Ditemukan 313123 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mengingat
Penelusuran terkait : Gugat menggugat Harta bersama Suami menggugat
Pengadilan PTA PALU Perdata Agama Perceraian
Register : 29-09-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 20-11-2015
Putusan PTA PALU Nomor 19/Pdt.G/2015/PTA.PAL
Tanggal 16 Nopember 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
80 — 25
Pengadilan PTA PALU Perdata Agama Harta Bersama
Register : 05-01-2009 — Putus : 27-04-2009 — Upload : 16-04-2012
Putusan PTA PALU Nomor 02/Pdt.G/2009/PTA.Pal
Tanggal 27 April 2009 — PENGGUGAT/PEMBANDING VS TERGUGAT/TERBANDING
87 — 29
Pengadilan PTA PALU Perdata Agama
Register : 21-02-2017 — Putus : 19-04-2017 — Upload : 21-04-2017
Putusan PTA PALU Nomor 0002/Pdt.G/2017/PTA.Pal
Tanggal 19 April 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
175 — 88
Pengadilan PA JAKARTA BARAT
Register : 11-02-2016 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 0350/Pdt.G/2016/PA.JB
Tanggal 25 Juli 2016 —
9 — 0
  • TERGUGAT MENGGUGAT
Pengadilan PA SUMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 18-01-2017 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 02-11-2018
Putusan PA SUMBER Nomor 432/Pdt.G/2017/PA.Sbr
Tanggal 7 Februari 2017 — Penggugat melawan Menggugat
10 — 0
  • Penggugat melawan Menggugat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 07-02-2006 — Putus : 13-03-2007 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 169/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel.
Tanggal 13 Maret 2007 — 1. Ny. SOEMARMI MARJONO, 2. Ny. CHRISTINA PURBANINGSIH, Lawan 1. Drs. HENDRARTO WHISNUWARDONO, 2. RIO RUSMIANTO KUSUMOWARDONO, 3. Ny. MARLENE KOESKALBIA, 4. ARIYANTO SANTOSO, 5. YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN WIJAYA, 6. HARRA MIELTUANI LUBIS, SH. 7. Hajjah SUZZIE FAUZIAH HANUM TADJOEDIN, SH. 8. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA SELATAN, Dan 1. Ny. LEONIE SUPIT PRAWIRO, 2. Tn. BAKTINENDRA PRAWIRO, 3. Tn. LOKA MANYA PRAWIRO, 4. Tn. TRIPUTRA YUSNI PRAWIRO, 5. Ny. PINGKAN RIANI PUTRI PRAWIRO, 6. Ir Ny. ARIADNE WIBOWO, 7. NGEKSI WIYADI MAWARNI SOETIKNO, 8. DASA EKA WIDAGDO, 9. ABIMANYU SM SOEHARTO, SH., MH., 10. Tn. AGUS WIBOWO, 11. MAMIEK PRAWIRO UTOMO, 12. REDJEKI YRAKING HANDYAHI, 13. SRI SUDARINI,
237 — 85
  • DALAM GUGATAN POKOK / KONPENSI :DALAM EKSEPSI : Menerima eksepsi para Tergugat Konpensi untuk sebagian ; Menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi Prematur dan para Penggugat Konpensi tidak memiliki Persona Standi in Yudicio (hak menggugat) untuk menggugat para Tergugat Konpensi ; Menolak eksepsi Tergugat Konpensi untuk selebihnya ; DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; II.
    DALAM GUGATAN INTERVENSI : DALAM EKSEPSI : Menerima eksepsi para Tergugat Intervensi untuk sebagian ; Menyatakan gugatan para Penggugat Intervensi Prematur, dan Para Penggugat Intervensi tidak memiliki Persona standi in Yudicio (hal menggugat) untuk menggugat para Tergugat Intervensi ; Menolak eksepsi para Tergugat Intervensi untuk selebihnya ; DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan gugatan Intervensi tidak diterima ; DALAM KONPENSI / REKONPENSI / INTERVENSI :
    dahulu walaupun adabantahan, banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukumlainnya (uit voerbaar bij voorrad) ;Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;ATAUApabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksadan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo et Bono) ;JAWABAN TERGUGAT IV :DALAM PERKARA INTERVENSI.Bahwa dari isinya intervensi dari Para Penggugat Intervensi ternyataPara Penggugat Intervewnsi ikut serta untuk menggugat
    gugatan Konpensi ;Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwaseorang bekas pengurus Yayasan / Pendiri Yayasan tidak mempunyaipersona standi in yudisio untuk mengajukan gugatan Perdata terhadapYayasan yang pernah di kelolanya, baik itu berdasar Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga Yayasan aquo / ataupun peraturan per UndangUndangan yang berlaku, maka anak keturunan / ahli waris bekas pendiriYayasan seperti para Penggugat Intervensi itupun tidak punyai PersonaStandi in Yudicio pula untuk menggugat
    DALAM GUGATAN POKOK / KONPENSI :DALAM EKSEPSI :e Menerima eksepsi para Tergugat Konpensi untuk sebagian ;e Menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi Prematur dan paraPenggugat Konpensi tidak memiliki Persona Standi in Yudicio(hak menggugat) untuk menggugat para Tergugat Konpensi ;e Menolak eksepsi Tergugat Konpensi untuk selebihnya ;DALAM POKOK PERKARA :e Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Il. DALAM REKONPENSI :e Menyatakan gugatan Rekonpensi ditolak ;Hl.
    DALAM GUGATAN INTERVENSI :DALAM EKSEPSI :e Menerima eksepsi para Tergugat Intervensi untuksebagian ;e Menyatakan gugatan para Penggugat IntervensiPrematur, dan Para Penggugat Intervensi tidakmemiliki Persona standi in Yudicio (hal menggugat)untuk menggugat para Tergugat Intervensi ;e Menolak eksepsi para Tergugat Intervensi untukselebihnya ;DALAM POKOK PERKARA :e Menyatakan gugatan Intervensi tidak diterima ;DALAM KONPENSI /REKONPENSI / INTERVENSI :e Menghukum Penggugat Konpenasi dan PenggugatIntervensi
