Ditemukan 1097220 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kiki koni king kiri kani kidi
Penelusuran terkait : 1. menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan Tidak hadir ; 2. mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ; 3. menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat (tergugat) terhadap penggugat (penggugat) ; 4. memerintahkan kepada panitera pengadilan agama lamongan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan Untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 5. membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar rp. 386000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
Pengadilan PN KRAKSAAN Pidana Umum
Register : 01-03-2021 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 08-05-2024
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 15/Pid.C/2021/PN Krs
Tanggal 1 Maret 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
BRIPKA WAWAN ADI PURWANTO
Terdakwa:
KINI SAGINATA bin alm. BUDIONO
2 — 2

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan terdakwa KINI SAGINATA bin alm.
    Penyidik Atas Kuasa PU:
    BRIPKA WAWAN ADI PURWANTO
    Terdakwa:
    KINI SAGINATA bin alm. BUDIONO
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 18-02-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 8/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 21 Juli 2020 — JOHANNES KINI, M.Sc
95 — 76
  • JOHANNES KINI, M.Sc
    HENDRIK KINI,M.Sc., Surat Ukur Nomor : 621 / PDL / 2002 tanggal 31 Desember2002 Luas 4.910 M?
    HENDRIK KINI, M.Sc., Surat Ukur Nomor :621/PDL/2002 tanggal 31 Desember 2002 Luas 4.910 M?,diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang,yang terletak di dahulu Desa Pukdale, sekarang Desa Manusak,Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ; Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat HakMilik atas tanah Nomor : 1664, diterbitkan tanggal 31 Desember2002, atas nama pemegang hak IR. HENDRIK KINI, M.Sc., SuratUkur Nomor : 621 / PDL / 2002 tanggal 31 Desember 2002 Luas4.910 M?
    Hendrik Kini dariJohan Senge dengan tujuan bahwa pada saat saudara Ir. Hendrik Kini,M.Sc. mencapai usia pansiunan PNS, agar membangun rumah tinggaldan berusaha membuat kebun untuk tanamtanaman umur panjangdan tanaman umur pendek, namun oleh karena Ir. Hendrik Kini masihaktif sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, maka tanah objek sengketatersebut belum membangun rumah serta belum membuat kegiatanaktifitas di atas tanah objek sengketa ini ; Bahwa pada tahun 2002 saudara Ir.
    Hendrik Kini, dapat mengurussuratsuratnya untuk Proses Sertipikat Hak Milik atas nama Ir. HendrikKini, M.Sc, dan pada tahun 2002 keluarlah serpipikat atas nama Ir.Hendrik Kini ; 22220Bahwa pada Tanggal 5 April 2006 saudara Ir. Hendrik Kini dapatmenjual tanah objek sengketa ini lagi kepada kakak kandungnya atasnama Ir. Johannes Kini, M.Sc, yang saat ini menjadi pemegangSertipikat Hak Milik atas nama Ir.
    Hendrik Kini sebagai Tergugat IIIntervensi dalam sengketa objek sengketa ini ; Bahwa tanah Objek sengketa ini belum balik nama PemegangSertipikat Hak Milik kepada Ir. Johannes Kini., M.Sc, dan sertipikatnyamasih sampai saat ini tetap atas nama Ir.
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Pidana Khusus
Register : 06-06-2023 — Putus : 10-07-2023 — Upload : 17-07-2023
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Lbs
Tanggal 10 Juli 2023 — KINI
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. POLDA SUMATERA BARAT Cq.DITRESKRIMUM POLDA SUMATERA BARAT
42 — 14
  • KINI
    Termohon:
    KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. POLDA SUMATERA BARAT Cq.DITRESKRIMUM POLDA SUMATERA BARAT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-09-2009 — Upload : 15-11-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/PDT/2009
Tanggal 16 September 2009 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, KINI BANK NTT. Cq. PIMPINAN KANTOR CABANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELU, ; MARGO SANTOSO,
16 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, KINI BANK NTT. Cq. PIMPINAN KANTOR CABANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELU, ; MARGO SANTOSO,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-08-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — PT WISMA NUSANTARA INTERNATIONAL - HOTEL NIKKO JAKARTA (Kini Bernama HOTEL PULLMAN), yang diwakili oleh Direktur Utama Franky Montung Setjoadinata VS 1. WAHYU AS, DK
54 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT WISMA NUSANTARA INTERNATIONAL - HOTEL NIKKO JAKARTA (Kini Bernama HOTEL PULLMAN), yang diwakili oleh Direktur Utama Franky Montung Setjoadinata VS 1. WAHYU AS, DK
    PUTUSAN SELANomor 339 K/Pdt.SusPHI/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT WISMA NUSANTARA INTERNATIONAL HOTEL NIKKOJAKARTA (Kini Bernama HOTEL PULLMAN), yang diwakili olehDirektur Utama Franky Montung Setjoadinata, berkedudukan diJalan M.H.
