Ditemukan 4736893 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Atas nama
Kepemilikan atas tanah
Hak atas tanah
Gugatan atas keputusan
Hak atas waris
Putus : 23-03-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 K/Pdt/2020 Tanggal 23 Maret 2020 — KEONG; DJAYA VS AFANDI BUNAWAN, DKK.; AFANDI BUNAWAN, dkk.;
487 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
487 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 82 K/Pdt/202010.11.12.yang patut diduga keterangannya dipalsukan dan/atau tanda tanganPenggugat dipalsukan adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat yang patut diduga membuat rekeningdi Bank Panin dengan menggunakan identitas palsu atas nama AfandiBunawan (Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat Il yang dengan mudahnyamempercayai produk surat di bawah tangan tanpa menerapkan prinsipkehatihatian dan/ atau melakukan pengecekan terhadap keabsahandari
(Tergugat II), Notaris di Kota Bekasi;Meletakkan sita jaminan atas satu bidang tanah yang merupakan asetmilik PT Tribharata Sejati yang terletak di Jalan Infantri, KecamatanMakassar, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur berdasarkanSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 790/Cipinang Melayu seluas12.350 m?
(dua belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yangtercatat dalam Gambar Situasi Nomor 1982/1995, tanggal 20 April1995;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (revindicatoir beslaag)atas satu bidang tanah yang merupakan aset milik PT TribharataSejati yang terletak di Jalan Infantri, Kecamatan Makassar, KelurahanCipinang Melayu, Jakarta Timur berdasarkan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 790/Cipinang Melayu seluas 12.350 m?
(dua belasribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang tercatat dalam GambarSituasi Nomor 1982/1995, tanggal 20 April 1995 yang saat inisertipikatnya saat ini berada di bawah penguasaan Tergugat II secaramelawan hukum;:Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarganti rugi atas kerugian materiil yang ditimbulkan dari perbuatanmelawan hukum yang dilakukannya sebesar Rp41.050.000.000,00(empat puluh satu miliar lima puluh juta rupiah);Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng
untuk membayarganti rugi atas kerugian immateriil yang ditimbulkan dari perbuatanmelawan hukum yang dilakukannya sebesar Rp15.000.000.000,00(lima belas miliar rupiah);Halaman 4 dari 171 hal.
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43758/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
138 — 28
138 — 28
Atas dasar hal tersebut maka, keputusan Tergugat diterimaPenggugat tanggal 21 Juli 2011 sehingga jangka waktu pengajuan gugatan adalah30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2011 atau paling lambat tanggal 20 Agustus2011.: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak (Kepala KanwilDJP Kalimantan Timur) No.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlakudan yang berkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP415/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2007 Nomor: 00432/207/07/725/09tanggal 23 Nopember 2009 atas nama XXX, NPWP: YYY, Tidak Dapat Diterima;
Register : 20-07-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42864/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
121 — 41
121 — 41
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutMajelisPut42864/PP/M.V1I/99/2013Gugatan PPN2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP895/WPJ.04/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Pengurangan SanksiAdministrasi Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari 2008 s.d.
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalampenerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalamketentuan peraturan perundangundangan perpajakanhanya dapat diajukan kepada badan Peradilan Pajakbahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis melakukan pemeriksaan apakah KeputusanTergugat Nomor: KEP895/WPJ.04/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Pengurangan SanksiAdministrasi Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai
, terbukti Surat Tergugat termasuk dalam ruang lingkup Pasal 23ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007sehingga dapat diajukan Gugatan;bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Surat Gugatan, diketahui bahwa Penggugattidak mengajukan keberatan atas prosedur penerbitan Keputusan yang digugat ataupun halhal lainyang mendasari gugatan atas Keputusan Tergugat;bahwa
pada dasarnya Penggugat hanya mengajukan permohonan pengampunan atas kesalahanperhitungan Dasar Pengenaan Pajak yang dilakukan oleh Penggugat dengan alasan hal tersebutbukan karena kesalahan Penggugat, melainkan karena ketidaktahuan Penggugat;bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Surat Gugatan Nomor: 037/MPH/DIJJ/VII/2012tanggal 19 Juli 2012 secara subtansi bukan merupakan Surat Gugatan melainkan hanya merupakansurat permohonan pengampunan atas kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat;bahwa permohonan
Desember 2008 atas nama: PT XXX tidak dapatditerima.
