Ditemukan 606252 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Bupati lombok utara;
Dikbud
Lampung utara
Sppu
Kalimantan utara
Sengketa pemilu
Suweno vs gubernur sumatera utara;
Hamrin vs bupati luwu utara;
Susilawati
S.i.p vs bupati bengkulu utara;
Yafit ham vs bupati labuhanbatu utara;
05g2013
Indo china
Penajam paser utara
Dermawan milaya vs gubernur sumatera utara;;
Putus : 22-08-2008 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 562K/PID/2008 Tanggal 22 Agustus 2008 — KAPOLDA SUMATERA UTARA ; KA POLRES TAPANULI UTARA, dkk.
42 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAPOLDA SUMATERA UTARA ; KA POLRES TAPANULI UTARA, dkk.
Putus : 01-04-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498 PK/Pdt/2014 Tanggal 1 April 2015 — MATAHARI, Dkk vs BUPATI LUWU UTARA CQ. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU UTARA, Dkk
41 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
MATAHARI, Dkk vs BUPATI LUWU UTARA CQ. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU UTARA, Dkk
Kecamatan Malangke Barat,Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;MASITA binti AH SYUKUR, bertempat tinggal di Tompe,Desa Pangkajoang, Kecamatan Malangke Barat, KabupatenLuwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;BASSE binti M. ALI SYUKUR, bertempat tinggal diAmassangan, Desa Pao. Kecamatan Malangke Barat,Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;SAHABUDDIN bin M. ALI SYUKUR, bertempat tinggal diAmassangan, Desa Pao.
Kecamatan Malangke Barat,Kabupaten Luwu Utara;SYAMSUAIB bin ALI SYUKUR, bertempat tinggal diAmassangan, Desa Pao. Kecamatan Malangke Barat,Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada AndiAmirullah, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kesadaran IVNomor 45, RT. 07/RW.07.
Kelurahan Panakkukang, KecamatanPanakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2014;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;1.Melawan:BUPATI LUWU UTARA CQ. KEPALA DINAS KESEHATANKABUPATEN LUWU UTARA, berkedudukan di JalanSimprusang Nomor 27 Masamba;.
Kepala DinasKesehatan Kabupaten Luwu Utara" sangatlah tidak tepat dan kabur (obscuurlibel). Pencantuman Cq. sebagai singkatan dari "casu quo" yang berarti dalamhal itu, dapat dimaknai bahwa Penggugat lebih mengarahkan gugatannyakepada Kepala Dinas Kesehatan dan bukan kepada Bupati Luwu Utara.
Ini berarti bahwa keberadaan seluruh barang milik daerah yang ada diLingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara dikuasai dan dimiliki olehPemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara termasuk objek sengketa.Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2007tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada Pasal 1angka 10 disebutkan "Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebutSKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang".
Putus : 19-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 8/PDT/2020/PTTTE Tanggal 19 Maret 2020 — Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara; Cq. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Malut (Kantor Bersama Samsat Kota Ternate), beralamat di Jalan Kapitan Pattimura No 9 Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate.
VS
DWI ANDRY PRASETYO
137 — 76
137 — 76
Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara; Cq. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Malut (Kantor Bersama Samsat Kota Ternate), beralamat di Jalan Kapitan Pattimura No 9 Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate. VSDWI ANDRY PRASETYO
PUTUSANNomor 8/PDT/2020/PTTTEDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian DaerahMaluku Utara; Cq.
,M.Si. dkkberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2019 yangdidaftarakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senintanggal 16 September 2019 Nomor286/SK.Pdt/IX/2019/PN.Tte ;Lawan:DWI ANDRY PRASETYO, Tempat Tanggal Lahir Ambon 03 September1987, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jalan Flamboyan RT/RW 005/002 diKelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota TernateProvinsi Maluku Utara, Kode Pos 97733.TERBANDING semula PENGGUGAT
Menteri Dalam Negeri RI Ca.Guberur Provinsi Maluku Utara Cq. Bupati Kabupaten Pulau Morotai,beralamat di Jalan Jend Soedirman No 01, Desa Darame KecamatanMorotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai.TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT 1;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulaiman Basri, S.H. Dkkberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juli 2019;2. Pemerintah Republik Indonesia; Cq. Menteri Keuangan RI; Cq. DirektoratJenderal Kekayaan Negara; Cq. Kantor Wilayah DUKN MALUT Cq.
