Ditemukan 179551 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 02-04-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1068/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
14541 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
    ./2016, tanggal 13 Mei 2016:Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK, beralamat di SinarMas Land Plaza (d.h. Plaza BII), Menara II, Lantai 7, JalanM.H. Thamrin, Kavling 22, Nomor 51, KelurahanGondangdia.
    tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 27 April 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT68464/PP/M.XIA/99/2016, tanggal 22 Februari 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00051/WPJ.19/KP.0203/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Pembetulan atas SuratTagihan Pajak Pajak Penghasilan Badan karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama PT Indah
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00051/WPJ.19/KP.0203/2015, tanggal 28 Januari2015 tentang Pembetulan atas Surat Tagihan Pajak PajakPenghasilan Badan karena Permohonan Wajib Pajak, atas namaPT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk., NPWP 01.000.566.8092.000,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanyatelah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
Register : 12-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4803 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — KEMAS INDAH MAJU VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
611 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMAS INDAH MAJU VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
Register : 19-01-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 03-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1233 B/PK/PJK/2023
Tanggal 25 Mei 2023 — KEMILAU INDAH PLASINDO;;
2014 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMILAU INDAH PLASINDO;;
Putus : 11-07-2023 — Upload : 07-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1962 B/PK/PJK/2023
Tanggal 11 Juli 2023 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
3827 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
Register : 08-05-2023 — Putus : 23-08-2023 — Upload : 16-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/TUN/2023
Tanggal 23 Agustus 2023 — INDAH VARIA EKASELARAS VS WALIKOTA TANGERANG SELATAN;;
990 Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDAH VARIA EKASELARAS VS WALIKOTA TANGERANG SELATAN;;
Register : 05-01-2022 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 13-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 K/TUN/2022
Tanggal 15 Februari 2022 — ARGABETON INDAH;
9222 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ARGABETON INDAH;
Register : 13-02-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 12-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 K/TUN/2023
Tanggal 18 April 2023 — GRAHA PERDANA INDAH;;
6548 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GRAHA PERDANA INDAH;;
Register : 10-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283 K/TUN/2021
Tanggal 29 Juli 2021 — INDAH SUNARSIH., 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA - I;
22765 Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDAH SUNARSIH., 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA - I;
Register : 13-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 27-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 K/TUN/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — TAMAN HARAPAN INDAH vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
287196 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAMAN HARAPAN INDAH vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
    TAMAN HARAPAN INDAH, tempat kedudukan diIntiland Tower, Penthouse Floor, Jalan Jenderal SudirmanKavling 32, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ir. SuhendroPrabowo, jabatan Direktur Utama dan Archied Noto Pradono,jabatan Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.
    Taman Harapan Indah, yang terletak di Desa TegalRatu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria DanTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/PTTHGB/KEMATR/BPN/IV/2019, tanggal 22 April 2019, tentang PenetapanTanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/TegalRatu atas nama PT. Taman Harapan Indah, yang terletak di Desa TegalRatu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;4.
    Taman Harapan Indah, yang terletak di Desa TegalRatu, Kecamatan Ciwandan , Kota Cilegon, Provinsi Banten;Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 565 K/TUN/20203. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria DanTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/PTTHGB/KEMART/BPN/IV/2019, tanggal 22 April 2019, tentang PenetapanTanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/TegalRatu atas nama PT.
    Taman Harapan Indah, yang terletak di Desa TegalRatu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;4.
    TAMANHARAPAN INDAH;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 565 K/TUN/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.dan H.
Putus : 13-09-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 15/PDT/2017/PT TTE
Tanggal 13 September 2017 — MORO PULAU INDAH, DKK
6516
  • MORO PULAU INDAH, DKK
    MORO PULAU INDAH, beralamat di Desa BuhoBuho, Kecamatan Morotai2. FITRI BABA,S.Pd.,Timur, Kab. Pulau Morotai Maluku Utara, selanjutnyadisebut Terbanding semula Tergugat ;Pekerjaan Camat Morotai Timur Kabupaten PulauMorotai, alamat Kantor Kecamatan Morotai Timur Jl.Halaman 1 dari49 Halaman Putusan Nomor 15/PDT/201 7/PT. TTETabatuku, selanjutnya disebut Terbanding Il semulaTergugat Il ;3.