Register : 13-09-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44453/PP/M.V/99/2013 Tanggal 15 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
158 — 12
158 — 12
Register : 06-06-2011 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43058/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 30 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
111 — 27
111 — 27
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut.43058/PP/M.XIV/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Juli2009 Nomor: 00171/207/09/056/11 tanggal 4 Mei 2011;bahwa karena unit mobil yang digunakan sebagai demo car tersebut berupa sedan dan jeep,maka Pemeriksa melakukan koreksi atas pengkreditan
Pajak Masukan ;bahwa hai ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) Undangundang PPN yaitu :Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan atas : huruf c perolehan dan pemeliharaan kendaraanbermotor sedan, jeep, station wagon, van dan kombi kecuali merupakan barang dagangan ataudisewakan ;bahwa dalam perkembangan pembahasan, pemeriksa memunculkan isu mengenai keberadaandemo car yang di catat sebagai aktiva, sehingga atas pajak masukan yang telah dikreditkansewaktu pembelian atas demo car dikoreksi dan tidak boleh
dikreditkan ;bahwa sedangkan keberadaan demo car adalah murni untuk kepentingan operasional untukkegiatan 3M dan demo car tersebut merupakan barang dagangan yang nantinya akan dijualkepada pembeli dan dipungut pajak keluaran ;bahwa sesuai peraturan perundanganundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketaGugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal:Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatanbahwa Surat Gugatan Nomor: P.F.A/TEI/12.06.11 tanggal 1 Juni 2011
, ditandatangani oleh Sdr.XX, Jabatan: Direktur;bahwa Surat Gugatan Nomor: P.F.A/TEI/12.06.11 tanggal 1 Juni 2011, dibuat dalam BahasaIndonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: P.F.A/TEI/12.06.11 tanggal 1 Juni 2011, diterima olehSekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2011 (cap harian pos 1 Juni 2011),sedangkan Keputusan Tergugat atas permohonan
sengketa pajak terhadap Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Juli 2009Nomor: 00171/207/09/056/11 tanggal 4 Mei 2011, atas nama : PT XXX, tidak dapat diterima;
Register : 30-10-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43198/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 7 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
138 — 25
138 — 25
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut43 198/PP/M.XII/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP456/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor:0001 1/103/09/038/11
tanggal 29 September 2011;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KEP456/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012,tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor:0001 1/103/09/038/11 tanggal 29 September 2011;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP456/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi
atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2009 Nomor: 0001 1/103/09/038/11 tanggal 29 September 2011;bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketabanding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal;I.
XX, jabatan : Direktur,bahwa Surat Gugatan Nomor: 200/BODJS/GTV/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012, dibuatdalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhiketentuan Pasal 40 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 200/BODJS/GTV/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012, diterima diSekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 (diantar), sedangkanSurat Keputusan Tergugat atas permohonan Penggugat diterbitkan
Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00011/103/09/038/11 tanggal 29 September2011, atas nama: PT XXX, tidak dapat diterima;
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42845/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
114 — 26
114 — 26
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42845/PP/M.V1/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP172/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00537/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Agustus 2008 yang tidak disetujuioleh Penggugat
;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP172/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00537/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Agustus 2008 telah diterbitkan tepatwaktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012;bahwa Surat gugatan Penggugat nomor : 020/0GGT/II/2012 tanggal
24 Maret 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep172/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Agustus 2008;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak
STP PPN Nomor :00537/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP172/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 Nomor00537/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama: Penggugat, tidak dapat diterima;
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42980/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
119 — 30
119 — 30
penetapan tentang pemenuhan persyaratanformal permohonan pembatalan ketetapan pajak Permohonan PembatalanKetetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP No. 16Tahun 2009 dan penetapan untuk menolak mempertimbangkan permohonantersebut, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala KPPMadya Jakarta Timur, berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan, yaitu Pasal 36 KUP No. 16 Tahun 2009.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas
Surat Tergugat Nomor S689/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formalyang merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2008 Nomor 00508/207/08/007/11tanggal
Mario Alisjahbana, jabatan Presiden Direktur, selakupenandatangan Surat Gugatan Nomor 50/Dir/IX/2012 tanggal 6 September2012, sesuai dengan Akta Notaris Sutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal31 Juli 2009, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT XXX berhak menandatangani surat gugatan sehingga memenuhi ketentuanPasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas S689/WPJ.20/KP.0706/2012tanggal 9 Juli 2012 tentang Pemberitahuan
Surat Permohonan PembatalanKetetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.bahwa atas pengajuan gugatan melebihi ketentuan mengenai jangka waktu 30(tiga puluh) hari, Majelis meminta Tergugat memberikan daftar pengirimanSurat Tergugat Nomor S689/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak YangDilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.bahwa
surat tersebut, bukan berdasarkan surat Nomor S718/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 10 Agustus 2012.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan tersebut diatas,Majelis berkesimpulan permohonan gugatan Penggugat tidak memenuhiketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (3) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karenanya tidak dapatditerima.: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas
Register : 06-12-2010 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43929/PP/M.XV/99/2013 Tanggal 13 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
131 — 27
131 — 27
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut43929/PP/M.X V/99/2013Gugatan2006bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP1189/WPJ.07/2010 tanggal 09 November 2010;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pajak atas kewajiban pajak penghasilan tahun pajak2006 terhadap Penggugat, KPP PMA Tiga menerbitkan SKPKB PPh Badan Nomor :00004/206/06/056/10 tanggal 5 Maret 2008 Gatuh tempo tanggal
4 April 2008), denganjumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp879.929.996,00;bahwa gugatan yang Penggugat ajukan telah sesuai dengan ketentuan Undangundang Nomor19 Tahun 2000, Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 19 Tahun 1997, tentangPenagihan Pajak dengan Surat Paksa. bahwa kemudian Kantor Pelayanan Pajak PenanamanModal Asing Tiga menerbitkan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PenghasilanPasal 25/29 Badan Nomor 00015/109/06/056/10, tanggal 29 Maret 2010 Sejumlah Rp346.430.398,00
;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Surat Gugatan dan Surat Tanggapan,yang digugat oleh Penggugat adalah Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1189/WPJ.07/2010 tanggal 09 November 2010, tentang Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Masa Bunga 4 April 2008sampai dengan 17 Maret 2010 Nomor : 00015/109/06/056/10 tanggal 29 Maret 2010sebesar Rp346.430.398,00;bahwa dalam persidangan pada tanggal 7 September 2011, Penggugat mengemukakan halhal
hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolakgugatan Penggugat atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP1189/WPJ.07/2010 diterbitkantanggal 09 November 2010 sesuai Pasal 80 huruf a Undangundang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP1189/
WPJ.07/2010tanggal 09 November 2010, tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atasSurat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Masa Bunga 4 April 2008 sampai dengan 17 Maret2010 Nomor : 00015/109/06/056/10 tanggal 29 Maret 2010, atas nama PT XXX
Register : 31-08-2012 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.49249/PP/M.XV/99/2013 Tanggal 28 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
124 — 34
124 — 34
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut.49249/PP/M.XV/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor : KEP239/PJ/2012 tanggal 31 Juli 2012, tentang Pembatalan Ketetapan PajakAtas Surat Tagihan Pajak PPN atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor :00013/187/09/081/11 tanggal 14 Nopember 2011 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2009;bahwa
khusus berlaku bagi kontraktor migas tersebut;bahwa Penggugat berpendapat bahwa keputusan Tergugat untuk menolak permohonanpembatalan STP 13 yang Penggugat ajukan tersebut adalah tidak tepat karena berdasarkanpenelitian Penggugat, STP 13 mengadung kesalahan perhitungan besarnya sanksi administrasiyang terapkan dimana terdapat kesalahan dalam penentuan saat pemungutan PPN;bahwa sesuai peraturan perundanganundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketagugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas
berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 Ayat (1) hurufd Undangundang Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu gugatan Penggugattidak dapat diterima;Undangundang Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturanperundangundangan serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketaini;Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP239/PJ/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas
SuratTagihan Pajak PPN atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor : 00013/187/09/08 1/11tanggal 14 Nopember 2011 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 atas nama :BUT XXX, tidak dapat diterima.