Menghukum Pembanding/semula Tergugat membayar biaya perkaradalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh riburupiah).Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020oleh kami Tati Nurningsih, SH., MH selaku Ketua Majelis, dengan NathanLambe, SH., MH dan DR.
., MM masingmasing sebagaihakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiMaluku Utara Nomor 8/PDT/2020/PT.TTE Tanggal 20 Pebruari 2020 untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusanHalaman 7 dari 8 putusan Nomor 8/PDT/2020/PT TTEtersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untukumum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakimhakim Anggota, sertadibantu oleh Nahra Husen, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan TinggiMaluku Utara, tanpa
Register : 05-12-2022 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 287/G/2022/PTUN.PLG Tanggal 21 Maret 2023 — ROMERIO VS BUPATI MUSI RAWAS UTARA
176 — 22
176 — 22
ROMERIO VS BUPATI MUSI RAWAS UTARA
Register : 17-03-2023 — Putus : 29-05-2023 — Upload : 23-10-2023
Putusan PTTUN PALEMBANG Nomor 50/B/2023/PT.TUN.PLG Tanggal 29 Mei 2023 — Pembanding :
IRWANYUDI
Terbanding :
BUPATI BENGKULU UTARA
41 — 19
41 — 19
Pembanding :IRWANYUDITerbanding :BUPATI BENGKULU UTARA
Putus : 07-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3360 K/Pdt/2016 Tanggal 7 Maret 2017 — ARNOLD VS BUPATI KONAWE UTARA DK
49 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARNOLD VS BUPATI KONAWE UTARA DK
BUPAT KONAWE UTARA, diwakili oleh Bupati Drs. H.Aswad Sulaiman P.
., berkedudukan di KelurahanWanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Razak Naba,S.H., dan kawankawan, Advokat, berkantor di KelurahanAnduonohu, Kecamatan Poasia Kota Kendari dan AsistenAdministrasi Pemerintahan dan Kesra Setda KabupatenKonawe Utara, berkedudukan di Kelurahan Wanggudu,Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2015;2.
KETUA DPRD KONAWE UTARA, diwakili oleh KetuaDPRD, Jefri Prananda, S.H., M.Si., berkedudukan diKelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, KabupatenKonawe Utara, kKeduanya dalam hal ini memberikan kuasakepada H. Djuhaemin Abukasim, S.H., M.M., Tenaga AbhliBidang WHukum DPRD Kabupaten Konawe Utara,berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22Agustus 2016;Para Termohon Kasasi dahulu) Para Tergugat/ParaTerbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 29 hal.
pelaksanaan hari ulang tahunKabupaten Konawe Utara tanggal 02 Juli 2011;Bahwa Tergugat dalam jabatan selaku Bupati Konawe Utara yangmemerintahkan Penggugat untuk segera menyelesaikan pekerjaansebagaimana point 3 di atas, Tergugat juga memerintahkan Penggugat baikmelalui perintah langsung oleh Tergugat maupun melalui Syamsul Mustakim,S.
Konawe Utara TA 2011 dan dihubungkan denganbukti P.4 berupa Rincian Tambahan Pekerjaan Pembangunan Kantor BupatiKonawe Utara Tahap Ill (lanjutan) TA 2011 yang dibuat oleh CV ArchiteonSelaras Consultan selaku Konsultan Pengawas pada PT Voni BintangNusantara;Halaman 19 dari 29 hal. Put.
Register : 21-06-2022 — Putus : 11-11-2022 — Upload : 17-11-2022
Putusan PTUN PALU Nomor 67/G/2022/PTUN.PL Tanggal 11 Nopember 2022 — - SAHARUDIN BU'TUNG VS BUPATI MOROWALI UTARA
102 — 51
102 — 51
- SAHARUDIN BU'TUNG VS BUPATI MOROWALI UTARA
Putus : 07-08-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1174 K/PDT/2017 Tanggal 7 Agustus 2017 — SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA atas nama GUBERNUR SUMATERA UTARA, dk
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA atas nama GUBERNUR SUMATERA UTARA, dk
PUTUSANNomor 1174 K/PDT/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.MISNI, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Sena, KecamatanBatang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;MISWAN, bertempat tinggal di Jalan Tanom, Dusun IV,Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, KabupatenDeli Serdang Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasakepada: HARFID DWI ANTONI, S.H., dan kawankawan
XVI, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan MedanBarat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2014;Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;LawanSEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARAatas nama GUBERNUR SUMATERA UTARA, beralamat diJalan P.