    MOROPULAU INDAH. BAHWA SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH / KEBUN tertanggal 17Februari 2015. Nomor: 593.3/12/2015 JoAKTA PENYERAHAN HAK Nomor: 593.3/221/2015, tertanggal 20 Februari2015 JoSURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH/KEBUN tertanggal 17 Februari2015.
    MORO PULAU INDAH yang Luasnya +96.947 M2 (lebih kurang Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus empatpuluh tujuh meter persegi) baik kepada Penggugat maupun kepada Siapapunjuga maka menurut hukum TERGUGAT I adalah Pemegang Hak /Pemilikyang sah objek sengketa ini ;Halaman 23 dari 49 Halaman Putusan Nomor 15/PDT/2017/PT.TTE6.
    MORO PULAU INDAH) yang selalu taat padaperaturan perundangundangan yang berlaku di Negara Kesatuan RepublikIndonesia, namun dengan adanya gugatan yang diajukan TERGUGATREKONPENSI nama baik dan reputasinya di pergunjingkan oleh masyarakat,beritaberita) muncul di media cetak yang pergunjingkan PENGGUGATREKONPENSI yang seolaholah melakukan penyerobotan tanah, tekananpsikis yang dialami pimpinan dan karyawan PENGGUGAT REKONPENSI (PT.MORO PULAU INDAKH) serta klienklien PENGGUGAT REKONPENSI secarasepihak
    MOROPULAU INDAH) yang mengakibatkan reputasi PENGGUGAT REKONPENSI!
Register : 10-02-2022 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 20-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/TUN/2022
Tanggal 31 Maret 2022 — TAMAN HARAPAN INDAH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
124132 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAMAN HARAPAN INDAH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
Register : 25-02-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 04-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 975 K/PID.SUS/2020
Tanggal 17 Juni 2020 — Duta Swakarya Indah diwakili oleh Misno bin Karyorejo
21631 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Duta Swakarya Indah diwakili oleh Misno bin Karyorejo
Register : 16-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 K/TUN/2021
Tanggal 9 Nopember 2021 — INDAH LOGISTIK VS DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
286188 Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDAH LOGISTIK VS DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
    PUTUSANNomor 427 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT INDAH LOGISTIK, tempat kedudukan di Jalan H. KarimPremeir Estate Blok L.9 RT/RW 007/005, Kelurahan Setu,Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, yang diwakili olehArisal Aziz, jabatan Direktur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen Ferdinansyah, S.H.
    tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa objek sengketa adalah Surat Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor5/04/AS.00.01/II/2020, tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang HakHak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama SaudaraHaerudin, dan kawankawan (16 orang) Pekerja/Buruh PT Indah
Register : 05-01-2022 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 K/TUN/2022
Tanggal 8 Februari 2022 —
68242 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAMBU INDAH TIMUR;
Register : 11-05-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255 K/TUN/2020
Tanggal 30 Juni 2020 — PERUSAHAAN DAGANG DAN PERKEBUNAN INDAH PONTJAN ATAU PT. INDAPO vs MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
432201 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERUSAHAAN DAGANG DAN PERKEBUNAN INDAH PONTJAN ATAU PT. INDAPO vs MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
    PUTUSANNomor 255 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT PERUSAHAAN DAGANG DAN PERKEBUNAN INDAHPONTJAN atau PT INDAPO, beralamat di Jalan Masjid,Nomor 129, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat,Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili olehArkian Minata Sutiono, jabatan Direktur PT PerusahaanDagang dan Perkebunan Indah Pontjan atau PT Indapo;Selanjutnya
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PERUSAHAANDAGANG DAN PERKEBUNAN INDAH PONTJAN atau PT INDAPO;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.
