Ditemukan 144266 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 19-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 281/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 17 Desember 2018 — TIMUR MARGADJAJA Diwakili oleh MARKANI
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
29 — 6
  • TIMUR MARGADJAJA Diwakili oleh MARKANI
    Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-03-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 K/TUN/2017
Tanggal 4 April 2017 — MAUN BIN PELOR VS I. LURAH KELURAHAN SRENGSENG SAWAH, KOTA JAKARTA SELATAN., II. BAS TOBING, SH;
59 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat sudah sejak tahun 1948,sesuai Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi yang dikenal dengan istilahGirik Nomor C.973 Persil 61 D Il atas nama MAUN BIN PELOR;Bahwa syarat untuk diprosesnya permohonan sertipikat di KantorPertanahan Jakarta Selatan, haruslah dilengkapi terlebin dahulusyaratsyarat antara lain :1) Riwayat tanah dari kelurahan;2) Surat Keterangan tidak sengketa dari Kelurahan;3) Girik;4) KTP Pemohon dan seterusnya;Bahwa untuk kepentingan memenuhi persyaratan yang diminta olehKantor Pertanahan
    Karenasampai dengan tanggal 21 April 2015, Girik C.973 atas nama MaunBin Pelor masih berada di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.Hingga oleh karena itu Keputusan Tergugat menerbitkan SuratLurah Srengseng Sawah Nomor 293/1.797.1 tanggal 17 September2015 yang menolak memberikan Surat keterangan tidak sengketayang menjadi objek dalam perkara a quo haruslah dibatalkan danTergugat harus dihukum untuk menerbitkan Surat Keterangan TidakSengketa kepada Penggugat;Bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah,
    Azas Kecermatan : Tergugat tidak cermat atau teliti banwaternyata di atas tanah Girik C.973 Persil 61 Blok D Il telahdilakukan Proses Ajudikasi oleh Kantor Pertanahan JakartaSelatan, sehingga Tergugat haruslah mengakui dan membenarkanbahwa yang benar adalah girik C.973 Persil 61 Blok D II karenadari girik tersebut telah terbit 7 (tujuh) sertipikat Hak Milik;b.
    Jualbeli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat,pemberian menurut adat dan perbuatanperbuatan lain yangdimaksudkan untuk memindahkan hak milik sertapengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;Bahwa ketentuan Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah, sebagai Peraturan Pertanahan yang berlaku saatitu, berbunyi :"Setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah,memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah ataumeminjam uang dengan hak atas tanah
    Keberatan KeEnam: Bahwa Hakim Banding dan Hakim Tingkat pertamatelah keliru dan telah mengabaikan Bukti P1 s/d P28 khususnya P3, P4s/d P14, P15 s/d P18, P25, P26, P27, dan P28 serta Keterangan SaksiMohamad Nurhidayat, hanya dengan mendasarkan kepada Surat Somasi(Lihat T4, T6 dan T9 serta T.IlIntervensi 1), yang sesungguhnya bukanmerupakan bukti dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai bukti dalamhukum pertanahan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 25-06-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 K/TUN/2015
Tanggal 24 Agustus 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. KUBU RAYA., II. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KAB. KUBU RAYA., III. SUPARDI;
34 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. KUBU RAYA., II. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KAB. KUBU RAYA., III. SUPARDI;
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA,berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta, KM. 12, Nomor 45,Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;ll. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU KABUPATEN KUBU RAYA, berkedudukan di JalanArteri Supadio (Komplek Kantor Bupati Kubu Raya) Sungai Raya,Kabupaten Kubu Raya;lll.
    Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan;dan memperhatikan Permen Agraria No.9 Tahun 1999 disebutkan bahwacacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat) adalah :Kesalahan prosedur ;Kesalahan peraturan perundangundangan;(1abc. Kesalahan subyek Hak;d. Kesalahan objek hak;e. Kesalahan jenis hak;f.
    Dalam hal atassuatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orangatau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dansecara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hakatas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabiladalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu. tidakmengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat danHalaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 352 K/TUN/2015Kepala Kantor Pertanahan
    Untuk terselenggaranya tertiob adminsitrasi pertanahan;dan memperhatikan Permen Agraria No.9 Tahun 1999 disebutkan bahwacacat hukum adminsitrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)adalah :Kesalahan prosedur;Kesalahan peraturan perundang undangan;Kesalahan subyek Hak;Kesalahan objek hak;Kesalahan jenis hak; oao fF PKesalahan perhitungan luas;Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;> Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau;i. Kesalahan lainnya bersifat administrant;4.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 20-12-2017 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 22-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 363/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 8 Februari 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Bosowa Propertindo dahulu bernama PT Indah Bumi Bosowa,Diwakili oleh Ibu Atirah Aksa
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Terbanding/Tergugat IV : Irvan Zainal Saleh Tompo.dkk
Terbanding/Tergugat II : KOMANDO DAERAH MILITER JAYA JAYAKARTA.