Pengadilan PN CIAMIS Pidana Umum Pemalsuan
Register : 16-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN CIAMIS Nomor 38/Pid.B/2016/PN CMS
Tanggal 22 Maret 2016 — RIDA LAELA Binti M.ACHYAR
69 — 10
  • Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) perihal : Permohonan bantuan dana untuk kegiatan bakti social Ormas GERAM, dalam rangka Sunatan massal Muallaf asal Kota Banjar, Kab.Ciamis, Kab.Pangandaran dan Kab/Kota Tasikmalaya beserta rincian dananya. 1 (satu) buah Cap Stempel Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM). 1 (satu) buah Cap Stempel Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Kota Banjar.
    Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) buah cap stempel gerakan rakyat menggugat (GERAM) Kota Banjar; 2 (dua) lembar surat Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang di tanda tangan oleh Ketua Ormas GERAM Sdr.DENI MULYADI pada tahun 2014. 2 (dua) lembar surat Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang di tanda tangan oleh Ketua Ormas GERAM Sdr.DENI MULYADI pada tahun 2015.
    Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM)adalah sebagai Ketua dan terdakwa RIDA LAELA tidak masuk dalamormas Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM).Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai Ketua ormas GerakanRakyat Menggugat (GERAM) yaitu mengawasi seluruh kegiatan ormasGerakan Rakyat Menggugat (GERAM) dan saksi tidak pernahmenyuruh terdakwa RIDA LAELA untuk membuat Surat permohonanBantuan dana untuk kegiatan Bhakti Sosial ormas Gerakan RakyatMenggugat (GERAM).Bahwa perbedaan surat ormas Gerakan Rakyat Menggugat
    bentuk Cap Stempel ormas Gerakan Rakyat Menggugat(GERAM) Kota Banjar yang di buat oleh terdakwa RIDA LAELA setelahdilihat adalah bentuk Cap Stempel ormas Gerakan Rakyat Menggugat(GERAM) yang asli loniong ke atas, di tengahnya ada gambar tanganmengepal dan bintang tiga dengan warna merah dan tulisannyaGerakan Rakyat Menggugat (GERAM) dengan warna biru sedangkanyang di buat oleh terdakwa RIDA LAELA bentuknya lonjong ke pinggirdan tulisan Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Kota Banjar denganwarna biru.Bahwa
    bentuk Cap Stempel ormasGerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Kota Banjar yang di buat olehterdakwa RIDA LAELA setelah saya lihat adalah bentuk Cap Stempelormas Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang asli lonjong ke atas,di tengahnya ada gambar tangan mengepal dan bintang tiga denganwarna merah dan tulisannya Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM)dengan warna biru sedangkan yang di buat oleh terdakwa RIDA LAELAbentuknya lonjong ke pinggir dan tulisan Gerakan Rakyat Menggugat(GERAM) Kota Banjar dengan warna
    PelajarLingk.Cikabuyutan Barat Kel.Hegarsari Kec.Pataruman Kota Banjar.Bahwa bentuk Cap Stempel Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) KotaBanjar yang dibuat tersebut adalah lonjong ke samping dengan bertulisakanRakyat Menggugat (GERAM) Kota Banjar dan warna tinta Cap StempelGerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Kota Banjar yang dibuat tersebutadalah warna biru.Bahwa maksud membuat Cap Stempel Gerakan Rakyat Menggugat(GERAM) Kota Banjar tersebut agar di percaya oleh pihak yang dimintaibantuan dana.Bahwa yang
    beserta rincian dananya.1 (satu) buah Cap Stempel Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM).1 (satu) buah Cap Stempel Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) KotaBanjar.1 (satu) bok tempat Cap Stempel merk JOYKO warna putih.1 (satu) bok tinta warna biru merk Yamura STAMP PAD INK.1 (satu) buah pulben merk Snowmen wanrna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;1 (satu) buah cap stempel gerakan rakyat menggugat (GERAM) KotaBanjar;2 (dua) lembar surat Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang ditanda tangan oleh Ketua Ormas GERAM
Pengadilan PTUN PADANG TUN Pertanahan
Register : 14-08-2012 — Putus : 04-12-2012 — Upload : 11-02-2013
Putusan PTUN PADANG Nomor 16/G/2012/PTUN-PDG
Tanggal 4 Desember 2012 — -INAYULIS RAJO SELAYO -KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT
85 — 33
  • M E N G A D I L I --------------------------------------------- Menerima eksepsi Tergugat mengenai kepentingan menggugat ;-------------------- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;------------------------------------------ Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 224.000,- ( dua ratus dua puluh empat ribu rupiah ) ;--
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 19-10-2020 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 50/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 19 April 2021 — Penggugat:
1.DOLFINUS RUMAROPEN
2.MARKUS RUMAROPEN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG
213 — 76