Diponegoro Nomor 30 Medan Sumatera Utara;SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANGatas nama BUPATI DELI SERDANG SELAKU KETUAPANITIA PENGADAAN TANAH, beralamat di Jalan NegaraLubuk Pakam Lubuk Pakam Deli Serdang Sumatera Utara,Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telahmenggugat sekarang Para
yang menurut Para Penggugat tidak layak dantidak adil; Bahwa perihal besarnya nilai ganti rugi tanah, bangunan dan tanamanyang terkena pembebasan untuk kepentingan proyek pembangunan jalanarteri akses Bandara Kualanamu di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis,Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tersebut telah dengantegas dituangkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah KabupatenDeliserdang (Tergugat Il) Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Nomor847 Tahun 2011 yang menetapkan besarnya nilai
ganti rugi atas bidangbidang tanah tersebut yakni sebesar Rop220.000,00 (dua ratus dua puluh riburupiah) tiap meter persegi, tidak termasuk tanah ex HGU PTPNII yangkemudian dijadikan dasar perhitungan besarnya ganti rugi yang dituangkandalam daftar nominative yang pembayaran ganti ruginya dibebankan kepadaPemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq Dinas Jalan Dan Jembatan UnitPenanganan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II selaku badanatau
Register : 16-08-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 223/B/2016/PT.TUN.JKT Tanggal 24 Oktober 2016 — BUPATI PENAJAM PASER UTARA.;
AHMAD MAULADIN.;
43 — 11
43 — 11
BUPATI PENAJAM PASER UTARA.;AHMAD MAULADIN.;
PUTUSANNomor : 223/B/2016/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, danmemutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidangdi Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya,No. 117, Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikt dalam sengketa antara : eBUPATI PENAJAM PASER UTARA, Berkedudukan di Kompleks Pe nerintahan, Jin.Propinsi KM. 09, Kelurahan NipateNipah, Kecamatan
Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil PadaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten PenajamPaser Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :183.1/532/TUPimp/VV/2016 tertanggal 06 Juni 2015;Selaniutnya disebut sebagaiTERGUGAT/PEMB ANDING;MELAWANAHMAD MAULADIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,Alamat Jin Dewi Sartika RT. 138, Desa Tengin Baru,Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;Hal 1 dari 9 hal. Put.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan BupatiPenajam Paser Utara Nomor : 141/21/2016 tanggal 21 Januari 2016tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tengin BaruKecamatan Sepaku Periode 2016 2022:4.
diselesaiki melalui upaya ad Ministrasi.jnnnnnne nnn ans mage NG anne nein meen< S Pertimbangan hukum gugatan kabur (ODEN) layak secara hukum untuk dinyatakan tidak diterima karena, be :gugatan sebagaimana diatur pecal oR 1 UndangUndang Nomor 5w )Tahun1986 tentang Peradilan Aatapusaha Negara tanoa mempertimbangkan formulasi gugatan PenggtigatfTerbanding yang jelas atau tegas (duidelijk)C atanpa didasarkan f idameritum petendi atau posita dalam gugatan; Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara
Putus : 18-07-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1738 K/Pdt/2017 Tanggal 18 Juli 2017 — KANTOR PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA, dk VS LIES WUISAN
169 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
169 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANTOR PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA, 2. PANITIA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO-BITUNG Cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL MANADO-BITUNG, tersebut;
KANTOR PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA, dk VS LIES WUISAN
PUTUSANNomor 1738 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telan memutus sebagaiberikut dalam perkara:1.KANTOR PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA CqKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA ,diwakili oleh Weyn ni Paulce D.
