Ditemukan 99456 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : system systems sitam situm
Penelusuran terkait : Sistem pendidikan Sistem budidaya tanaman Sistem pendidikan nasional Sistem resi gudang
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 22-06-2017 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 256/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim
Tanggal 9 Mei 2018 — Penggugat:
1.Ny Grace Lukman
2.Anthony Sumitro Rahardjo
Tergugat:
1.PT Satria Tri Perkasa
2.Nyonya Sicilia Pujiyanti, SH
3.Dep Keuangan RI qq Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
Turut Tergugat:
Dr. Misahardi Wilamarta, SH, MH, MLN, LLM
81 — 23
  • Penggugat:
    1.Ny Grace Lukman
    2.Anthony Sumitro Rahardjo
    Tergugat:
    1.PT Satria Tri Perkasa
    2.Nyonya Sicilia Pujiyanti, SH
    3.Dep Keuangan RI qq Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
    Turut Tergugat:
    Dr. Misahardi Wilamarta, SH, MH, MLN, LLM
    Departemen Keuangan RI qq Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi, Gedung DJKN lantai 9,Jalan Lapangan Banteng Timur No.24, Jakarta Pusat,selanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill ;4. Dr.
    Bank HastinInternational dibawah pengawasan PPA/Departemen Keuangan qq Dit.Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, incasu Tergugat III.Bahwa dari SAPB yang dikeluarkan oleh Tergugat III, Saldo Rekeningpinjaman atas nama Tergugat adalah sebesar Rp. 15.979.609.840 (limabelas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilanHalaman 2 Putusan No. 256/Pdt.G/2017/PN.Jkt.
    Dalam kurun waktu tertentu, BPPN dibubarkan danpengelolaan terhadap PT Bank Hastin International dialinkan kePPA/Kementerian Keuangan cq Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi in casu Tergugat III.3. Bahwa terhadap dalildalil gugatan Para Penggugat dimaksud, TergugatIIisampaikan penjelasan dan tanggapan sebagai berikut:A.
    Sistem Aplikasi Pengganti Bunysis (SAPB) merupakan Bukti Yang Sahdan Mengikat3.15.3.16,Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat padaangka 8 yang mendalilkan bahwa ...SAPB yang dikeluarkan olehTergugat III yang memuat angka sejumlah Rp15.979.609.840 (limabelas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratussembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tidak mempunyalkekuatan hukum yang mengikat karena bukan bukti yang sah....Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 19 ayat
    Anthony Sumitro Rahardjo;Bukti T.lll5 : ==Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 118/Keb.Lama/1998 tanggal 24 Maret 1998;Bukti T.Ill6 : = Sistem Aplikasi Pengganti Bunysis (SAPB) Saldo rekeningpinjamin a.n. Tergugat debitur PT. Bank HastinInternasional sebesar Rp.15.979.609.840 (lima belas miliarHalaman 17 Putusan No. 256/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim.Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratusSembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);7.
Pengadilan PN BLITAR Perdata
Register : 16-06-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 307/Pdt.P/2021/PN Blt
Tanggal 7 Juli 2021 — Pemohon:
Sunarmi
23 — 5
  • Menetapkan identitas Pemohon yang benar adalah atas nama SUNARMI dengan NIK: 3505206905810002, dan menghapus data atas nama WINARTI dengan NIK 3505204107800041 dalam data biometrik sistem computer pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

    3.

    Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan Penetapan Penghapusan data atas nama WINARTI dengan NIK 3505204107800041 tersebut dalam data biometrik sistem computer serta dicatat pada Buku Register yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

    4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

    tanggal 29 Mei 1981;Bahwa datadata administrasi kependudukan Pemohon, yaitu KutipanAkta Nikah dan KK telah tertulis atas nama SUNARMI juga datadatayang lainnya;Bahwa Pemohon memiliki hambatan pada saat mengurus Kartu TandaPenduduk Elektronik (eKTP) yang mana menurut Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar terdapat dataHalaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 307/Padt.P/2021/PN Bitganda, yaitu pada pengajuan atas nama Sunarmi dengan NIK:3505206905810002 namun dalam data biometrik sistem
    menuruthukum;Berdasarkan alasanalasan sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk berkenan memanggil Pemohondan saksisaksi guna didengar keterangannya di persidangan yangselanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menetapkan data atas nama SUNARMI dengan NIK: 3505206905810002sebagai nama Pemohon dan menghapus data atas nama WINARTIdengan NIK 3505204107800041 dalam data biometrik sistem
    komputerKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Blitar untuk mencatat tentang Penetapan Nama Pemohontersebut atas nama SUNARMI dengan NIK: 3505206905810002 danmenghapus data atas nama WINARTI dengan NIK 3505204107800041dalam data biometrik sistem komputer serta dicatat pada Buku RegisterHalaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 307/Padt.P/2021/PN Bityang berlaku bagi Warga Negara Indonesia setelah Pemohon
    RIYANTO :Bahwa benar Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;Bahwa benar Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilmemiliki data ganda;Bahwa dalam data biometrik sistem komputer Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar data Pemohonyaitu atas nama SUNARMI dengan NIK: 3505206905810002 dan namaWINARTI dengan NIK 3505204107800041;Bahwa saksi memperlihatkan Fotokopi Kartu.
    Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkanPenetapan Penghapusan data atas nama WINARTI dengan NIK3505204107800041 tersebut dalam data biometrik sistem computerserta dicatat pada Buku Register yang berlaku bagi Warga NegaraIndonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Blitar;4.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 05-09-2022 — Putus : 28-10-2022 — Upload : 28-10-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 71/G/TF/2022/PTUN.KDI
Tanggal 28 Oktober 2022 — Penggugat:
PT. PATAWONUA CIPTA MANDIRI
Tergugat:
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU
169 — 74
  • PATAWONUA CIPTA MANDIRI ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan PT.
    PATAWONUA CIPTA MANDIRI ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI dan meneruskan seluruh Dokumen IUP OP PT. PATAWONUA CIPTA MANDIRI kepada Kementerian ESDM RI ;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum
Register : 14-04-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 317/Pid.B/2022/PN Pbr
Tanggal 16 Juni 2022 — Penuntut Umum:
RESITA FAUZIAH HAKIM, SH
Terdakwa:
ZULKIFLI
59 — 0
  • Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 006/SPK-SEK/PL-DPMPTSP/2020 tanggal 24 Juli 2020, Paket Pekerjaan : pembuatan Video Petunjuk Antrian Online Discapil, sumber dana : dibebankan atas DPA Nomor : 1.20.01.1.02.12.01.23.002 Tahun Anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelatanan Terpadu Satu Pintu Kota pekanbaru untuk mata anggaran kegiatan pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, yang ditandatangani oleh ZULKIFLI, S. Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
  • Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 007/SPK-SEK/PL-DPMPTSP/2020 tanggal 24 Juli 2020, Paket Pekerjaan : pembuatan Video Petunjuk Antrian Online MPP, sumber dana : dibebankan atas DPA Nomor : 1.20.01.1.02.12.01.23.002 Tahun Anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelatanan Terpadu Satu Pintu Kota pekanbaru untuk mata anggaran kegiatan pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, yang ditandatangani oleh ZULKIFLI, S. Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
  • Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 009/SPK-SEK/PL-DPMPTSP/2020 tanggal 24 Juli 2020, Paket Pekerjaan : pembuatan Aplikasi Nirkabel Discapil, sumber dana : dibebankan atas DPA Nomor : 1.20.01.1.02.12.01.23.002 Tahun Anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelatanan Terpadu Satu Pintu Kota pekanbaru untuk mata anggaran kegiatan pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, yang ditandatangani oleh ZULKIFLI, S. Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
  • Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 0010/SPK-SEK/PL-DPMPTSP/2020 tanggal 24 Juli 2020, Paket Pekerjaan : pembuatan Aplikasi Nirkabel MPP, sumber dana : dibebankan atas DPA Nomor : 1.20.01.1.02.12.01.23.002 Tahun Anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelatanan Terpadu Satu Pintu Kota pekanbaru untuk mata anggaran kegiatan pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, yang ditandatangani oleh ZULKIFLI, S. Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
  • Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 0011/SPK-SEK/PL-DPMPTSP/2020 tanggal 24 Juli 2020, Paket Pekerjaan : Jasa Security Asesment Antrian Online, sumber dana : dibebankan atas DPA Nomor : 1.20.01.1.02.12.01.23.002 Tahun Anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelatanan Terpadu Satu Pintu Kota pekanbaru untuk mata anggaran kegiatan pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik, yang ditandatangani oleh ZULKIFLI, S. Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 22-03-2022 — Putus : 31-05-2022 — Upload : 02-06-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 21/G/TF/2022/PTUN.KDI
Tanggal 31 Mei 2022 — Penggugat:
PT. KACCI PURNAMA INDAH
Tergugat:
1.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jendral Mineral Dan Batubara
484 — 162
  • KACCI PURNAMA INDAH kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum
  • Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan PT.
    KACCI PURNAMA INDAH kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 488.500,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 28-03-2022 — Putus : 12-09-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 77/G/TF/2022/PTUN.JKT
Tanggal 12 September 2022 — Penggugat:
1.Brigjen TNI ( Purn ) H. Eko Irianto, S.IP
2.H. Dudung Suryana, M.Pd
3.R.Sony Somali. Drs.M.Pd
4.Budhi Wahyu Fitriadi, SE,. MP
5.Dr. Wawan Sukmana, AK.CA.CPA
Tergugat:
Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Intervensi:
Himpunan Pegawai Universitas Siliwangi (HIPUSI)
176 — 53
  • p>MENGADILI

