Ditemukan 637622 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Badan hukum Pph badan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 05-09-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 238/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 26 Nopember 2018 — Pembanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Penggugat : DPP PARTAI HANURA Diwakili oleh DARYATMO dan SARIFUDDIN SUDDING,
Turut Terbanding/Tergugat II : PARTAI HATI NURANI RAKYAR Partai HANURA
69 — 6
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 01-03-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 58/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 6 Juni 2017 — Pembanding/Tergugat II : PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
Terbanding/Penggugat : PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PPP. Diwakili Oleh H.DJAN FARIDZ. DKK
Turut Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
82 — 8
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 06-09-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 23-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 258/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 29 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat I : WIDJANARKO PUSPOYO
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Penggugat II : HENDRIE ARIOSENO ALMARHUM
100 — 11
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 982/B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) Pte Ltd VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
174 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang KUP;Bahwa berikut adalah penjelasan Pemohon Banding:Wewenang Penandatangan:Bahwa sehubungan dengan wewenang penandatangan, Herry G Wibiksana telahditunjuk sebagai President and General Manager untuk perusahaanperusahaanAWE yang beroperasi di Indonesia berdasarkan Executive Service Agreement("ESA") tertanggal 22 Januari 2010 (Lampiran 8) dan persetujuan RencanaPenggunaan Tenaga Kerja ("RPTK") AWE Indonesia tertanggal 20 April 2012dari Badan
    Menandatangani suratsurat formal/dokumen legal, seperti SuratPemberitahuan Pajak ("SPT") Tahunan PPh Badan dan PermohonanPerubahan Data Wajib Pajak atas nama AWE (NWN) (Lampiran 12);Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Herry G Wibiksana memiliki otoritas danwewenang untuk mewakili AWE (NWN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32ayat (4) UndangUndang KUP dan oleh karenanya, Herry G Wibiksana adalahtermasuk dalam pengertian "Pengurus" seperti yang dimaksud dalam PasalHalaman 2 dari 26 halaman.
    Bhd (GOG) adalah badan usaha yang didirikan diMalaysia yang berkedudukan di Wisma Genting Lantai 22, Jalan SultanIsmail, Kuala Lumpur, Malaysia. Merupakan bagian dari Group GentingBerhad yang menyediakan jasa konsultasi, teknis dan administratif ke bisnisminyak dan gas Genting;Berdasarkan prinsip umum UndangUndang PPh, alokasi Overhead inimerupakan objek PPh dalam UndangUndang PPh (sebagaimana diubah)dan seharusnya merupakan objek PPh dengan tarif 20%;Halaman 5 dari 26 halaman.
    Putusan Nomor 982/B/PK/PJK/2015ii) memberikan persetujuan untuk melakukan transaksi pembayaranatas nama BUT AWE (NWN);ili) Menandatangani suratsurat formal/dokumen legal, seperti SuratPemberitahuan Pajak Tahunan PPh Badan dan PermohonanPerubahan Data Wajib Pajak atas nama BUT AWE (NWN);b) Bahwa Surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding)Nomor S3063/WPJ.07/KP.10/2013 sesungguhnya merupakan Surat"Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1) UndangUndang KUP karena merupakan
    Didalam Surat Permohonan Bandingnya Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Banding) telah melampirkan buktibukti tersebutdibawah ini, yang mana fotokopi buktibukti tersebut telah kami lampirkankembali di dalam Surat Permohonan Peninjauan Kembali ini;a) Fotokopi kontrak yang ditandatangani Herry G Wibiksana (Lampiran 4);b) Fotokopi perintah transfer pembayaran yang diotorisasi Herry GWibiksana (Lampiran 5);c) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan PPh Badan danPermohonan Perubahan Data Wajib
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 18-03-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 637 B/PK/PJK/2021
Tanggal 18 Maret 2021 — PT KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
142 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 10-12-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3473/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ACINTI PRIMA
185 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut115555.15/2014/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak untuk mengabulkan seluruh permohonan banding ini, sehinggaperhitungan PPh Badan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 30-03-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 65/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 9 Juni 2016 — PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (disingkat PT.CTPI) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
78 — 49
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-08-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat:
1.PT. Bumi Mineral Indonesia diwakili oleh: Muhammad Aziz Wellang (Direktur)
2.Giovanni Adhiputra Aziz
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI:
PT. Fadlan Mulia Jaya
1375 — 1128
  • Unsur Penetapan Tertulis: Bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 51 tahun 2009, istilah PenetapanTertulis menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentukkeputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TataUsaha Negara.Suatu Keputusan memenuhi syarat tertulismenurut UndangUndang ini apabila sudah jelas Badan atauHalaman 6 dari 73 halaman. Putusan Nomor 155/G/2020/PTUN.