Nomor 1738 K/Pdt/2017Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 21 Desember 2016;Termohon Kasasi dahulu Pemohon;DanBUPATI MINAHASA UTARA, berkedudukan di KompleksKantor Bupati Minahasa Utara di Desa Sarongsong Dua,Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;c.q Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten MinahasaUtara;Cq Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara;Cq Biro Hukum Kabupaten Minahasa Utara;Cq Camat Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;Cq Kepala Desa Tumaluntung
, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, masingmasing:1.
Kantor Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara cq Kantor PertanahanKabupaten Minahasa Utara, yang berkedudukan di Kompleks KantorBupati Minahasa Utara di Desa Saronsong Dua, Kecamatan Airmadidi,Kabupaten Minahasa Utara;Dirubah;1. Kepala Kantor wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi SulawesiUtara, yang berkedudukan di Jalan 17 Agustus Manado, ProvinsiSulawesi Utara;Identitas dan alamat Termohon II (surat gugatan a quo hal 1 angka 2mohon diteliti olen Majelis Hakim) yang tertulis:2.
Nomor 1738 K/Pdt/2017Minahasa Utara di Desa Saronsong Dua, Kecamatan Airmadidi,Kabupaten Minahasa Utara;Dirubah;2.
Putus : 20-06-2019 — Upload : 26-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2019 Tanggal 20 Juni 2019 — AL IMRAN, VS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
AL IMRAN, VS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,
PUTUSANNomor 499 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:AL IMRAN, bertempat tinggal di Dusun Lau Tepu B, Desa LauTepu, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, ProvinsiSumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada UrattaGinting, S.H., dan kawankawan, Para Advokat padaOrganisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat, beralamat diJalan
MedanAceh KM 66,5, Desa Air Hitam, KecamatanGebang, Kabupaten Langkat Provinsi, Sumatera Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2018:Pemohon Kasasi:;LawanUNIVERSITAS SUMATERA UTARA, yang diwakili oleh RektorUniversitas Sumatera Utara (USU), Prof.
Edi Yunara, S.H., M.Hum., dan kawankawan, ParaAdvokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum(LKBH) Fakultas Hukum USU, beralamat di Jalan UniversitasNomor 4 Kampus USU, Kelurahan Merdeka, KecamatanMedan Baru, Kota Medan, Sumater Utara (20155),berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2018:Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat surat yang bersangkutan,
tersebut, MahkamahAgung berpendapat:bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara seksama memori kasasi tanggal 24 September 2018 dankontra memori kasasi tanggal 19 November 2018 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Kebon Percobaan merupakan Badan Usaha sebagai unitusaha yang didirikan oleh Universitas Sumatera Utara
Register : 18-03-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PTUN MEDAN Nomor 38/G/2016/PTUN-MDN Tanggal 30 Juni 2016 — ARIANTO : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
92 — 53
92 — 53
Menyatakan batal Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/1067/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Brigadir Arianto, NRP.79061485, BA Polsek Pangururan Polres Samosir ;--------------------3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/1067/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Brigadir Arianto, NRP.79061485, BA Polsek Pangururan Polres Samosir ;----------------------------------------------------------------------------------------4.
ARIANTO : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Formul02/PROKSI01/KIMPU TT US A NNomor: 158/B/2016/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA aa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus danmengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang diruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan EstateMedan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalamsengketa antara:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA; berkedudukan di JalanSisingamangaraja Km
Pangkalan Mashyur, Kecamatan Medan Johor, KotaMedan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasakepada:1. SUPLINTA GINTING, SH;2. SURANTA RAMSES TARIGAN, SH.,MH;Warga Negara Indonesia, Advokat/Penasehat Hukum danKonsultan Hukum pada Law Office SUPLINTA GINTING &REKAN, berkantor di Jalan Pales VI No. 1 B, Kel. Simp. SelayangKec.