Register : 12-01-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42804/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 22 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
120 — 41
120 — 41
KEP3311/WPJ.07/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentangPengurangan Atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar AtasSurat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan yang tidak disetujui oleh Penggugat;: bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP merupakan kewenangankhusus yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar karena hal ini diatur diBab VII mengenai Ketentuan Khusus dalam UU KUP, dalam penjelasannyadinyatakan pula bahwa atas
Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapatdilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karenajabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak;bahwa Penggugat menyatakan titik tolak Penggugat adalah Pasal 36 ayat (1)huruf c UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan KetigaAtas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan yang menyebutkan Direktur Jenderal Pajak karenajJabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: mengurangkan ataumembatalkan
2011berdasarkan persandingan SPT Masa PPN Masa Pajak April sampai denganJuni 2009 dan SPT Masa PPN Masa Pajak April sampai dengan Juni 2010sebagai berikut: : Dasar Pengenaan PajakMasa Pajak 2009 (Rp) 2010 (Rp) Selisih (Rp) %April 243.455.722.593 545.312.277.678 301.856.555.085 124,0%Mei 269.579.509.885 503.076.739.921 233.497.230.036 86,6%Juni 256.146.668.873 595.518.326.250 339.371.657.377 132,5%Jumlah 769.181.901.351 1.643.907.343.849 874.725.442.498 113,7% bahwa berdasarkan persandingan tersebut di atas
Proyeksi Kredit PajakDalam negeri sesuai SPT Tahunan 2009PPh Pasal 25 (AprilJuni 2010)Rp22.539.835.646Rp 632.136.369Rp 23.171.972.015Rp 29.729.462.154Rp 3.303.273.573lL Proyeksi PPh harus dibayar sendiriBesarnya Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010= 1/6 x Rp29.729.462.154,bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa KeputusanTergugat Nomor KEP02/PPh25/WPJ.07/KP.0407/2010 tanggal 03November 2010 yang diralat dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP06/PPh25/WPJ.07/KP.0407/2010 tanggal 01 Desember
Masa Pajak April sampai dengan Juni 2010.bahwa dengan demikian penerbitan Surat Tagihan Pajak Masa Pajak Agustus2010 Nomor 00153/106/10/056/10 tanggal 17 Desember 2010 tidak benar,sehingga kenaikan angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak September 2010sebesar Rp2.294.246.910,00 (Rp3.303.273.573,00 Rp1.009.026.663,00 =Rp2.294.246.910,00) tidak dapat dipertahankan.bahwa oleh karena itu, Majelis berkesimpulan besarnya angsuran PPh Pasal25 Masa Pajak September 2010 adalah sebesar Rp1.009.026.663,00.bahwa atas
Register : 31-10-2012 — Putus : 09-04-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44388/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 9 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
159 — 57
159 — 57
sengketa pajak tahun pajak 2006.Bahwa Tergugat menuntut haknya atas imbalan bunga terhadap SKPKB yang telah dibayarsebesar Rp 24.739.570.739, bukan atas SPT Lebih Bayar Tahun Pajak 2006 (SPT Tahunan PPhBadan Lebih Bayar) sebesar Rp 23.974.599.070..Bahwa Tergugat telah melaksanakan semua kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yangberlaku, yaitu berdasarkan UU No. 16/2000 tentang KUP.bahwa yang menjadi sengketa adalah permohonan imbalan bunga Penggugat yang diajukandengan surat nomor 023/SIMP/JKT
/2009 tanggal 11 Juni 2009 TentangPembelian Imbalan Bunga sejumlah Rp. 2.684.921.623,80,; bahwa pengajuan Banding ke Pengadilan Pajak atas Keputusan keberatan a quo telahdiputus dengan putusan Nomor Put. 35131/PP/M.XVI/15/2011 dan diucapkan tanggal 22November 2001;bahwa pendapat Tergugat mengenai keadaan dan atau peristiwa tersebut di atas adalahsebagai berikut: bahwa ketentuan dalam penyelesaian permohonan Imbalan Bunga sebagai hasil prosesKeberatan berbeda dengan Banding karena perbedan waktu munculnya
adalahsebagai berikut: bahwa Tergugat telah salah menerapkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun2011 dalam memproses pemberian imbalan bunga atas sengketa pajak Tahun Pajak 2006karena hanya ada 13 jenis permohonan yang mendapatkan perlakuan khusus tentangperalihan sesuai dengan Pasal 64 Peraturan Pemerintah aquo; bahwa Penggugat menuntut haknya atas imbalan bunga terhadap SKPKB yang telah dibayar,bukan atas SPT Lebih Bayar tahun Pajak 2006; bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya
Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2huruf c, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluhempat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pajak sampaidengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding; Pasal 8 huruf c dan huruf d:c.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diterbitkan paling lambat 2(dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Keputusan Keberatanditerbitkan atau Putusan Banding diterima terlampaui;bahwa dengan mengacu pada pasal tersebut dalam kedua undangundang tersebut di atas sertaaturan pelaksanaannya yaitu PMK40/PMK.03/2005, tegas dan jelas dinyatakan bahwa harusdiberikan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu 2 (dua) harikerja sebelum jangka waktu
