT HMI (Tergugat 1) dan belum diberikan ganti rugi oleh Tergugat I;Bahwa sehingga proses penerbitan SHGU yang dilakukan oleh Tergugat Khusus
Dengan demikian makayang berhak atas ganti rugi atas objek sengketa adalah Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi: PT.
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42851/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
128 — 32
128 — 32
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42851/PP/M.VI/99/2013PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP199/WPUJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 01060/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Februari2009 yang tidak disetujui
oleh Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP199/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor 01060/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Februari 2009 telahditerbitkan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat(1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Senin tanggal 26Maret 2012;bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor 026/OGGT/IV/2012
tanggal 9 April 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep199/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Februari 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat
STP PPN Nomor :01060/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP199/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor01060/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat , tidak dapat diterima;
Register : 05-07-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43996/ PP/M.XI/99/2013 Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
124 — 26
124 — 26
harian pos 04 Juli 2012)sedangkan Keputusan Tergugat Nomor KEP841/WPJ.24/2012diterbitkan tanpa tanggal.bahwa dalam persidangan Tergugat menunjukkan asli danmenyampaikan salinan bukti kirim Keputusan Tergugat NomorKEP841/WPJ.24/2012 yang diterbitkan tanpa tanggal berupaBukti Terima Kiriman dari Pos Indonesia dengan barcode12432758306, dimana pada bukti kirim tersebut dinyatakanbahwa Keputusan Tergugat tersebut diposkan pada tanggal 04Juni 2012 pukul 17:24:30.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas
Perpanjanganjangka waktu dimaksud adalah selama 14 (empat belas) hariterhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaanpenggugat.bahwa Majelis telah meneliti surat Penggugat yang disampaikandalam persidangan dengan Nomor 020/SE/I/2013 tanggal 20Februari 2013 yang pada prinsipnya mengemukakan bahwa:=" bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyaitanggal sebagai dasar berlakunya suatu keputusan sehinggaPenggugat tidak mempunyai dasar dalam mengambil sikapatau tindak lanjutnya atas Keputusan
Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak dalam Pasal 40 ayat (4) dan ayat (5) telahmemberikan sarana pertimbangan hukum dalam pemenuhanketentuan formal pengajuan Gugatan.bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan alasan forcemajeur yang menyebabkan gugatan diajukan lewat jangka waktu30 (enam puluh) hari yaitu karena Keputusan yang diterbitkanTergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasar benlakunyasuatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasardalam mengambil sikap atau tindak lanjutnya atas
ketentuanPasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak.bahwa Pemohon Banding selaku penandatangan Surat GugatanNomor 002/JJG/VI/2012 tanggal 03 Juli 2012, sesuai denganKartu Tanda Penduduk RI dengan N.IK 12.5608.090558.0001,yang dibuat oleh Camat a.n Walikota Surabaya, Provinsi JawaTimur tanggal 27 Mei 2008 benar bernama Pemohon Bandingsehingga surat gugatan memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak.bahwa berdasarkan pemeriksaan atas
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43746/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
110 — 29
110 — 29
Atas dasar hal tersebut maka, keputusan Tergugat diterimaPenggugat tanggal 21 Juli 2011 sehingga jangka waktu pengajuan gugatan adalah30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2011 atau paling lambat tanggal 20 Agustus2011.: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak (Kepala KanwilDJP Kalimantan Timur) No.
CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor28 Tahun 2007;UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun2008;Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlakudan yang berkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP403/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas
Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2007 Nomor:00004/403/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009 atas nama XXX, NPWP: YYY,Tidak Dapat Diterima;
Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 K/PDT/2009 Fu Jung Hasim; Badan Pengurus Primkopparseni; Bahtiar; Ng. Eng Ho, Cs.
