Ditemukan 2515328 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Hubungan industrial Hubungan keluarga Hubungan kerja
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus PHI
Register : 09-01-2013 — Putus : 21-01-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 1/G/2013/PHI.PN.MTR
Tanggal 21 Januari 2013 — - ROSIDI, DKK - PT. Newmont Nusa Tenggara (PT NNT)
131 — 78
  • PENETAPANNOMOR : 1 /G/2013/PHI.PN.Mtr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram yangmengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial dalam peradilan tingkatpertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :110ROSIDI (NB3502) : Pekerjaan di Depatemen Security PT. Newmont NusaTenggara.Drs. ASHAR (NB0568) : Pekerjaan di Depatemen Purchasing PT.
    Catur Warga No. 7Kota Mataram berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 1250/PDMH/NNT/I/2013tanggal 17 Januari 2013.Selanjutnya disebut sebagai ......... 0... cece cece cece ence ence eeee teas eenenees TERGUGATPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram ;Telah membaca :e Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Mataram Nomor : 1/G/2013/PHI.PN.MTR tanggal 9 Januari2013 tentang penunjukan Majelis Hakim ;e Penetapan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada
    PengadilanNegeri Mataram Nomor : 1/G/2013/PHI.PN.MTR tanggal 10 Januari2013 tentang penetapan hari sidang ;e Berkas perkara yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal08 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Mataram di bawah register perkara Nomor : 1/G/2013/PHI.PN.MTR tanggal 09 Januari 2013.Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 21 Januari 2013 masingmasing pihak hadir Kuasanya
    dipersidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa berkasgugatan, tenyata gugatan Penggugat tidak dilampiri risalah penyelesaian baik melaluimediasi maupun konsiliasi dan hal tersebut dibenarkan oleh Kuasa Penggugat dan KuasaTergugat.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 83 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yangmenyatakan bahwa pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melaluimediasi atau konsiliasii maka
    Panitera PenggantiPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri KuasaPenggugat dan Kuasa Tergugat.HakimHakim Ad Hoc Hakim Ketua Majelist.t.d t.t.dI WAYAN JAMAN SAPUTRA, SH. ABU ACHMAD SIDQI, A.,SH.t.t.dIr. SATPUL BAHRI, MH.PANITERA PENGGANTIt.t.dHalaman 3 dari 4 HalamanWIWIK HARYANI, SH.CATATAN : Penetapan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena pihakPenggugat telah menyatakan kasasi pada tanggal 25 Januari 2013.
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus PHI
Register : 12-01-2016 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN MATARAM Nomor 2/PHI/2016/PN Mtr
Tanggal 14 Maret 2016 — - PT. NEWMONT NUSA TENGGARA - SAMSUL BAHRI
188 — 107
  • PUTUSANNomor 2 /Pdt.SusPHI/2016/PN.MtrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram yangmemeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalamperkara antara :PT. NEWMONT NUSA TENGGARA (PT. NNT), berkantor di Jalan Sriwijaya No. 258Mataram, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya YUDI GOMANTORO,SH.,Specialist Empl.
    Bahwa PKB PT.NNT merupakan pedoman dalam pelaksanaan hubungan kerjadan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan perjanjian kerja bersamayang wajib ditaati dan dilaksanakan di lingkungan PT.
    Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat PT Newmont Nusa Tenggara(PT.NNT) dengan Tergugat Samsul Bahri NB3061 berakhir karena PemutusanHubungan Kerja (PHk).Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.SusPH1/2016/PN.Mtr4.
    Foto copy Risalah Perundingan Penyelesaian Hubungan Industrial Secara Bipartirl, tanggal 14 Januari 2015, sesuai asli diberi tanda P8..