Pengadilan PN BANGIL Perdata
Register : 07-03-2022 — Putus : 26-07-2022 — Upload : 02-08-2022
Putusan PN BANGIL Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Bil
Tanggal 26 Juli 2022 — Penggugat:
Sri Rahayu
Tergugat:
Koperasi Syari'ah Baitul Maal Wa Tanwil An-Nahl yang kini berganti nama Koperasi Konsumen An Nahl Berkah Syariah
107 — 11
  • Penggugat:
    Sri Rahayu
    Tergugat:
    Koperasi Syari'ah Baitul Maal Wa Tanwil An-Nahl yang kini berganti nama Koperasi Konsumen An Nahl Berkah Syariah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-04-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 647 K/Pdt/2021
Tanggal 13 April 2021 — ., Kasubag Penyusunan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyuwangi (Januari 2014 – hingga kini)
30 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kasubag Penyusunan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyuwangi (Januari 2014 hingga kini)
Pengadilan PA JAMBI Perdata Agama Perceraian
Register : 15-03-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 15-01-2019
Putusan PA JAMBI Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.Jmb
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penggugat Tergugat
58 — 18
  • Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yanghingga kini dihitung sebesar Rp.491.000, (empat ratus sembilan puluh saturidbu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1440 H, oleh kami Drs. H.Nizamuddin, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Adwar, SH. dan Drs.H.M.
Pengadilan PA LAMONGAN Perdata Agama Perceraian
Register : 29-08-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 23-02-2013
Putusan PA LAMONGAN Nomor 1683/Pdt.G/2012/PA.Lmg.
Tanggal 12 Februari 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
42 — 5
  • Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 386000, (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
    Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulanDesember tahun 2011 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempattinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 8 bulan;. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi meningalkan tempatkediaman semula tanpa kabar berita dan hingga kini tidak diketahuitempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3295 K/Pdt/2015
Tanggal 15 Maret 2016 — MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEMENUHAN DAN PENINGKATAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN RUJUKAN TAHUN ANGGARAN 2009, DIRJEN BINA PELAYANAN MEDIK, DEPARTEMEN KESEHATAN RI (kini KEMENTERIAN KESEHATAN RI), vs PT. BHAKTI WIRA HUSADA
60 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA cq PEJABATPEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEMENUHAN DANPENINGKATAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANAKESEHATAN RUJUKAN TAHUN ANGGARAN 2009, DIRJENBINA PELAYANAN MEDIK, DEPARTEMEN KESEHATAN RI (kiniKEMENTERIAN KESEHATAN RI), vs PT. BHAKTI WIRA HUSADA
    Husein Palembang,dengan harga penawaran Rp39.930.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliarsembilan ratus tiga puluh juta rupiah) berdasarkan Keputusan Tergugat i.cKeputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemenuhan dan PeningkatanFasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan Dirjen Bina PelayananMedik, Departemen Kesehatan (kini Kementerian Kesehatan) NomorPL.01.02/3/252/IX/09, tanggal 11 September 2009, dimana Surat PenetapanPemenang Lelang baru diterima olen Penggugat tanggal 2 Desember 2009;(Bukti
    R.1 (kini Kementerian Kesehatan R.1);Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menandatangani kontrak sesaatsetelah DIPA turun, dan perbuatan Tergugat yang baru menandatanganikontrak 1 (satu) hari menjelang tutup tahun anggaran 2009, serta perbuatanTergugat yang mensyaratkan Berita Acara Pemeriksaan Barang, untukterlaksananya penagihan pembayaran ke KPPN, adalah perbuatan melawanhukum;Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat addendum kontrak, yangpelaksanaan pengadaannya dilakukan untuk tahun anggaran
    Nomor 3295 kK/Pdt/2015tumpang tindih atau saling bertentangan;Subjek Hukum Yang Digugat Sudah Tidak AdaBahwa Subjek Hukum yang dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara iniadalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia cq Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Pemenuhan Peningkatan Fasilitas Sarana dan PrasaranaKesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2009 Dirjen Bina Pelayanan MedikDepartemen Kesehatan Republik Indonesia (kini Kementerian KesehatanRepublik Indonesia);Bahwa Jabatan/Satuan Kerja dengan nomenklatur Pejabat
    R.I (kini Kementerian Kesehatan R.1);3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menandatangani kontrak sesaatsetelah DIPA turun, dan perbuatan Tergugat yang baru menandatanganikontrak 1 (satu) hari menjelang tutup tahun anggaran 2009, serta perbuatanTergugat yang mensyaratkan Berita Acara Pemeriksaan Barang, untukterlaksananya penagihan pembayaran ke KPPN, adalah perbuatan melawanhukum;Halaman 16 dari 48 hal. Put. Nomor 3295 K/Padt/20154.
