Ditemukan 122405 data
51 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
BILLITIN MAKMUR LESTARI
122 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
MEKARSARI ALAM LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 350/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:PT MEKARSARI ALAM LESTARI, tempat kedudukan diJalan OKM Jamil No.1 RT.05 RW.01, Simpang Tiga, BukitRaya, Pekanbaru, Riau, alamat SKPKB: Pangkalan PandukRT. 000 RW.
O00, Rantau Baru, Pangkalan Kerinci,Pelalawan, Riau, alamat korespondensi: Menara PalmaLt.27, Jalan HR Rasuna Said Blok X2 Kav.6, JakartaSelatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Harry Hermawan,Jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa HerminSutanto, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Karyawanpada PT Mekar Sari Alam Lestari, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan
Putusan Pengadilan Pajak Nomor54882/PP/M.VA/16/2014, tanggal O03 September 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Pajak Nomor KEP/66/WPJ.02/2013tanggal 30 Juli 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Nopember 2010 Nomor : 00015/207/10/222/12 tanggal 10 Mei2012, atas nama: PI # Mekarsari Alam Lestari
Putusan Nomor 350/B/PK/Pjk/2018Pelalawan, Riau, alamat korespondensi: Menara Palma Lt.27, Jalan HRRasuna Said Blok X2 Kav.6, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor1135/B/PK/PJK/2016, tanggal 5 Desember 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: PT Mekar Sari Alam Lestari tersebut tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali kKedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PT MEKARSARI ALAM LESTARI;2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1135/B/PK/PJK/2016,tanggal 5 Desember 2016,MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PTMEKARSARI ALAM LESTARI:2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman.
170 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
INSANI MANDIRI LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ;
140 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
BORNEO MAKMUR LESTARI;
PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU3292/PJ/2019, tanggal 2 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BORNEO MAKMUR LESTARI
Pengadilan Pajak NomorPUT101300.16/2011/PP/M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 13 Mei 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3556/WPJ.29/2015 tanggal18 Desember 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00047/207/11/711/14 tanggal 27 Oktober 2014 Masa Pajak Juli 2011 atasnama PT Borneo Makmur Lestari
Putusan Nomor 1733/B/PK/Pjk/2020Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00047/207/11/711/14 tanggal 27 Oktober 2014 Masa Pajak Juli2011 atas nama PT Borneo Makmur Lestari, NPWP:21.013.315.3711.001, beralamat di JI. Tjilik Riwut KM 47,Tangkiling, Bukit Batu, Palangka Raya, adalah telah sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3. 3.
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00047/207/11/711/14tanggal 27 Oktober 2014 Masa Pajak Juli 2011 atas nama PTBorneo Makmur Lestari, NPWP: 21.013.315.3711.001, beralamatdi Jl. Tjilik Riwut KM 47, Tangkiling, Bukit Batu, Palangka Raya,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanyatelah sah dan berkekuatan hukum,;3.4.
122 — 31
., HakimHakim Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, danRut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd. ttd.Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.ttd.Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.Halaman 9 dari 10 halaman.