    LWAYAN WENEN, S.H., M.H.Panitera PenggantittdRUSLIN, S.H.Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.SusPH1/2016/PN.MtrCATATAN :Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karenapihak Penggugat telah menyatakan upaya hukum kasasi padatanggal 24 Maret 2016.PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIALPADA PENGADILAN NEGERI MATARAMPANITERA,ttd.LALUIHSAN, SH. MH.NIP.196312311986031040Untuk turunan sesuai aslinya.PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIALPADA PENGADILAN NEGERI MATARAMPANITERA,LALUIHSAN, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-07-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 865 K/Pdt/2018
Tanggal 23 Juli 2018 — BING HANDOYO VS RACHMAWATY SURYADJAJA
73 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus PHI
Register : 22-08-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 05-01-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 9/PHI/2014/PN Mtr
Tanggal 3 Desember 2014 — Penggugat - AGUS HERMANSYAH, Dkk Tergugat - PT. TRAKINDO UTAMA BATU HIJAU
171 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-11-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2792 K/Pdt/2020
Tanggal 3 Nopember 2020 — PEMOHON KASASI Lawan TERMOHON KASASI
363 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-11-2007 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103K/PDT.SUS/2007
Tanggal 19 Nopember 2007 — PT. MAJU KARYA KITA ; MOHAMMAD BUDHI
52 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus PHI
Register : 02-10-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 05-01-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 12/PHI/2014/PN Mtr
Tanggal 9 Desember 2014 — Penggugat - ANDREAS MAWO GILI, Dkk Tergugat - PT. Prasmanindo Boga Utama
267 — 0
  • Menyatakan Gugatan Para Penggugat tertanggal 2 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram di bawah register perkara Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2014/PN Mtr tanggal 2 Oktober 2014, DICABUT.2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-12-2007 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 540K/PHI/2007
Tanggal 7 Desember 2007 — PT. ROYAL STANDARD ; RAHMAD SETIAWAN ; GATOT MUJIONO, Dkk
53 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus PHI
Register : 29-01-2014 — Putus : 14-04-2014 — Upload : 02-06-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 1/PHI/2014/PN.MTR
Tanggal 14 April 2014 — - EKA SYARIF, DK - PT. SURYA SEMBADA JAYA
192 — 116
  • Menyatakan Gugatan Para Penggugat tertanggal, 29 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram di bawah register perkara Nomor : 1/G/2014/PHI.PN.Mtr, tanggal, 29 Januari 2014, DICABUT ;2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
    PENETAPANNOMOR : 1 /G/2014/PHI.PN.Mtr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMataram yang mengadili perkaraperkara perselisihan hubunganindustrial dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikanpenetapan sebagai berikut dalam perkara antara :1. EKA SYARIF > umur : 24 tahun, alamat RT O01RW.01 Desa Bukit Damai, kecamatan Maluk, KabupatenSumbawa Barat. No. Badge : SSJ179.2.
    No. 231 Tebet, Jakarta,untuk selanjutnya disebut sebagaiPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMataram ;Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 1/G/2014/PHI.PN.Mtr tanggal 30 Januari 2014tentang penunjukan Majelis Hakim ; Berkas perkara yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannyatertanggal 29 Januari 2014 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
    Tergugatmasingmasing tertanggal 24 Februari 2014 dan tanggal 12 Maret2014, yang mana dari keterangan dalam relas panggilan tersebutdidapat keterangan bahwa Tergugat sudah tidak lagi berkedudukandialamat yang tertera dalam gugatan (sudah pindah).Menimbang, bahwa atas hal tersebut kemudian kuasa ParaPenggugat menyatakan secara lisan dipersidangan mencabutgugatannya tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 85ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan
    Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaPenggugat sebesar Rp. 470.000, (empat ratus tujuhpuluh ribu rupiah) ;Demikian telah ditetapkan dalam rapat musyawarah MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMataram pada hari Senin tanggal 14 APRIL 2014, oleh kami : MADE PASEK, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, WAYANJAMAN SAPUTRA, SH. dan Ir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-05-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 496 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Mei 2017 — JENNY vs SUKIMAN TANDIAS, dk
106 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-09-2010 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2010/PN.Smg
Tanggal 21 September 2010 — MUSLIKHAH (penggugat 1) SULASMI (penggugat 2) melawan PT. MAJATI FURNITURE (tergugat)
213 — 92
  • SMG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial padatingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :1.2.MUSLIKHAHUmur 37 tahun, Karyawati Tetap bagian Packing dengan IDCARD B24006 pada PT. MAJATI Furniture; bertempattinggal di Desa Kangkung Krajan Rt. 002/ Rw. 001, Kec.Mranggen, Kab.
    ;Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja/ PHK yang dilakukan secarasepihak oleh TERGUGAT, menurut asumsi TERGUGAT pihaknyamenyatakan bahwa alasannya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapPARA PENGGUGAT tersebut disebabkan karma efisiensi dan mengenai kondisiperusahaan yang sepi ;/6.
    Bahwapemutusan hubungan kerja disebabkan karena pengurangantenaga kerja (efisiensi) ;b. Bahwa atas perundingan hubungan kerja antara TERGUGAT dengan PARAPENGGUGAT, pihak TERGUGAT berkewajiban memberikan uangpesangon, uang penghargaan mass kerja, dan ganti kerugian ;c. Bahwa dalam proses perundingan mediasi pihak TERGUGAT tidak hadirsendiri dan mewakilkan tanpa adanya surat kuasa sehingga.