    mengenai ganti kerugian atas hilangnyakeuntungan yang seharusnya didapat dari proyek pengadaan MRItersebut;Untuk lebih jelasnya petitum gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2) Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan olehPenggugat;3) Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalahPemenang lelang pengadaan alat kesehatan berupa 4 (empat) buahMRI low tesla Tahun Anggaran 2009, Dirjen Bina Pelayanan Medik,Departemen Kesehatan RI (kini
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-07-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 PK/PDT/2018
Tanggal 30 Juli 2018 — MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEMENUHAN DAN PENINGKATAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN RUJUKAN TAHUN ANGGARAN 2009, DIRJEN BINA PELAYANAN MEDIK, DEPARTEMEN KESEHATAN RI (kini KEMENTERIAN KESEHATAN RI) VS PT BHAKTI WIRA HUSADA
46 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEMENUHAN DAN PENINGKATAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN RUJUKAN TAHUN ANGGARAN 2009, DIRJEN BINA PELAYANAN MEDIK, DEPARTEMEN KESEHATAN RI (kini KEMENTERIAN KESEHATAN RI) VS PT BHAKTI WIRA HUSADA
    PUTUSANNomor 389 PK/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA cqPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEMENUHANDAN PENINGKATAN FASILITAS SARANA DANPRASARANA KESEHATAN RUJUKAN TAHUNANGGARAN 2009, DIRJEN BINA PELAYANAN MEDIK,DEPARTEMEN KESEHATAN RI (kini KEMENTERIANKESEHATAN RI), berkedudukan di Jalan HR.
    (kini Kementerian Kesehatan R.1);4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menandatangani kontraksesaat setelan DIPA turun, dan perbuatan Tergugat yang barumenandatangani kontrak 1 (satu) hari menjelang tutup tahun anggaran2009, serta perbuatan Tergugat yang mensyaratkan Berita AcaraPemeriksaan Barang, untuk terlaksananya penagihan pembayaran keKPPN, adalah perbuatan melawan hukum;5.
    (kini Kementerian Kesehatan R.1);3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menandatangani kontraksesaat setelah DIPA turun, dan perbuatan Tergugat yang barumenandatangani kontrak 1 (satu) hari menjelang tutup tahun anggaran2009, serta perbuatan Tergugat yang mensyaratkan berita acarapemeriksaan barang, untuk terlaksananya penagihan pembayaran keKPPN, adalah perbuatan melawan hukum;4.
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Menteri KesehatanRepublik Indonesia cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemenuhandan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan RujukanTahun Anggaran 2009, Dirjen Bina Pelayanan Medik, DepartemenKesehatan Ri (kini Kementerian Kesehatan RI) tersebut;2.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA cq PEJABATPEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEMENUHAN DAN PENINGKATANFASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN RUJUKANTAHUN ANGGARAN 2009, DIRJEN BINA PELAYANAN MEDIK,DEPARTEMEN KESEHATAN RI (kini KEMENTERIAN KESEHATAN RI)tersebut;2.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Putus : 10-04-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 243/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 10 April 2013 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEMENUHAN DAN PENINGKATAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN RUJUKAN TAHUN ANGGARAN 2009, DIRJEN BINA PELAYANAN MEDIK, DEPARTEMEN KESEHATAN RI (kini KEMENTERIAN KESEHATAN RI)
89 — 62
  • R.I (kini Kementerian Kesehatan R.I) ;3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menandatangani kontrak sesaat setelah DIPA turun, dan perbuatan Tergugat yang baru menandatangani kontrak 1 (satu) hari menjelang tutup tahun anggaran 2009, serta perbuatan Tergugat yang mensyaratkan Berita Acara Pemeriksaan Barang, untuk terlaksananya penagihan pembayaran ke KPPN, adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;4.
    PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEMENUHAN DAN PENINGKATAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN RUJUKAN TAHUN ANGGARAN 2009, DIRJEN BINA PELAYANAN MEDIK, DEPARTEMEN KESEHATAN RI (kini KEMENTERIAN KESEHATAN RI)
    R.I (kini Kementerian Kesehatan R.I) ;4 Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menandatangani kontraksesaat setelah DIPA turun, dan perbuatan Tergugat yang barumenandatangani kontrak (satu) hari menjelang tutup tahun anggaran2009, serta perbuatan Tergugat yang mensyaratkan Berita AcaraPemeriksaan Barang, untuk terlaksananya penagihan pembayaran keKPPN, adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;5 Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat addendum kontrak,yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan untuk tahun
    Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pemenuhan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan RujukanTahun Anggaran 2009 Dirjen Bina Pelayanan Medik Departemen KesehatanRepublik Indonesia (kini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) ;Bahwa Jabatan/Satuan Kerja dengan nomenklatur Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pemenuhan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan RujukanTahun Anggaran 2009 Dirjen Bina Pelayanan Medik sudah tidak ada padaKementerian Kesehatan Republik Indonesia (dulu Departemen
    R.I (kini Kementerian Kesehatan R.I), berdasarkan pada seluruhpertimbangan diatas dan tidak dibantah oleh Tergugat maka petitum ke3 ini patut untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa kemudian petitum ke4 mengenai perbuatan Tergugatyang tidak menandatangani kontrak sesaat setelah DIPA turun, dan perbuatan Tergugatyang baru menandatangani kontrak (satu) hari menjelang tutup tahun anggaran 2009,serta perbuatan Tergugat yang mensyaratkan Berita Acara Pemeriksaan Barang, untukterlaksananya penagihan pembayaran
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Register : 21-03-2023 — Putus : 29-05-2023 — Upload : 06-06-2023
Putusan PN BLITAR Nomor 121/Pid.B/2023/PN Blt
Tanggal 29 Mei 2023 —
Terdakwa:
1.BUDI ISWANTO Als KINI Bin (Alm) SUTARJI
2.SUGIANTO Als KANCIL Bin (Alm) JEMANI
3.HARDIANTO Als LEK MUN Bin (Alm) SUPARMAN
4.TETENG KRISDIANTO Als PETHAK Bin (Alm) HERU SUNARTO
5.ARI WIBOWO Als DOWO Bin JEMIRAN
57 — 12

  • Terdakwa:
    1.BUDI ISWANTO Als KINI Bin (Alm) SUTARJI
    2.SUGIANTO Als KANCIL Bin (Alm) JEMANI
    3.HARDIANTO Als LEK MUN Bin (Alm) SUPARMAN
    4.TETENG KRISDIANTO Als PETHAK Bin (Alm) HERU SUNARTO
    5.ARI WIBOWO Als DOWO Bin JEMIRAN
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Putus : 01-10-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 45/Pdt.G/2015/PN.Lbp
Tanggal 1 Oktober 2015 — Fang Chen Chun ,swasta, beralamat di Dusun XIX/ jalan Sumbawa II Kelurahan Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten/ Kota Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,kini alamatnya tidak diketahui lagi di Indonesia selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. Pr.
23 — 0
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.2.136.000,- (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah.9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
    Fang Chen Chun ,swasta, beralamat di Dusun XIX/ jalan Sumbawa II Kelurahan Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten/ Kota Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,kini alamatnya tidak diketahui lagi di Indonesia selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;2. Pr.
    Lie Jau Shuenn (Jessica Lie), swasta, beralamat di Dusun XIX/ jalan Sumbawa II Kelurahan Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten/ Kota Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,kini alamatnya tidak diketahui lagi di Indonesiaselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;3. Pr.