Putusan Nomor 1847/B/PK/Pjk/2020Panitera Pengganti,ttd.Rut Endang Lestari, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi PK Rp2.484.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, S.H.NIP. : 195409241984031001 Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1847/B/PK/Pjk/2020
65 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BILLITIN MAKMUR LESTARI;
160 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
KALIMANTAN ENERGI LESTARI;
KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4522/PJ/2019, tanggal 15 Oktober 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KALIMANTAN ENERGI LESTARI
Putusan Nomor 3005/B/PK/Pjk/20203. 1.3. 2.3. 3.3. 4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00222/KEB/WPJ.04/2017, tanggal 20 Juni 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013Nomor 00156/507/13/067/16, tanggal 29 Agustus 2016 atas namaPT Kalimantan Energi Lestari, NPWP 01.745.124.6063.000,beralamat di Gedung Menara Prima
Lantai 21 Unit F, , J, Jalan DrIde Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur, Setiabudi,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013 Nomor 00156/507/13/067/16, tanggal 29 Agustus 2016 atas nama PT KalimantanEnergi Lestari, NPWP 01.745.124.6063.000, beralamat di GedungMenara
52 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANDALAS INTIAGRO LESTARI;
PUTUSANNomor 2143/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4851/PJ/2018, tanggal 26 November 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ANDALAS INTIAGRO LESTARI
Putusan Nomor 2143/B/PK/Pjk/2019Nilai Barang dan Jasa Nomor 00027/207/13/073/16 tanggal 13 April 2016Masa Pajak Januari 2013 atas nama PT Andalas Intiagro Lestari, NPWP01.228.699.3073.000, beralamat di Jalan MH Thamrin No.31 Kebon Melati,Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak:Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor Rp 6.650.060.000 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 637.133.918 Penyerahan yang PPNnya tidak
Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00201/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 18 April 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00027/207/13/073/16 tanggal 13April 2016 Masa Pajak Januari 2013 atas nama PT Andalas Intiagro Lestari
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP00201/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 18 April 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00027/207/13/073/16 tanggal 13 April 2016 Masa Pajak Januari2013 atas nama PT Andalas Intiagro Lestari, NPWP01.228.699.3073.000, beralamat di Jalan MH Thamrin No.31Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan
36 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
BILLITIN MAKMUR LESTARI
98 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMATANG COAL LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
85 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
KALIMANTAN ENERGI LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 3832/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KALIMANTAN ENERGI LESTARI, beralamat di GedungMenara Prima Lantai 21 Unit F,I,J, Jalan DR Ide Anak AgungGde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, MegaKuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakilioleh Wilkin, Jabatan Direktur:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal
129 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
CENTRAL TUNASBUMI LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 1726/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT CENTRAL TUNASBUMI LESTARI, beralamat di Br. BatuTampih Kangin, RT O00 RW 000, Tabanan, Bali, yangdiwakili oleh Ir. Muljadi, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Drs.
Nomor PUT005217.99/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01468/NKEB/WPJ.17/2018, tanggal 5 Juni 2018, tentangPembetulan atas Surat Keputusan Keberatan Karena Permohonan WajibPajak, atas nama PT Central Tunasbumi Lestari, NPWP 01.349.055.2904.001 d/h 01.349.055.2908.001, beralamat di Br.
Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01468/NKEB/WPJ.17/2018, tanggal 5 Juni 2018, tentang Pembetulanatas Surat Keputusan Keberatan Karena Permohonan Wajib Pajak, atasnama PT Central Tunasbumi Lestari NPWP 01.349.055.2904.001dahulu 01.349.055.2908.001, beralamat di Br Batu Tampih Kangin,RTOOO/RWO0O00 Tabanan Bali:4.
Mengabulkan selurunnya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Penggugat) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01468/NKEB/WPJ.17/2018, tanggal 5 Juni 2018, tentangPembetulan atas Surat Keputusan Keberatan Karena PermohonanWajib Pajak, atas nama PT Central Tunasbumi Lestari NPWP01.349.055.2904.001 dahulu 01.349.055.2908.001, beralamat di BrBatu Tampih Kangin, RTOOO/RWO00 Tabanan Bali, dengan perhitungansebagai berikut:Halaman 3 dari 8 halaman.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT CENTRAL TUNASBUMI LESTARI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Prof. Dr. H.M.
66 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
KALIMANTAN ENERGI LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 3978/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KALIMANTAN ENERGI LESTARI, beralamat di GedungMenara Prima Lantai 21 Unit F, 1, J Jalan DR Ide AnakAgung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur, Setiabudi,Jakarta Selatan 12450, yang diwakili oleh Samuel GordonAtkinson, jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT KALIMANTAN ENERGI LESTARI;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003590.99/2018/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 28 November 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat PT KALIMANTAN ' ENERGILESTARI;2.
69 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUMATERA MAKMUR LESTARI
4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2733/PJ/2018, tanggal 24 Mei 2018;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada PradhikaYudha Dharma, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali,Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 8 Juni 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SUMATERA MAKMUR LESTARI
bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110737.15/2013/PP/MXXB Tahun 2018, tanggal 15 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00145/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 22 November 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Nomor 00011/406/13/201/15 tanggal 25 Agustus 2015 TahunPajak 2013, atas nama: PT Sumatera Makmur Lestari
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00145/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 22 November 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Nomor 00011/406/13/201/15 tanggal 25Agustus 2015 Tahun Pajak 2013, atas nama: PT SumateraMakmur Lestari, NPWP 01.756.758.7201.000, beralamat Di Jalan.Diponegoro Nomor 7, Kelurahan Belakang Tangsi Padang,adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya
44 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT HARAPAN SAWIT LESTARI
143 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
CENTRAL TUNASBUMI LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 1755/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT CENTRAL TUNASBUMI LESTARI, beralamat di Br. BatuTampih Kangin RT 000 RW 000, Tabanan, Bali, yang diwakilioleh Ir. Muljadi, jabatan Presiden Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Suwarta, S.E.
bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 10 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005218.99/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01469/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal O05 Juni 2018, tentangPembetulan atas Surat Keputusan Keberatan Karena Permohonan WajibPajak, atas nama PT Central Tunasbumi Lestari
Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01469/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Pembetulan atasSurat Keputusan Keberatan Karena Permohonan Wajib Pajak, atasnama PT Central Tunasbumi Lestari NPWP 01.349.055.2904.001 d/hHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1755/B/PK/Pjk/202001.349.055.2908.001, beralamat di Br. Batu Tampih Kangin, RT 000RW 000, Tabanan, Bali:4.
Mengabulkan seluruhnya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahuluPenggugat) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01469/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Pembetulan atasSurat Keputusan Keberatan Karena Permohonan Wajib Pajak, atasnama PT Central Tunasbumi Lestari NPWP 01.349.055.2904.001 d/h01.349.055.2908.001, beralamat di Br.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT CENTRAL TUNASBUMI LESTARI:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Prof. Dr. H. M.
135 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
BORNEO MAKMUR LESTARI;
PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU3288/PJ/2019, tanggal 2 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BORNEO MAKMUR LESTARI
Pengadilan Pajak NomorPUT101301.16/2011/PP/M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 13 Mei 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP3557/WPJ.29/2015 tanggal18 Desember 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00048/207/11/711/14 tanggal 27 Oktober 2014 Masa Pajak Juni 2011, atasnama PT Borneo Makmur Lestari
Putusan Nomor 1732/B/PK/Pjk/2020Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00048/207/11/711/14 tanggal 27 Oktober 2014 Masa Pajak Juni2011 atas nama PT Borneo Makmur Lestari, NPWP:21.013.315.3711.001, beralamat di JI. Tjilik Riwut KM 47,Tangkiling, Bukit Batu, Palangka Raya, adalah telah sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3. 3.
Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00048/207/11/711/14tanggal 27 Oktober 2014 Masa Pajak Juni 2011 atas nama PT.Borneo Makmur Lestari, NPWP: 21.013.315.3711.001, beralamatdi JI. Tjilik Riwut KM 47, Tangkiling, Bukit Batu, Palangka Raya,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanyatelah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
49 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT PUTRA ALAM LESTARI
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 3039/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ANDALAS INTIAGRO LESTARI, beralamat di JalanMH.Thamrin Nomor 31, Kebon Melati, Jakarta Pusat,10230;Dalam hal ini diwakili oleh Bukit Sanjaya, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna
Andalas Intiagro Lestari, NPWP01.228.699.3.073000, beralamat di JI.
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT ANDALAS INTIAGRO LESTARI;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut50433/PP/M.VIIIB/16/2014, tanggal 12 Februari 2014;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohon banding dari Pemohon Banding PT ANDALASINTIAGRO LESTARI;2.
156 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASTRA AGRO LESTARI, TBK;
Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU626/P J/2020, tanggal 4 Februari 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ASTRA AGRO LESTARI
Putusan Nomor 3813/B/PK/Pjk/2020tanggal 2 Mei 2017, atas nama PT Astra Agro Lestari, Tok., NPWP01.334.427.0735.001, beralamat di Jalan Hayup, Mahe PasarHaruai, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71572 terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.