    Industrial (Pemutusan Hubungan Kerja/PHK) terhadap TERGUGAT;Bahwa selanjutnya sebagaimana terurai pada posita nomor 4 (empat)sampai dengan posita nomor 5 (lima) dalam Surat Gugatan PARAPENGGUGAT di atas, perihal Pemutusan Hubungan Kerja (114K) yangdilakukan oleh TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT hanyamengadaada dan sekedar mencaricari alasan yang tidak berdasarkanhukum dan fakta yuridis yang senyatanya terjadi.
    TERGUGAT tidak memberikan alasan yang jelasdan tidak berdasarkan hukum atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHk)terhadap PARA PENGGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT tidak layakdan tidak pantas di PHK.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/Pdt/2015
Tanggal 18 Juni 2015 — SURYANI vs HENKY WONGSONEGORO
157 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sertadengan lakilaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkanilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukummempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata denganayahnya;Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya;Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia sebagaimana mestinya;10.1.
    darah, termasuk hubungan perdata denganayahnya";Jadi dengan adanya hubungan perdata, jelas dan tegas secara hukumdisamping Pemohon Kasasi mempunyai hak antara lain hak untukmengasuh, juga mempunyai kewajiban terhadap Justin, termasukmelindungi Justin;Halaman 38 dari 60 hal.
    Oleh karena itu tidak tepat dan tidakadil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir darisuatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinanhanya memiliki hubungan dengan perempuantersebutHalaman 39 dari 60 hal. Put. Nomor 29 K/Pdt/2015sebagai ibunya.
    Akibathukum dan peristiwa hukum karena kehamilan, yang didahuluidengan hubungan seksual antara seorang perempuan denganseorang lakilaki adalah hubungan hukum yang didalamnyaterdapat hak dan kewajiban secara timbal balik, yang subyekhukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.
    Akibat hukum dan peristiwa hukum karena kehamilan,yang didahului dengan hubungan seksual antara seorangperempuan dengan seorang lakilaki adalah hubungan hukum yangdidalamnya terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik, yangsubyek hukumnya meliputi anak, iou, dan bapak;Berdasarkan uraian tersebut di atas, hubungan anak denganseorang lakilaki sebagai bapak tidak sematamata karena adanyaikatan perkawinan, akan tetapi juga dapat didasarkan padapembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan lakilakitersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-04-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 K/Pdt/2015
Tanggal 8 April 2015 — LODOVIKUS LADO SUKUN vs ANA APRILA, dkk
70 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa akibat dari hubungan badan tersebut maka Tergugat waktu ituUntuk merestui dan sahnya menurut hukum adat, hubungan antaraPenggugat dengan Tergugat I, maka pada bulan September tahun 2008,Penggugat dan keluarganya datang ke Rumah Tergugat III di Blawuk, DesaNebe, Kecamatan Talibura untuk meminang sesuai ketentuan hukum adatdari Tergugat dan III;Halaman 1 dari 10 hal.
    studi, sedangkan pernikahan ditundasampai dengan Tergugat menyelesaikan kuliah;Pada saat pergi ke Malang, Tergugat telah hamil karena berhubunganbadan dengan Penggugat selama 1 (satu) bulan tinggal di RumahPenggugat di Larantuka;Penggugat percaya bahwa Tergugat tidak mungkin melakukan halhal anehseperti menjalin cinta dan berhubungan lagi dengan Lakilaki lain di malang,karena Tergugat telah hamil dengan Penggugat dan hubungan kami telahsecara sah menurut ketentuan hukum adat dari Tergugat dan III
    ;Akan tetapi kenyataannya saat berada di Malang, Tergugat menjalin cintalagi dengan Tergugat II (Dionisius Dion) yang saat itu bertugas di Jakartasebagai seorang pastor;Hubungan cinta Tergugat dengan Tergugat II sampai dengan saat ini belumada ikatan, baik melalui proses hukum adat maupun ikatan perkawinan yangsah;Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat I, lahir di Malang pada bulan Juni2009 dan setelah selesai kuliah, anak tersebut dibawa pulang olehTergugat di Rumah Tergugat dan Ill di Blawuk, Desa
    hubungan badan dengan Tergugat II;12.Bahwa Penggugat melapor persoalan ini kepada Pemerintah Desa Nebeuntuk diselesaikan secara kekeluargaan;Halaman 2 dari 10 hal.