    Unsur Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara: Bahwa ukuran atau kriteria untuk menentukan suatu badanatau pejabat dapat disebut sebagai badan atau pejabat tatausaha negara adalah yang bersifat fungsional artinya apa sajadan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatutugas urusan pemerintahan (pelayanan publik) dapatdikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
    Fadlan Mulia Jaya sebagai badan hukumPerseroan Terbatas dan bukan ditujukan untuk umum ataumasyarakat kebanyakan.
    JKT.Sistem Administrasi Badan Hukum yang dimohonkan oleh pemohonyang dalam hal ini adalah notaris yang diberi kuasa oleh perseroan.4. Bahwa TERGUGAT dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yangdiakses oleh Pemohon yang dalam hal ini adalah Notaris telahmengingatkan agar dalam melakukuan permohonan perubahan dataperseroan telan memenuhi peraturan Perundang undangan yangberlaku.Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Asas Umum PemerintahanYang Baik Dan Peraturan Perundang Undangan.1.
    (fotokopi sesualdengan aslinya);Surat dari Badan Reserse Kriminal Polri DirektoratTindak Pidana Tertentu Nomor B/1157/VIII/2020/Tipidtertanggal 24 Agustus 2020 perihal Undangan Klarifikasikepada Chadidjah Basalamah. (fotokopi sesuai denganaslinya);Surat dari Badan Reserse Kriminal Polri DirektoratTindak Pidana Tertentu Nomor B/1158/VIII/2020/Tipidtertanggal 24 Agustus 2020 perihal Undangan Klarifikasikepada Fadlan Abdullah Ridwan.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 04-07-2023 — Putus : 12-09-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 170/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 12 September 2023 — Pembanding/Penggugat : Wang Xiu Juan Alias Susi
Terbanding/Tergugat : Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT Tuah Globe Mining
93 — 99
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-04-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 08-10-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 87/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
709 — 0
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 31-10-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 3 Nopember 2017 — Penggugat:
BAHRUDDIN
Tergugat:
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
167 — 59
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 28-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3688/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 28 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CAHAYA CEMERLANG LESTARI
300 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3688/B/PK/Pjk/2019Bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2011 yangmasih harus dibayar menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: menurut Pemohon Uraian Banding(Rp)a Penghasilan Netto 6.855.930.773,005 Kompensasi Kerugianc Penghasilan Kena Pajak 6.855.930.773,00q Pajak Penghasilan (PPh) terutang 1.713.982.500,00 Kredit Pajak 1.713.982.500,00f PPh Kurang/ (lebih) Bayar 0,009 sanksi Administrasi 0,00h Jumlah PPh yang masih harus/ Lebih Bayar 0.00 Menimbang, bahwa atas banding
    tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116458.15/2011/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 21 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00098/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 18Agustus 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun
    Putusan Nomor 3688/B/PK/Pjk/2019dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku:Dengan mengadili sendiri :3. 1.3. 2.3. 3.Atau:Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00098/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011Nomor 00009/206/11/331/16 tanggal 8 Juni 2016 sebagaimanatelah dibetulkan dengan
    Putusan Nomor 3688/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00098/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor 00009/206/
    Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa koreksiatas Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011sebesar Rp6.010.790.694,00 berupa Koreksi Biaya Luar Usaha yangterdiri dari koreksi beban bunga sebesar Rp2.192.809.194,00 dankerugian selisin kurs sebesar Rp3.817.981.500,00; atas Biaya dari LuarUsaha yang telah dipertinbangkan berdasarkan fakta dan penerapanhukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan olehMajelis Hakim sudah tepat dan benar, karena Pemohon Bandingsekarang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 27-07-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2403/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CONCORD INDUSTRY