  • M E N G A D I L I :

    1. DALAM EKSEPSI:

    Menerima eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk menggugat, karena bukan orang yang berhak untuk menggugat.

    1. DALAM POKOK PERKARA:
    1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima.
    Penggugat a quo Tidak Memiliki Legal Standing UntukMenggugat, karena bukan orang yang berhak untuk menggugat(Eksepsi Diskualifikasi).Bahwa Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari AlmarhumHermanus Rumaropen dan ibu Dortje Mirino, termasuk semua abhiwaris lainnya, yang disebutkan oleh Penggugat dengan mengakusecara Lisan dan tidak ada Keputusan Tata Usaha Negara dariLembaga, Instansi, atau Peradilan Umum yang berwenang untukmenentukan ahli waris dari Almarhum Hermanus Rumaropen danibu Dortje Mirino
    Penggugat a quo Tidak Memiliki Legal Standing UntukMenggugat, karena bukan orang yang berhak untuk menggugat(Eksepsi Diskualifikasi).Bahwa subyek hukum yang dapat bertindak sebagai penggugat dalamsengketa tata usaha negara berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU Nomor5 Tahun 1986 adalah "orang atau badan hukum", dimana orang yangdimaksud adalah 1 (satu) orang, sedangkan badan hukum harusdiwakili oleh orang yang ditunjuk secara sah dan legal.
    Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untukmenggugat, karena bukan orang yang berhak untuk menggugat dengandua alasan yang selengkapnya termuat dalam bagian Tentang DudukSengketa di atas.Menimbang, bahwa Tergugat Il Intervensi dalam Jawabannya,tertanggal 03 Januari 2021, mengajukan eksepsieksepsi antara lain:1. Gugatan Salah Alamat (Error In Persona).2.
    Gugatan Telah Lewat Waktu.Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor: 50/G/2020/PTUN.JPRMenimbang, bahwa berdasarkan asas dominus litis dan ketentuanPasal 107 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, mengaturbahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktianberserta penilaian pembuktian, maka Pengadilan akan terlebin dahulumempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidakmemiliki Legal Standing untuk menggugat, karena bukan orang yangberhak untuk menggugat.Menimbang, bahwa dalam
    DALAM EKSEPSI:Menerima eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak memiliki LegalStanding untuk menggugat, karena bukan orang yang berhak untukmenggugat.ll. DALAM POKOK PERKARA:1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima.2.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 13-02-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 2/G/2014/PTUN-TPI
Tanggal 10 Juli 2014 — KARTIONO; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN; 2. SUHERMAN;
65 — 31
  • DALAM EKSEPSI- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan menggugat ; DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; 2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam ini sebesar Rp. 3.477.000,- ( tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah );
    mmniennmnnnBahwa ternyata tanah tersebut sudah memiliki sertifikat yang tanpa diketahui asal usulnya dari para Pemilik sertipikat mendapatkan tanahtersebut sehingga Penggugat sangat keberatan dengan sertipikattersebut, yang tentunya sertipikat tersebut di duga didapatkan dengancaracara tidak terpuji atau dengan caracara melanggar hukum;Bahwa UndangUndang No. 5 Tahun 1960 mengenai pendaftaran tanahmenganut system Stelsel Negatif: dimana seseorang yang merasa palingberhak atas suatu persil tanah masih dapat menggugat
Pengadilan PTUN PADANG TUN Pertanahan
Register : 31-05-2011 — Putus : 15-09-2011 — Upload : 27-10-2011
Putusan PTUN PADANG Nomor 15/2011/PTUN_PDG
Tanggal 15 September 2011 — -JAFRI -KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
87 — 44
  • M E N G A D I L IDALAM EKSEPSI :------------------------------------------------------------------------------Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai hak atau kepentingan untuk menggugat ; ------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : ---------------------------------------------------------------Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;------------------------------------------Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 28-01-2014 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Jb.