    Lie Hua Yee, swasta, beralamat di Dusun XIX/ jalan Sumbawa II Kelurahan Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten/ Kota Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,kini alamatnya tidak diketahui lagi di Indonesia selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;4. Lk.
    Lie Hua Young, swasta, beralamat di Dusun XIX/ jalan Sumbawa II Kelurahan Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten/ Kota Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,kini alamatnya tidak diketahui lagi di Indonesia selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;
Pengadilan PA KABUPATEN MADIUN Perdata Agama Perceraian
Register : 25-01-2012 — Putus : 19-03-2012 — Upload : 31-01-2013
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 89/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn.
Tanggal 19 Maret 2012 — Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 421.000,- ( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);------------
22 — 21
  • Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 421.000,- ( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);------------
Pengadilan PA KABUPATEN MADIUN Perdata Agama Perceraian
Register : 30-08-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 987/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn
Tanggal 23 Januari 2017 — Penggugat X Tergugat
37 — 16
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 22-04-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pya
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penggugat:
1.AMAQ DAMAK
2.KINI
3.KINIM
4.TEKEN
5.PATRE
6.SITE
7.KITE
8.BAHTIAR
9.NYENTIK
10.DEMIK
Tergugat:
1.MILANEP
2.ALAM
3.ALIM
4.AMAQ RAKA
5.INAQ TAYA
6.AMAQ SEMIN
7.AMAQ MULI
35 — 14
  • Penggugat:
    1.AMAQ DAMAK
    2.KINI
    3.KINIM
    4.TEKEN
    5.PATRE
    6.SITE
    7.KITE
    8.BAHTIAR
    9.NYENTIK
    10.DEMIK
    Tergugat:
    1.MILANEP
    2.ALAM
    3.ALIM
    4.AMAQ RAKA
    5.INAQ TAYA
    6.AMAQ SEMIN
    7.AMAQ MULI
    PUTUSANNomor 31/Pdt.G/2019/PN.Pya.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:1.10.AMAQ DAMAK, Lakilaki, Umur + 68 Tahun, Pekerjaan Tani, beragamaIslam, beralamat di Dusun Sade II ;KINI, Perempuan, Umur + 65 Tahun, Pekerjaan Tani, beragama Islam,beralamat di Dusun Telok Bulan Laug ;KINIM, Perempuan, Umur + 63 Tahun, Pekerjan Tani, beragama Islam,beralamat di Dusun Sade
    Bahwa dari hasil perkawinantersebut, telah diperoleh anak / keturunan, yaitu :a.7~ O29 5AMAQ DAMAK (Penggugat 1) ;KINI (Penggugat 2) ;KINIM (Penggugat 3) ;TAMBUN, telah meninggal duniaTEKEN (Penggugat 4)AMAQ PATRE, mempunyai dua orang istri bernama Mitre dan Sirim. DanA. Patre ini telah meninggal dunia dan meninggalkan anak, yaitu :iV.PATRE (Penggugat 5) ;SITE (Penggugat 6) ;KITE (Penggugat 7) ;BAHTIAR (Penggugat 8) ;Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Padt.G/2019/PN Pya.V.
Pengadilan PA BREBES Perdata Agama Perceraian
Register : 12-10-2011 — Putus : 01-12-2011 — Upload : 26-06-2015
Putusan PA BREBES Nomor 3059/Pdt.G/2011/PA.Bbs
Tanggal 1 Desember 2011 — Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
22 — 10
  • Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).
    Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-08-2021 — Upload : 21-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 520 PK/Pdt/2021
Tanggal 25 Agustus 2021 — KEPALA KANTOR BADAN PERIZINAN, PENANAMAN MODAL dan PROMOSI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU, yang kini telah diubah menjadi KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU, Dk
90 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR BADAN PERIZINAN, PENANAMAN MODAL danPROMOSI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU, yang kini telah diubah menjadi KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU, Dk
Pengadilan PA CIAMIS Perdata Agama Perceraian
Register : 15-02-2016 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 24-06-2020
Putusan PA CIAMIS Nomor 0789/Pdt.G/2016/PA.Cms
Tanggal 31 Maret 2016 — Penggugat dan Tergugat
50 — 22