Register : 31-07-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43001/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
128 — 778
128 — 778
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.43001/PP/M.XITI/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Pendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah gugatan terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP1209/WPJ.11/2012 tentang Pengurangan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus2008 Nomor 00196/107/08/61 1/11 tanggal 01 April 2011.: bahwa Tergugat menolak permohonan Penggugat dengan pertimbanganbahwa ketidaktahuan
setiap awal tahun, tetapi Penggugat mengurutkanterus dari nomor terakhir tahun 2007, sehingga Faktur Pajak KeluaranPenggugat dianggap cacat dan Penggugat dikenai sanksi.: bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus2008 Nomor 00196/107/08/611/11 tanggal 01 April 2011 diterbitkan olehTergugat dengan perhitungan sebagai berikut :Pajak yang harus dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi : (Denda Pasal 14 (4) UU KUP) Rp 34.091.240,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 34.091.240,00bahwa atas
itu dicantumkan dalam PP Nomor 74 Tahun 2011 danfaktanya sampai dengan saat ini tidak ada yang melakukan uji materi terhadapPP Nomor 74 Tahun 2011 tersebut.bahwa menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 14 tahun 2002: Keputusan adalahsuatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabatyang berwenang berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakandan dalam rangka pelaksanaan Undangundang Penagihan Pajak denganSurat Paksa.bahwa menurut Majelis sesuai dengan ketentuan tersebut di atas
Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli barang Kena Pajakatau Penerima Jasa Kena Pajak,Jenis barang atau jasa, jumlah harga Jual atau Penggantian dan potonganharga,Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut,Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut,Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur pajak,Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktupajak."
:Pajak yang harus dibayar Rp 0,00Sanksi administrasi : Denda Pasal 14 (4) UU KUP Rp 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 0,00: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42985/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
113 — 25
113 — 25
.: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Juni 2008 Nomor 00500/207/08/007/11 diterbitkantanggal 12 Januari 2011.bahwa dengan surat Nomor 22/Dir/V1I/2012 tanggal 2 Juli 2012, Penggugattelah mengajukan permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf d atas SKPKB PPN Masa Juni Tahun 2008 Nomor00500/207/08/007/11 tertanggal 12 Januari 2011 karena ketetapan tersebuttelah diterbitkan tanpa melakukan Pembahasan akhir hasil pemeriksaandengan
wajib pajak, sehingga hakhak dari wajib pajak dihilangkan secarapihak oleh pemeriksa pajak sehingga mengakibatkan kerugian secara materiilmaupun in materiil atas diterbitkannya SKPKB tersebut.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S688/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formalyang
merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juni 2008 Nomor 00500/207/08/007/11 tanggal12 Januari 2011 yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor22/Dir/V1/2012 tanggal 2 Juli 2012, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TatacaraPerpajakan sebagaimana telah diubah
Mario Alisjahbana, jabatan Presiden Direktur, selakupenandatangan Surat Gugatan Nomor 55/Dir/IX/2012 tanggal 6 September2012, sesuai dengan Akta Notaris Sutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal31 Juli 2009, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT XXX berhak menandatangani surat gugatan sehingga memenuhi ketentuanPasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas S688/WPJ.20/KP.0706/2012tanggal 9 Juli 2012 tentang Pemberitahuan
Surat Permohonan PembatalanKetetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.bahwa atas pengajuan gugatan melebihi ketentuan mengenai jangka waktu 30(tiga puluh) hari, Majelis meminta Tergugat memberikan daftar pengirimanSurat Tergugat Nomor S688/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak YangDilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.bahwa
Register : 30-08-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43444/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 25 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
105 — 20
105 — 20
