Ditemukan 56402 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pengalihan pekerja Hubungan kerja Pensiun Hak pekerja Diperkejakan kembali Perlindungan pekerja migran indonesia Pembayaran hak-hak pekerja - phk tanpa memperhatikan hak pekerja Perselisihan kepentingan karena mutasi pekerja - phk tanpa meperhatikan hak pekerja
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 10-05-2007 — Upload : 24-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12PK/PHI/2007
Tanggal 10 Mei 2007 — Pitoyo Kusnadi ; PT. Conoco Phillips Indonesia Ltd
289 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Pensiun Hak pekerja/buruh yang melanjutkan kembali hubungan kerja pada perusahaan yang sama setelah pensiun dan memperoleh haknya
Kata Kunci : Pekerja, Pensiun, hak pekerja, diperkejakan kembali
PERDATA/2.b.1 /SEMA 5 2021
1597 — 0
  • Pekerja/buruh yang melanjutkan kembali hubungan kerja dengan pengusaha pada perusahaan yang sama setelah pensiun dan telah mendapatkan hak-hak pensiunnya, maka dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pekerja/buruh hanya berhak atas uang ... [Selengkapnya]

  • Pekerja/buruh yang melanjutkan kembali hubungan kerja dengan pengusaha pada perusahaan yang sama setelah pensiun dan telah mendapatkan hak-hak pensiunnya, maka dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pekerja/buruh hanya berhak atas uang penghargaan masa kerja semenjak diperkerjakan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Penempatan dan Perlindungan TKI
Putus : 26-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 17/PID.SUS/2019/PT PTK
Tanggal 26 Maret 2019 — Pandi als Adi Bin Nahuri (Alm);
646 — 485
  • yang berbunyi sebagai berikut:Kesatu:Bahwa ia Terdakwa PANDI ALS ADI Bin NAHURI (Alm) pada hari Sabtutanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaktidaknya padasuatu waktu di bulan Agustus tahun 2018 bertempat di depan Mako PolsekBeduai Dusun Muara Beduai Desa Kasro Mego Kecamatan Beduai KabuaptenSanggau atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerahhukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadilinya, secaraOrang perseorangan telah melaksanakan penempatan Pekerja
    Migran Indonesia yang tidaksesuai dengan persyaratan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan manadilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa sebelumnya pada tanggal 11 Mei 2018 pada saat Terdakwapulang dari Malaysia ke Parit Gotong Royong Desa Sungai Enau dalam rangkalebaran lalu bertemu dengan Saksi Marto, Sukria, Nawewi dan Abdurrohmandimana melihat Terdakwa yang sudah mempunyai pekerjaan yang baik diMalaysia membuat Saksi Marto, Sukria, Nawewi dan Abdurrohmanberkeinginan untuk ikut bekerja
    Adapun yang membawa merekauntuk bekerja di Malaysia adalah Terdakwa sendiri;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Soni Sumantri,S.E, bahwa orangperseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesiauntuk bekerja di luar negeri tanpa memiliki kompetensi serta dokumen lengkapyang dipersyaratkan;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 UndangUndang R.I Nomor 18 Tahun 2017 tentang PerlindunganPekerja Migran Indonesia;Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum
    Menyatakan Terdakwa Pandi als Adi Bin Nahuri Alm tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenempatan Pekerja Migran Indonesia, Sebagaimana Dakwaan Kesatu;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp.10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat)bulan;3.
    tentangHalaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS/2019/PT PTKPerlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan membawa keempat orangsaksi dengan tujuan Negara Malaysia untuk bekerja bangunan tanpa dilengkapipersyaratan sebagaimana yang dimaksudkan Undang Undang No. 18 tahun2017, sehingga unsur melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesiatelah terpenuhi, dan perbuatan terdakwa melakukan penempatan pekerjamigran Indodnesia telah terbukti secara sah dan meyakinkan;Menimbang mengenai lamanya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 08-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3434 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 8 Agustus 2023 — Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN VS SAM HIDAYAT alias DAYAT bin MAJJARI
108 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-05-2023 — Upload : 03-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1925 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 24 Mei 2023 — HARI GHANI FITRIAH alias INDRI binti SURYADI
227 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-03-2008 — Upload : 31-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300K/PHI/2007
Tanggal 26 Maret 2008 — PT SARIJATI ADHITAMA ; vs. LELY AGUSTINA
240 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 03-10-2017 — Upload : 09-12-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gto
Tanggal 3 Oktober 2017 — - IRAN KANSIL LAWAN - PIMPINAN DOUBLE DIPPS
85 — 26
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 02-11-2020 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 347/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 1 Februari 2021 — Penggugat:
CHANDRA KUSUMA PAKPAHAN, S.H
Tergugat:
KSP SAHABAT MITRA SEJATI Cq KSP SAHABAT MITRA SEJATI CABANG KISARAN
201 — 83
  • Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah Hubungan Kerja,yang dalam hal ini diterangkan, Penggugat adalah Pekerja dalam hal iniKaryawan Tetap di KSP SAHABAT MITRA SEJATI CabangPematangsiantar dan Tergugat KSP Mitra Sejati KSP SAHABAT MITRASEJATI Cabang Pematangsiantar adalah Pemberi Kerja;2.
    LHanif selaku Human Capital dan Pihak Dinas Tenaga kerja KotaPematangsiantar yang dipimpin oleh Mediator Tumpal Pasaribu, SHdilaksanakan pada Tanggal 6 Agustus 2020, dengan isi perundingan pihakTergugat hanya memberikan Hak Pekerja, yaitu Uang Pisah sebesar 1(satu) X Upah;Halaman 5 dari 19Putusan Nomor 347/Pdt.SusP HI/2020/PN Mdn27.28.29.30.31.32.Bahwa, atas perundingan Tripartit Il yang dilaksanakan, selanjutnya PihakPenggugat menolak tawaran yang disampaikan oleh Tergugat;Bahwa perundingan tidak
    karena tanpaPERUNDINGAN dan tanpa PENETAPAN dari lembaga penyelesaianperselisinan hubungan industrial, maka pemutusan hubungan kerja yangdilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah bertentangan denganketentuan dalam Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :Ayat (2) : Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusanhubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungankerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja
    /serikat buruhatau dengan Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggotaserikat Penggugat/ serikat buruh.Halaman 6 dari 19Putusan Nomor 347/Pdt.SusP HI/2020/PN Mdn33.34.Ayat (3) : Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapatmemutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Bruh setelah memperolehpenetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial;Bahwa oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika PengadilanHubungan Industrial
    dalam hal ini Karyawan Tetap diKSP SAHABAT MITRA SEJATI Cabang Pematangsiantar, menerimaupah setiap bulansebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus riburupiah), dan Tunjangan Uang Minyak, sebesar Rp. 250.000, (duaratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa, Penggugat telah mengabdi/bekerja di kantor KSP SAHABATMITRA SEJATI Cabang Pematangsiantar selama 6 (enam) tahun; Bahwa pada awalnya Tergugat mempekerjakan Penggugat denganstatus pekerja sebagai Collection Middle Range (CMR) Area CabangPematangsiantar
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 08-08-2017 — Upload : 09-12-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gto
Tanggal 8 Agustus 2017 — - SYAMSUL RIZAL LAWAN - PIMPINAN PT. BANK SINAR MAS Tbk CABANG GORONTALO, Dkk
113 — 35
Pengadilan PN MANADO Perdata Khusus
Register : 06-02-2023 — Putus : 20-03-2023 — Upload : 21-03-2023
Putusan PN MANADO Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnd
Tanggal 20 Maret 2023 — Penggugat:
GRACE A. GANNA
Tergugat:
Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Konferensi Indonesia Kawasan Timur
Turut Tergugat:
Yayasan Pendidikan Pendidikan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh
159 — 16
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 07-08-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 203/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat:
AIDIL
Tergugat:
PT. JETINDO NAGASAKTI TRANS EXPRESS
180 — 66
  • Bahwa Perkara ini bermula pada tanggal 9 Desember 2018 Tergugatmelakukan mutasi kepada Penggugat yakni dengan No08/10/11/JNT/2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhitungsejak tanggal 19 Oktober 2018 Pekerja ic Aidil dimutasi dari PT.JetindoNagasakti Trans Express, unit kerja kantor Jamin Ginting Kwala BekalaNo.131 Medan Johor ke Jetindo Nagasakti Trans Express, beralamat diJin.Meriam Ginting No.33 F Kel.Gunung Negeri Kec.Kabanjahe, yang manatersebut tidak ada kejelasan tentang alasan mutasi
    dalam hal ini Divisi Human ResourcesDevelopment (HRD);Ayat 8:Bagi pekerja yang dimutasikan, maka biaya yang timbul akibat pemindahantersebut sepanjang tidak memakai fasilitas perusahaan ditanggung olehPerusahaan dengan batasanbatasan penggantian yang diatur lebih lanjutdalam Surat Keputusan Direksi;Ayat 9:Pekerja yang menolak perintah mutasi dan tetap menolak walaupun telahdiberikan Surat Perintah Kerja atau Surat Pemanggilan Kerja I,Il, dan Illakan dikategorikan sebagai penolakan atas perintah/
    Apabila pekerja tersebut mengundurkan dirisecara mendadak tanpa mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku(diajukan 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri) maka pekerja tersebuthanya mendapatkan uang penggantian hak.