    Dalam Eksepsi

    • Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

    Dalam Pokok perkara

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Tindakan Tergugat berupa melakukan pemblokiran dan tidak melakukan pencatatan data perubahan Organ Yayasan Universitas Siliwangi Periode Tahun 2020-2025 sebagaimana yang dimohonkan Penggugat melalui Sistem
    Administrasi Badan Hukum ( SABH );
  • Mewajibkan Tergugat untuk membuka pemblokiran dan melakukan pencatatan data perubahan Organ Yayasan Universitas Siliwangi Periode Tahun 2020-2025 sebagaimana yang dimohonkan Penggugat melalui Sistem Administrasi Badan Hukum ( SABH );
  • Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 389.300,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 22-03-2022 — Putus : 31-05-2022 — Upload : 02-06-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 20/G/TF/2022/PTUN.KDI
Tanggal 31 Mei 2022 — Penggugat:
PT. TRISED MEGA CEMERLAN
Tergugat:
1.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jendral Mineral Dan Batubara
169 — 79
  • TRISED MEGA CEMERLANG kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI adalah Perbuatan Melanggar Hukum merupakan Perbuatan Melanggar Hukum ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan PT.
    TRISED MEGA CEMERLANG kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.488.500,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 22-03-2022 — Putus : 31-05-2022 — Upload : 02-06-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 19/G/TF/2022/PTUN.KDI
Tanggal 31 Mei 2022 — Penggugat:
PT. TATARAN MEDIA SARANA
Tergugat:
1.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jendral Mineral Dan Batubara
423 — 124
  • TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI adalah Perbuatan Melanggar Hukum merupakan Perbuatan Melanggar Hukum ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan PT.
    TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 488.500,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 20-06-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 349/Pdt.G/2019
Tanggal 7 Januari 2020 — DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI CQ. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA I
78 — 43
  • DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI CQ. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA I
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-07-2018 — Upload : 29-08-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 18 Juli 2018 — 1. KIM CHANG SHIK 2. SURYA SAEFUDDIN MELAWAN 1. Mr. OH YONG KEUN 2. Mr. YOO BYONG SUNG 3. H.M., SUTAMSIS, S.H., M.H., M.Kn
238 — 71
  • Memerintahkan kepada Jurusita pengadilan negeri Samarinda untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini kepada Sistem Administrasi Badan Hukum pada kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatat kedalam sistem yang dipergunakan untuk akta tersebut;4. Memerintahkan para Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;5.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 18-07-2023 — Putus : 24-08-2023 — Upload : 25-08-2023
Putusan PT JAKARTA Nomor 650/PDT/2023/PT DKI
Tanggal 24 Agustus 2023 — Pembanding/Penggugat : PT Envy Technologies Indonesia Tbk Diwakili Oleh : PT Envy Technologies Indonesia Tbk
Terbanding/Tergugat I : PT Teknoglobal Multi Sistem Integrasi
Terbanding/Tergugat II : PT Abyor International
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Telkom Sigma
Terbanding/Turut Tergugat II : Direktorat Jenderal Pajak
76 — 45
  • Pembanding/Penggugat : PT Envy Technologies Indonesia Tbk Diwakili Oleh : PT Envy Technologies Indonesia Tbk
    Terbanding/Tergugat I : PT Teknoglobal Multi Sistem Integrasi
    Terbanding/Tergugat II : PT Abyor International
    Terbanding/Turut Tergugat I : PT Telkom Sigma
    Terbanding/Turut Tergugat II : Direktorat Jenderal Pajak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 05-05-2021 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1011 K/Pdt/2021