M.X1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Pengggugat :Menurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2010: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPermohonan Pembatalan Keputusan Tergugat Nomor KEP510/WPJ.27/2012tanggal 31 Juli 2012 yang tidak disetujui olen Penggugat;: bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP510/WPJ.27/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar Atas
jumlahpajak yang dibayar bilamana pembetulan tersebut adalah atas kemauan sendiri,sementara dalam kasus ini pembetulan tersebut dilakukan karena adanya himbauandan surat undangan konseling dan rekonsiliasi data untuk selanjutnya diadakanpembetulan SPT Tahunan PPh/ SPM Pajak Pertambahan Nilai;bahwa senyatanya atas semua pembetulan yang Penggugat lakukan, Oleh Tergugatdikenai sanksi perpajakan yang tidak dapat Penggugat terirna dan harus Penggugattolak, karena:Telah terjadi pelanggaran hukum atas
pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a) tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas keputusan Tergugat karena Penggugatmerasa bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan prosedur dalam penerbitan atautata cara penerbitan surat ketetapan pajak karena Penggugat melakukanpembetulan SPT Tahunan PPh bukan atas kemauan sendiri namun atas himbauanTergugat;bahwa Penggugat mengajukan permohonan Pengurangan atau Pembatalan SuratTagihan Pajak Yang Tidak Benar atas
SPT Tahunan PPh Badanmaupun SPT Masa PPN dimaksud termasuk kategori atas kemauan sendiri;bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 2 UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.dUndangundang Nomor 16 Tahun 2009, menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor00134/107/10/334/11 tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp.1.792.265 sudahbenar;MenimbangMenimbangMengingatMemutuskanbahwa atas gugatan
SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010Nomor 00134/107/10/334/11 tanggal 13 Desember 2011 atas nama: XXX NPWPYYY;
Register : 04-07-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42993/PP/M.XVIII/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
153 — 59
153 — 59
~ermohonan pencabutan NPWP yang Saudara ajukan belum dapatdikabulkan karena belum memenuhi persyaratan untuk dilakukan pencabutan NPWP ....... dst,sudah benar karena sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor73/PMK.03/2012 mengatur bahwa penghapusan NPWP dilakukan dalam hal utang pajak telahdilunasi, dalam hal ini Penggugat masih memiliki utang pajak berupa STP atas bunga Pasal 9ayat (2a) Masa Pajak Juni 2007, sehingga NPWP Penggugat belum dapat dihapuskan;bahwa permohonan
gugatan Penggugat, sejogyanya dapat diterima oleh Majelis dikarenakansudah memenuhi kewajiban dan sesuai prosedur dalam hal pencabutan NPWP yangdiamanatkan didalam UndangUndang RI Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 7 dan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2012 tertanggal 14 Mei 2012 Pasal 7ayat (6) dan ayat (7);bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas Surat Tergugat Nomor$388/WPJ.07/KP.0603/2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang Permohonan Pencabutan NPWPdengan
permohonangugatan Penggugat;bahwa Pasal 1 angka 4 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,mengatur :Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabatyang berwenang berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan dan dalam rangkapelaksanaan Undangundang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;bahwa Pasal 31 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,mengatur :Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas
.03/2012 tanggal 14 Mei2012 mengatur bahwa : Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal utang pajak telah dilunasiatau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa;bahwa berhubung Penggugat masih mempunyai utang pajak yang belum dilunasi, sehinggasesuai Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tanggal 14 Mei2012 Surat Tergugat Nomor S388/WPJ.07/KP.0603/2012 tanggal 21 Juni 2012 penerbitannyasudah sesuai dengan ketentuan perpajakan;bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas
perkara ini;Menyatakan menolak permohonan Gugatan Penggugat terhadap terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor S388/WPJ.07/KP.0603/2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang PermohonanPencabutan NPWP atas nama : PT XXX;
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42826/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
109 — 38
109 — 38
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42826/PP/M.VI/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP132/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00216/107/07/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Januari 2007;: bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor:
sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep132/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Januari 2007.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun 2983 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor : 16 Tahun 2000, karena
STP PPN Nomor : 00216/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