Tanggal 18 Maret 2014 — 1. Moh. Husni Thamrin, Usia 47 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Cahaya Mas, Jl. Hayam Wuruk IV Blok E.1 No. 8, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember adalah perorangan warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut, sebagai ..………………………………… PENGGUGAT; MELAWAN 1. Pemerintah Kabupaten Jember Cq. Bupati Jember, berkedudukan di Jl. Sudarman No. 1 Jember, sebagai ………………………..…… TERGUGAT I; 2. Pemerintah Kabupaten Jember Cq. Bupati Jember Cq. Sekretaris Kabupaten Jember, berkedudukan di Jl. Sudarman No. 1 Jember, sebagai TERGUGAT II; 3. Pemerintah Kabupaten Jember Cq. Bupati Jember Cq. Asisten Pemerintahan Kabupaten Jember, berkedudukan di Jl. Sudarman No. 1 Jember, sebagai ...…………………..…………………..…… TERGUGAT III; 4. Pemerintah Kabupaten Jember Cq. Bupati Jember Cq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Jember, berkedudukan di Jl. Sudarman No. 1 Jember, sebagai ………...………………..……………..…… TERGUGAT IV; Dalam hal ini TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, diwakili oleh HARI MUJIANTO, SH.MSi. Dkk. Kepala Bagian Hukum Sekretariat kabupaten Jember untuk dan atas nama pemberi kuasa baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama; 5. Pemerintah Kabupaten Jember Cq. Bupati Jember Cq. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, berkedudukan di Jl. Sudirman Lantai 2 No. 11 Jember, sebagai ………………………………..…… TERGUGAT V; 6. Pemerintah Kabupaten Jember Cq. Bupati Jember Cq. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, berkedudukan di Jl. Sudarman No. 1 Jember, sebagai ……………………..………………..…… TERGUGAT VI; 7. Drs. H. Akhmad Hariadi, M.Si (Mantan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jember), beralamat di Perumahan Taman Gading Blok TT-16, RT.02, RW.36, Lingkungan Kebon Indah, Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates Jember, sebagai ………………………………… TERGUGAT VII; Dalam hal ini TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII diwakili Kuasa Hukumnya bernama : GATOT IRIYANTO, SH.MH dan NURTIN TARIGAN, SH.MH, Advokat Beralamat di Jl. Kertanegara VI/120 Jember;
124 — 52
  • Mengabulkan eksepsi tentang kewenangan absolute dan kewenangan menggugat dari Penggugat ;2. Menyatakan Pengadilan Negeri Klas IB Jember tidak berwenang memeriksa perkara a quo ;3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 691.000 (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;
    penerbitanperaturan perundangundangan maupun keputusan atau kebijakan yangdikeluarkan oleh para Tergugat yang masuk ruang lingkup hukumadministrasi ;Menimbang, bahwa selain daripada itu Tergugat V, VI, VII, dalamjawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut), bahwa yangberwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata UsahaNegara, karena yang dimohonkan pembatalan sebuah keputusan ;2 Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat
    merupakan kewenangan mutlak (kompetensi absolut) dariPengadilan Tata Usaha Negara bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi tentangkompetensi absolut dapat dikabulkan, dan Pengadilan Negeri Jember menyatakantidak berwenang menyatakan Izin Ganggugan (HO) Nomor : 503/070HO/35.09.512/2013 tanggal 30 September 2013 batal demi hukum ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsitentang Penggugat tidak berwenang bertindak menggugat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 19-03-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 26-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 69/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 9 Agustus 2021 — Tarmizi, SH., MH:Sekretaris Mahkamah Agung RI
517 — 142
  • M E N G A D I L I A.EKSEPSIMenerima Eksepsi dari Tergugat mengenai tenggang waktu menggugat;B.DALAM POKOK PERKARA1.Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,00 ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Waris
Putus : 29-02-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 789/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 29 Februari 2016 — ANWAR SUDJARWO melawan YOHANNA DIENTJE Dkk
77 — 27
  • Dalam Eksepsi : Menerima eksepsi dari Tergugat mengenai bahwa gugatan Penggugat telah kekurangan pihak, tidak menggugat semua ahli waris.Dalam Pokok Perkara : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah) ;
    Penggugat telah cacat secara formalyakni kekurangan pihak Tergugatnya, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakantidak dapat diterima.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima, maka dirinya adalah pihak yang dikalahkan yang harus diwajibkan untukmembayar biaya perkara ini ;Mengingat ketentuan perundangundangan yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDalam Eksepsi :e Menerima eksepsi dari Tergugat mengenai bahwa gugatan Penggugat telahkekurangan pihak, tidak menggugat
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 18-12-2014 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 31-07-2015
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 16/G/2014/PTUN-TPI
Tanggal 13 Mei 2015 — AHMAD MIPON; PT. LAUTAN INTAN PERMATA; Melawan KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM); PT. PANTAI BARELANG INDAH
235 — 50
  • Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan menggugat ;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 1.201.000,- (Satu Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah);