Terbanding/Tergugat III : PT. INTI INSAN SANTOSA
95 — 13
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 107/HGB/BPN-31.74/2016 tertanggal 16 Februari 2016 tentang Perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 170/Kuningan Barat atas nama PT Inti Insan Sentosa berkedudukan di Jakarta Barat atas tanah seluas 10.833 m2, terletak di Jalan Kapten P. Tendean RT.007 RW 05, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3.
Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut dan mencoret dalam buku tanah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 107/HGB/BPN-31.74/2016 tertanggal 16 Februari 2016 tentang Perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 170/Kuningan Barat atas nama PT. Inti Insan Sentosa berkedudukan di Jakarta Barat atas tanah seluas 10.833 m2, terletak di Jalan Kapten P.
Pembanding/Penggugat : PT Bosowa Propertindo dahulu bernama PT Indah Bumi Bosowa,Diwakili oleh Ibu Atirah Aksa
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Terbanding/Tergugat IV : Irvan Zainal Saleh Tompo.dkk
Terbanding/Tergugat II : KOMANDO DAERAH MILITER JAYA JAYAKARTA.
Terbanding/Tergugat III : PT. INTI INSAN SANTOSA
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 22-03-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 20-08-2018
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 40/B/2018/PTTUN.MKS
Tanggal 8 Mei 2018 — MUH TAHIR LABANDOE
12.MUH THAMRIN LABANDOE
13.H TASRIF LABANDU
14.GUNTUR LABANDU
15.HJ RATNA SURYANTI
16.AYUNINGTHYAS UTAMI VIRGOEVI
17.AYININGTHYAS DWINTA CAPRICORNITA A
18.AURYNNINGTHYAS TRIFQAH JELITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTAENG
Intervensi:
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
107 — 23
  • MUH TAHIR LABANDOE
    12.MUH THAMRIN LABANDOE
    13.H TASRIF LABANDU
    14.GUNTUR LABANDU
    15.HJ RATNA SURYANTI
    16.AYUNINGTHYAS UTAMI VIRGOEVI
    17.AYININGTHYAS DWINTA CAPRICORNITA A
    18.AURYNNINGTHYAS TRIFQAH JELITA
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTAENG
    Intervensi:
    PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
    PUTUSANNomor 40/B/2018/PTTUN Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTAENG, tempatkedudukan di Jalan Andi Manappiang, No. 8, KabupatenBantaeng;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:1.
    SURIANAH, R.S.E., Jabatan Kasubsi PengendalianPertanahan;Ketiganya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, berkedudukan di AndiManappiang.
    atas nama Pemerintah KabupatenBantaeng dari Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng ;4. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il Intervensi untuk membayar biayaperkara sebesar Rp.10.547.000.
    atas nama Pemerintah KabupatenBantaengternyata diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bantaeng Nomor : 53530.153.222001 TentangPemberian Hak Pakai atas nama Pemerintahan Kabupaten Bantaeng atastanah seluas 15.769 M2 di Kabupaten Bantaeng (vide bukti T2) sehinggaMajelis Hakim berpendapat bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanahNegara dan Penerbitannya mengacu kepada Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang TataCara
    Tanah Negara Dan HakPengelolaan ; bahwa memperhatikan buktibukti yang diajukan oleh Tergugatdan Tergugat Il Intervensi selama di persidangan ternyata baik Tergugatmaupun Tergugat Il Intervensi tidak dapat mengajukan bukti surat berupaWarkah (Waarmerkh) yang terdiri dari dokumendokumen yang merupakan alatpembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah digunakansebagai dasar pendaftaran bidang tanah hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal54 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 15-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 06-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 24/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 29 Juli 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK 2. KASMIAN 3. ABDUL BASIR
113 — 0
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK 2. KASMIAN 3. ABDUL BASIR
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 02-07-2019 — Putus : 02-08-2019 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 191/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 2 Agustus 2019 — KALALO
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Terbanding/Tergugat III : PT. BUMI INDIRA WISESA. Diwakili oleh HENKY SOESANTO
45 — 13
  • KALALO
    Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
    Terbanding/Tergugat III : PT. BUMI INDIRA WISESA. Diwakili oleh HENKY SOESANTO
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 29-09-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 18-08-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 203/B/2017/PT.TUN.MDN
Tanggal 14 Nopember 2017 — Pembanding/Tergugat I : KEPALA DESA PERKOTAAN
Terbanding/Penggugat IV : A. HADI NUR
Terbanding/Penggugat II : SRI HARTINI
Terbanding/Penggugat III : JOHAN MAULAN
Terbanding/Penggugat I : SRI WAHYUNI
Terbanding/Tergugat II Intervensi IV : ADE SIWIRA
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : TRI KUSUMA YANTI
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Tergugat II Intervensi III : HASYIMYAH SARKAWI
Turut Terbanding/Tergugat II : CAMAT KEC. AIR PUTIH
22 — 5
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 12-08-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 06-10-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 195/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 22 September 2022 — Pembanding/Penggugat : Louis Bernando Lim, DKK Diwakili Oleh : LISTON SIBARANI,SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta cq.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
189 — 21
  • Pembanding/Penggugat : Louis Bernando Lim, DKK Diwakili Oleh : LISTON SIBARANI,SH
    Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta cq.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 PK/TUN/2017
Tanggal 8 Maret 2017 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA., II. H. ABDUL AZIZ VS HIDAYAT LATIF;
86 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA., II. H. ABDUL AZIZ VS HIDAYAT LATIF;
    ., KepalaBidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa danKonflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi DKI Jakarta;H.