348 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 05 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009072.99/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 25 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01468/NKEB/WPJ.22/2018 tanggal 26September 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP01468/NKEB/WPJ.22/2018 tanggal 26September 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak2016 Nomor 00002/206/16/433/18 tanggal 26 April 2018,Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B karena Permohonan WajibPajak, atas nama: PT Concord Industry, NPWP 03.093.675.1433.000, beralamat di Jalan Raya Kosambi Curug Km 3.8, DusunKebon Kacang RT. 001 RW. 005, Cimahi, Klari, KabupatenKarawang
    serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP01468/NKEB/WPJ.22/2018 tanggal 26 September 2018 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPh Badan
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: KEP01468/NKEB/WPJ.22/2018 tanggal 26 September 2018 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPh Badan Tahun Pajak 2016 Nomor 00002/206/16/433/18tanggal 26 April 2018, Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B karenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 15-07-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2191/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 15 Juli 2020 — PT AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
339 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PemohonBanding Tahun Pajak 2014 adalah sebagai berikut: Deskripsi Wajib PajakPeredaran Usaha 141.021.375.210Harga Pokok Penjualan 135.655.677.915Laba Bruto 5.365.697.295Biaya Usaha Lainnya 743.322.264Laba Operasi 4.622.375.031Penghasilan (Biaya) dari Luar Usaha (4.880.469.578)Penyesuaian Fiskal Positif 1.363.907.812Penyesuaian Fiskal Negatif 10.188.623.036Penghasilan Neto Fiskal (9.082.809.771)Kompensasi Kerugian 0Penghasilan Kena Pajak (9.082.809.770)PPh Badan
    Terutang 0Kredit Pajak 1.954.231.045PPh Badan Kurang (Lebih) Dibayar (1.954.231.0045)Jumlah Sanksi Administrasi 0PPh Badan yang (Lebih) Dibayar (1.954.231.045) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 21 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116494.15/2014/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 10 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 24-11-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/P/FP/2017/PTUN-JKT
Tanggal 14 Nopember 2017 — YAYASAN TUNAS HARUM HARAPAN KITA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
183 — 92
  • Bukti P 9Akte Pendirian Yayasan Tunas Harum Harapan Kita nomor: 02 tanggal 16 April 2014 yang dibuat Notaris ArgoHertanto, SH, (fotokopi sesuai turunan);: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia nomor : AHU00468.5010.2014 tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan TunasHarum Harapan Kita tertanggal 23 April 2014, (fotokopidari fotokopi);Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia nomor : AHU00468.5010.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan
    Tindakan Badan atau PejabatPemerintahan;Menimbang, bahwa permohonan yang dimaksud adalah Permohonan untukmemperoleh putusan atasS penerimaan permohonan guna mendapatkanKeputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalahpermintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam halpermohonan dianggap dikabulkan secarahukum yang disebabkan Badandan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukanTindakan (vide Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor
    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik.Menimbang, bahwa terkait keputusan dan/atau tindakan apa saja yangdapat dimohonkan kepada Badan atau pejabat pemerintahan yang apabila tidakditanggapi masuk dalam kriteria fiktif positif itu tidak diatur secara tegas, MajelisHakim melalui judicial activism akan membentuk hukum denganmempertimbangkan terlebin dahulu permohonan apa saja yang dapat dimohonkankepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang
    Badan dan/atau Pejabat Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakanfungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif.3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsipemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif.4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsipemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan5.
    Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakanfungsi pemerintahan yang disebutkan Undangundang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undangundang.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka keputusandan/atau tindakan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 UndangundangAdministrasi Pemerintahan adalah Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atauPejabat Pemerintahan lainnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatasapabila dihubungkan dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Putus : 05-09-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480 K/TUN/2018
Tanggal 5 September 2018 — JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO VS BADAN HUKUM PERKUMPULAN PERSATUAN PENGUSAHA PELAYARAN NIAGA NASIONAL INDONESIA ATAU INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS ASSOCIATION (INSA), DKK
184 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO VS BADAN HUKUM PERKUMPULAN PERSATUANPENGUSAHA PELAYARAN NIAGA NASIONALINDONESIA ATAU INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS ASSOCIATION (INSA), DKK
    Budhi Halim,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Sekretaris UmumDewan Pengurus Pusat (DPP) INSA;Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI Nomor AHU.0044492.AH.01.07.Tahun2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran NiagaNasional Indonesia tertanggal 12 April 2016 danHalaman 1 dari 9 halaman.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan:.Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU.0076427.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20Oktober 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan INSA; danI.
    Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0000256.AH.01.08.Tahun 2017,tanggal 12 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumPerkumpulan Perkumpulan INSA;Dalam perkara yang sedang berjalan sampai adanya putusan yang telahberkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara;1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah:.
    Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU.0076427.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20Oktober 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan INSA; danI. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0000256.AH.01.08.Tahun 2017,tanggal 12 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumPerkumpulan Perkumpulan INSA;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:.
    Putusan Nomor 480 K/TUN/2018Oktober 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan INSA; danI. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0000256.AH.01.08. Tahun 2017,tanggal 12 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumPerkumpulan Perkumpulan INSA;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 773/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
198 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013, Kantor Pelayanan Pajak Pratama JakartaTanah Abang Dua menerbitkan SKPKB PPh Badan NomorHalaman 1 dari 145 halaman.
    Putusan Nomor 773/B/PK/PJK/2015PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan pajak kurang dibayarsebesar Rp13.199.459.300,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesarRp6.335.740.464,00 sehingga terdapat jumlah keseluruhan PPh Badan yangmasin harus dibayar menurut SKPKB PPh~ Badan sebesarRp193.535.199.764,00 dengan alasanalasan dan penjelasan sebagai berikut:1.
    Pasal 2 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakmenegaskan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yangmelaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajakyang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak;Dalam penjelasan dari Pasal 2 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002dijelaskan bahwa Pengadilan Pajak merupakan Badan Peradilan sebagaimanaHalaman 29 dari 145 halaman.
    Putusan Nomor 773/B/PK/PJK/2015 Kembali (semula Pemohon Banding)sampaikan bahwa:Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) mempunyai kerugianyang masih dikompensasikan untuk TahunPajak 2002 sebesar Rp10.689.238.769,00;Bagaimana dengan dasar SKP PPh Badan aquo yang diterbitkan apakah terkait denganSKP a quo untuk PPh Badan ?
    Pasal 2 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengatur:Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaankehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencarikeadilan terhadap sengketa pajak;c.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 15-02-2022 — Putus : 26-04-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 39/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 26 April 2022 — Pembanding/Penggugat I : Ajrin Duwila Diwakili Oleh : TAMRIN. SH
Pembanding/Penggugat III : Hasyim Husein Diwakili Oleh : TAMRIN. SH
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)
Turut Terbanding/Penggugat II : Yosef Benediktus Badeoda
208 — 36
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 22-12-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 07-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 351/B/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 21 Februari 2017 — Pembanding/Tergugat : Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINIDTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Penggugat : Drs. WARIDJAN
71 — 14
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 12-02-2024 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 01-04-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 154/B/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 28 Maret 2024 — Pembanding/Penggugat : Abu Sofyan Toppo
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. ASINDO INTERNASIONAL PERDANA
93 — 0