.: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP132/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 09 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Januari 2007 Nomor : 00216/107/07/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42856/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
120 — 43
120 — 43
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42856/PP/M.V1/99/2013Gugatan PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP204/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 01065/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Juli 2009 yang tidakdisetujui
oleh Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP204/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor01065/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Juli 2009 telah diterbitkan tepatwaktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012;bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor 031/OGGT/IV/2012
tanggal 9 April 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep204/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Juli 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat
STP PPN Nomor :01065/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP204/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2009 Nomor : 01065/107/09/723/11tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42849/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
112 — 36
112 — 36
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42849/PP/M.V 1/99/2013PPN2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP176/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00541/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Desember 2008 yang tidak disetujuioleh Penggugat
;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP176/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00541/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Desember 2008 telah diterbitkantepat waktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012;bahwa Surat gugatan Penggugat nomor : 024/0GGT/II/2012 tanggal
24 Maret 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep176/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Desember 2008;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak
STP PPN Nomor :00541/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP176/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor00541/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 30-08-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43446/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 25 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
122 — 26
122 — 26
: PUT.43446/PP/M.X1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat: Pajak Pertambahan Nilai: 2010: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPermohonan Pembatalan Keputusan Tergugat Nomor KEP513/WPJ.27/2012tanggal 31 Juli 2012 yang tidak disetujui olen Penggugat;: bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP513/WPJ.27/2012 tanggal 31 Juli 2012, tentang Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar Atas
Tanggal PembetulanNo No.Sengketa Keputusan yangdigugat Mengenai SPT PPh/SPM PPN Rp / Tanggal Setor1 (990649782010 IKEP5 13/WP1.27/2012 STP PPN Sept 2010 SPM PPN 25 Juli 2011 (1) Rp 1.101.000/ 2007/201 131 Juli 2012 IRp 1.028.449 ISPM PPN 27 Okt 2011 (2) Rp 3.459.455/ 20102011 Menurut Majelisbahwa pembetulan SPT Tahunan PPh SPM PPN yang Penggugat lakukan padatanggal yang tertera di atas, didahului adanya himbauan/konseling yang dilakukansejak tanggal 19 Mei 2011;: bahwa Pasal 1 huruf b dan Pasal 4
ayat (1) huruf b Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurangan AtauPenghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat KetetapanPajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan HasilPemeriksaan menyatakan:Pasal 1Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajakdapat:mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajakyang tidak benar; dan/atauPasal 4Surat ketetapan pajak
jumlahpajak yang dibayar bilamana pembetulan tersebut adalah atas kemauan sendiri,sementara dalam kasus ini pembetulan tersebut dilakukan karena adanya himbauandan surat undangan konseling dan rekonsiliasi data untuk selanjutnya diadakanpembetulan SPT Tahunan PPh/ SPM Pajak Pertambahan Nilai;bahwa senyatanya atas semua pembetulan yang Penggugat lakukan, Oleh Tergugatdikenai sanksi perpajakan yang tidak dapat Penggugat terirna dan harus Penggugattolak, karena:Telah terjadi pelanggaran hukum atas
pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a) tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas keputusan Tergugat karena Penggugatmerasa bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan prosedur dalam penerbitan atautata cara penerbitan surat ketetapan pajak karena Penggugat melakukanpembetulan SPT Masa PPN bukan atas kemauan sendiri namun atas himbauanTergugat;bahwa Penggugat mengajukan permohonan Pengurangan atau Pembatalan SuratTagihan Pajak Yang Tidak Benar atas STP