9 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
9 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalildalil :Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut 1(satu) unit bangunan rumah ruko yang berdiri di atasnya terletak di JalanPangeran Diponegoro No.23 B, Kelurahan Pasiran, Kecamatan SingkawangBarat Kota Singkawang sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Hak MilikNo.1113 / Pasiran tanggal 4 Maret 1991 tercatat atas nama BAHTIAR denganbatasbatas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;Bahwa tanah berikut bangunan rumah toko tersebut, Penggugat beli dariTergugat seharga
Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) pembelian manamerupakan pembayaran atas hutang Tergugat kepada Penggugat sebagaimanatertuang dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 11tanggal 12 September 2006 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Arberson,SH.
prinsipal sebabyang membuat dan mengajukan gugatan adalah kuasa hukum Penggugatkarena telah diberikan kewenangan untuk itu ;Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena Penggugatmenyatakan pada posita 1 bahwa ia (Penggugat) adalah sebagai pemilik yangsah atas tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan P.
Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiKalimantan Barat di Pontianak dengan putusan No. 34 / PDT / 2008 / PT.
No.227 K/Pdt/2009mempertahankan harta bendanya berupa bangunan ruko yang dijadikanobyek sengketa oleh Termohon Kasasi / Penggugat, dengan demikianperbuatan atau tindakan Termohon Kasasi / Penggugat yangmembaliknamakan sertifikat tanah dan bangunan ruko milik PemohonKasasi / Tergugat menjadi atas nama Termohon Kasasi / Penggugat adalahtindakan yang bertentangan dengan hukum ;.
Register : 02-04-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43421/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 25 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
106 — 33
106 — 33
menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP049/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 2Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi AtasSKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26;: bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : KEP049/WPJ.26/BD.06/2012tanggal 2 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi AdministrasiAtas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa pajak Januari s.d Desember 2009;: bahwa Penggugat mengajukan permohonan Gugatan atas
KEP.049/WPJ26/BD.06/2011 merupakan keputusan yangdapat diajukan gugatan (obyek gugatan);bahwa terkait dengan hal tersebut di atas maka Majelis perlu mengetahui secaradetail mengenai kronologi penerbitan keputusan Tergugat sampai dengandiajukannya gugatan oleh Penggugat;bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap kronologis penerbitanKeputusan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan adalah sebagai berikut : TanggalUraian 30 Juni 2011Tergugat menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26, Masa Pajak JanuariDesember
penghapusan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUPsebagaimana tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari Desember 2009 No.0000/204/09/115/11 tanggal 30 Juni 2011 dan dengan demikianseluruh upaya administratif yang tersedia sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat(1 a) Undangundang KUP belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Penggugat;bahwa berdasarkan halhal sebagaimana tersebut diatas Majelis berkesimpulanSurat Gugatan Penggugat No. 031/EXTT/GM/III/12 yang dalam hal ini adalahjawaban pertama atas
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi tidak diterima untuk dipertimbangkan karena bukan obyek gugatan;: Undangundang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan berkaitandengan perkara ini;: Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor : KEP049/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas SKPKB PajakPenghasilan
Pasal 26 Masa pajak Januari s.d Desember 2009 atas nama XXX,NPWP YYY, tidak dapat diterima
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42838/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
128 — 31
128 — 31
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42838/PP/M.V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP165/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00530/107/08/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Januari 2008.: bahwa Penggugat tidak konsisten dalam
Surat Keputusan Pengurangan dan/atau Penghapusan SanksiAdministrasi tidak dapat diajukan sebagai Obyek Gugatan.: bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep165/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Januari 2008.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6
STP PPN Nomor : 00530/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP165/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Januari 2008 Nomor : 00530/107/08/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 21-12-2011 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42677/PP/M.VIII/99/2013 Tanggal 14 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
117 — 31
117 — 31
Pajak Keluaran seluruhnya(Tarif Umum 296.075.676 296.075.676(Tarif Efektif 0 0Jumlah (a.1 + a.2) 296.075.676 296.075.676lb.Dikurangi :IPPN atas retur penjualanIPajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN 193.774.9021 0 193.774.9021IPPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 860.308 1.492.790 (17.632.482Jumlah (b.1 + b.2 + b.3) 194.635.210 18.492.790ic. Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri(a.3 b.4) 101.440.466 277.582.8863.
Adhi Karya (Persero) yang sudahditerima oleh Penggugat Surat Setoran Pajak sebanyak 2 (dua) lembar senilai : Rp.114.437.329, (tertanggal 19 Maret 2004 atas faktur pajak standar no.DVBXJ732.0000059, 732.0000060, 732.0000062, dan 732.000006 ), Rp. 26.484.820, ( tertanggal 18 April 2011 atas faktur pajak no. DVBXJ732.0000051 ) Serta PT.
