Ditemukan 2824764 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PA BANDUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 02-11-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 05-04-2014
Putusan PA BANDUNG Nomor 3516/Pdt.G/2011/PA.Bdg
Tanggal 8 Desember 2011 — XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai. Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, sebagai "Penggugat" ; L A W A N XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, sebagai "Tergugat";
58 — 4
  • XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai. Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, sebagai "Penggugat" ; L A W A NXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, sebagai "Tergugat";
    PUTUSANNomor : 3516/Pdt.G/2011/PA.Bdg.BISMILLAHIRROHMAANIRROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada tingkat pertama telah memberikan Putusan sebagai berikut dalamperkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai.
    Swasta, bertempat tinggal diKota Bandung, sebagai "Penggugat" ;LAWANXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal diKota Bandung, sebagai "Tergugat";Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca suratsurat perkara ;Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka persidangan ;Telah memperhatikan buktibukti baik surat maupun saks!
    Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2000 Penggugat telah melangsungkanperkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Duplikat Akta NikahNomor : 502/73/VII/2000 tanggal 23 Agustus 2000;2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamadi Komplek Margawangi Jl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-05-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 308 PK/Pdt/2020
Tanggal 6 Mei 2020 — AMAT SUWARDI (alm) VS KPRI SAPTAWA (KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG) diwakili Tn. Hi. SJACHRAZAD ZP, SH. Dan Ir. EEDI YANTO, M.Si., Selaku KETUA dan SEKRETARIS KPRI SAPTAWA (KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG), DKK
133 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AMAT SUWARDI (alm) VS KPRI SAPTAWA (KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAHPROVINSI LAMPUNG) diwakili Tn. Hi. SJACHRAZADZP, SH. Dan Ir. EEDI YANTO, M.Si., Selaku KETUA danSEKRETARIS KPRI SAPTAWA (KOPERASI PEGAWAIPEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG), DKK
    ., Advokat, berkantor di Jalan K.HMasmansur Nomor 16, Rawalaut, Kecamatan Enggal, KotaBandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal11 Oktober 2019:Pemohon Peninjauan Kembali:1.LawanKPRI SAPTAWA (KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAHPROVINSI LAMPUNG) diwakili Tn. Hi. SJACHRAZADZP, SH. Dan Ir.
    Nomor 308 PK/Pdt/2020Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Koperasi Pegawai NegeriSaptawa atau KPRI Saptawa (Koperasi Pegawai PemerintahanProvinsi Lampung) adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas2.870 m?
    Harun); Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pulau Pisang (dahuluJalan ke Kompleks Perumahan Korpri);berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor 10991/S.I Tanggal 28Maret 1992 yang kemudian diubah menjadi Sertifikat Hak GunaBangunan (SHGB) Nomor 2593/S.I, kemudian diubah lagi menjadiSertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02/HJ, dengan Surat UkurNomor 130/2012 Tanggal 27 November 2012 yang saat ini tercatat atasnama Koperasi Pegawai Negeri Saptawa tersebut;Menghukum Para Tergugat Rekovensi
    Nomor 308 PK/Pdt/2020Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02/HJ, dengan Surat UkurNomor 130/2012 Tanggal 27 November 2012 yang saat ini tercatat atasnama Koperasi Pegawai Negeri Saptawa tersebut;3.
    Harun); Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pulau Pisang (dahuluJalan ke Kompleks Perumahan Korpri);berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10991/S.1 tanggal 28Maret 1992 yang kemudian diubah menjadi Sertifikat Hak GunaBangunan SHGB) Nomor 2593/S.l, kemudian diubah lagi menjadiSertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02/HJ, dengan Surat UkurNomor 130/2012 tanggal 27 November 2012 yang saat ini tercatat atasnama Koperasi Pegawai Negeri Saptawa tersebut;Memerintahkan kepada Para TergugatRekonvensi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-08-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1490 K/Pdt/2016
Tanggal 30 Agustus 2016 — UANG THAMRIN bin HANAPI, DKK VS YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI “NURANI FARMA”, DKK
87 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UANG THAMRIN bin HANAPI, DKK VS YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NURANI FARMA, DKK
    YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NURANIFARMA sekarang disebut YAYASAN KIMIA FARMA,beralamat di Jalan Budi Utomo Nomor 1 dan Jalan VeteranNomor 9, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepadaUus Mulyaharja, SH., SE., MH., M.Kn, dan kawan, Para Advokat,berkantor di Komplek Ruko Villa Melati Mas Blok SR 15/Nomor25, Serpong, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 6 Juli 2015;2. M.S.