Tanggal 5 Mei 2021 — DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI CQ. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA I Lawan Tuan ANDRIANTO; dkk
141 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI CQ. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA tersebut;
    DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI CQ.PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA ILawanTuan ANDRIANTO; dkk
    DIREKTORAT PENGELOLAANKEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI CQ.PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANGDKI JAKARTA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAANDAN LELANG JAKARTA I, Jalan Prajurit KKO Usman danHarun (dahulu Jalan Prapatan) Nomor 10, Jakarta Pusat,dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan,S.H., LLM., Kepala Biro Advokasi Sekretariat JenderalKementrian Keuangan, dan kawan kawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019;Pemohon Kasasi/Tergugat;Lawan1.
    DIREKTORAT PENGELOLAANKEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI CQ. PANITIA URUSANPIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA CQ.
    DIREKTORATPENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI Ca.PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKIHalaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1011 K/Pdt/2021JAKARTA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANGJAKARTA tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-10-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 630/Pdt.G/2017/PN Mdn
Tanggal 2 Nopember 2017 — - INDRA KESUMA (PENGGUGAT), DKK - PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN .TOL .MEDAN.-.BINJAI (TERGUGAT)
103 — 29
  • - Memerintahkan agar Panitera pada Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret Permohonan Intervensi dari Buku Register Perkara Gugatan dan menginput pencabutan perkara tersebut ke dalam fitur Register Induk Perkara Gugatan di dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan dan salinannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara
    oleh karenanya maka permohonan pencabutan permohonanintervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka pemeriksaan perkara aquo tidakdapat dilanjutkan ;Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi peradilan, Majelismemerintahkan agar Panitera pada Pengadilan Negeri Medan untuk mencoretPermohonan Intervensi dari Buku Register Perkara Gugatan dan menginputpencabutan perkara tersebut ke dalam fitur Register Induk Perkara Gugatan di dalamaplikasi Sistem
    Memerintahkan agar Panitera pada Pengadilan Negeri Medan untuk mencoretPermohonan Intervensi dari Buku Register Perkara Gugatan dan menginputpencabutan perkara tersebut ke dalam fitur Register Induk Perkara Gugatan didalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medandan salinannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;4.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 22-03-2022 — Putus : 31-05-2022 — Upload : 02-06-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.KDI
Tanggal 31 Mei 2022 — Penggugat:
PT. BANGUNMEGA CEMERLAN
Tergugat:
1.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jendral Mineral Dan Batubara
222 — 126
  • BANGUN MEGA CEMERLANG / Penggugat untuk dimasukkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara guna di proses dalam Sistem Minerba One Data Base Indonesia (MODI) pada Kementerian ESDM R.I merupakan Perbuatan Melanggar Hukum ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen Data Izin Usaha Produksi PT.
    BANGUN MEGA CEMERLANG / Penggugat untuk dimasukkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara guna di proses dalam Sistem Minerba One Data Base Indonesia (MODI) pada Kementerian ESDM R.I di Jakarta ;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.488.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).
Pengadilan PN WONOSARI Perdata
Register : 05-01-2021 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PN WONOSARI Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Wno
Tanggal 11 Januari 2021 — Pemohon:
Katimah
182 — 306