    Menyatakan hubungan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secarasah menurut ketentuan hukum adat di Blawuk, Desa Nebe, KecamatanTalibura, Kabupaten Sikka pada bulan September 2008;3. Menyatakan hukum anak lakilaki berumur + 4 tahun yang bernama Rafaeladalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat ;4. Menghukum Tergugat mengakui anak lakilaki bernama Rafael berumur + 4tahun adalah anak Penggugat dengan Tergugat ;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 14-08-2008 — Upload : 10-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321K/PDT.SUS/2008
Tanggal 14 Agustus 2008 — BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD. CABANG HONGKONG ; PT. INDUSTRI KAYU MERANTI MUSTIKA ; YASTERAS LAWIN, dan BASUKI ; KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PANGKALAN BUN
69 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KORBAN maupunperempuanperempuan lainnya karena dalam persidangan saksiMuhamad Nur dapat membedakan mana Wanita/Perempuan yangmasih perawan dan mana Wanita/ Perempuan yang tidak perawan,dengan cara : "setelah Dia/saksi Muhamad Nur meniduriWanita/perempuan itu maka Dia dapat merasakan (rasanya) mana yangmasih perawan dan mana yang sudah tidak perawan, sehingga apabilaSaksi Muhamad Nur sudah dapat membedakan mana yang perawandan mana yang tidak perawan maka saksi Muhamad Nur sudahterbiasa melakukan hubungan
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata
Register : 14-02-2012 — Putus : 18-07-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 03_PDT_G_2012_PNBT_NO_25072012_Hubungankerja
Tanggal 18 Juli 2012 — HM DJOESAR TAMIN (P) >< Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Sumbar (T)
161 — 53
  • Pasal 1 ayat 17 menyatakan " Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilankhusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa,mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.3.
    Bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena ditujukan kepada beberapa pihakyakni, Tergugat.1 ( Pengurus Yarsi), Tergugat. 2 (Pengawas Yarsi), Tergugat.3(Pembina Yarsi), dan Tergugat.4 (Direktur Rumah Sakit Islam lbnu Sina Bukitinggi),dalam hal ini Penggugat menjadi raguragu tentang siapa yang mempunyai hubunganhukum dan sekaligus bertanggung jawab atas adanya hubungan hukum tersebut. Tidakmungkin kesemua tergugat mempunyai hubungan yang sama status dan kedudukandengan Penggugat.
    Hal ini menandakan bahwa pangkal tolak hubungan dengan RumahSakit Islam Ibnu Sina didasari dari keinginan Penggugat sendiri4.
    Hal ini membawa dampakkepada hubungan hukum Penggugat dengan para Tergugat ;11.
    antara buruh dan pengusaha menimbulkanhubungan hukum yang disebut hubungan kerja yang mengandung tiga ciri khas yaituPekerjaan , Perintah dan Upah.Menimbang, bahwa SK No.23/KPT/YARSI/03/1987 tanggal 28 Oktober 1987adalah merupakan produk yang dikeluarkan oleh YARSI atau Para Tergugat dimanadengan adanya SK tersebut dapat dikatakan saat itu telah terjadi hubungan kerja antaraPenggugat dengan YARSI atau Para Tergugat.
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus PHI
Register : 27-02-2012 — Putus : 26-04-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 1/G/2012/PHI.PN.MTR
Tanggal 26 April 2012 — Penggugat - SURIANTO, DKK Tergugat - PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (PT.NSS) CABANG MATARAM
255 — 281
  • INDUSTRIAL TERSEBUTTelah membaca berkas perkara;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Mataram Nomor 01 /G/ 2012/ PHI.
    Selain itu, secara sewenangwenang Tergugat telah10melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat4 sebagaikaryawan sejak Januari 2011.
    Selain itu, secara sewenangwenang Tergugat telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat5 sebagaikaryawan sejak 28 Maret 2011.
    Selain itu, secara sewenangwenang Tergugat telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat6 sebagaikaryawan sejak Januari 2011.