    ., Kepala SeksiPengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan,Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiDKI Jakarta;TIMBUL HARIMUKTI, S.H., Mediator Pertanahan,Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiDKI Jakarta;SUNARDI, S.H., Analis Permasalahan Pertanahan,Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiDKI Jakarta;MUNISAH, S.H., Analis Permasalahan Pertanahan,Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiDKI Jakarta;ADI NOTONAGORO, Pengadministrasian Umum,Kantor Wilayah Badan
    Pertanahan Nasional ProvinsiDKI Jakarta;YADI MULYADI, Pengadministrasian Umum, KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKIHalaman 1 dari 84 halaman.
    baik data fisik maupun datayuridis yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan NasionalKodya Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Milik Nomor 235/GrogolSelatan an.
    Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: II. H.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 01-04-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 01-11-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 73/B/2020/PT.TUN.MDN
Tanggal 17 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Penggugat : Esther Revita Dumora Br Silaban, DKK
36 — 20
  • Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
    Terbanding/Penggugat : Esther Revita Dumora Br Silaban, DKK
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 11-12-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 14-01-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 64/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 14 Januari 2020 — KURDI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK
151 — 76
  • KURDI
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK
    .; &Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat danKonsultan Hukum pada Kantor ACEP SAEPUDIN & PARTNERS LAWFIRM, berkedudukan di Jalan Siliwangi Km. 1 Jaura, Rangkasbitung42314, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dalam hal ini dapatbertindak secara bersamasama maupun sendirisendiri berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 101/SKASP/XII/2019 tertanggal10 Desember 2019;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK, Tempat Kedudukan diJalan Jenderal Sudirman
    ;NIP. : 19630802 198603 1 003;Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor : 64/G/2019/PTUNSRGPangkat/Gol. : Pembina (IV/a);Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan;2. Nama : SUHARJO, S.H.:;NIP. : 19630507 198603 1 010;Pangkat/Gol. : Penata Tingkat (III/d);Jabatan : Kasubsi Sengketa Konflik dan PerkaraPertanahan;3. Nama : AGUNG BUDI SANTOSO;NIP. : 19731103 199703 1 003;Pangkat/Gol. : Penata Muda TK.