SKPB a quo melainkan mengajukan keberatan ataupengurangan atau pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ini.bahwaberdasarkan uraian diatas Majelis berkesimpulan bahwapenerbitanSurat Keputusan Tergugat Nomor : KEP22/SKP/WPJ.29/KP.0203/2011tanggal 01 Desember 2011 tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Januaris/d Desember 2002 sudah benar dan tetap dipertahankan.Surat Gugatan, Surat Tanggapan, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan
danpembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.1.
Peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP22/SKP/WPJ.29/KP.0203/2011 tanggal01 Desember 2011, tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s/dDesember 2002 Nomor : 00066/207/02/732/07 tanggal 24 September 2007.
Register : 07-12-2011 — Putus : 27-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44191/PP/M.XII/99/2013 Tanggal 27 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
130 — 33
130 — 33
pengajuan bandingterhadap penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1374/WPJ.04/2011 tanggal 14 Nopember 2011, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi SuratTagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor: 00002/109/94/062/11tanggal 16 Juni 2011 Tahun Pajak 1994;: bahwa Sanksi Bunga Pasal 19 ayat (1) Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan yang dikenakan kepada Penggugat sudah tepatsehingga tidak terdapat cukup alasan untuk menerimaPermohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang diajukanPenggugat atas
Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor:00002/109/94/062/11 tanggal 16 Juni 2011 Tahun Pajak 1994sebesar Rp4.141.678 959,00.bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun 1994 Nomor: 00093/206/94/011/97 yangditerbitkan tanggal 24 Oktober 1997 tidak pernah Penggugatterima, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui adanyaSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun 1994 tersebut.: bahwa Penggugat melakukan gugatan atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor
: KEP1374/WPJ.04/2011 tanggal 14 Nopember2011 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi AdministrasiSurat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor:00002/109/94/062/11 tanggal 16 Juni 2011 Tahun Pajak 1994.bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas BungaPenagihan Nomor: 00002/109/94/062/11 Tahun Pajak 1994tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp4.141.678.959,00 yangselanjutnya digugat oleh Penggugat karena Penggugat terlambatmemenuhi kewajiban pembayaran atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan
atas jumlah pajak yang tidak dibayar ataukurang dibayar itu, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari jatuh temposampai dengan hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitungpenuh satu bulan.bahwa jumlah bulan STP BP a quo dihitung oleh Tergugatmasingmasing sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) bulan dan 71(tujuh puluh satu) bulan bahwa untuk pembayaran berupa buktipemindahbukuan secara jabatan Tergugat yang mulai berlakusejak tanggal 23 Maret 2004 bunga STP
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukumyang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.: Menyatakan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1374/WPJ.04/2011 tanggal 14 Nopember 2011, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor: 00002/109/94/062/11tanggal 16 Juni 2011 Tahun Pajak 1994.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42829/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
118 — 33
118 — 33
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42829/PP/M.V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP135/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00219/107/07/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak April 2007.: bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP135
adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep135/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak April 2007.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun 2983 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor : 16 Tahun 2000, karena perihal
STP PPN Nomor : 00219/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP135/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 09 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak April 2007 Nomor : 00219/107/07/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42840/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
119 — 30
119 — 30
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42840/PP/M.VI/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP167/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00532/107/08/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Maret 2008;: bahwa Penggugat tidak konsisten dalam pengajuan
Surat Keputusan Pengurangan dan/atau Penghapusan SanksiAdministrasi tidak dapat diajukan sebagai Obyek Gugatan.: bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep167/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Maret 2008.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun
STP PPN Nomor : 00532/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP167/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor : 00532/107/08/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 12-01-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42803/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 22 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
151 — 67
151 — 67
.: bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP merupakan kewenangankhusus yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar karena hal ini diatur diBab VII mengenai Ketentuan Khusus dalam UU KUP, dalam penjelasannyadinyatakan pula bahwa atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapatdilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karenajabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.bahwa Penggugat menyatakan titik
tolak Penggugat adalah Pasal 36 ayat (1)huruf c UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan KetigaAtas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan yang menyebutkan Direktur Jenderal Pajak karenajJabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14yang tidak benar.: bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwa bahwa keputusanyang digugat adalah keputusan yang diterbitkan
2011berdasarkan persandingan SPT Masa PPN Masa Pajak April sampai denganJuni 2009 dan SPT Masa PPN Masa Pajak April sampai dengan Juni 2010sebagai berikut: Dasar Pengenaan PajakMasa Pajak 2009 (Rp) 2010 (Rp) Selisih (Rp) %April 243.455.722.593 545.312.277.678 301.856.555.085 124,0%Mei 269.579.509.885 503.076.739.921 233.497.230.036 86,6%Juni 256.146.668.873 595.518.326.250 339.371.657.377 132,5%Jumlah 769.181.901.351 1.643.907.343.849 874.725.442.498 113,7% bahwa berdasarkan persandingan tersebut di atas
Proyeksi PPh harus dibayar sendiri Rp 29.729.462.154Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010= 1/6 x Rp29.729.462.154,Rp 3.303.273.573bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa KeputusanTergugat Nomor KEP02/PPh25/WPJ.07/KP.0407/2010 tanggal 03November 2010 yang diralat dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP06/PPh25/WPJ.07/KP.0407/2010 tanggal 01 Desember 2010 berlaku munduruntuk perhitungan angsuran PPh Pasal 25 sejak Juli 2010 sampai denganMaret 2011 dan perhitungan Tergugat dalam STP
PPN Masa Pajak April sampai dengan Juni 2010.bahwa dengan demikian penerbitan Surat Tagihan Pajak Masa Pajak Agustus2010 Nomor 00152/106/10/056/10 tanggal 17 Desember 2010 tidak benar,sehingga kenaikan angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Agustus 2010 sebesarRp2.294.246.910,00 (Rp3.303.273.573,00 Rp1.009.026.663,00 =Rp2.294.246.910,00) tidak dapat dipertahankan.bahwa oleh karena itu, Majelis berkesimpulan besarnya angsuran PPh Pasal25 Masa Pajak Agustus 2010 adalah sebesar Rp1.009.026.663,00.bahwa atas
Register : 31-07-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43002/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
115 — 34
115 — 34
tersebut tidak Penggugat sengaja dan sangat tidak layak untuk dikenai sanksisebesar itu dan tidak ada kerugian negara yang timbul dari kesalahan administrasi tersebut;bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2008 Nomor00199/107/08/611/11 tanggal 01 April 2011 diterbitkan oleh Tergugat dengan perhitungansebagai berikut :Pajak yang harus dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi : (Denda Pasal 14 (4) UU KUP) Rp 35.727.758,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 35.727.758,00bahwa atas
sanksi dalamSurat Tagihan Pajak tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut : Semula Dikurangkan/ Menjadi(Rp) Dihapuskan (Rp)Uraian Pajak yang harus dibayar 0,00 0,00 0,00Sanksi Administrasi :Denda Pasal 14 ayat (4) KUP 24.848.457,00)35.727.758,00) (10.879.301,00)(10.879.301,00) Jumlah ymh dibayar 35.727.758,00 24.848.457,00 namun Penggugat masih keberatan sehingga dengan surat tanpa nomor tanggal 27 Juli 2012mengajukan gugatan;bahwa menurut Tergugat, objek yang diajukan gugatan merupakan keputusan atas
itu dicantumkandalam PP Nomor 74 Tahun 2011 dan faktanya sampai dengan saat ini tidak ada yangmelakukan uji materi terhadap PP Nomor 74 Tahun 2011 tersebut;bahwa menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 14 tahun 2002: Keputusan adalah suatu penetapantertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkanperaturan perundangundangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan UndangundangPenagihan Pajak dengan Surat Paksa;bahwa menurut Majelis sesuai dengan ketentuan tersebut di atas
Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut,. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur pajak,. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktu pajak."
Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1210/WPJ.11/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakNovember 2008 Nomor 00199/107/08/611/11 tanggal 01 April 2011, atas nama : PT.