    keteranganketerangan saksisaksidipersidangan ;e Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yangbersengketa;e Telah membaca Berita Acara perkaratersebut ;e = Telah membaca berkas perkaratersebut ;women n nance nce n nen en ene TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 18 Desember 2014didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang padatanggal 18 Desember 2014 yang diperbaiki dan diserahkan pada tanggal 13Januari 2015;5Menimbang, bahwa Penggugat menggugat
    ;I Kepentingan dalam kaitanya yangberhak menggugat.
    hukumbangunanbangunan tersebut dibangun secara ilegal tanpa izin serta dibangundiatas lahan dengan HPL Tergugat yang seharusnya mendapatkan izin/legalitasdari tergugat terlebih dahulu, sementara berdasarkan hasil pemeriksaan setempatterlihat bahwa diatas lahan Penggugat II Intervensi sendiri belum terdapatbangunan, sehingga atas fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa haltersebut diatas bukanlah suatu hal atau alasan yang dapat dijadikan olehpenggugat dan penggugat II Intervensi sebagai alasan untuk menggugat
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 17-05-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 05-01-2018
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 36/G/2016/PTUN.PTK
Tanggal 3 Nopember 2016 — SULI BIN MARKIDIN MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
126 — 38
  • M E N G A D I L I :DALAM EKSEPSI :- Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat ;DALAM POKOK PERKARA :- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.899.000,-(Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 23-07-2012 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 21-06-2013
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 45/G.TUN/2012/P.TUN.Mks
Tanggal 26 Februari 2013 — SA’ADIA DG. TI’NO (Penggugat) Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA (Tergugat), R.ST. HAMIDA CHAERUDDIN DKK (Tergugat II Intervensi)
45 — 22
  • DALAM EKSEPSI- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Tenggang Waktu Menggugat;DALAM POKOK PERKARA- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.747.000.- (dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah.-);
    mengenai tanah tersebut pada tahun 2007, yaitusaksi dibawakan preman oleh Pati Daeng Tarring dan melarang saksi menggarap tanahtersebut jadi saksi melapor ke Polisi;Bahwa saksi kenal dengan Halisah Daeng Kanang yaitu Ibunya Pati DaengBahwa Halisa Daeng Kanang dengan Saadia Daeng Tino, ada hubungan keluarga tetapitidak tahu sebagai apa;Bahwa tidak pernah dipermasalahkan oleh Saadia Daeng Ti no;e Bahwa pernah ada gugatan perdata mengenai tanah tersebut pada tahun 2007,saksi selaku kuasa dari Haji Sawiah menggugat
    Negara, junto Yurisprudensi Nomor: 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 JunctoYurisprudensi Nomor:A .Recsssanssvass41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Juncto Yusisprudensi Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, Juncto Bab V angka 3 Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan dalamUndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanyaeksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tentang Tenggang waktu Menggugat
    (verjaring) secara hukum harus diterima; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentangtenggang waktu telah dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perludipertimbangkan lagi;Dalam Pokok Perkara.oe Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa karena eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tentangTenggang Waktu Menggugat (verjaring) diterima, maka secara mutatis mutandis gugatanPenggugat secara
    Bilamana tenggang waktu itu dilewatkan atau tidakdipergunakan, berarti kesempatan untuk mengajukan gugatan akan hilang dan gugatan akandinyatakan tidak diterima, sebaliknya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehPejabat Tata Usaha Negara memiliki kepastian hukum tentang waktu berlakunya yang tidaksetiap saat dapat digugat sehingga adanya tenggang waktu menggugat memberikan kepastianhukum terhadap pelaksanaan kebijakankebijakan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Menimbang, bahwa dengan
    tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan denganberkas perkaranya ; Mengingat, Pasal 55 UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor: 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturanperaturan lain yangberkaitan ; MENGADILIDALAM EKSEPSIe Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang TenggangWaktu Menggugat
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pertanahan
Register : 24-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 3/G/2017/PTUN.Dps
Tanggal 14 Juni 2017 — PENGGUGAT: -NI NENGAH SARI; TERGUGAT: -KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM;
TERGUGAT II INTERVENSI: -PURA PUSEH DESA PEKRAMAN KARANGASEM.