Register : 10-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/TUN/2021
Tanggal 29 Juli 2021 — INDAH WAHYUARINIRETNO U, DKK VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR., 2. MENTERI PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA;
860 Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDAH WAHYUARINIRETNO U, DKK VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR., 2. MENTERI PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA;
Register : 10-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 K/TUN/2021
Tanggal 29 Juli 2021 — PONDOK INDAH LAND;
15760 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PONDOK INDAH LAND;
Register : 06-06-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 30-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 K/TUN/2023
Tanggal 15 Agustus 2023 — PT BOGOR INDAH SENTOSA;;
7856 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT BOGOR INDAH SENTOSA;;
Register : 03-01-2023 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 10-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 PK/TUN/2023
Tanggal 17 April 2023 — PROFITA PURILESTARI INDAH VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG., II. SUHERMAN MIHARDJA, SH., MH., III. NINGSIH RAHARDJA, DKK;;
7236 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PROFITA PURILESTARI INDAH VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG., II. SUHERMAN MIHARDJA, SH., MH., III. NINGSIH RAHARDJA, DKK;;
Register : 24-08-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 770 PK/PDT/2020
Tanggal 25 Nopember 2020 — DUTA SWAKARYA INDAH, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. PT. KARYA DAYUN, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
161109 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DUTA SWAKARYA INDAH, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. PT. KARYA DAYUN, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
    PT DUTA SWAKARYA INDAH, yang diwakili oleh H.Dharleis, BAc., Direktur Utama, berkedudukan di Jalan A.Yani Nomor 30, Kota Pekanbaru dan sekarang beralamatdi Jalan Kuantan II, Nomor 89, Pekanbaru, dalam hal inimemberi kuasa kepada H. Aksar Bone, S.H., MH.,Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan BungaKertas, Nomor 28, Sukajadi, Pekanbaru, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2020;2. PT KARYA DAYUN, yang diwakili oleh Ir.
    tanggal 14Desember 2016 04/Pen.Pdt/SitaEksPts/2016/PN.Siak tanggal 7September 2016 juncto 07/PdtG/2012/PN Siak tanggal tanggal 26Desember 2012 juncto Perkara Nomor 59/PDT/2013/PTR juncto perkaraNo.2848 K/PDt/2013 juncto Perkara PK Nomor 158 PK/PDT/2015sepanjang mengenai 30 (tiga puluh) bidang tanah yang tercantum dalampetitum di atas;Menyatakan Keputusan Mentri Kehutanan 17/KptslI/1998 tanggal 6Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 ha untukperkebunan atas nama PT Duta swakarya Indah
    (Tegugat ) adalahcacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;Menyatakan izin izin lainnya yang timbul akibat penyalangunaanKeputusan Mentri Kehutanan 17/KptsII/1998 tanggal 6 Januari 1998tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 ha untuk perkebunanatas nama PTDuta swakarya Indah yaitu Surat Keputusan dari BupatiSiak Nomor 284/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentangPemberian Izin Lokasi seluas 8000 ha, Rekomendasi kesesuaian lahandengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk
    perkebunankelapa sawit atas nama PT Duta Swakarya Indah Nomor500/Ekbang/18.17 tertanggal 16 Juli 2008 dari Gubernur Riau; dan suratHalaman 10 dari 37 hal.
    sawit atas nama PT Duta Swakarya Indah Nomor500/Ekbang/18.17 tertanggal 16 Juli 2008 dari Gubernur Riau; dan suratlainnya terutama Izin Usaha Perkebunan oleh Bupati Siak Nomor57/HK/KPTS/2009 tertanggal 22 Januari 2009 seluas 8.000 (delapan ribuhektar) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;Menyatakan surat Direktur Jendral Planologi Kehutanan Nomor$.243/KUH3/2010 tanggal 25 April 2010 perihal penegasan ataskeabasahan Keputusan Mentri Kehutanan 17/KptsII/1998 tanggal 6Januari