    (III/b);Jabatan : Kasubsi Pengendalian Pertanahan;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil, memilin alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, JalanJenderal Sudirman Km. 3 Rangkasbitung, baik bersamasama maupunmasingmasing atau sendirisendiri berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 10/SKU36.02.MP.02.02/1/2020 tanggal 6 Januari 2020;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut:1.Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 11 Desember 2019
    APENDI yang telah diterbitkan oleh Tergugat tanpasepengetahuan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan upayahukum administratif kepada Tergugat pada tanggal 24 Juli 2019;Bahwa benar objek sengketa a quo merupakan penetapan tertulis yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak sebagaibadan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum TataUsaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, bersifat konkrit karena tidak abstrak, memuat secara jelastentang
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 28-05-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 67/B/2018/PTTUN.MKS
Tanggal 20 Agustus 2018 — Penggugat:
1.GUSTAN ARMAN
2.JOHAMSYAH
3.BASRI YASING
4.ERWIN IBRAHIM
5.SAHARUDDIN
6.FITRI HANDAYANI
7.AGUSSALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARRU
Intervensi:
1.Hj. ST. AISYAH DG. NGASIH
2.FAISAL
115 — 34
  • Penggugat:
    1.GUSTAN ARMAN
    2.JOHAMSYAH
    3.BASRI YASING
    4.ERWIN IBRAHIM
    5.SAHARUDDIN
    6.FITRI HANDAYANI
    7.AGUSSALIM
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARRU
    Intervensi:
    1.Hj. ST. AISYAH DG. NGASIH
    2.FAISAL
    .;: 19591231 198303 1 030;: Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan;: NANY JUMAWATY, S.H.;: 19681101 200502 2 001;: Kepala Seksi Pengadaan Tanah;: ANWAR KONGKOLU, S.Sos.;: 19601231 198003 1 038;: Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,Konflik dan Perkara Pertanahan;: ROSDIANA, S.E.;: 19620425 199003 2 002;: Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;Semuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, JalanSultan Hasanuddin No. 19, Barru;Selanjutnya disebut TERGUGAT / PEMBANDING
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 20-06-2022 — Putus : 30-08-2022 — Upload : 30-08-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 150/B/2022/PT.TUN.MDN
Tanggal 30 Agustus 2022 — Pembanding/Penggugat : MM YULIS SETIYO RINI DKK
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Metro
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PARWOTO
77 — 25
  • Pembanding/Penggugat : MM YULIS SETIYO RINI DKK
    Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Metro
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PARWOTO
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 06-09-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 253/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 7 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : IWAN STEFEN ELKANA.dkk
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Terbanding/Tergugat II : NOVIANTI WIDJAJA
30 — 5
  • Pembanding/Penggugat : IWAN STEFEN ELKANA.dkk
    Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
    Terbanding/Tergugat II : NOVIANTI WIDJAJA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 13-07-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 26-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 450 K/TUN/2018
Tanggal 27 September 2018 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG VS PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO);
143 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG VS PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO);
    ., jabatan Ketua Tim Penyelesaian Hukum PT BankPembagunan Daerah Jawa Tengah, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor3159/DIRKEP.01.01/2018, tanggal 6 April 2018;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBATANG, tempat kedudukan di jalan dr. Sutomo No. 20Batang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Asriruddin, M.Si,jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan, dan kawan, berdasarkanHalaman 1 dari 9 halaman.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang berupaSertipikat Hak Milik Nomor : 05184/Kelurahan Kauman, yang diterbitkanpada tanggal 07 Maret 2012, Surat Ukur Nomor : 02351/Kauman/2011tanggal 13 Desember 2011 seluas 351 m2 (tiga ratus lima puluh satumeter persegi) atas nama YAYAN NURYANAH:3.
    Mewajibkan kepada TERGUGAT (Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBatang) untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah Sertipikat HakMilik Nomor : 05184/Kelurahan Kauman, yang diterbitkan pada tanggal07 Maret 2012, Surat Ukur Nomor : 02351/Kauman/2011 tanggal 13Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 450 K/TUN/2018Desember 2011 seluas 351 m2 (tiga ratus lima puluh satu meter persegi)atas nama YAYAN NURYANAH, yang ada pada Kantor PertanahanKabupaten Batang;4.
    Menghukum TERGUGAT (Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBatang) untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi 1, 2 mengajukan eksepsi sebagai berikut;1. Eksepsi kewenangan mengadili (absolut);2. Eksepsi Tenggang waktu Pengajuan Gugatan;oh Eksepsi Plurium Litis Consurtum/Gugatan KurangPihak;4. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (Obscuurlibel);5.
    a.n Yayan Nuryanah yang merupakanpecahan dari sertipikat induk Nomor; 117/Kauaman a.n DaanKasdai, menjadi batal demi hukum; Bahwa tindakan Tergugat yang tetap menerbitkan sertipikat obyeksengketa in casu Sertipikat Hak Milik Nomor: 05184/Kauman a.nYayan Nuryanah yang merupakan pecahan dari sertipikat indukNomor; 117/Kauaman a.n Daan Kasdai, nyatanyata melanggarketentuan Pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mewajibkankepada Kepala Kantor Pertanahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 30-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 559 K/TUN/2018
Tanggal 30 Oktober 2018 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KOTAMOBAGU VS 1. Dr. SIENTJE MOKOGINTA, dkk.
61 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: STELLA MOKOGINTA, WELLY MOKOGINTA, JANTJE MOKOGINTA, HERRY MOKOGINTA, CORRY MOKOGINTA dan Pemohon Kasasi II: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KOTAMOBAGU; 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KOTAMOBAGU VS 1. Dr. SIENTJE MOKOGINTA, dkk.