    MUSLIM Bin SIKIN, Dahulu Pegawai PNF Raja Farmasekarang wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Pinang VIHalaman 1 dari 23 hal.Put. Nomor 1490 K/Pdt/2016Nomor 24. Rt. 01. Rw. 09 Kelurahan Curug Mekar, Bogor,sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pastidi wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah RI;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat Konvensi/ParaTerbanding;DanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASIJAKARTA TIMUR, beralamat di Jalan Sentra Primer Baru /Jalan Dr.
    M.E Harahap selaku KetuaYayasan Kesejahteraan Pegawai "Nurani Farma" di Jakarta dibuatsuratnya yang terlebin dahulu disiapkan Drs. M.E Harahap disodorkankepada almarhum Hanapi bin Djuki dirumahnya di Cipinang WetanJakarta Timur bertanggal 18 Juli 1966 tanpa dibaca dan langsungditandatangani almarhum Hanapi bin Djuki semasih hidupnya perjanjianpinjaman tersebut, tetapi isinya surat pinjaman itu berbeda karenasifatnya penyerahan maka Drs.
    Bahwa Tergugat yang dahulu bernama Yayasan Pegawai Nurani Farmatelah memiliki 5 (lima) kaveling tanah yang terletak di Blok Z yakni Nomor872 s/d 876 dengan luas tiap kaveling + 90m?, sehingga luaskeseluruhan adalah +450 m?( ic. dalam surat ukur Badan PertanahanNasional Jakarta Timur Nomor 00002/Jati/2013 luas keseluruhan seluas497 m?)
    Tergugat Il) yangsaat ini berstatus sebagai pensiunan pegawai PT. Kimia Farma (Persero)Tbk untuk menempati dan merawat objek tanah milik Tergugat! aquo,dimana kemudian Tergugat II menempati dengan membangun rumahdiatas objek tanah a quo berserta keluarganya sejak tahun 1968 sampaidengan Juli 2012;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 13-12-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3355 K/Pdt/2018
Tanggal 13 Desember 2018 — TUTIK MAHMUDAH VS KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA atau KPRI SEJAHTERA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN, dkk
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TUTIK MAHMUDAH VS KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA atau KPRI SEJAHTERA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN, dkk
    Nomor 3355 K/Pdt/20181.KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA atau KPRISEJAHTERA KANTOR KEMENTERIAN AGAMAKABUPATEN MAGETAN, yang diwakili oleh ParaPengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia atauKoperasi Sejahtera Kabupaten Magetan, Drs. Sukardi,M.Ag. dan Khumaidi, S.Hi., berkedudukan di Jalan KaryaDharma Nomor 178, Kabupaten Magetan, dalam hal inimemberi kuasa kepada: Drs. Rony H.
    ,M.M., sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan,berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 8A, KabupatenMagetan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ahmad HanifMarzuqi, A.Ptnh. dan kawankawan, Para Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, beralamat diJalan Imam Bonjol Nomor 8A, Magetan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 11 Juli 2018;6. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG KPKNL MADIUN, yang diwakili oleh LukmanEffendi, sebagai Plh.