  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan status Kawin pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan elemen data Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 3403105305610001 atas nama KATIMAH dirubah dengan status belum kawin;
    3. Menyatakan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk
    melakukan perubahan data Pemohon atas status perkawinan yang semula tercatat Kawin dirubah dengan status belum kawin pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  • Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-06-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 103/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
MEMORIS HALAWA
Tergugat:
1.KEPALA DESA SAMBULU
2.Kepala Desa Sambulu, Kec. Ulunoyo
116 — 104

  • MENGADILI :

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
    2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Sambulu Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Nomor : 02 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Desa Sambulu Kecamatan Uluyono Kabupaten Nias Selatan atas nama Memoris Halawa tanggal 02 April 2020.
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sambulu Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Nomor : 02 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Desa Sambulu Kecamatan Uluyono Kabupaten Nias Selatan atas nama Memoris Halawa tanggal 02 April 2020.:
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan tugas dan fungsinya seperti semula.
    Keputusan Kepala Desa Sambulu Kecamatan Ulunoyo KapupatenNias Selatan Nomor : 02 Tahun 2020 tertanggal 02 April 2020Tentang Pemberhentian Operator Sistem Informasi KesejahteraanSosial Next Generation (SIKSNG) Desa Sambulu atas namaMemoris Halawa Jabatan Operator Sistem Informasi KesejahteraanSosial Next Generation (SIKSNG).b.
    Keputusan Kepala Desa Sambulu Kecamatan Ulunoyo KapupatenNias Selatan Nomor : 02 Tahun 2020 tertanggal 02 April 2020Halaman 14PutusanPerkara Nomor : 103/G/2020/PTUNMDN.Tentang Pemberhentian Operator Sistem Informasi KesejahteraanSosial Next Generation (SIKSNG) Desa Sambulu atas namaMemoris Halawa Jabatan Operator Sistem Informasi KesejahteraanSosial Next Generation (SIKSNG).Keputusan Kepala Desa Sambulu Kecamatan Ulunoyo KabupatenNias Selatan Nomor : 03 tahun 2020 Tentang PengangkatanOperator Sistem
    Nomor : 103/G/2020/PTUNMDN.Penggugat adalah sebagai Operator Sistem Kesejahteraan Sosial Next(SIKSNG) yang seharusnya lebih layak dan berprestasi untuk menjadiOperator Sistem Kesejahteraan Sosial Next (SIKSNG) di Desa Sambulu,maka sudah sepatutnya dimohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara a quo untuk mengeluarkan keputusanagar Penggugat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya semula sebagaiOperator Sistem Kesejahteraan Sosial Next (SIKSNG).4.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 27-07-2023 — Putus : 27-07-2023 — Upload : 01-08-2023
Putusan PN JAMBI Nomor 7/Pid.C/2023/PN Jmb
Tanggal 27 Juli 2023 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HARIYONO SH
Terdakwa:
EDA DES AUDIA BINTI EDI SAPUTRA
90 — 59

  • MENETAPKAN:

    1. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Eda Des Audia Binti Edi Saputra dilakukan secara Sistem Peradilan Pidana Anak;
    2. Memerintahkan pengembalian berkas perkara atas nama Terdakwa Eda Des Audia Binti Edi Saputra kepada Penyidik;
    3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum Pencurian
Register : 04-02-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN MALANG Nomor 172/ Pid.B/ 2017/ PN.Mlg
Tanggal 14 Juni 2017 — ARI YANTO
52 — 15
  • Menyatakan terdakwa ARI YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/ atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara berlanjut; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI YANTO tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;3.
    berikut :KesatuBahwa ia terdakwa ARI YANTO pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekitarwaktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaktidaknya dalam Bulan Agustus 2016 ,di Indomart Jalan Kolonel Sugiono Kota Malang dan di Indomart Jalan DanauTondano Kota Malang atau setidaktidaknya ditempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengaja dan tanpa hak ataumelawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistemelektronik dan/ atau mengakibatkan sistem
    SugionoKota Malang dan di Indomart Jalan Danau Tondano Kota Malang terjadikehilangan yaitu sim card pada mesin EDC milik Bank BRI kacabMartadinata Malang.Bahwa kejadian baru diketahui sekitar bulan Januari 2017Bahwa saksi sebagai pegawai dari BANK BRI Kacab MartadinataBahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya diketahui secaramonitoring ada pendapatan Bank BRI Kacab Martadinata berkurang padabulan Januari pada Indomart Jalan Kolonel Sugiono Kota Malang danJalan Danau Tondano Kota Malang.Bahwa sistem
    Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakanapapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/ ataumengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimanamestinya.Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa serta , antara satu dengan yang lain saling bersesuaian sesuatuhal yang saling bersesuaian serta adanya barang bukti.Menimbang, bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 diIndomart Jalan Kolonel
    Bahwa sistem monitoring di pihak BRI Kacab Martadinata dilakukan 3bulan cek berkala tidak rutin tiga bulan sehingga pada bulan januari baru diketahuidan kemudian saksi Muh.
    Menyatakan terdakwa ARI YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawanhukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistemelektronik dan/ atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerjasebagaimana mestinya yang dilakukan secara berlanjut;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI YANTO tersebut dengan pidanapenjara selama (satu) tahun 6 (enam) bulan ;3.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 11-04-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 14-07-2023
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tjk
Tanggal 13 Juli 2023 — Penuntut Umum:
SAMSI THALIB, SH.,MH.
Terdakwa:
ANDI RIZA Bin AGUS SRI
93 — 43
  • Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120100902944 oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
  • Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
  • Surat Iziin Usaha Perdagangan oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
  • Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
  • Surat Izin Lokasi oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
  • Surat Izin Lingkungan oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018
  • Surat Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
  • Surat Izin Komersial/Operasional oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
  • Surat Perizinan Berusaha berbasis risiko NIB : 8120100902944 berikut lampiran.
  • Surat Keterangan Nomor : 16/Ket_PERTEK/AB/VIII/2022, tanggal 20 Agustus 2022 dikeluarkan oleh CV. ABADI KONSULTAN.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 03-06-2021 — Putus : 20-03-2023 — Upload : 27-03-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 502/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 20 Maret 2023 — Penggugat:
PT Fasilitas Telekom Nusantara
Tergugat:
PT Cyber Tekhnologi Putrawan
Turut Tergugat:
1.PT Wisma Purnayudha Putra
2.PT Asana Wirasta Setia
3.PT Prestasi Piranti Informasi
4.PT Power Telekom
5.PT Afirmasi Kreatif Media Sistem
103 — 14
  • Penggugat:
    PT Fasilitas Telekom Nusantara
    Tergugat:
    PT Cyber Tekhnologi Putrawan
    Turut Tergugat:
    1.PT Wisma Purnayudha Putra
    2.PT Asana Wirasta Setia
    3.PT Prestasi Piranti Informasi
    4.PT Power Telekom
    5.PT Afirmasi Kreatif Media Sistem