    Rp. 12.000,Jumlah Rp. 87.000, ( delapan puluh tujuh ribu rupiah )Catatan : Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena pihak Penggugat maupun Tergugattidak melakukan upaya hukum kasasi ; Panitera Pengadilan Hubungan Industrial,Ttd.SULAIMAN, SH.MHNIP. 19600322 198203 1 004Untuk Turunan Resmi :Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial,H.M. BILAL, SHNIP. 19611231 198203 1 045
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-10-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3738 K/Pdt/2022
Tanggal 26 Oktober 2022 — KARINA SETIAWAN VS YOUHARI CANGGRA
77 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-10-2022 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3653 K/Pdt/2022
Tanggal 31 Oktober 2022 — YAMANI HARTONO VS NG HUI LIE ALIAS LIANI NOERJANTO DKK
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus PHI
Register : 02-09-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 5/G/2013/PHI.PN.MTR
Tanggal 11 September 2013 — - SHOFI HIDAYAT, DKK - PT. Samudera Indah Diving (Dream Diver)
173 — 98
  • Menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 29 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram di bawah register perkara Nomor : 5/G/2012/PHI.PN.MTR tanggal 02 September 2013, DICABUT.2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 56.000,- (Lima puluh enam ribu rupiah).
    PENETAPANNOMOR : 5 /G/2013/PHI.PN.Mtr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram yangmengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial dalam peradilan tingkatpertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :SHOFI HIDAYAT, Pekerjaan Insruktur Diving PT Samudra Indah Diving, tanggal lahir16 Nopember 1972, Alamat Senggigi Batulayar Kabupaten Lombok BaratDalam hal ini diwakili oleh kuasanya ;1USEP SYARIF
    I WayanRinggen, SH..MS Advokat / Penasihat Hukum, keempatnya berkantor diJalan Tenun No. 4 Cakranegara Kelurahan Mayura, Kecamatan CakranegaraKota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus No. 108.RH.PDT.MTR.2013tanggal 9 September 2013Selanjutnya disebut sebagai ......... 0... cece cece cece ence ence eeee teas eenenees TERGUGATPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram ;Telah membaca :e Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Mataram Nomor : 05/G/2013
    /PHLPN.MTR tanggal 02September 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim ;e Penetapan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Mataram Nomor : 5/G/2013/PHI.PN.MTR tanggal 03September 2013 tentang penetapan hari sidang ;e Berkas perkara yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal29 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Mataram di bawah register perkara Nomor : 5/G/2012/PHI.PN.MTR
    ,Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 87 UndangUndang Nomor 2Tahun 2004, Serikat Pekerja / Serikat Buruh dapat mewakili anggotanya untuk beracara diPengadilan Hubungan Industrial, dan ternyata SHOFI HIDAYAT bukanlah anggota dariSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), sehingga selaku Penggugat, SHOFI HIDAYATtidak dapat diwakili oleh Pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Wilayah NTBtersebut untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMataram.Menimbang
    PaniteraPengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram sertadihadiri Penggugat dan Tergugat.HakimHakim Ad Hoc Hakim Ketua MajelisTTD TTDHalaman 3 dari 4 HalamanIT WAYAN JAMAN SAPUTRA, SH. ABU ACHMAD SIDQI, A.,SH.TTDIr.
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus PHI
Register : 02-04-2013 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 4/G/2013/PHI.PN.MTR
Tanggal 1 Agustus 2013 — - EKA SYARIF, DKK - PT. SURYA SEMBADA JAYA
276 — 162
  • PUTUSANNOMOR : 4/G/2013/PHLPN.MTRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksadan mengadili perkaraperkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:1EKA SYARIF : umur : 24 tahun, alamat RT 01 RW.01 DesaBukit Damai, kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. No.
    Industrial Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa danmenyidangkan perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan hukum bahwa putus hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat;Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukanpemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada para Penggugat adalah tidakberdasar dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan UndangUndangNo. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Memerintahkan
    : 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial) ;Bahwa merujuk dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undangundang Nomor : 2tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yangsecara tegas menentukan salah satu persyaratan mutlak dalam pencatatan kelembaga PHI adalah adanya bukti atau risalah perundingan Bipartit, sertamerujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor : 2 tahun 200423Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang secara tegasmenentukan
    tidak ada satupun ayat dalampasal ini yang menyebutkan pemutusan hubungan kerja dengan alasanpengunduran diri karyawan masuk kedalam kriteria PHK yang Batal demihukum.
    Undangundang Nomor: 2 tahun 2004Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) ;Bahwa merujuk dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undangundang Nomor: 2 tahun2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang secara tegasmenentukan salah satu persyaratan mutlak dalam pencatatan ke lembaga PHIadalah adanya bukti atau risalah perundingan Bipartit, serta merujuk padaketentuan Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor: 2 tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang secara