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAKOTAMOBAGU, tempat kedudukan di Jalan KolonelSoegiono Nomor 125, Kotamobagu, Provinsi SulawesiUtara;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Alfrits Mamahit,S.SiIT, Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan KotaKotamobagu, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 70/600.71.74/VIII/2017 tanggal 5September 2017;Para Pemohon Kasasi , Pemohon Kasasi II;Lawan1. Dr.
    memperhatikan batasbatas bidangatau bidangbidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambarsituasi yang bersangkutan; Bahwa oleh karena tumpang tindih atas bidang tanah sesungguhnya telahterjadi sejak awal penerbitan sertipikat induk yaitu Sertipikat Hak MilikNomor 2567/Gogagoman sehingga memiliki konsekuensi hukum yangsama terhadap sertipikat objek sengketa yang merupakan hasilpemecahannya; Bahwa selanjutnya bila dinubungkan dengan Pasal 107 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
    Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : STELLAMOKOGINTA, WELLY MOKOGINTA, JANTJE MOKOGINTA, HERRYMOKOGINTA, CORRY MOKOGINTA dan Pemohon Kasasi II: KEPALAKANTOR PERTANAHAN KOTA KOTAMOBAGU;2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayarbiaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 21-04-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 K/TUN/2015
Tanggal 21 April 2015 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. DKI JAKARTA., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. DKI JAKARTA., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
    ., Kepala Bidang Pengkajian danPenanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.2. Tatang Mulyana, SH, M.Si., Kepala Seksi Pengkajian danPenanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.3. Ignatius Ardi Susanto, SH., Kepala Seksi Pengkajian danPenanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi DKI Jakarta.4.
    ., Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketadan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi DKI Jakarta.Halaman 1 dari 31 halaman. Putusan Nomor 99 K/TUN/20155. Eva Hasnaini, SH, MM., Staf Bidang Pengkajian dan PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi DKI Jakarta.6. Sunardi, SH., Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan PerkaraPertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKIJakarta.7.
    ., Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketadan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi DKI Jakarta.Ketujuhnya memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi DKI Jakarta, Jalan Taman Jati Baru No. 1, JakartaPusat; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3413/SK31/X1I/2013,Tanggal 21 November 2013;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASi JAKARTATIMUR, berkedudukan di Jalan Dr.
    Mewajibkan : Tergugat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta untukmencabut SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta No.47/HP/BPN.31/2012, tanggal 08052012 dan ; Tergugat Il Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timuruntuk mencabut Sertipikat Hak Pakai No. 1150/Cipinang seluas 6.610m2, tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. KepolisianNegara Republik Indonesia ;4.
    Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI JakartaNo. SK : 47/HP/BPN.31/2012, Tentang Pemberian Hak Pakai No.1150/Cipinang, atas nama Pemerintah RI Cq. Kepolisian Negara R.I,tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, yangmenjadi obyek Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diaturdalam UndangUndang R.I.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 20-03-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 5/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 15 Agustus 2019 — S
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Toli-toli
200 — 77
  • S
    Tergugat:
    Kepala Kantor Pertanahan Toli-toli
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN TOLITOLI, Tempat Kedudukan diJalan Samratulangi No.8 Tuweley, Kecamatan Baolan,Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:140/10019.13/IV/2019 tertanggal 2 April 2019 diwakili olehKuasa Hukumnya bernama:SUPARDI A. MOKOAPAT, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalahdan Pengendalian Pertanahan, beralamat di KantorPertanahan Kabupaten Tolitoli JI. Dr.
    PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, sehingga bukan merupakanobjek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara Palu untuk melakukanpemeriksaan dan mengadili perkara;3.
    Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalampasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Penggugat barusekarang mengajukan gugatan setelah objek gugatan telah bersertipikatHak Milik Nomor: 00182/Ogogili pada tahun 2012 atas nama Leonard olehKantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli.
    Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 tahun 1999tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah), dimanapenerbitan SHM No.00182 Tahun 2011 an.
    Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara karena Penggugat baru sekarangmengajukan Gugatan setelah objek gugatan telah bersertipikat HakMilik Nomor: 00182/Ogogili pada tahun 2012 atas nama Leonard olehKantor Pertanahan Kabupten Tolitoli.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Pertanahan
Register : 12-11-2012 — Putus : 10-04-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan PTUN KUPANG Nomor 15/G/2012/PTUN-KPG
Tanggal 10 April 2013 — PT.PEDE BEACH PERMAI (Penggugat) Hendrik Chandra (Penggugat Intervensi) Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat) Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat II Intervens)
92 — 39
  • PT.PEDE BEACH PERMAI (Penggugat)Hendrik Chandra (Penggugat Intervensi)Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat)Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat II Intervens)