Pokok Sengketa: 22222202c2c2cscscs ccc cccn sec ccescsssscsses=Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Keputusan Kepala Kepolisian Daerah SumateraUtara Nomor: Kep/1067/XII/2015, tanggal 31 Desember 2015,Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atasnama Brigadir Arianto, NRP.79061485, BA Polsek Pangururan PolresSAMOSI; 29 23292222 n ann nnn nen nnn een een anes senenn=Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Putus : 23-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 381 K/TUN/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 — BUPATI TORAJA UTARA VS ALFRIDA KALA'SUSO
125 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI TORAJA UTARA VS ALFRIDA KALA'SUSO
Upload : 20-12-2013
Putusan PT MEDAN Nomor 335/PDT/2013/PT-MDN INDORAYON UTARA
494 — 406
494 — 406
INDORAYON UTARA
Tobasa, semula disebut sebagai PenggugatPenggugat sekarang sebagai Para Pembanding;PenggugatPenggugat/ Para Pembanding dalam perkara ini diwakili olehLBH MARHAENIS SUMATERA UTARA, yang didirikan berdasarkan aktaNotaris No. 5 tanggal 28 November 2011 Jo Akta Perubahan No. 10 tanggal 29 Juni2012 Jo Surat Keputusan Menkumham R.I No. AHU/2247.AHA.01.04 Tahun 2012dalam hal ini kepada : Makmur Malau, S.H, H.
Medan Perjuangan,Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2012;MELAWAN :PT. INTI INDORAYON UTAMA, yang sekarang berganti nama menjadi PT TobaPulp Lestari Tbk ( PT.TPL.Tbk) yang berkedudukan di Sosorladang,Desa Pangombusan,Kec parmaksian Kab TobasaSumatera Utara, semula disebut sebagai Tergugat sekarangsebagai Terbanding;Tergugat/ Terbanding dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yaitu H.Ayub SH, MH, Tarmin, SH.MH, Suriono, SH, M. Jahuri S,HLMH, M.
Register : 28-07-2009 — Putus : 06-01-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MEDAN Nomor 70/G/2009/PTUN-MDN Tanggal 6 Januari 2010 — Ir.MUTIARA D.HUTASOIT,DKK : BUPATI TAPANULI UTARA
100 — 41
100 — 41
Ir.MUTIARA D.HUTASOIT,DKK : BUPATI TAPANULI UTARA
Bernat Aruan dariJabatan Sekretaris Dinas Pariwisata Dan KebudayaanKabupaten Tapanuli Utara Men jadi Staf BadanKesatuanBangsa, Politik Dan PerlindunganMasyarakat Kabupaten Tapanuli Utara;3.
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.24/39/K/BKD/2003,tertanggal 11 Maret 2003 Penggugat I diangkat sebagaiKasi Bina Usaha Simpan Pinjam pada Dinas Koperasi danUKM Kabupaten Tapanuli Utara ;. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.23/26/K/BKD/2005,tertanggal 03 Mei 2005, Penggugat I diangkat sebagaiKepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Perikanan danPeternakan Kabupaten Tapanuli Utara ;.
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.24/31/K/BKD/2003,tertanggal 26 Pebruari 2003, Penggugat II diangkatsebagai Kasubbid Pengajaran pada Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Tapanuli Utara :. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.24/77/K/BKD/2003,tertanggal 27 Mei 2003, Penggugat II diangkat sebagaiKasubbid Penerimaaan pada Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Tapanuli Utara :197.
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat II Tapanuli Utara Nomor : 821.23/26/K/BKD/2005,tertanggal 03 Mei 2005, Penggugat II diangkat sebagaiKabid Penetapan dan Pengelolaan Pendapatan padaPemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara :8.
Kasubbag Perijinan padaBagian Ketertiban pada Bagian Ketertiban SetwildaTingkat II Tapanuli Utara (Eselon V.a) 4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati KepalaDaerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor821.24/28/K/BKD/2005, tertanggal 3 Mei 2005,Penggugat III diangkat menjadi Kaseksi Evaluasi danPelaporan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten23Tapanuli Utara (Eselon IV a) ;5.
Register : 25-05-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 135/Pid.C/2015/PN Unr Tanggal 25 Mei 2015 — TERDAKWA : PUGUH UTARA BIN MARDI (Alm)
28 — 2
28 — 2
Menyatakan terdakwa PUGUH UTARA BIN MARDI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MELAKUKAN PENGATURAN LALU LINTAS KENDARAAN PADA TIKUNGAN ATAU PUTARAN JALAN ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;3.