    Direktur Hukum dan HubunganMasyarakat Kementerian Keuangan, berkedudukan diJalan Serayu Nomor 141, Madiun, dalam hal ini memberikuasa kepada: Cecep Saefulloh, S.H. dan kawankawan,Para Pegawai Negeri Sipil pada KPKNL Madiun, beralamatdi Jalan Serayu Timur Nomor 141, Madiun, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2016;Para Termohon Kasasi;DanNy. HARIYANI, bertempat tinggal di Desa Baluk, RT 01 RW01, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, dalam hal inimemberi kuasa kepada: G.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 21-10-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN Mks
Tanggal 16 Nopember 2020 — Pemohon:
FEBRIANI
Termohon:
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BALAI BESAR POMSELAKU PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
24 — 11
  • Pemohon:
    FEBRIANI
    Termohon:
    BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BALAI BESAR POMSELAKU PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 27-06-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 17-02-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 77/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penggugat:
ROFITA COERDIANA
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH
297 — 198
  • Penggugat:
    ROFITA COERDIANA
    Tergugat:
    KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH
    Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor810/02/415.41/2018 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri SipilDaerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 tertanggal 27September 2018 oleh Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai NegeriSipil Daerah.
    NIP Seleksi Pengadaan Calon Pegawai NegeriSipil CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 dengan atas namaPengguQ@at. ; 229222 22222 nn nnn nn nn nnn nen nn nnn nn en nnn nn ens5.
    LANDASAN HUKUM SELEKSI PENGADAANBahwa dalam pelaksanaan tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri SipilDaerah adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2018 tentang Kriteria PenetapanKebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CalonPegawai Negeri Sipil Tahun 2018.
    Bahwa berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 36 Tahun 2018tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil danPelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, padalampiran Huruf J angka 2 huruf kHalaman 19 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 77/G/2019/PTUN.SBY.menyebutkan: ; 2222 nnn nnnDalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PejabatPembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasipendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidakmemenuhi
    P14: Fotokopi Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang KriteriaPenetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil DanHalaman 24 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor : 77/G/2019/PTUN.SBY.Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun15.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-03-2006 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 417K/TUN/2001
Tanggal 10 Maret 2006 — SILALAHI, SE, ; PANITIA PERTIMBANGAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAKARTA RAYA (PD. PAL JAYA),
12 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SILALAHI, SE, ; PANITIA PERTIMBANGAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAKARTA RAYA (PD. PAL JAYA),
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama Perceraian
Register : 07-10-2011 — Putus : 17-01-2012 — Upload : 15-02-2012
Putusan PA KISARAN Nomor 609/Pdt.G/2011/PA.Kis
Tanggal 17 Januari 2012 — PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai
39 — 25
  • PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai
    PUTUSANNomor : 609/Pdt.G/2011/PA.KisBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidanganmajelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat sepertitersebut di bawah ini, antara:PENGGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal diKabupaten Asahan, sebagai Penggugat;MELAWANTERGUGAT umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan
    dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2)Undangundang nomor 7 Tahun 1989, # Majelis Hakim perluHal 15 dari 16Halaman Putusan Nomor : 609/Pdt.G/2011/PA.Kismenambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinanputusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediamanPenggugat dan Tergugat dan Pegawai
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaranuntuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnyaHal 16 dari 16Halaman Putusan Nomor : 609/Pdt.G/2011/PA.Kismeliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat danPegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkanuntuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untukitu;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 29-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448 PK/Pdt/2020
Tanggal 29 Juni 2020 — PENGURUS KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) SEJAHTERA BERSAMA PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN, dkk
132 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGURUS KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) SEJAHTERA BERSAMA PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN, dkk
    PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA(KPRI) SEJAHTERA BERSAMA PEMERINTAHKABUPATEN PASURUAN, berkedudukan di Jalan RayaWarungdowo, Nomor A3, Pasuruan;2. Tuan Drs. BAMBANG TRIONGKO /Y., M.Si., bertempattinggal di Jalan M.T. Haryono, Gg. VIIIA/1016, Dinoyo, KotaHalaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 448 PK/Pdt/2020Malang;Tuan Drs.
Pengadilan PTTUN SURABAYA
Register : 20-12-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 278/B/2019/PT.TUN.SBY.