    Tetapi kalau mengikutiprosedur maka pekerja tersebut mendapatkan uang pisah yang besarnilainya berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yangtertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau peraturan perusahaan;Bahwa dikarenakan sudah tidak ada lagi hubungan kerja Antara Penggugatdan Tergugat maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat PadaPengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan tidak dapatditerima sesuai dengan Pasal 1 butir (2) UndangUndang No. 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian
    jugamenerima uang servis, uang voucher dan lainnya.Menimbang, bahwa mengenai besaran upah yang harus dibayarpengusaha/perusahaan kepada pekerja/buruh tercantum pada Pasal 88UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana padaayat (4) disebutkan pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkankehidupan hidup layak, sehingga upah minimum merupakan jaring pengamanbagi para pekerja/burunh demi mendapatkan hidup layak dan wajib bagipengusaha/perusahaan mengikuti ketentuan yang berlaku;Menimbang
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 16-10-2017 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 21-02-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 259/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn
Tanggal 3 Januari 2018 — Penggugat:
SUDI WANTONO SILALAHI
Tergugat:
PT. PRABU JAYA
47 — 39
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus
Register : 16-04-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN PALU Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pal
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat:
ANDRY PRIBADI
Tergugat:
1.PT.HM Sampoerna,Tbk
2.PT. ISS INDONESIA
190 — 92
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 21-11-2022 — Putus : 06-03-2023 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smr
Tanggal 6 Maret 2023 — Penggugat:
Nasaruddin
Tergugat:
Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Karya Kaltim
22 — 0
Pengadilan PN AMBON Perdata Khusus
Register : 08-03-2023 — Putus : 10-04-2023 — Upload : 09-05-2023
Putusan PN AMBON Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Amb
Tanggal 10 April 2023 — Penggugat:
1.Magdalena Fenanlampir
2.Novanda Graciela Tenine
Tergugat:
Yayasan Santo Lucas Keuskupan Amboina
166 — 9
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 15-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 198/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
1.SUGIMAN
2.ROHMADI
3.NGATIRIN
Tergugat:
PT. SERBA HUTA JAYA.SHJ
77 — 42
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 24-03-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mks
Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat:
NUNUNG YAZI YANI Z
Tergugat:
PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK
134 — 1
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus
Register : 11-10-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jmb
Tanggal 19 Desember 2018 — Penggugat:
DEWI NURAINI
Tergugat:
1.PT TRITAMA CAHAYA ABADI
2.Pengusaha Hotel Fortuna
3.Pengusaha Ceria Hotel
194 — 38
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 04-12-2019 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat:
SERIKAT PEKERJA IKATAN AWAK KABIN GARUDA INDONESIA
Tergugat:
1.PT. GARUDA INDONESIA PERSERO, Tbk
2.ASOSIASI PILOT GARUDA
3.SERIKAT KARYAWAN GARUDA
503 — 199
  • Penggugat:
    SERIKAT PEKERJA IKATAN AWAK KABIN GARUDA INDONESIA
    Tergugat:
    1.PT. GARUDA INDONESIA PERSERO, Tbk
    2.ASOSIASI PILOT GARUDA
    3.SERIKAT KARYAWAN GARUDA
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Khusus
Register : 04-10-2022 — Putus : 04-01-2023 — Upload : 22-02-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm
Tanggal 4 Januari 2023 — Penggugat:
IDI ADHA RAYANI
Tergugat:
PT. KHARISMA INTI USAHA . PT. KIU
155 — 1