TERDAKWA : PUGUH UTARA BIN MARDI (Alm)
Gatot Subroto No.16UNGARAN Nomor : 135/Pid.C/2015/PN UnrCatatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ungaran,yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat,dalam perkara : Nama Lengkap : PUGUH UTARA BIN MARDI (Alm) ;Tempat Lahir : Kab.
bersangkutan ;Atas pembacaan catatan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dantidak keberatan ;Untuk membuktikan dakwaannya Penyidik selaku Penuntut Umum telahmenghadirkan saksi : DWI IRIANTO dan SIGIT TRI P yang keterangannya padapokoknya sebagaimana berita acara ;Setelah pemeriksaan perkara dianggap cukup, kemudian Hakim telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut :DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ungaran telah menjatuhkan puitusan dalam perkara terdakwa: PUGUH UTARA
sah dan menyakinkan telah terbuktibersalah pasal 44 Ayat 1 Jo Pasal 9 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, oleh karena ituharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 44 Ayat 1 Jo Pasal 9 Ayat 5Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umumdan Ketentraman Masyarakat dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan :MENGADILI1 Menyatakan terdakwa PUGUH UTARA
Putus : 13-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 K/TUN/2009 Tanggal 13 Juli 2010 — SARTONO, vs GUBERNUR SUMATERA UTARA, dkk
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARTONO, vs GUBERNUR SUMATERA UTARA, dkk
Il Nomor 50,RT/RW/01/01, Kelurahan Aek Loba Pekan, Kecamatan AekKuasan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam halini memberi kuasa kepada : HUMALA SIMANGUNSONG, S.H., M.Hum., Advokat pada Kantor Mangunsong Associates, berkantor diJalan Selambo, Nomor 03/104, Amplas, Medan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 11 Mei 2009 ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;melawan1. GUBERNUR SUMATERA UTARA, berkedudukan di JalanPangeran Diponegoro Nomor 30, Medan ;2.
No. 291 K/TUN/2009Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini yaitu : SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 170/2421/K/Tahun 2008tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Asahan tanggal 25 Juni 2008 oleh GubernurSumatera Utara ;B.
TENGGANG WAKTU OBYEK GUGATAN ;1:Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini yaitu : SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 170/2421/K/Tahun 2008tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan tanggal 25 Juni 2008 olehGubernur Sumatera Utara ;.
Bahwa yang paling fatal dari Surat Keputusan GubernurSumatera Utara (obyek perkara) tersebut adalah sebagaimanaterdapat dalam konsiderans mengingat yakni poin 1 yangmengkaitkaitkan pembentukan Daerah Otonom Provinsi Acehdan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi SumateraUtara yang antara lain dikutip sebagai berikut : UndangUndangNomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah OtonomProvinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan ProvinsiSumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun1956
Daerah Otonom Provinsi Aceh dikaitkan secara tegas didalam Konsiderans Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor170/2421/K/Tahun 2008, tanggal 25 Juni 2008 adalah tentangPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Asahan tanggal 25 Juni 2008 ;Bahwa walaupun Tergugat hendak merubah dan/atau hendakmemekarkan Provinsi Sumatera Utara atau hendak menjadikan DaerahOtonom maka tetap saja dalam konteks perkara ini tidak ada hubunganhukumnya, sebab seandainya pun Provinsi
Putus : 18-06-2019 — Upload : 26-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2019 Tanggal 18 Juni 2019 — PONIDI GINTING VS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
39 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
PONIDI GINTING VS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
PUTUSANNomor 496 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PONIDI GINTING, bertempat tinggal di DusunTambunan A Desa Perkebunan Tambunan,Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, ProvinsiSumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasakepada Uratta Ginting, S.H., dan kawankawan, ParaAdvokat, berkantor di Jalan MedanAceh KM. 66,5Desa Air Hitam
, Kecamatan Gebang, KabupatenLangkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2018;Pemohon Kasasi;LawanUNIVERSITAS SUMATERA UTARA, diwakili olehProf.
Runtung, S.H., M.Hum., selaku RektorUniversitas Sumatera Utara (USU), berkedudukan diJalan dr. T. Mansur Nomor 9 Kampus USU Medan,dalam hal ini memberi kKuasa kepada dr.