Tanggal 11 Februari 2020 —
102 — 43
  • KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 VS ROFITA COERDIANA
    PUTUSANNOMOR : 278/B/2019/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negarapada Pengadilan tingkat banding dengan acara biasa, telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERISIPIL DAERAH (CPNSD) PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANGTAHUN 2018, berkedudukan di Jalan Wachid Hasyim No.I37 Jombang ; Dalam
Pengadilan PA BANJARMASIN Perdata Agama Perceraian
Register : 22-10-2013 — Putus : 12-02-2014 — Upload : 19-04-2014
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1293/Pdt.G/2013/PA.Bjm
Tanggal 12 Februari 2014 — - Penggugat vs Tergugat
31 — 8
  • utama dari pada mengharapkemaslahatan;Menimbang, bahwa majelis hakim secara ex officio dengan berdasarkanPasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
    Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinanputusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinandilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-05-2009 — Upload : 24-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 K/PDT.SUS/2009
Tanggal 8 Mei 2009 — DANA TABUNGAN & ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PT.TASPEN), ; EDDY MARYADI, SE., ; DEWAN PENGURUS PUSAT SERIKAT KARYAWAN TASPEN(DPP SEKATA),
66 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DANA TABUNGAN & ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PT.TASPEN), ; EDDY MARYADI, SE., ; DEWAN PENGURUS PUSAT SERIKAT KARYAWAN TASPEN(DPP SEKATA),
    Olehkarena itu pegawai atau karyawan BUMN termasuk karyawan PT.TASPEN (PERSERO) bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan tidakdapat pula disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil ;3.
    Bahwa Tergugat merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mengelolaprogram pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil(PNS)Hal. 17 dari 32 hal. Put.
    Negeri untuk menyelenggarakanPembayaran Pensiun di Wilayah Jawa dan Madura dan Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor 842.1755 Tahun 1988 tentang penugasan perusahaan(Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri untukmenyelenggarakan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil di ProvinsiDaerah Tingkat seluruh pulau Jawa ;4.
    No. 288 K/Pdt.Sus/2009Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil (T18) ;Bahwa yang dapat dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil menurutPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo PP Nomor 10 Tahun 1983adalah :om fre y=Pegawai Bulanan disamping Pensiun ;Pegawai bank Milik Negara ;Pegawai Badan Usaha Milik Negara ;Pegawai Bank Milik Daerah ;Pegawai Badan Usaha Milik Daerah ;Kepala Desa, Perangkat
    Bahwa kedudukan Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai orangyang dapat dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil diperkuat dengandikeluarkannya UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubaban atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Pasal 1 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor20 tahun 2001 menyatakan :Pegawai Negeri adalah meliputi :1.Pegawai Negeri sebagaimana
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 06-01-2015 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 26-03-2015
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 12/B/2015/PT.TUN.SBY.
Tanggal 26 Februari 2015 — PT PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING DKK VS PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL, DKK
62 — 36
  • PT PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING DKK VS PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL, DKK
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 20-12-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 279 / B / 2019 / PT.TUN.SBY.
Tanggal 6 Februari 2020 — KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 VS RIZA RAHMAWAN
129 — 41
  • KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 VS RIZA RAHMAWAN
    Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusansebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPILDAERAH (CPNSD) PEMERINT AH KABUPATENJOMBANG TAHUN 2018 ; berkedudukan di JalanK.H. Wahid Hasyim No. 137 Jombang. Dalam hal inimemberikan Kuasa kepada := ==" ==1. Nama:ABDULMADJID NINDYAGUNG, S.H., M.Si.Jabatan :2. Nama:Jabatan :3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 20-01-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/PID/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MELAWAN TOTO CHANDRA
162 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MELAWAN TOTO CHANDRA
    PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPILDIREKTORAT JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal GatotSubroto Kavling 4042, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili olehkuasanya: Dr. Drs. PM. John L. Hutagaol M.Ec.(Acc), M.Ec. (Hons), Ak.,Yuli Kristiyono, AK, Sigit Danang Joyo, S.H., DESS, AF, Dr. SugengWibowo, S.E., M.Si., Lestari, SH., Ukar Sukarno, S.E., S.H., M.H., EduardDenni Nadeak, S.H., M.H., Mohammad Yusuf Shuadi, S.H., Syamsuria,S.H., M.Hum., Lukman Sabadan, S.E., Karman Juniawan, S.E., Ak.
    Nelwan, S.H., Mutiara BudiAyuningtyas, S.H., Hari Agus Santoso, S.E., M.Hum., Ade SelviaPermana Putri, S.H., Fernandes Adhitya H, S.H., Elfrieda AnggiBasamarito, S.H., Fajar Triyanto, S.H., Rendy Ivaniar, S.H., dan HermanButarButar, S.H., selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat JenderalPajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU2044/PJ/2015, tanggal 03 Juni 2015,selanjutnya disebut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu TermohonPraperadilan;MELAWANTOTO CHANDRA
    Putusan Nomor 98 PK/Pid/2015putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 31/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap,dalam perkara permohonan Praperadilan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Praperadilan, dengan duduk perkara sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon/Tersangka adalah pegawai dan menjabat sebagaiManager Keuangan dari Permata Hijau Sawit Group (PHS Group)merupakan Produsen Eksprtir yang bergerak di bidang industri minyakgoreng dari
    Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pajakselaku Pemohon Peninjauan Kembali secara formil tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard) karenanya secara substansial permohonan PeninjauanKembali dan alasanalasan dan buktibukti lainnya yang menyertai permohonanPeninjauan Kembali dalam perkara ini tidaklah relevan menurut hukum untukdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasar
    Penyidik Pegawai Negeri SipilDirektorat Jenderal Pajak Republik Indonesia tersebut; Menyatakan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembalitersebut tetap berlaku; Membebankan biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali kepadaPemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 oleh Dr. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-02-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 K/Pdt.Sus/2009
Tanggal 11 Februari 2010 — KETUA KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (KOPEGTEL) PUSAT DI JAKARTA, Cq. KETUA KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA CABANG KUPANG, DK.
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (KOPEGTEL) PUSAT DI JAKARTA, Cq. KETUA KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA CABANG KUPANG, DK.
    KETUA KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASIINDONESIA (KOPEGTEL) PUSAT DI JAKARTA, Cq.KETUA KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASIINDONESIA CABANG KUPANG, berkedudukan di JalanW.J. Lalamentik No. 93 Kupang ;2. PIMPINAN PT. SANDHI PUTRA MAKMUR PUSAT,berkedudukan di Jalan Serma Gede No. 13 DenpasarBali, Cq. PIMPINAN PT.
    Telekomunikasi Indonesia CabangKupang (Tergugat Il) mengakhiri kemitraannya dengan Yayasan Sandhy PutraMakmur milik Dharma Wanita dari perusahaan pimpinan Tergugat yangkemudian Tergugat mengalinkan Penggugat bersama pekerja lainnya kepadaTergugat Il (Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi Indonesia Cabang Kupang)yang kemudian dipekerjakan kembali kepada Tergugat sebagai CleaningService ;Bahwa pada tahun 1998 lagilagi Tergugat mengakhiri hubungandengan Tergugat Il (Koperasi Pegawai PT.
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 24-08-2020 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Mnd
Tanggal 9 Maret 2021 — Penggugat:
VIVI OLVIANTY KAENG
Tergugat:
1.Koperasi Pegawai Negeri Citra Wahana Perhubungan
2.Muntiaha Djony
56 — 29
  • Penggugat:
    VIVI OLVIANTY KAENG
    Tergugat:
    1.Koperasi Pegawai Negeri Citra Wahana Perhubungan
    2.Muntiaha Djony
    Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Citta Wahana Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Propinsi Sulawesi Utara Nomor:SK.02/KCWP/I/13 tanggal 30Januari 2013 tentang Pengangkatan Kepala Unit Usaha Developer ditanah milik KCWP Paniki Aatas nama Vivi Olvianty Kaeng, diberi tanda P2;3.
    Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Khusus Unit Usaha PengadaanBarang Dan Jasa Serta Konstruksi Koperasi Pegawai Negeri Citra WahanaPerhubungan, diberi tanda TI.II2;.
    Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah/JanjiPengurus Koperasi Pegawai Negeri Citra Wahana Perhubungan, diberitanda TI.II3;Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Pengurus Koperasi PegawaiNegeri (Kpn) Citra Wahana Perhubungan Dinas Perhubungan KomunikasiDan Informatika Propinsi Sulawesi Utara No.SK,02/KCWP/13 TentangPengangkatan Kepala Unit Usaha Developer Di Tanah Milik Kcwp PanikiAtas Tanggal 30 Januari 2013, diberi tanda TI.II4;.
    V/2014 , tanggal 5 Mei2014, diberi tanda TI.II9;10.Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama antara PT.BankTabungan Negara (Persero), Tok dengan Koperasi Pegawai Negeri CitraWahana Perhubungan Manado tentang Penyediaan dukungan KPR BTNSejahtera FLPP No.25/Mnd.ll/PKSKPR/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014,diberi tanda TI.II10;11.Fotokopi sesuai dengan aslinya data prin tabungan atas nama KPN CitraWahana Perhubungan diberi tanda TI.II11;12.
    Kaunang pada pokoknyamenerangkan saksi tidak tinggal di dalam Perumahan Citra Wahana hanya saksisering lewat di depan perumahan tersebut dan melihat ada 1 (Satu) bangunan yangbentuknya seperti ruko namun belum selesai dibangun;Menimbang bahwa dari bukti surat TI.II1 tentang Akta PerubahanAnggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Citra Wahana PerhubunganNomor 17, Tanggal 14 Mei 2010 sebagai bukti kalau Koperasi Pegawai Negeri(KPN) Citra Wahana Perhubungan (Tergugat I) adalah koperasi yang sudahberbadan
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-08-2018 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 394/Pdt.G/2016/PN Mks
Tanggal 29 Agustus 2018 — KANDU KARIM, M.Si - KPRI UNM Koperasi Pegawai Republik Indonesai Universitas Negeri Makassar
69 — 29
  • KANDU KARIM, M.Si- KPRI UNM Koperasi Pegawai Republik Indonesai Universitas Negeri Makassar
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 27-06-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 12-02-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 78/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penggugat:
RIZA RAHMAWAN
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH
151 — 230
  • Penggugat:
    RIZA RAHMAWAN
    Tergugat:
    KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH
    Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : 810/02/415.41/2018,tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah PemerintahHalaman 7 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBYKabupaten Jombang Tahun 2018, tertanggal 27 September 2018 olehPanitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.Penggugat adalah sebagai pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil DaerahPemerintah Kabupaten Jombang yang kemudian mendapatkan NomorPeserta Ujian CPNS 650411300000134 ; Bahwa setelah Penggugat mendapatkan
    PengadaanCalon Pegawai Negeri Sipil/CPNS 2018 tentang Hasil IntegrasiSeleksi Kemampuan Dasar (SKD) dan Seleksi Kemampuan Bidang(SKB) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 lokasiformasi : SPMN Satu Atap Wonosalam.
    Bahwa berdasarkan surat Pengumuman Nomor : 810/02/415.41/2018,tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah PemerintahKabupaten Jombang Tahun 2018, tertanggal 27 September 2018 olehHalaman 10 dari 46 halaman, Putusan Perkara Nomor : 78/G/2019/PTUN.SBYPanitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.Penggugat adalah sebagai pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil DaerahPemerintah Kabupaten Jombang yang sah kemudian mendapatkanNomor Peserta Ujian CPNS : 650411300000134 ;Bahwa Penggugat
    Landasan Hukum Seleksi Pengadaan CPNSD ; Bahwa dalam pelaksanaan tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri SipilDaerah adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria PenetapanKebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CalonPegawai Negeri Sipil Tahun 2018.
    Negeri Sipil Dan Pelaksanaan SeleksiCalon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 Lampiran huruf J.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 27-06-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 80/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat:
YULIANTI SETIA NINGSIH
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH
141 — 93
  • Penggugat:
    YULIANTI SETIA NINGSIH
    Tergugat:
    KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNS) DAERAH