117 — 69
  • MENGADILI:DALAM EKSEPSI:-Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat;
    DALAM POKOK SENGKETA:1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
    2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
    Jangan sampai nantinya anak/anakanak penggugatmenggugat kembali karena mengaku tidak mengetahui, menyangkalkeputusan orang tuanya, berdasarkan alasanalasan tersebut maka tidakmengetahui, menyangkal keputusan orang tuanya, berdasarkan alas analasan tersebut maka sudah sepatutnya Gugatan a quo dinyatakan tidakdapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;Bahwa penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat,dikarenakan Penggugat hanyalah penggarap yang diberikan menggaraptanah milik Pelaba
    Untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingantidak cukup kalau Penggugat itu hanya berkedudukan sebagai anggota suatukelompok orangorang saja; Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatukepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentinganorang lain; Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung ituadalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukandiperolehnya dari orang lain; Kepentingan itu
    Meskipun Penggugatdapat menentukan luas tanah yang didalilkan dalam gugatannya, Majelis Hakimmenilai perihal luas tanah saja tidak cukup dijadikan patokan untuk menilai adanyakepentingan Penggugat yang dirugikan berkaitan dengan keberadaan objek sengketa,karena sesungguhnya berdasarkan uraian diatas harus ada hubungan Penggugatdengan kepentingan menggugat, serta ada kepentingan yang bersifat pibadi danlangsung yang harus dipenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas cukupalasan
    bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat nyatanyata tidakmempunyai kepentingan untuk menggugat sehingga eksepsi Tergugat II Intervensitentang Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat dinyatakanditerima dan terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnyatidak perlu dipertimbangkan lagi; DALAM POKOK SENGKETA ;Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugattidak memiliki legal standing untuk menggugat dinyatakan diterima maka terhadappokok
    UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, danUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuanperaturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILIDALAM EKSEPSI: 222 n nn ne nnn nnn ncn nnn ncn cnc ncnneee Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki legalstanding untuk menggugat
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 20-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 18/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat:
SYAMSOM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
179 — 85