., dan kawankawan, Para Advokat,berkantor di Jalan Universitas Nomor 4 Kampus USUKelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, KotaMedan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 13 November 2018;Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 6 hal. Put.
Utara, sebagaimana bukti T3 yang diajukan olehTergugat, maka pertimbangan Judex Facti sudah tepat bahwa selakubadan usaha (rechts persoon) seharusnya Kebun Percobaan ditariksebagai pihak dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi PONIDI GINTING tersebut
Register : 27-09-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG Tanggal 13 Nopember 2019 — ARDIANSYAH vs BUPATI MUSI RAWAS UTARA
215 — 112
215 — 112
ARDIANSYAH vs BUPATI MUSI RAWAS UTARA
Tentang Objek Gugatan: 0 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncnnnsHalaman 2 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLGKeputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Ardiansyah, S.T, NIP. 19720703 200604 1006, Pangkat/Golongan Ruang: Penata Tk. I/IIl d, Unit Kerja: Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara; Il. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan: 1.
Bahwa objek gugatan berupa Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tahun 2019 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaArdiansyah, S.T, NIP. 19720703 200604 1 006, Pangkat/Golongan Ruang:Penata Tk. I/II d, Unit Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Musi Rawas Utara; 2.
I/IIl d, Unit Kerja: DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Musi RawasUtara Nomor 439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tahun 2019 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Ardiansyah, S.T, NIP. 19720703 200604 1 006,Pangkat/Golongan Ruang: Penata Tk. I/Ill d, Unit Kerja: DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara; 4.
Bukti P1 : Fotokopi Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor439/KPTS/BKPSDM/MRU/2019 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Ardiansyah, S.T. (sesuai dengan asli); 2. Bukti P2 : Fotokopi Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor717/KPTS/BKPSDM/MRU/2018 Tentang PemberhentianSementara Pegawai Negeri Sipil atas nama Ardiansyah,S.T. (sesuai dengan asli); 3.
Bukti P3 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Kabupatena Musi Rawas Utara Nomor226/600/I/DPUTR/2019 perihal Tindak Lanjut HasilPemeriksaan BPKRI Perwakilan SumSel. (Sesuai dengan4. Bukti P4 : Fotokopi Surat Bupati Musi Rawas Utara nomor700/296/Inspt/2019 Perihal Tindak Lanjut HasilPemeriksaan. (Sesuai dengan fotokopi); Halaman 23 dari 52 halaman/ Putusan Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG5. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89. Bukti P910.
Putus : 06-02-2014 — Upload : 13-02-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 28/PDT.G/2013/PN-SBG Tanggal 6 Februari 2014 — MEGAWATI HUTAGALUNG VS GUBERNUR SUMATERA UTARA
40 — 14
40 — 14
MEGAWATI HUTAGALUNG VS GUBERNUR SUMATERA UTARA
Sisingamangaraja No. 383 KelurahanAek Parambunan Kecamatan Sibolga Selatan KotaSibolga Provinsi Sumatera Utara, selanjutnyadisebut sebagai .................60064 PENGGUGAT ;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MAHMUDDIN HARAHAP, SH dariKantor Hukum MAHMUDDIN HARAHAP, SH & REKAN beralamat diJalan Mahoni No. 6 Kota Sibolga Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1Agustus 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolgatanggal 02 Agustus 2013 dibawah Register Nomor: 84/ SK /2013.
;LAWANGUBERNUR SUMATERA UTARA : Alamat Jl. Diponegoro No. 30 Medan, selanjutnya disebut sebagai ............... TERGUGAT ;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ERWINSY AH, SH., MH, dan YUNANTANJUNG, SH., MH yang beralamat di Jl.
PERKARANYA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02Agustus 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolgadengan register perkara No. 28/Pdt.G/2013/PN SBG tertanggal 2 Agustus 2013yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat adalah sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Sibolga periode 20092014, dan dilantik sebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga,berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara
putusan dalam perkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA DALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok Gugatan Penggugatdalam gugatannya adalah sebagai berikut :Bahwa Penggugat adalah sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Sibolga periode 20092014, dan dilantik sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga, berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara