Ditemukan 145387 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 02-01-2019 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 23-05-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 1/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 31 Januari 2019 — DKK
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
60 — 13
  • DKK
    Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 14-07-2023 — Putus : 28-08-2023 — Upload : 28-08-2023
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 97/B/2023/PT.TUN.MDN
Tanggal 28 Agustus 2023 — Pembanding/Penggugat : Darwis T Diwakili Oleh : DARWIS. T
Terbanding/Tergugat : Penghulu Kampung Rawang Air Putih
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : MURTINI, DKK
134 — 81
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-01-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 02/G/2016/PTUN.SBY
Tanggal 15 Juni 2016 — Penggugat:
NUR HIDAYATUL FATMI
Tergugat:
Kantor Kepala Pertanahan Kabupaten Sampang
Intervensi:
HARUN DJAKFAR
31 — 6
  • Penggugat:
    NUR HIDAYATUL FATMI
    Tergugat:
    Kantor Kepala Pertanahan Kabupaten Sampang
    Intervensi:
    HARUN DJAKFAR
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 15-09-2014 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 30-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 192/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 5 Nopember 2014 — HAYDER ALATAS;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
71 — 21
  • HAYDER ALATAS;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
    PENGGUGAT;LAWAN:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukandi Jalan H.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 09-01-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 10-08-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 2/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
ERIC SALIM, LIEM
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
112 — 40
  • Penggugat:
    ERIC SALIM, LIEM
    Tergugat:
    Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
    Yani Nomor: 174 RT. 03 RW.03 Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, KabupatenSidoarjo 61254 Propinsi Jawa Timur, untuk selanjutnyadisebut Sebagal PENGGUGAT,;MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, berkedudukan di JalanDahlia Nomor 03 Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur,Dalam hal ini diwakili oleh:1. NINIK PUJIASTUTI,SH,Kepala Seksi PenagananMasalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor padaPertanahana Kota Samarinda;2.
    ,MH, Staf Sub SeksiSengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan padaPertanahana Kota Samarinda, semuanya memilihalamat pada Kantor Pertanahan Kota SamarindaJalan Dahlia No. 03 Samarinda beradsarkan suratkuasa khusus tertanggal O02 Pebruari 2018,untukselanjutnya disebut sebagaialata a elalatatatatatatata a eaiaiatatatatatataaialatatatatatar TERGUGAT,DanFIRMAN SALIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, TempatTinggal Jin.
    ,sehingga diberi kewenangan untuk mengeluarkan Keputusan TataUsaha Negara tentang Pertanahan yang salah satunya adalahmenerbitkan hak atas tanah berupa Sertipikat yang dimohonkan olehPerseorangan atau Badan Hukum.
    Johansyah tanggal 23 Januari 2003.Fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar Isian Penetapan Batas D. 201 BFotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pendaftaran Hak oleh Pin Marsidikepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 2 Agustus2004.Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimatan Timur Nomor 163530.1442004 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama PIN MARSIDI danFIRMAN SALIM Atas Tanah di Kota Samarinda tanggal 15 Juli 2004.Fotocopy sesuai
    Int3;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum diatas,Pengadilan berpendapat bahwa dari segi materi terdapat peraturan yangmemberikan kewenangan kepada Tergugat, begitu pun dari segi tempat beradadalam wilayah hukum Kantor Pertanahan Kota Samarinda dan dari segi waktuHalaman 62 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.ditandatangi oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, sehingga baikdari segi materi, waktu maupun tempat, Tergugat memiliki Kewenangan untukmenerbitkan Sengketa Sertipikat Hak
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 06-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 01-11-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 205/B/2017/PT.TUN.MDN
Tanggal 4 Desember 2017 — Pembanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Terbanding/Penggugat : Drs. JAUHARI M. ZAILANI, MSi, Dkk
55 — 39
  • Pembanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
    Terbanding/Penggugat : Drs. JAUHARI M. ZAILANI, MSi, Dkk
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 01-12-2021 — Putus : 19-05-2022 — Upload : 27-05-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 184/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 19 Mei 2022 — Penggugat:
ARFA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
Intervensi:
ARIFANIYAH
126 — 76
  • Penggugat:
    ARFA
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
    Intervensi:
    ARIFANIYAH
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-03-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 30/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 5 Oktober 2021 — Penggugat:
Sunardi Rikardo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
Parwoto
279 — 215
  • Penggugat:
    Sunardi Rikardo
    Tergugat:
    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
    Intervensi:
    Parwoto
    ;Jabatan : Koordinator Kelompok Kerja SubstansiPenanganan Sengketa, Konflik danPerkara Pertanahan;3. Nama : JOKO PRIHARTONO, S.H.;Jabatan : Koordinator Kelompok Kerja SubstansiPengendalian Pertanahan;4. Nama : LABI RANGGINA, S.H.;Jabatan : Analisis Permasalahan Pertanahan;5. Nama : KIMADI;Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan;Dengan alamat elektronik davidagam26@gmail.com;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;1.
    Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi,yang salah satu fungsi dan tugasnya adalah menerbitkan atas ObjekSengketa a quo, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 23 Jo Pasal 6ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 24 tahun1997"), yang masingmasing menyatakan:Pasal 1 angka 23 PP 24 tahun 1997, yang menyatakan:Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional diwilayah kabupaten atau kotamadya
    Eksepsi Kepentingan Hukum Penggugat Persoalan Perdata Biasa (privaatrecht);Bahwa, terbitnya sertipikat sebagai bukti hak atas tanah oleh lembagayang berwenang (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Qq.Kanwil BPN Prop. Qq.
    akar dansejarah kasus pertanahan;Kakan, Kakanwil dan/atau Deputi baik bersamasama atau sendirisendiri melakukan pengkajian atas surat pengaduan berikut data yangdisampaikan kepada BPN RI, Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional dan/atau Kantor Pertanahan;Penanganan sengketa dilakukan dengan jangka waktu penyelesaianpaling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya pengaduan atau informasisengketa,B.
    berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftarantanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkankewenangan menandatangani sertipikat tersebut kepada Kepala SeksiPengukuran dan Pendaftaran Tanah;Menimbang, bahwa objek sengketa yang menandatangani adalah a.n.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Ketua Panitia Adjudikasi, dalam halini, Ketua Panitia Adjudikasi selaku penerima mandat dari Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bekasi, yang berdasarkan Pasal 1 angka 24
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 18-04-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 12-08-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 85/B/2018/PT.TUN.MDN
Tanggal 5 Juni 2018 — Pembanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Terbanding/Penggugat : RUDI HASANUDIN
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Machyudin Harun, Dkk
42 — 6
  • Pembanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
    Terbanding/Penggugat : RUDI HASANUDIN
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Machyudin Harun, Dkk
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 01-12-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 187/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 11 Januari 2022 — Penggugat:
Sulis Alias Soelis Verawati
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban
111 — 62
  • Penggugat:
    Sulis Alias Soelis Verawati
    Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban
    PENGGUGAT;MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN, yangbertempatkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 49, KecamatanTuban, Kabupaten Tuban.Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK/1400/XII/2021 tanggal10 Desember 2021, dengan ini memberi kuasa khusus kepada :1. M. MISQI, S.Si.,Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan Perkara Nomor 187/G/2021/PTUN.Sby2. MIFTAKHUL JANNAH, S.H.,3.
    SUDARWANTO, S.ST.Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS padaKantor Pertanahan Kabupaten Tuban yang berkedudukan di Jl.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 10-11-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 235/B/2021/PT.TUN.MDN
Tanggal 8 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : Muhktar
Terbanding/Tergugat : Kepala badan pertanahan nasional kabupaten batanghari
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : EVI SASRA DEWI
73 — 33
  • Pembanding/Penggugat : Muhktar
    Terbanding/Tergugat : Kepala badan pertanahan nasional kabupaten batanghari
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : EVI SASRA DEWI
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG HARI,Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman, KeluHalaman 1 Putusan No. 235/B/2021/PT.TUN.MDNFORMUL02/PROKSI01/KIMrahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian,Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1245/15.04600MP.01/IV/2021, tanggal 14 April 2021, dengan inimemberi kuasa kepada :1.
    IMRON ROSADI, A.Md., PekerjaanPegawai Negeri Sipil, Jabatan Penata PertanahanPertama pada Kantor Pertanahan KabupatenBatang Hari;3. CINDY PUSPITA SARI, S.T., PekerjaanPegawai Negeri Sipil, Jabatan Penata PertanahanPertama pada Kantor Pertanahan KabupatenBatang Hari;4.
    ., PekerjaanPegawai Negeri Sipil, Jabatan Analis HukumPertanahan pada Subseksi Pengendalian danPenanganan Sengketa pada Kantor PertanahanKabupaten Ba tang Hari;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, tempatkedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari, di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan ReHalaman 2 Putusan No. 235/B/2021/PT.TUN.MDNFORMUL02/PROKSI01/KIMngas Condong, Kecamatan Muara Bulian, KabupatenBatang Hari, Provinsi Jambi, domisili elektronik: batangharibpn@gmail.com; Selanjutnya disebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 22-02-2013 — Putus : 25-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 PK/TUN/2013
Tanggal 25 Nopember 2013 — KAKAN PERTANAHAN KOTA PALEMBANG., 2. CIK ASAN., DKK., VS IR. HENDRA KUSUMA;
27 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KAKAN PERTANAHAN KOTA PALEMBANG., 2. CIK ASAN., DKK., VS IR. HENDRA KUSUMA;
    PUTUSANNomor 35 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:I.IlKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 99, Palembang, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. ANASRON, SH, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara2. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH, MHum, Kasubsi PerkaraPertanahan3.
    Hendra Kusuma (Penggugat) dengan Ibu Yati,kenyataannya tetap tidak terlaksana ;Bahwa oleh karena pelaksanaan tukar guling tanah antara Penggugat dengan IbuYati (dhJauw Tang Nio) tidak terealisasikan, maka Penggugat kembalimengirim surat kepada Ketua DPRD Kota Palembang, Walikota Palembang,Camat Kalidoni, Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatandan Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat) dan pada tanggal 24 Oktober2005 Tergugat mengajukan permohonan pembatalan Sertifikat Hak
    KotaPalembang , bukan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang .Pada surat tersebut tidak ada tertulis Keputusan, melainkan surat biasa denganregister Nomor : 49/16.71/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 (bukti P1) yangessensinya yaitu. memberitahukan bahwa Kepala Kantor Pertanahan KotaPalembang menolak pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1489/ Kel.BukitSangkal/1999 tanggal 27 Mei 1999 Surat Ukur Nomor : 245/Bukit Sangkal tanggal12 April 1999 dengan luas 578 M2 atas nama Yati (JJauw
    Tang Nio).Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 35 PK/TUN/2013Surat tersebut belum bersifat final, karena sifatnya surat biasa bukan Keputusan,dengan nomor register biasa surat keluar pada Kantor Pertanahan Kota Palembang.Maka dari itu , mohon Majelis Hakim Agung untuk mencermati dan melihatkembali bahwa surat yang dijadikan objek Keputusan TUN (bukti P1) adalah suratbiasa, bukan surat keputusan.
    /Kotamadya, karena Sertipikat hak Milik No.1489/Kel.Bukit Sangkal an.Yati diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan KotaPalembang) tidak terdapat cacat hukum, maka Tergugat tidak perlumeneruskan permohonan Termohon Kasasi/Penggugat kepada KepalaKantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Selatan.Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka Penerbitan Surat Keputusan Nomor :49/16.71/1/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Penolakan Pembatalan SertipikatNomor : 1489/Kel.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 10-05-2010 — Putus : 16-06-2010 — Upload : 28-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 60/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 16 Juni 2010 — Lindang Panggabean;Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
38 — 18
  • Lindang Panggabean;Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
    ., bertempat tinggal di Jalan BatuZamrud 1/8, Rt.0010/Rw.010, KelurahanKayuputih, Kecamatan Pulogadung,Kota Jakarta Timur, Selanjutnya disebutSCEDAGAL csc eee e eee eeeee trees PENGGUGAT;melawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASIJAKARTATIMUR, berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno Pulo Gebang,Jakarta = Timur, Untuk selanjutnyadisebut sebagai ....
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Pertanahan
Register : 15-07-2015 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 08-04-2016
Putusan PTUN KUPANG Nomor 18/G/2015/PTUN-KPG
Tanggal 23 Maret 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG (Tergugat) 2. YOSEP H BENU, DKK (Para Tergugat II Intervensi)
96 — 40
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang (Tergugat) berupa : ----- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.632 atas nama Yosep H. Benu ; -------------b. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.633 atas nama Fransisco Lopes ; -----------c. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.634 atas nama Sofia Da Costa ; -------------d. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.635 atas nama Faustini Lopes ; -------------3.
    Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang (Tergugat) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : ----------------- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.632 atas nama Yosep H. Benu ; -------------b. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.633 atas nama Fransisco Lopes ; ----------- c. Sertifikat ............c. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.634 atas nama Sofia Da Costa ; ------------- d. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.635 atas nama Faustini Lopes ; -------------4.
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG (Tergugat)2. YOSEP H BENU, DKK (Para Tergugat II Intervensi)
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG, tempatkedudukan Jalan Timor Raya, Km. 36, Kompleks Civic CenterOelamasi, Oelamasi, Kabupaten Kupang ; Dalam hal ini diwakili oleh : Halaman 1 dari98 Halaman Putusan No. 18/G/2015/PTUNKPG1. Hubertha Benggu, A. Ptnh,Kepala Seksi Sengketa, Konflikdan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ;2. Soleman Benu, SH, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahanpada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ;3.
    Pipit Dwi Wardani, SH, Kepala Sub Seksi Sengketa danKonflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ; Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat padaKantor Pertanahan Kabupaten Kupang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/Sk53.01/IX/2015 Tanggal 22 September 2015 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2. YOSEP H BENU, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 3.
    Bahwa pada Tahun 2013 melalui PRONA BPN (Badan Pertanahan Nasional)Kabupaten Kupang, Petugas Ukur yang sama atas nama Abraham Selan cs,melakukan pengukuran pada lahanlahan Desa Kuanheum dan Desa Oefafi,sehingga dicegah oleh Kepala Desa Oefeto, sehingga sesuai Mediasi tanggal2 September 2013 maka sebanyak 113 Sertifikat hak Milik yang telah diukuroleh BPN Kabupaten Kupang dinyatakan dibatalkan, berdasarkan BeritaAcara (BA) Mediasi Tanggal 2 September 2013 ; 4.
    Kabupaten Kupang Nomor : 590/67/DO/2013Tanggal 30 Juli 2013 Perihal : Mohon Pembatalan PengukuranProna yang dilakukan oleh Kepala Desa Kuanheum di WilayahDesa Oefeto (sesuai dengan aslinya) ; : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupangditujukan kepada 1.
    Kepala DesaKuanheum, Nomor : 45/53.01600.13/VIII/2013 Tanggal 22Agustus 2013, Hal : Mohon Pembatalan Pengukuran Prona yangdilakukan oleh Kepala Desa Kuanheum di Wilayah Desa Oefeto(sesual Gengan aslinya) 5 ==sssesseecnsesesseeneecseeeeneieceseenh: Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupangditujukan kepada 1. Kepala Desa Oefeto, 2.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 24-01-2019 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 4/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 24 Juni 2019 —
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA
96 — 61

  • Tergugat:
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA
    yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalampersidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutdalam sengketa antara:Nama > H.ANWAR YUNUS, S.H;Kewarganegaraan : Indonesia ;Pekerjaan : Pensiunan Anggota DPR/ MPR RI;Bertempat tinggal : di Jalan Kembang Harum VII/25 BlokA14/25 Puri Indah, Kelurahan KembanganSelatan, Kecamatan Kembangan, KotaMadya Jakarta Barat Privinsi DK;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN
    Bahwa kewenangan mengadili jelas Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram, bukan Pengadilan Negeri, karena jelas objek dalam perkaraini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara, yakni Kantor Pertanahan KabupatenBima.3.
    Desa Sumi, KecamatanLambu Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat atasnama Maria Alosia Senda Nita potokopi sesuai denganpotokopinya);Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BimaNo.372/13.52.600/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018beserta lampiran Berita Acara hasil Pemeriksaanlapangan No.../14.52.600/2019 tahun 2019 besertagambar/peta tumpang tindih Sertipikat Hak Milik No.1137tanggal... dengan Sertipikat Hak Milik No.921(potokopisesuai dengan aslinya) dan lampiran Berita Acara(potokopi sesuai dengan potokopinya
    menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan PendaftaranTanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuanyang diatur dengan Peraturan Pemerintah;Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah:e Pasal5 Pasal 6 ayat (1): Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh BadanPertanahan Nasional,: Dalam rangka penyelenggaraan pendaftarantanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukanoleh Kepala Kantor Pertanahan
    kesempatankepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diKantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letaktanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secarasistematik atau di kantor pertanahan dankantor kepaladesa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftarantanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu.Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian surat oleh Penggugat,Majelis Hakim menyimpulkan
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 23-02-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 26-01-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 40/B/2016/PT.TUN.MDN
Tanggal 31 Mei 2016 — Pembanding/Penggugat : ROHANI Diwakili Oleh : ROHANI
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
33 — 19
  • Pembanding/Penggugat : ROHANI Diwakili Oleh : ROHANI
    Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
    ALEX YULIANDRA,SH;Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Patenganggan No 8 G Air Tawar Barat, KotaPadang, pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantorHukum SHIRATAL MUSTAQIM, berdasarkanSurat Kuasa tertanggal 18 Juni 2015, selanjutnyadisebut PENGGUGAT/PEMBANDING; MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN;tempat kedudukan di Jalan DR M.DJAMIL No 49KOTA PARIAMAN;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;Telah membaca:.
    ., Jabatan KepalaSeksi Sengketa, Konflik dan Perkara padaKantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;. MAYA YULIANA, S.ST, Jabatan Sub SeksiSengketa dan Konflik Pertanahan pada KantorPertanahan Kabupaten Padang Pariaman;Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 83/SK13.05/II2016 tertanggal 10 Pebruari 2016, selanjutnyadisebut TERGUGAT/ TERBANDING; 1.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 06-06-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 19-08-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 109/B/2017/PT.TUN.MDN
Tanggal 19 Juli 2017 — Pembanding/Penggugat : Nurhayani, dkk Diwakili Oleh : Mulyadi, SH. dkk
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Langsa Diwakili Oleh : YULIANDI, S.SiT., M.H
36 — 6
  • Pembanding/Penggugat : Nurhayani, dkk Diwakili Oleh : Mulyadi, SH. dkk
    Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Langsa Diwakili Oleh : YULIANDI, S.SiT., M.H
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 09-09-2022 — Putus : 22-11-2022 — Upload : 22-11-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 223/B/2022/PT.TUN.MDN
Tanggal 22 Nopember 2022 — Pembanding/Penggugat : HAMBALI Diwakili Oleh : Hendra Jaya, SH
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
70 — 9
  • Pembanding/Penggugat : HAMBALI Diwakili Oleh : Hendra Jaya, SH
    Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 10-01-2022 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 2/B/2022/PT.TUN.MDN
Tanggal 15 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanggamus
Terbanding/Penggugat : KOBIT Bin KALAM
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : ADI DARIANTO
107 — 56
  • Pembanding/Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanggamus
    Terbanding/Penggugat : KOBIT Bin KALAM
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : ADI DARIANTO
    FORMUL02/PROKSIO1/KIMPUTUSANNOMOR : 2/B/2022/PT.TUN.MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadilldan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGGAMUS,Tempat Kedudukan di Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran PemdaTanggamus Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur,Kabupaten Tanggamus;Dengan ini memberikan
    AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik2 Menetapkan dan Menyatakan Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamusberupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00763/Desa Karang Rejo, Surat UkurNomor : 00539/2019 Tanggal 06 Agustus 2019, yang diterbitkan TergugatTanggal 06 Agustus 2019, Luas 8808 M2 (delapan ribu delapan ratusdelapan meter persegi), terletak di Desa Karang Rejo, Kecamatan Ulu Belu,Kabupaten Tanggamus atas nama Adi Darianto adalah sah;4.
    Menetapkan dan Menyatakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus berupaSertipikat Hak Milik Nomor : 00763/Desa Karang Rejo, Surat Ukur Nomor :00539/2019 Tanggal 06 Agustus 2019, yang diterbitkan Tergugat Tanggal 06Agustus 2019, Luas 8808 M2 (delapan ribu delapan ratus delapan meterpersegi), terletak di Desa Karang Rejo, Kecamatan Ulu Belu, KabupatenTanggamus atas nama Adi Dariantoadalah sah;4.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 18-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 20/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat:
1.SUNAYAH
2.SUPRIONO
Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MALANG
Intervensi:
ABDUL GHONI
188 — 115
  • Penggugat:
    1.SUNAYAH
    2.SUPRIONO
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MALANG
    Intervensi:
    ABDUL GHONI
    PARA PENGGUGAT;MELAWAN:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG,TempatKedudukan di Jalan Terusan Kawi No.10, Gading Kasri,Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur;Halaman I dari 44 halaman, Putusan Perkara Nomor : 20/G/2021/PTUN.SBYNamaKewarganegaraan :PekerjaanTempat tinggalDalam perkara ini memberikan kuasa kepada :1. Nama : HENY SUSILOWATI, S.E.,M.Hum.Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian danPenanganan Sengketa.NIP : 19710425 199703 2 0032.
    Nama : TARIS ANNAFI ARAFAT, S.H.Jabatan : PPNPN Kantor Pertanahan KabupatenMalang.Kesemuanya Warga Negara Indonesia, yang berkedudukanpada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, Jalan TerusanKawi No.10, Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang,Jawa Timur, e mail skokabmalang@gmail.com;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:30/SK.35.07/III/2021 tanggal 01 Maret 2021,Selanjutnya disebut sebagai ....................