Ditemukan 359071 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-08-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — CERENTI SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI;
28 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CERENTI SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI;
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-01-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 71/Pdt.Sus-KIP/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 17 Juni 2019 — PT.BANK MANDIRI PERSERO lawan Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Mutu Pendidikan Nasiona
67 — 30
  • PT.BANK MANDIRI PERSEROlawanLembaga Swadaya Masyarakat Peduli Mutu Pendidikan Nasiona
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-03-2014 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 110/Pdt/2014/PT SMG
Tanggal 24 Juni 2014 — Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Nasional Indonesia melawan PT. BPR WELERI MAKMUR
49 — 37
  • Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Nasional Indonesia melawan PT. BPR WELERI MAKMUR
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-01-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 49/Pdt.Sus-KIP/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 9 April 2019 — Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Mutu Pendidikan Nasiona lawan PT.BANK MANDIRI PERSERO
112 — 91
  • Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Mutu Pendidikan NasionalawanPT.BANK MANDIRI PERSERO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 13-04-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 K/TUN/2018
Tanggal 21 Mei 2018 — RIKA SUWANA BUDI VS KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN);
128 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RIKA SUWANA BUDI VS KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN);
    PUTUSANNomor 288 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:RIKA SUWANA BUDI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Raya LAPAN Perumahan Komplek LAPANBlok A Nomor 7, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin,Bogor 16350, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Lembaga Penerbangan dan AntariksaNasional (LAPAN);Pemohon Kasasi;LawanKEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan (Terbanding/T ergugat)Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasioanl (LAPAN) NomorR/13 Tahun 2016 yang berisi tentang Hukum Disiplin Tingkat SedangBerupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, yangditerbitkan oleh Tergugat/Terbanding dan telah diterimaPenggugat/Pembanding pada tanggal 7 September 2016;3.
    Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa NasionalNomor R/13 tahun 2016 tanggal 31 Agustus 2016, tentang HukumanDisiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun atasnama Penggugat;4. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk merehabilitasi harkat danmartabat Penggugat sesuai keadaan semula;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 288 K/TUN/20185.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 15-05-2018 — Upload : 17-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/Pdt.Sus-KIP/2018
Tanggal 15 Mei 2018 — PT PERTAMINA (PERSERO), VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL
140 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT PERTAMINA (PERSERO), VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Perdata
Register : 13-07-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 23-06-2020
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 6/Pdt.G/2018/PN KLT
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat:
Ir.Nano Kusharyono,M.E
Tergugat:
1.Direksi P.T Pertamina Regional II Sumbagsel
2.Direktur Lembaga Penyalur Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat AGRIM
76 — 22
  • Penggugat:
    Ir.Nano Kusharyono,M.E
    Tergugat:
    1.Direksi P.T Pertamina Regional II Sumbagsel
    2.Direktur Lembaga Penyalur Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat AGRIM
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-12-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 773/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 28 Februari 2018 — PEMERINTAH R.I CQ LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) >< AKHMAD RIO TEGUH
78 — 48
  • PEMERINTAH R.I CQ LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) >< AKHMAD RIO TEGUH
    ,MH., KabulBudiono, SH., Ajeng Kesuma Dewi, SH., Japriyanto,SH., Firdaus Franata Barus, SH., M.Kn., Simon PetrusGinting, SH., masingmasing Advokat dan KonsultanHukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Nasional(LBHNasional) yang beralamat di JI.
    dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan;Halaman 2 dari 36 Hal Putusan Nomor 773/Pdt/2017/PT.DKI(3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)berbentuk badan hukum Indonesia;(4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan LembagaPenjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;Bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 37B UU Perbankan makadibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan tersebut dengan UndangUndangNomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
    Dilakukan oleh Penguasa/PemerintahHalaman 6 dari 36 Hal Putusan Nomor 773/Pdt/2017/PT.DKI11.Bahwa Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang dibentuk Negaraatau. Pemerintah untuk menjamin stabilitas ekonomi melalui jaminanterlaksananya kegiatan perbankan dengan baik sehingga ditetapkanlahUndangUndang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanansebagai pelaksanaan amanat dari UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan.
    Bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)adalahsuatu lembagaindependen yang dibentuk oleh Undang Undang Nomor 24 tahun 2004tentang Lembaga Penjamin Simpanan, merupakan lembaga yang menjaminsimpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistemperbankan sesuai kewenangannnya ;. Bahwa LPS mempunyai tugas dalam menjalankan fungsinya, sesuai denganpasal 5 Undang Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga PenjaminSimpananantara lain: (dikutip);1.
    Bahwa kewenangan dan fungsi LPS tersebut diatas juga diperkuat olehPeraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2012 tentangPerubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank pada pasal 45 ayat (5) disebutkan:(dikutip);dalam kondisi tertentu LPS dapat melakukan penagihan / pencairanterhadap sisa asset yang telah dihapuskan oleh Tim likuidasi dan / atau LPSsebagai RUPS,.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 15-03-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 27-03-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 158/Pdt.G/2017/PN MDN
Tanggal 31 Januari 2018 — Penggugat:
1.Prabudi, SH
2.Fauzi Iskandar Nst, SH
3.Zulham Efendi Nst SH
Tergugat:
Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan
Turut Tergugat:
1.Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara
2.Lembaga Perlindungan Anak Pusat
133 — 75
  • Penggugat:
    1.Prabudi, SH
    2.Fauzi Iskandar Nst, SH
    3.Zulham Efendi Nst SH
    Tergugat:
    Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan
    Turut Tergugat:
    1.Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara
    2.Lembaga Perlindungan Anak Pusat
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 04-09-2014 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 14-01-2015
Putusan PN MALANG Nomor 197/Pdt.G/2014/PN.Mlg
Tanggal 2 Desember 2014 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNI) , dkk vs PT.BANK MEGA, Tbk
41 — 15
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNI) , dkk vs PT.BANK MEGA, Tbk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 28-06-2018 — Upload : 18-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534 K/Pdt.Sus-Pailit/2018
Tanggal 28 Juni 2018 — IDA BAGUS SURYA BHUWANA, DK VS LEMBAGA PENGKREDITAN DESA (LPD)
282 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IDA BAGUS SURYA BHUWANA, DK VS LEMBAGA PENGKREDITAN DESA (LPD)
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT TUN KIP
Register : 18-05-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 326/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST.
Tanggal 18 September 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL X PT PERTAMINA ( PERSERO )
281 — 79
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL X PT PERTAMINA ( PERSERO )
    permohonan informasi, keberatan dan permohonanpenyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi.Sengketa yang diajukan adalah sengketa infomasi publik yang terjadiantara Pemohon dengan Badan Publik.Kewenangan Komisi Informasi Pusat sebagaimana tersebut,didasarkan atas aturan yang terdapat pada Pasal 1 angka 4 dan Pasal26 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) yangmenyatakan:Pasal 1 angka 4,Komisi Informasi adalah lembaga
    penyaluran danabina lingkungan, kemudian Pemohon pada intinya menyatakan hendakmengetahui transparansi dan/atau melakukan audit terhadap penyaluran danabina lingkungan Pertamina.Bahwa atas tindakan inkonsistensi Pemohon, Termohon menyampaikanbahwa Pemohon telah melampaui wewenangnya sebagai organisasi masyarakat.Termohon telah menyampaikan bahwa Pemohon TIDAK MEMILIKI kewenanganuntuk malakukan audit terhadap perusahaan Termohon, karena pada faktanyalaporan keuangan Pertamina telah diaudit oleh lembaga
    JKT.PST..Bukti P17 :September 2013 ( sesuai dengan aslinya ) ;Rekapitulasi Nilai Pretes Matematika Dasar Guru Guru KelasVI Se Kota Bogor Tanggal 14 februari 2015 di SMA PGRI 4Kota Bogor ( sesuai dengan aslinya ) ;Bukti P 18A : Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli MutuBukti P 18BBukti P 19Bukti P 20:Bukti P 21:Bukti P 22:Bukti P 23:Bukti P 24:Pendidikan nasional tanggal 06 Februari 2015 No. 15 dari NotarisNy.
    JKT.PST..Menimbang dikarenakan Pemohon menerima pemberitahuan putusanKomisi Informasi Pusat, pada tanggal 05 Mei 2017 (bukti T1 & T2) sedangkanKeberatan diajukan ke Pengadilan Negeri tercatat tanggal 18 Mei 2017 makajangka waktu 14 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang undangNo.14 Tahun 2008 Jo Pasal 4 ayat 2 PERMA No. 02 Tahun 2011 belumterlewati dan dengan demikian secara formal permohonan keberatan tersebutdapat diterima ;Menimbang Pemohon adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakatyang
    dinyatakan bahwatenggang waktu pengajuan belum terlampaui oleh karena itu maka keberatanPemohon secara formal dapat diterima sedangkan perobahan keberatan,dikarenakan perobahan tersebut dilakukan pada awal persidangan dan dalambatas yang wajar bukan merombak keberatan secara total maka mengenai haltersebut masih dalam batas toleransi ;Menimbang mengenai Permohonan Pemohon tidak disertai tanda tanganSekretaris, menurut hemat majelis dikarenakan Permohonan Pemohon adalahmasih sesuai dengan tujuan Lembaga
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 26-04-2017 — Putus : 19-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 1/P/FP/2017/PTUN.SMD
Tanggal 19 Mei 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK ( LSM BADAK ); melawan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
149 — 84
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK ( LSM BADAK );melawanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
    Tahun 2015Tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat BarisanAnak Dayak Kalimantan Timur , di wakili olehDrs.A.Frencky Tennes, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Kalibata SelatanIB.
    2014 adalah Pengadilan Tata UsahaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5)Junto Pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut,Pengadilan Tata Usaha Negara diberi kKewenangan absolut untuk memeriksa,memutus dan menyelesaiakan Perkara Permohonan untuk memperoleh putusanatas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau TindakanBadan/Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Permohonan Fiktif Positif);Menimbang, bahwa pihak Pemohon, dalam hal ini Lembaga
    putusan pengadilan sebagaimana dimaksudpada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh paniterasejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).Putusan Perkara Nomor 01/P/FP/2017/PTUN.SMD Zz(6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimanadimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepadaPresiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untukmemerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dankepada lembaga
    Berkaitan dengankedudukan sebagai badan hukum perdata tersebut, Pemohon telahmenyampaikan alat bukti surat sebagai berikut : Bukti P5A berupa Akta Notaris Nomor: 23 tanggal 9 Agustus 2007; Bukti P5B berupa Akta Notaris Nomor 25 tanggal 9 November 2007; Bukti P6 berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat BarisanAnak Dayak Kalimantan Timur; Bukti P7 berupa Surat Keputusan tentang Susunan Organisasi dan AnggotaBadan Pengurus
    Harian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BADAKKalimantan Timur periode Masa Bakti 20152020.
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata
Register : 27-08-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Sgl
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
ACHMAD MUCHAIRI
Tergugat:
Lembaga Pemerintahan Desa Air Ruwai
167 — 20
  • Penggugat:
    ACHMAD MUCHAIRI
    Tergugat:
    Lembaga Pemerintahan Desa Air Ruwai
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 18-01-2021 — Putus : 25-08-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Smg
Tanggal 25 Agustus 2021 — MULIA WALET INDONESIA Lawan LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK), Dkk
168 — 62
  • MULIA WALET INDONESIALawanLEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK), Dkk
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 03-02-2010 — Putus : 10-06-2010 — Upload : 20-05-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 19/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 10 Juni 2010 — ., M.Si;Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)
60 — 61
  • ., M.Si;Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)
    SYAHRIL,S.H.3 2 ee ere re ee eee eee eee eee eeeKesemuanya memilih domisili hukum pada KantorDivisi Pembinaan Hukum Polri, beralamat di Jl.Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14Januari 2010), untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT; melawanKETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) ;Berkedudukan di Gedung Pola Lantai 1 dan 4, Jl.Proklamasi No. 56 Menteng, Jakarta Pusat. Dalamhal ini memberikan kuasa kepada1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-12-2011 — Putus : 14-03-2012 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 K/TUN/2011
Tanggal 14 Maret 2012 — KETUA UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL (LPJKN), II. KETUA UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DAERAH (LPJKD) PROV. ACEH;
63 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL (LPJKN), II. KETUA UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DAERAH (LPJKD) PROV. ACEH;
    Putusan Nomor 396 K/TUN/2011Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Banda Aceh pada pokoknya atas dalildalil :OBJEK GUGATAN /SENGKETA : 1.Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 231/LPJK/D/VIN/2010 tanggal 31 Agustus 2010, perihal : Permohonan Status terdaftar AsosiasiKontraktor Aceh (AKA) ;Surat Rekomendasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD)Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor dan tanggal tidak diketahui
    UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan keduaatas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa objek sengketa I adalah Surat Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiNasional Nomor 231 / LPJK / D /III/2010 tanggal 31 Agustus 2010 PerihalPermohonan Status Terdaftar Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) yang dikeluarkanoleh Terguggat I dan objek sengketa II surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II atasperintah Pasal 14 Norma Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiNomor
    yang bersifat Nasional, dan Assosiasi lokalyang memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan kepada Assosiasi Nasionalsebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) serta persyaratan yangditentukan dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 9 ayat (1) hurufa dan huruf c Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 05 tahun2009.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/20111020%26.2d;28.Tahun 2009, demikian halnya Tergugat II dalam melakukan Klarifikasi danmemberikan Rekomendasi harus mempedomi normanorma yang dikeluarkan olehLPJK Nasional dalam dua Peraturan Lembaga yang dikeluarkan oleh Tergugat Itersebut.
    Putusan Nomor 396 K/TUN/20111212merupakan Lembaga Swasta yang berdiri sendiri secara Otonom dan Mandiri,dengan kata lain LPJKN / LPKJD bukan merupakan Lembaga Pemerintah,sehingga kebijakan dan perbuatan Hukum dilakukan oleh LPJKN / LPJKDbukan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah atau Pejabat Tata UsahaNegara.
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-01-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN MARTAPURA Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Mtp
Tanggal 3 Juli 2014 — - YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK) - PT. KEMBANG 88 MULTI FINANCE
80 — 22
  • - YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK)- PT. KEMBANG 88 MULTI FINANCE
    PUTUSANNomor 02/Pdt.G/2014/PN MtpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkaraperkara perdata padatingkat pertama, telah menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut dalam perkara antara:YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK), berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yangdiwakili oleh SEHATNO SAMIADOEN, TUTIK ANIRAHMAWATHI, selaku Pengurus; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan:PT.
    KEMBANG 88MULTI FINANCE cabang Banjarmasin, serta Klausula Baku adalahPerjanjian Kredit Nomor: PSB ...3501064 yang ditandatangani pada tanggal14 Juni 2012, berlaku selama 36 bulan dan berakhir pada tanggal 15 Mei2 Bahwa telah mengaku kepada kami yaitu Yayasan Lembaga PerlindunganKonsumen Kalimantan atau yang disebut YLPKK dari seorang yang mengakubernama IRWAN, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl.
    Pol KT 1772 BW tahun 2009 atas nama Sumirah, dengan pinjamanpokok Rp99.856.000,00 (sembilanpuluh sembilan juta delapanratus limapuluhenamribu Rupiah) dengan pengembalian pembayaran secara angsuran selama 36(tigapuluh enam) bulan dengan angsuran sebesar Rp3.606.000,00 (tigajutaenamratus enamribu Rupiah) setiap bulan;Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Keuangan NonBank atau LembagaPembiayaan yang artinya dalam menjalankan usahanya terkait dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Lembaga
    Pembiayaan di bawahpengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang sebagaimana disebutkan dalam BABVI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat pada Pasal 28 huruf b, Pasal 29 danPasal 30 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 tahun2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; Bahwa dijelaskan pula pada pasalpasal UndangUndang Republik IndonesiaNomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; a Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan, yangselanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga
    Perundangundangan di sektor jasa keuangan;Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/ ataupihak tertentu; Melakukan penunjukan pengelola statuler; Menetapkan penggunaan pengelola statuler; Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukanpelanggaran terhadap Peraturan Perundangundangan di sektor jasakeuangan; dan Memberikan dan/ atau mencabut: e Izin usaha; Hal. 7 dari 17 hal.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-01-2022 — Putus : 02-03-2022 — Upload : 09-03-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 2 Maret 2022 — Penggugat:
RISTENTY PANGGABEAN
Tergugat:
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ( LPS )
53 — 32
  • Penggugat:
    RISTENTY PANGGABEAN
    Tergugat:
    LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ( LPS )
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-01-2008 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141K/TUN/2006
Tanggal 7 Januari 2008 — YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN GIDEON (YLPG) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
15 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN GIDEON (YLPG) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)