  • DALAM EKSEPSI:

    • Menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki Kepentingan menggugat;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

    , sehingga dalamhal ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai Eksepsi tentangPenggugat tidak memiliki kepentingan menggugat dengan pertimbangansebagai berkut;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam suratgugatannya bahwa dengan diterbitkan objek sengketa menyebabkankepentingan Penggugat dirugikan karena Penggugat tidak dapat memilikisertifikat terhadap tanah milik Penggugat seluas 9.036 M2 di desa Mura,Kecamatan Taliwang, dahulu Sumbawa Besar sekarang menjadi SumbawaBarat yang dikuasai
    Namun, hak menggugat baru diperkenankan apabilakepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usahaNegara;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas9.036 M2 Desa Mura Kecamatan Taliwang, dahulu Sumbawa Besarsekarang menjadi Sumbawa Barat berdasarkan Surat Ukur Nomor 951 tahun2017 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf PPAIW No W3/47/03 Tanggal 9September Tahun 1994, namun pada saat Permohonan Perubahan NazirWakaf pada tanggal 28 November 2019, Tergugat melakukan pengukuranterhadap
    Dengan demikian maka Penggugat tidak memilikikepentingan menggugat yang dituju secara langsung sebagai akibatditerbitkannya surat keputusan objek sengketa;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki hubunganhukum dengan obyek sengketa, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki kepentinganmenggugat objek sengketa a
    quo;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memilikikepentingan mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo, dengandemikian maka terhadap eksepsi Tergugat beralasan hukum dan patutdinyatakan diterima;Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi tidak memilikikepentingan menggugat, maka terhadap pokok sengketa dipertimbangkansebagai berikut;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakanEksepsi tidak memiliki kKepentingan menggugat dinyatakan diterima, makaterhadap
    UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhirtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di PengadilanSecara Elektronik serta peraturan perundangundangan dan ketentuanhukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;MENGADILIDALAM EKSEPSI :@ Menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memilikiKepentingan menggugat
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 11-11-2022 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 127/G/2022/PTUN.MKS
Tanggal 30 Maret 2023 — Penggugat:
YUNI LACHMATUN NURONIYAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
Ir. Hj. Rina Farida Zulkarnain
228 — 7

  • MENGADILI

    Dalam Eksepsi:

    Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat;

    Dalam Pokok Perkara:

    1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.428.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu Rupiah);